Bisnis.com, JAKARTA — Para ahli menilai teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat proses perencanaan dan pelaksanaan serangan militer menjadi jauh lebih cepat, bahkan disebut melampaui kecepatan berpikir manusia.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran keputusan penting dalam perang bisa semakin didominasi oleh mesin, bukan manusia.

Dalam beberapa laporan, militer Amerika Serikat menggunakan model AI bernama Claude untuk membantu merencanakan serangkaian serangan terhadap Iran.

Teknologi ini disebut mampu memperpendek rantai pembunuhan, yaitu rangkaian proses mulai dari menemukan target, memeriksa aspek hukum, hingga memberikan rekomendasi untuk meluncurkan serangan.

Amerika Serikat dan Israel sebelumnya juga pernah memakai AI untuk membantu menentukan target di Gaza.

Dalam operasi terhadap Iran, hampir 900 serangan dilancarkan hanya dalam 12 jam pertama. Salah satu serangan rudal Israel bahkan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai kompresi keputusan. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan operasi militer menjadi sangat singkat karena sebagian besar analisis dilakukan oleh sistem AI.

Dosen senior geografi politik di Universitas Newcastle sekaligus ahli dalam konsep rantai pembunuhan Craig Jones, menjelaskan sistem AI dapat memberikan rekomendasi target dengan sangat cepat.

“Itu mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu dalam perang di masa lalu. Sekarang Anda bisa melakukan semuanya sekaligus,” jelas Jones, dikutip dari The Guardian, Kamis (5/3/2026).

Teknologi AI mampu menganalisis berbagai sumber informasi secara cepat, seperti rekaman drone, penyadapan komunikasi, dan laporan intelijen manusia.

Sistem yang dikembangkan perusahaan teknologi militer Palantir bersama Pentagon menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan prioritas target serta memilih jenis senjata yang paling efektif.

Sistem ini juga dapat mempertimbangkan stok persenjataan dan hasil serangan sebelumnya terhadap target yang serupa. Bahkan, AI juga digunakan untuk membantu menilai apakah sebuah serangan memiliki dasar hukum.

Profesor etika teknologi dari Queen Mary University of London David Leslie, menilai penggunaan AI dalam militer merupakan langkah besar dalam evolusi strategi perang. Namun, dia mengingatkan adanya risiko pengalihan beban kognitif, yaitu ketika manusia terlalu bergantung pada analisis mesin.

“Ini adalah era berikutnya dari strategi militer dan teknologi militer,” kata Leslie.

Dalam situasi seperti ini, para pengambil keputusan bisa merasa lebih jauh dari konsekuensi tindakan mereka karena sebagian besar proses berpikir telah dilakukan oleh AI.

Serangan militer yang sangat cepat juga menimbulkan risiko terhadap warga sipil. Misalnya, media pemerintah Iran melaporkan 165 orang, termasuk banyak anak-anak, tewas akibat serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah di Iran selatan.

Serangan itu disebut terjadi di dekat barak militer. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Militer AS menyatakan masih menyelidiki laporan tersebut.

Belum jelas sejauh mana Iran menggunakan AI dalam sistem militernya. Pada 2025, negara itu mengklaim telah memakai AI untuk membantu sistem penargetan rudal. Namun, kemampuan tersebut diperkirakan masih jauh tertinggal dibandingkan teknologi AI milik Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama karena keterbatasan akibat sanksi internasional.

Di sisi lain, kerja sama perusahaan teknologi dengan militer juga terus berkembang. Beberapa waktu lalu, pemerintah AS sempat berencana menghentikan penggunaan AI dari Anthropic karena perusahaan tersebut menolak teknologi mereka dipakai untuk senjata otonom penuh atau pengawasan warga Amerika.

Meski begitu, sistem tersebut tetap digunakan sementara sebelum akhirnya dihentikan secara bertahap. Sementara itu, perusahaan AI lain seperti OpenAI segera menandatangani kerja sama dengan Pentagon untuk penggunaan model AI mereka di bidang militer. (Nur Amalina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) pada Kamis (16/10/2025) melancarkan serangan baru terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Karibia. Dalam operasi ini, untuk pertama kalinya dilaporkan ada korban selamat di antara awak kapal.

Mengutip Reuters, peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan pemerintahan Venezuela.

Serangan ini menyusul eskalasi militer AS yang signifikan di Karibia-termasuk pengerahan kapal perusak berpeluru kendali, jet tempur F-35, kapal selam nuklir, dan sekitar 6.500 tentara-seiring Presiden Donald Trump meningkatkan konfrontasi dengan Caracas.

Sehari sebelumnya, Trump telah mengungkapkan bahwa ia mengizinkan Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk melakukan operasi rahasia di dalam Venezuela, memicu spekulasi bahwa AS berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Administrasi Trump berargumen bahwa AS telah terlibat dalam perang dengan kelompok "narkoteroris" dari Venezuela, yang membuat serangan mematikan itu sah. Pejabat administrasi berdalih serangan mematikan diperlukan karena upaya tradisional untuk menangkap awak kapal dan menyita kargo selama ini gagal menghentikan aliran narkotika ke AS.

