Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) secara resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara massal. Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



Walaupun demikian, perusahaan dengan kode saham INRU tersebut memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) mereka secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan pemain utama dalam industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang harus dilepas akibat langkah efisiensi.

JAKARTA - Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, organisasi masyarakat ( ormas ) keagamaan diberi izin untuk melakukan usaha pertambangan . Merespons topik ini, KIC melakukan kajian guna mengetahui lebih dalam pandangan dan sikap para ormas.

Survei KIC melibatkan 415 responden yang pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka kepada pengurus dan anggota aktif ormas. Temuan dari survei ini dipaparkan dalam Dialog bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya Bagi Umat?”Jakarta, Rabu (28/1).

Fokus utama penelitian ini untuk mengidentifikasi beragam perspektif yang berkembang termasuk harapan ormas keagamaan terhadap kebijakan konsesi tambang . Dapat Konsesi Tambang, Ormas Keagamaan Wajib Garap dalam 5 Tahun



Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan konsesi tambang membentuk polarisasi di internal ormas. Tapi perbedaan yang ada lebih terlihat sebagai pro dan kontra internal yang terkelola sehingga tak sampai menimbulkan perpecahan organisasi.

Research Analyst KIC, Kanza Nabeela Puteri menyatakan, polarisasi internal terjadi pada ormas Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU). Tapi pada saat yang sama, terdapat perbedaan pandangan yakni sekitar 30% responden menilai tidak ada polarisasi.

“Perbedaan pendapat tersebut secara umum dianggap wajar dan sehat. Hanya sebagian kecil yang menilai perbedaan ini bersifat destruktif, ini menunjukkan bahwa dinamika internal ormas cenderung tetap terkendali,” ujarnya saat membuka sesi diskusi.



Dalam dialog bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya Bagi Umat? dihadiri sejumlah pembicara, yaitu Kepala Bidang Kajian Politik SDA LHKP (Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik) PP Muhammadiyah Wahyu A. Perdana, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, serta Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program Dicky Sofjan.

Konsesi Tambang Disebut Penyebab Konflik PBNU, Gus Ipul: Yang Berebut Siapa?



Hadir sebagai penanggap yaitu Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, serta Direktur Riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatusa’diyah. Berlangsungnya diskusi dipandu Reza Aji Pratama dari Redaksi Katadata selaku moderator.

Di dalam sesi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Wahyu A. Perdana mengatakan bahwa setidaknya ada empat sikap yang disampaikan kepada pimpinan PP Muhammadiyah berupa policy brief, lembaga hukum, serta executive summary dari majelis pendidikan tinggi.

Dia menjelaskan lebih detil bahwa di dalam survei, ada kecenderungan untuk responden yang wilayahnya dekat dengan tambang mereka menolak. Sedangkan yang tidak dekat dengan tambang berpendapat harus dikelola dengan profesional.

“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menuturkan, seiring dengan pergantian rezim maka saat ini situasinya pun berubah. Tetap ada kesempatan bagi ormas yang semula menolak jadi menerima, maupun yang sebelumnya menerima lantasu mengembalikan. Tapi yang jelas imbuhnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berhati-hati.

“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Sebab ada dua negara yang kaya akan minyak, ada negara seperti Norwegia yang menjadi kaya raya tetapi banyak negara yang seperti Venezuela, sengsara. Maka kita harus hati-hati, kalau tidak tidak hati-hati bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.

Sementara itu, Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program, Dicky Sofjan berpendapat bahwa polarisasi pandangan soal pengelolaan tambang di internal ormas adalah hal yang tak terelakkan dalam demokrasi.

Menurutnya, polarisasi pun tetap dibutuhkan. Dengan adanya polarisasi ada argumen yang kuat tentang pihak yang pro dan kontra, ini akan menghasilkan kebijakan yang sehat dan bisa memenuhi standar kemaslahatan umat.

“Ketika terjadi proses polarisasi kita melihat ada keterbelahan, sehingga muncul solusi-solusi untuk mendatangkan polarisasi dan banyak hal,” ucap Dicky.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali 4.093.380,19 hektare kawasan hutan. Satgas PKH juga telah menerima pembayaran denda administratif perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan sebesar Rp4.763.275.000.000.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak usai Rapat Penegasan Capaian dan Target Kerja 2026. Persamuhan itu digelar di Kantor BPKP, Jakarta Timur pada Rabu (14/1/2026).

