Jakarta (ANTARA) - Tahun 2026 belum genap berjalan, namun perekonomian Indonesia telah dihadapkan pada serangkaian ujian berat.

Data dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa Indonesia, kini berada di peringkat ke-40 dari 69 negara dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2025, sebuah penurunan signifikan dari posisi ke-27 pada tahun sebelumnya.

Dalam urusan pendidikan, Indonesia hanya berada di posisi ke-62, sementara untuk kesehatan dan lingkungan, peringkatnya adalah ke-63.

Efektivitas institusi pemerintah pun hanya mampu menempati peringkat ke-51. Survei Ahli Ekonomi LPEM FEB UI semester I 2026 juga mengonfirmasi hal ini: mayoritas dari 85 ekonom yang terlibat menilai kondisi ekonomi cenderung memburuk atau stagnan.

Ekspektasi inflasi meningkat, daya beli masyarakat terancam, sementara nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS.

Di tengah semua itu, pemerintah memilih untuk menahan harga BBM subsidi, sebuah langkah yang membantu mengendalikan inflasi dan menjaga biaya logistik, namun juga berisiko membebani APBN jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Lebih jauh, laporan Global Risks Report 2025 dari WEF mengungkapkan bahwa para pemimpin bisnis global mengkhawatirkan Indonesia akan menghadapi lima risiko utama dalam dua tahun mendatang: dampak buruk dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), pelemahan ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan, cuaca ekstrem, serta kekurangan pasokan pangan.

Risiko-risiko ini, jika tidak diantisipasi, dapat memperparah tekanan yang sudah ada.

Sementara itu, di sektor energi, Energy Transition Index 2025 dari WEF menempatkan Indonesia di peringkat 58 dari 120 negara, turun empat posisi dari tahun sebelumnya dan berada di bawah Vietnam, Malaysia, hingga Thailand.

Ketergantungan pada energi fosil dan belum optimalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi catatan penting.

Hanya saja, transisi menuju ekonomi hijau justru membuka peluang besar, dengan proyeksi penciptaan lapangan kerja baru, hingga 1,3 juta tenaga kerja di sektor energi terbarukan pada 2050, seperti dinukil dari Future of Jobs Report 2025 WEF.

Ujian global

Data-data di atas mempertegas bahwa ujian terbesar saat ini datang dari eksternal. Tarif resiprokal Amerika Serikat yang mencapai 19 persen telah memukul sektor ekspor andalan Indonesia, seperti industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika (ILMATE), tekstil, dan alas kaki.

Pada saat yang sama, arus barang ilegal dari berbagai negara membanjiri pasar domestik: pakaian bekas (thrifting), mainan anak tanpa SNI, hingga produk elektronik tanpa dokumen kepabeanan.

Sebuah analisis akademis independen juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di pelabuhan (border), sehingga barang-barang ilegal tersebut lolos masuk dan beredar bebas.

Belum lagi, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan bahan baku impor (industri kosmetik mengimpor 80 persen bahan bakunya) serta tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi, misalnya di sektor perkebunan sawit dan kawasan industri.

Di tengah kondisi ini, laporan WEF juga mencatat bahwa para pemimpin bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat mengkhawatirkan risiko resesi ekonomi dan kurangnya lapangan kerja, yang mencerminkan kecemasan bersama tentang bagaimana pertumbuhan akan dirasakan oleh individu.

Peluang domestik

Meskipun demikian, ujian bukanlah akhir. Justru dari situlah resiliensi diuji dan dibentuk. Indonesia memiliki fondasi yang tidak lemah. Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025 membuktikan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga.

Dari sinilah ada sejumlah rekomendasi langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, perbaikan tata kelola impor dengan memperketat pengawasan di pelabuhan, bukan setelah barang keluar.

Kedua, efisiensi biaya produksi melalui kepastian harga dan pasokan gas bumi bagi industri.