Serangan-serangan sebelumnya yang dilakukan militer AS terhadap kapal-kapal narkoba di lepas pantai Venezuela telah menewaskan sedikitnya 27 orang, memicu kekhawatiran di kalangan pakar hukum dan anggota parlemen Demokrat tentang apakah operasi tersebut mematuhi hukum perang.

Video-video serangan sebelumnya yang disajikan oleh pemerintahan Trump menunjukkan kapal-kapal hancur total dan tidak ada korban selamat. Kejadian korban selamat dalam serangan terakhir ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai apakah militer AS memberikan bantuan kepada mereka dan status mereka sekarang berada dalam tahanan militer AS, yang kemungkinan diperlakukan sebagai tahanan perang.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, telah mengirim surat kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB, menuntut agar PBB menyatakan serangan AS di lepas pantai mereka sebagai ilegal dan mengeluarkan pernyataan yang mendukung kedaulatan Venezuela.

Jenderal AS Mundur

Sementara itu, insiden ini terjadi di tengah pengunduran diri Kepala Komando Selatan AS (U.S. Southern Command/SOUTHCOM), Admiral Alvin Halsey, yang dijadwalkan lengser pada akhir tahun ini. Ini dua tahun lebih cepat dari jadwal.

Pengunduran diri Admiral Halsey terjadi kurang dari seminggu setelah Pentagon mengumumkan bahwa operasi kontra-narkotika di wilayah tersebut tidak akan dipimpin oleh SOUTHCOM, melainkan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pasukan Ekspedisi Marinir II (II Marine Expeditionary Force/MEF).

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menyebut pengunduran diri mendadak Admiral Halsey "mengganggu", mengingat meningkatnya kekhawatiran akan potensi konfrontasi AS dengan Venezuela.

"Pengunduran diri Admiral Halsey hanya memperdalam kekhawatiran saya bahwa administrasi ini mengabaikan pelajaran yang diperoleh dengan susah payah dari kampanye militer AS sebelumnya dan nasihat dari para prajurit kami yang paling berpengalaman," kata Reed dalam sebuah pernyataan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa narkoba di lepas pantai Venezuela, menewaskan enam orang di dalamnya. Presiden Donald Trump mengumumkan operasi itu pada Selasa (14/10/2025), menyebut kapal tersebut terkait dengan "organisasi teroris yang telah ditetapkan," meskipun tanpa memberikan bukti konkret atau menyebutkan nama kelompok yang dimaksud.

"Intelijen memastikan kapal tersebut tengah menyelundupkan narkotika, berhubungan dengan jaringan narkoterorisme, dan melintas di jalur yang diketahui digunakan oleh organisasi perdagangan narkoba," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

"Serangan dilakukan di perairan internasional, dan enam laki-laki yang merupakan narco-teroris di atas kapal tewas dalam serangan itu. Tidak ada pasukan AS yang terluka."

Trump juga mengunggah video tak terklasifikasi yang memperlihatkan momen serangan tersebut, yang menjadi operasi kelima sejak awal tahun ini. Pentagon sebelumnya telah mengumumkan serangan serupa pada awal Oktober, menandakan adanya pola operasi militer terencana terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara.

Serangan terbaru ini diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan Washington dan Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini memperingatkan bahwa negaranya sedang menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan serangan langsung oleh militer AS.

Ia bahkan menyebut akan memberlakukan "keadaan darurat nasional" jika ancaman itu berlanjut.

Selain risiko geopolitik, langkah Trump juga menimbulkan perdebatan hukum serius mengenai keabsahan serangan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum bagi AS untuk menargetkan kapal sipil di perairan internasional tanpa adanya ancaman langsung.

Pemerintahan Trump membela kebijakan itu dengan mengirim surat resmi kepada Kongres. Dalam surat tersebut, Pentagon menegaskan bahwa Presiden telah menentukan AS "berada dalam konflik bersenjata" dengan kartel narkoba yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Karena itu, para penyelundup dianggap sebagai "kombatan ilegal" yang bisa menjadi sasaran serangan militer.

Namun, sejumlah pihak di dalam Partai Republik sendiri mengungkapkan kekhawatiran. Laporan CNN sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu kapal yang diserang militer AS sempat berbalik arah sebelum dihantam rudal, menandakan bahwa kapal itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS maupun pasukan Amerika.

Senator Partai Republik Rand Paul menjadi salah satu suara paling keras yang menentang langkah Trump. Awal bulan ini, ia mengumumkan dukungannya terhadap resolusiWar Powersyang bertujuan membatasi kewenangan presiden untuk secara sepihak melancarkan serangan militer semacam itu.

"Menenggelamkan kapal tanpa proses hukum dapat memicu eskalasi yang tak diinginkan dan membuka jalan bagi upaya perubahan rezim, pendekatan yang sejarah telah berulang kali buktikan gagal," kata Paul dalam unggahan di platform X.

"Itulah sebabnya saya ikut mensponsori resolusiWar Powersuntuk menghentikan praktik ini. Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya."

Paul juga sempat menegur Wakil Presiden JD Vance bulan lalu setelah Vance memuji salah satu serangan udara serupa yang dilakukan AS.

"Apa yang lebih hina dan tidak berpikir panjang daripada memuliakan tindakan membunuh seseorang tanpa pengadilan," tulis Paul menanggapi komentar Vance.