Satgas PKH menyebut total penguasaan kenbali perkebunan di kawasan hutan saat ini telah mencapai 4.093.380,19 hektare. Jumlah ini terdiri dari yang sudah diserahkan maupun dalam proses verifikasi.

Barita mengungkapkan, sebagian besar lahan tersebut sudah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). .

“Total penguasaan per hari ini adalah 4.093.380,19 hektare. Dan ini telah diserahkan ke Agrinas Palma Nusantara seluas 1.709.200,59 hektare. Telah diserahkan pula ke KLHK berupa taman nasional, hutan konservasi, dan hutan lindung itu seluas 770.220,27 hektare," kata Barita.

"Sisa penguasaan yang belum diserahkan, Dan sedang dalam proses verifikasi dan pada waktunya akan segera diserahkan, itu ada seluas 1.613.959,26,” sambungnya.

Lihat video: Sikat Aset Bermasalah, Satgas PKH Kembalikan Rp66 Triliun ke Kas Negara



Selain penguasaan lahan, Satgas PKH juga melaporkan perkembangan pembayaran denda administratif perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan. Dari 83 korporasi yang diundang, 73 perusahaan hadir dan 41 korporasi telah melunasi kewajibannya.

Total denda yang telah dibayarkan mencapai Rp4.763.275.000.000. Namun begitu, masih ada delapan korporasi yang tidak hadir kendati telah dipanggil dua kali. Barita menegaskan, Satgas PKH akan menempuh langkah hukum terhadap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan enggan menunjukkan itikad baik.

“Terhadap korporasi yang tidak hadir, Satgas akan melakukan langkah-langkah penertiban termasuk upaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” tegas Barita.

Sementara untuk sektor pertambangan, Satgas PKH sudah memanggil 32 korporasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 perusahaan hadir, tujuh menyatakan siap membayar, 15 mengajukan keberatan, dua tidak hadir, dan delapan lainnya menunggu jadwal pemanggilan.

Dua perusahaan yang tercatat telah melakukan pembayaran yakni PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500 miliar, dan PT Mahakam Sumber Jaya senilai Rp13,28 miliar.

Barita menyatakan Satgas PKH sudah bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Jika korporasi tak menunjukkan kepatuhan, negara akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum.

“Target capaian 2026 sangat berat, tetapi dengan dukungan publik apalagi dengan semangat hutan untuk kesejahteraan rakyat dan hutan untuk negara, tentu itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai,” katanya.

LONDON - Pertambangan sangat penting untuk memasok bahan baku penting yang dibutuhkan untuk infrastruktur, teknologi, peralatan, kendaraan, dan barang konsumsi secara global. Memilih lokasi yang tepat untuk eksplorasi dan pengembangan mineral bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kebijakan pertambangan suatu negara.

Yurisdiksi pertambangan teratas di dunia memiliki geologi yang kaya mineral dan pemerintah yang ramah terhadap pertambangan. Negara-negara pertambangan terkemuka meliputi Australia, Cile, China, Rusia, Kanada, Brasil, Republik Demokratik Kongo (DRC), Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Namun, banyak negara menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, pajak yang berlebihan, infrastruktur yang tidak memadai, dan kerusakan lingkungan yang menghambat pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab.

8 Negara Penguasa Tambang di Dunia pada 2025, Semua Negara Adikuasa Masuk Daftar

1. Australia

Melansir cruxinvestor, Australia adalah negara pertambangan teratas di dunia secara keseluruhan. Negara ini merupakan produsen bauksit, bijih besi, dan litium terbesar, serta produsen batubara, aluminium, tembaga, emas, mangan, nikel, perak, uranium, dan seng terbesar di dunia.

Australia memiliki cadangan mineral yang sangat besar, termasuk sumber daya batubara coklat, timbal, nikel, rutil, tantalum, uranium, dan zirkon terbesar di dunia yang dapat dipulihkan. Australia juga memiliki cadangan bauksit, tembaga, emas, bijih besi, litium, mangan, perak, dan seng yang melimpah. Negara bagian Australia Barat saja memiliki sumber daya mineral yang diketahui senilai lebih dari A$1 triliun. Negara bagian lain yang kaya mineral termasuk Queensland, New South Wales, Northern Territory, South Australia, Tasmania, dan Victoria.