Ketiga, akses pembiayaan bagi IKM: perbankan Himbara didorong untuk menerima alat produksi sebagai agunan fidusia, sementara pemerintah dapat menanggung biaya sertifikasi SNI dan TKDN bagi IKM berorientasi ekspor.

Keempat, percepatan transformasi hijau: insentif pajak bagi pabrik yang beralih ke energi terbarukan, serta penyederhanaan perizinan melalui evaluasi sistem OSS yang transparan.

Langkah-langkah ini, jika dijalankan dengan konsisten, akan menekan high cost economy dan mengatasi masalah hollow middle (lemahnya industri hulu).

Semua rekomendasi itu pada akhirnya mengarah pada satu kata: resiliensi. Ketika pabrik-pabrik bertahan, ketika IKM mampu bersaing, dan ketika kebijakan publik responsif terhadap perubahan, maka daya saing nasional akan tumbuh bukan karena dilindungi, melainkan karena menjadi tangguh.

Indonesia memiliki modal awal yang tidak kecil: pengalaman keluar dari berbagai krisis sebelumnya, serta potensi pasar domestik yang besar.

Future of Jobs Report 2025 dari WEF mengingatkan bahwa sekitar 22 persen dari total pekerjaan saat ini akan terdampak pada periode 2025-2030, namun transisi hijau justru menjadi peluang, bukan ancaman.

Maka, menghadapi 2026 bukanlah cerita tentang kehancuran, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, belajar dari tekanan, lalu melangkah lebih maju.

Dengan peta jalan yang jelas, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pada keadilan serta efisiensi, resiliensi akan menjadi kekuatan utama yang membawa ekonomi Indonesia tidak hanya selamat, tetapi juga bangkit lebih kuat.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menanggapi pertanyaan awak media terkait kemungkinan perombakan kabinet, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada pembahasan ke arah tersebut.

“Belum ada, belum, belum ada,” ujar Prasetyo singkat.

Prasetyo menambahkan bahwa saat ini Presiden Prabowo masih fokus pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, menurutnya, akan menyampaikan secara resmi kepada publik apabila terdapat keputusan strategis terkait perubahan susunan kabinet.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan reshuffle terhadap menteri-menteri yang merupakan representasi dari pemerintahan sebelumnya, Prasetyo kembali menegaskan hal serupa.

“Belum ada,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, serta unsur TNI-Polri

Berdasarkan rundown acara yang diterima Bisnis, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama kurang lebih tiga jam, sekaligus secara resmi membuka Rakornas yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya konsolidasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional

Sebelum pengarahan Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan pelaksanaan Rakornas, dilanjutkan pemutaran video kebijakan sebagai pengantar agenda strategis pemerintah ke depan

Rakornas 2026 juga membahas sejumlah program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari kebijakan ekonomi dan stimulus nasional, investasi dan hilirisasi, energi, hingga program kerakyatan seperti Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, kampung nelayan, dan Makan Bergizi Gratis. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan di daerah agar berdampak langsung bagi masyarakat

Selain itu, Rakornas turut menghadirkan sesi khusus mengenai peran Polri, Kejaksaan, TNI, dan KPK dalam mengawal pelaksanaan program strategis Presiden, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel hingga ke daerah.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap tercipta kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan nasional serta memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama jajaran pimpinan utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Sabtu (17/1/2026).

Teddy mengatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri Panglima dan Wakil Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Panglima Tertinggi TNI memberikan sejumlah arahan strategis kepada pucuk pimpinan TNI,” ujarnya dalam unggahan itu.

Dia melanjutkan bahwa arahan tersebut mencakup penguatan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus pembahasan rencana geostrategi Indonesia ke depan.

Presiden Ke-8 RI itu, kata Teddy, dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet RI. Pertemuan rutin ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara di tengah dinamika keamanan regional dan global.

Pemerintah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta stabilitas keamanan nasional, sejalan dengan arah kebijakan pertahanan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pucuk pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan, serta rencana geostrategi mendatang,” pungkas Teddy.