Kebijakan Australia yang ramah terhadap pertambangan, pemerintahan yang stabil, transparansi, keahlian teknologi canggih, dan kedekatan yang krusial dengan pasar ekspor Asia mendukung kepemimpinan pertambangannya secara global. Perusahaan pertambangan besar Australia termasuk BHP, Rio Tinto, Fortescue Metals, Roy Hill, OZ Minerals, South32, Newcrest, dan Lynas Rare Earths. Negara ini juga menjadi tuan rumah bagi banyak perusahaan pertambangan menengah dan perusahaan eksplorasi junior yang penting untuk proyek-proyek baru.

BacaJuga: Bak Perang Antar Geng Kriminal, 12 Orang Tembaki Bar di Afrika Selatan Tewaskan 9 Orang

2. Cile

Cile adalah produsen tembaga terbesar di dunia dan pemasok litium yang penting. Sektor pertambangan menyumbang lebih dari 14% dari PDB-nya. Kekayaan mineralnya termasuk menjadi rumah bagi sekitar setengah dari cadangan litium dunia dan seperempat dari cadangan tembaga global.

Perusahaan milik negara Codelco adalah penambang tembaga terbesar di dunia. Wilayah pertambangan tembaga Chili membentang dari Antofagasta di utara hingga Santiago di selatan. Penambang tembaga utama lainnya termasuk tambang Escondida milik BHP, Collahausi JV, Anglo American, Antofagasta Minerals, dan pemain yang lebih kecil.

Litium Cile ditemukan di danau air asin di pegunungan Andes di wilayah Atacama yang memiliki konsentrasi litium tertinggi di dunia. Penambang litium terkemuka termasuk SQM dan Albemarle yang mengekstrak litium karbonat untuk baterai ion litium. Pemain yang lebih kecil juga beroperasi di sini.

Kebijakan yang mendukung, insentif investasi, pemerintahan yang stabil, dan infrastruktur yang unggul seperti jaringan kereta api swasta yang luas yang menghubungkan tambang dan pelabuhan menjadikan Cile menarik secara global untuk investasi pertambangan.

3. China

China adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam produksi unsur tanah jarang (REE) global dengan pangsa pasar lebih dari 60%. Negara ini juga mendominasi produksi garam, semen, fosfat, nitrogen, dan kalium secara global. Negara ini swasembada dalam sebagian besar komoditas mineral, kecuali minyak bumi dan batubara metalurgi.

China adalah produsen batubara, emas, antimon, magnesium, timah, seng, mangan, dan tungsten terbesar di dunia. Negara ini juga memimpin dalam cadangan barit, fluorspar, grafit, molibdenum, batuan fosfat, stronsium, dan timbal.

Namun, penambangan ilegal, masalah keselamatan dan polusi, penurunan kadar bijih, kenaikan biaya, dan praktik penambangan yang tidak etis tetap menjadi masalah utama yang dihadapi sektor pertambangan China.

Perusahaan-perusahaan raksasa milik negara mendominasi industri pertambangan China, termasuk Shenhua Group, China Coal Energy, Aluminum Corporation of China, Jiangxi Copper, Zijin Mining, China Northern Rare Earth Group, dan lainnya. Pemerintah sedang mengkonsolidasikan industri ini menjadi perusahaan-perusahaan terintegrasi vertikal yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan emisi, dan meningkatkan standar keselamatan.

4. Rusia

Rusia memiliki cadangan kayu, emas, bijih besi, aluminium, nikel, tembaga, batubara, minyak, dan gas alam kelas dunia. Kekayaan mineralnya yang luas membentang di 12 zona waktu.

Rusia bersaing dengan Australia untuk posisi kedua dalam produksi emas global setelah China. Rusia juga termasuk dalam tiga produsen nikel, platinum, dan paladium teratas.

Perusahaan pertambangan utama Rusia meliputi MMC Norilsk Nickel, Rusal, Evraz, Polyus, Severstal, Rosatom, dan lainnya. Namun, tantangan tata kelola, kesenjangan infrastruktur terutama di wilayah terpencil Timur Jauh, biaya produksi yang tinggi, dan keselamatan pekerja yang buruk menghambat pertumbuhan. Sanksi Barat terhadap perusahaan pertambangan besar Rusia sejak tahun 2022 juga berdampak buruk pada investasi, akses ke teknologi baru, dan Sanksi Perdagangan PBB.

5. Kanada

Kanada adalah kekuatan pertambangan global, dengan perkiraan produksi mineral senilai USD100 miliar pada tahun 2022 yang mencakup lebih dari 60 mineral dan logam. Kanada termasuk dalam lima produsen teratas dunia untuk kalium, uranium, kobalt, aluminium, tungsten, logam kelompok platinum, garam, konsentrat titanium, dan lain-lain.

Geologi Kanada yang luas menyimpan deposit emas, perak, nikel, tembaga, kobalt, grafit, litium, logam tanah jarang, dan banyak lagi yang melimpah. Infrastruktur pertambangan yang unggul seperti jaringan kereta api dan pelabuhan yang luas memungkinkan akses penting ke pasar ekspor. Pemerintah yang stabil, risiko politik yang rendah, keahlian tingkat lanjut dalam teknologi pertambangan, dan praktik terbaik lingkungan juga menarik investasi.

Semua provinsi dan wilayah secara aktif mendukung eksplorasi dan pengembangan mineral dengan pemetaan, survei, insentif pengeboran, dan penelitian. Perusahaan-perusahaan utama termasuk raksasa nutrisi Nutrien, pemimpin emas global Barrick Gold, penambang menengah terkenal Teck Resources, penambang tembaga/seng Hudbay Minerals, dan raksasa uranium Cameco di antara banyak lainnya.

6. Republik Demokratik Kongo

Terlepas dari kekayaan mineralnya yang melimpah, Republik Demokratik Kongo (DRC) menghadapi masalah besar yang memungkinkan investasi pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk korupsi pemerintah yang meluas, kurangnya transparansi, konflik pemberontak bersenjata yang didanai oleh kendali atas tambang, infrastruktur yang tidak memadai, dan praktik pertambangan yang tidak etis.

Republik Demokratik Kongo (DRC) memiliki lebih dari 70% cadangan kobalt global, memiliki deposit berlian yang kaya, dan cadangan tembaga, timah, tantalum, tungsten, dan emas yang melimpah. Pertambangan secara langsung menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu warga Kongo.

Perusahaan pertambangan utama di DRC termasuk Glencore, China Molybdenum yang mengendalikan kompleks raksasa Tenke Fungurume, Chemaf yang terutama memproduksi kobalt dan tembaga, perusahaan pertambangan Belgia Umicore, dan lainnya. Namun, kesepakatan pemerintah yang tidak transparan untuk hak pertambangan dan langkah-langkah yang tidak memadai untuk mengekang penambangan ilegal yang merajalela menghambat pengembangan sumber daya mineral Kongo.

7. Brasil

Brasil memiliki cadangan niobium terbesar di dunia, bauksit terbesar ketiga, dan bijih besi tertinggi ketiga di dunia. Negara ini juga termasuk produsen emas, timah, litium, nikel, batu permata, dan mineral lainnya yang terkemuka.

Namun, birokrasi yang berlebihan, pajak yang tinggi, korupsi, kapasitas kereta api dan pelabuhan yang tidak memadai, peraturan lingkungan yang kompleks, dan penambangan ilegal menghambat investasi pertambangan yang optimal saat ini.

Wilayah penghasil mineral terkaya di Brasil adalah Carajás di negara bagian Pará utara, wilayah Amazon, dan segi empat tenggara yang membentang dari negara bagian Minas Gerais hingga Ceará. Vale adalah perusahaan pertambangan terbesar di negara itu yang terkenal secara global karena kompleks bijih besi Carajás kelas dunianya. Anglo-American, Belo Sun, dan perusahaan rintisan lithium Sigma Lithium juga merupakan perusahaan terkemuka.

Inisiatif pemerintah untuk melelang hak penambangan, menyederhanakan perizinan, memperluas pengeluaran infrastruktur, dan menindak penambangan ilegal bertujuan untuk meningkatkan investasi pertambangan yang bertanggung jawab.

8. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki cadangan mineral yang beragam dan merupakan produsen tembaga, emas, molibdenum, batuan fosfat, logam tanah jarang, garam, soda abu, zeolit, dan seng terkemuka di dunia. Industri pertambangan menyumbang $110 miliar terhadap PDB-nya pada tahun 2022.

Negara bagian pertambangan terkemuka di AS meliputi Arizona, Nevada, Alaska, dan Montana. Namun, perizinan yang ketat, peraturan yang kompleks, biaya yang meningkat, dan penentangan publik menciptakan hambatan bagi proyek pertambangan domestik. Amerika Serikat mengimpor sebagian besar logam utama untuk kendaraan listrik dan elektronik seperti kobalt, grafit, litium, dan mangan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan pertahanannya.

Perusahaan pertambangan Amerika yang terkemuka meliputi Freeport McMoRan, Newmont, Barrick USA, Southern Copper, dan produsen litium Albemarle. Memungkinkan akses domestik ke lebih banyak sumber daya mineral melalui perizinan yang dipercepat sambil tetap menghormati standar lingkungan tetap menjadi prioritas utama untuk mendukung kepemimpinan manufaktur kendaraan listrik, baterai, dan teknologi canggihnya.

JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Aizzudin Abdurrahman mengatakan, isu pengelolaan konsesi tambang menjadi pemicu utama konflik elite PBNU selama ini. Penyelesaian konflik ini sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana.

KH Aizzahudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menilai kelompok yang mendorong pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terus menghindari persoalan utama yang menjadi latar konflik internal, yakni pengelolaan konsesi tambang.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya dinilai hanya menjadi 'panggung depan' yang mudah dipatahkan, sementara persoalan tambang sengaja disembunyikan.

“Masalah tambang adalah panggung belakang yang tidak siap mereka bicarakan. Persoalan ini dikaburkan karena ada kepentingan besar yang hanya bisa diselesaikan jika Gus Yahya disingkirkan,” ujar Gus Aiz dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menyebut bahwa penyelesaian konflik PBNU sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana dan profesional melalui transparansi serta akuntabilitas di forum yang tepat.

Setiap pihak yang diberi tanggung jawab, kata dia, harus melaporkan pengelolaan yang dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dia juga mengingatkan pernyataan Ketua Umum PBNU yang berulang kali meminta pihak-pihak yang ditunjuk untuk mengelola urusan tambang menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja dan pengawasannya. Selain itu, harus ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen korporasi yang dijalankan.

Gus Aiz turut menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025 yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk dengan memberikan kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.

Yang paling disesalkan, lanjut Gus Aiz, upaya penyelesaian konflik justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menduga konsesi tambang menjadi salah satu pemicu konflik di Internal yang terjadi belakangan ini. Akan tetapi, Gus Yahya menyebut isu ini hanya menjadi salah satu persoalan saja.

"Mungkin, mungkin saja (karena urusan konsesi tambang). Tapi bukan cuma itu, ada yang lain," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya usai konferensi pers yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Kendati demikian, Gus Yahya tak mengungkap persoalan lain yang juga turut memperuncing konflik yang terjadi di internal organisasinya. Gus Yahya berseloroh, membutuhkan waktu berjam-jam untuk dapat menjelaskan. "Panjang kalau itu, kita harus rapat sampai berjam-jam," ujarnya.

Di sisi lain, Gus Yahya juga turut menanggapi usulan pendahulunya, KH Said Aqil Siraj yang mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah, sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan di internal.

"Iya itu enggak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama toh. Karena keputusanya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa mari kita bicarakan nanti," tuturnya.

JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan isu perebutan konsesi tambang di lingkungan PBNU tidak berdasar. Pernyataan yang menyebut adanya konflik internal akibat persoalan tambang harus disertai bukti yang jelas.

Pernyataan itu merespons Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil yang sebelumnya menyinggung bahwa isu tambang menjadi penyebab ketegangan di jajaran PBNU.

"Perlu bukti. Nggak bisa hanya sekadar membuat statement. Gus Ulil harus membuktikan bahwa benar-benar ada perebutan. Yang berebut siapa? Milik siapa?" ujar Gus Ipul usai menghadiri rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut dia, konsesi tambang PBNU yang diberikan pemerintah harus dikelola dengan baik, bukan untuk saling diperebutkan. "Saya kira tambang ini adalah sekali lagi milik NU. Yang mau berebut siapa? Nggak ada. Yang ada bagaimana tambang ini dikelola dengan baik," ucapnya.

Seluruh hasil pengelolaan konsesi tambang nantinya diperuntukkan sepenuhnya bagi kepentingan jam’iyah, bukan individu atau kelompok tertentu. Tudingan duel kepentingan pribadi atau pertarungan investor hanyalah informasi yang menyesatkan.

"Ini kan disesatkan informasi seakan-akan ada rebutan tambang. Siapa yang berani merebut? Dan siapa yang berani mempertahankan untuk kepentingan pribadi? Nggak ada yang bisa, akan ketahuan. Apalagi ini juga dalam pengawasan pemerintah," katanya.

Menurut Gus Ipul, mustahil ada pihak yang dapat menguasai aset tersebut untuk kepentingan pribadi. "Jadi tidak bisa hanya diperebutkan oleh orang per orang. Apalagi cuma tiga sama dua orang. Nggak bisa," ujarnya.

Dia menilai pernyataan Gus Ulil mengenai pertarungan antarinvestor dalam isu tambang sebagai hal yang tidak berdasar. "Makanya aneh kalau Gus Ulil menyebut ada pertarungan investor. Semua itu yang menentukan adalah ketua umum," katanya.

Gus Ipul mengungkapkan hingga kini isu tambang belum pernah dibahas secara terbuka di forum resmi PBNU. Karena itu, dia mendorong konsesi tambang milik NU segera dibahas secara transparan dalam rapat organisasi. "Biar semua orang tahu," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mensyaratkan agar pengusaha menengah yang mendapatkan konsesi tambang dapat menjadi angel investor bagi pengusaha mikro dan kecil di wilayah konsesi tambang untuk meningkatkan dampak perekonomian.

“Kami tambahkan satu syarat, si pengusaha menengah yang mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare itu wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility,” ujar Maman ketika ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu.

Maman mengartikan corporate business responsibility sebagai kewajiban pengusaha menengah untuk memberi pembinaan kepada usaha mikro dan kecil yang terletak di sekitar daerah konsesi tambang.

Kementerian UMKM menjadikan corporate business responsibility sebagai kewajiban bagi pengusaha menengah yang mendapatkan konsesi tambang.

Hubungan yang terjalin, kata Maman, adalah profesional antarbisnis, seperti pemberian bantuan pinjaman modal, pembinaan, pembukaan akses pasar yang sifatnya lebih profesional, dan lain-lain. Dengan kata lain, pengusaha menengah diharapkan menjadi angel investor bagi pengusaha mikro dan kecil dengan dana yang bersumber dari keuntungan konsesi tambang yang diperoleh.

Angel investor adalah individu yang menyediakan pendanaan pribadi untuk perusahaan berskala mikro.

“Misalnya mereka sudah mendapatkan keuntungan dari konsesi tambang, mereka sebagai angel investor memberikan akses pinjaman modal, pembinaan, akses pasar kepada usaha mikro dan kecil di daerah itu,” tutur Maman.

Melalui kewajiban tersebut, diharapkan pengusaha menengah dapat membantu pengusaha mikro dan kecil di daerah tambang untuk naik kelas.

Maman juga menegaskan bahwasanya yang nantinya akan menerima konsesi tambang adalah pengusaha menengah yang berlokasi di daerah tambang tersebut berada.

Apabila tidak ada pengusaha menengah di daerah tersebut, kata dia, regulasi memungkinkan bagi pemerintah untuk memberi konsesi tambang kepada pengusaha kecil, dengan harapan pengusaha kecil tersebut bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah.

“Pemilik perusahaan menengahnya wajib orang lokal, domisilinya lokal, di daerah tambang itu. Ini memberikan kesempatan daerah tersebut untuk tumbuh,” ujar Maman menegaskan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur secara teknis pengelolaan tambang oleh usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan organisasi-organisasi keagamaan.

Peraturan itu merupakan aturan teknis turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Dalam permen itu, Bahlil menjelaskan aturan membahas urusan yang lebih teknis, terutama mengenai luas lahan tambang yang dapat dikelola oleh UKM, koperasi, dan ormas keagamaan, kemudian mengenai lokasi badan usaha yang mengelola tambang harus sama dengan lahan tambang yang dikelola.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025