Tokyo (ANTARA) - Ekonomi Jepang terkontraksi sebesar 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal ketiga (Q3) 2025 yang menandai kontraksi pertama dalam enam kuartal, menurut data pemerintah Jepang pada Senin (17/11).

Secara kuartalan, produk domestik bruto (PDB) riil pada periode Juli-September menurun 0,4 persen dari periode April-Juni, menurut Kantor Kabinet Jepang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Jepang kontraksi. Dalam data terbaru, Senin (17/11/2025), ekonomi Negeri Sakura menyusut 0,4% dalam tiga bulan, dari Juli hingga September.

Hal ini diyakini menjadi dampak tarif Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan pemerintah Presiden Donald Trump. Sementara, pemerintahan Perdana Menteri (PM) baru Sanae Takaichi masi sedang mempersiapkan paket stimulus besar.

Sebenarnya, data kuartal-ke-kuartal untuk produk domestik bruto (PDB) di kuartal-II (Q3) ini, melampaui ekspektasi pasar sebesar minus 0,6%. Tetapi merupakan kontraksi pertama sejak tiga bulan pertama tahun 2024.

Angka awal yang disesuaikan secara musiman ini menyusul pertumbuhan sebesar 0,6%, direvisi naik dari data sebelumnya sebesar plus 0,5%, untuk kuartal April hingga Juni (Q2). Data dari kantor kabinet juga menunjukkan bahwa investasi residensial yang lemah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, para pejabat perdagangan pada bulan Juli mencapai kesepakatan yang memungkinkan AS menurunkan tarif barang-barang Jepang menjadi 15% dari ancaman 25%. Mobil Jepang sendiri dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, yaitu 27,5%, dan pengurangan menjadi 15% baru berlaku pada pertengahan September.

Perlu diketahui, nilai ekspor mobil Jepang ke AS merosot 24% secara tahunan pada bulan September. Ini menjadi sebuah pukulan telak bagi sektor otomotif yang menyumbang sekitar delapan persen lapangan pekerjaan di negara Asia tersebut

Jakarta, CNBC Indonesia - Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia atau SHPR BI kuartal III-2025 menunjukkan masih lesunya penjualan rumah, hingga melambatnya pertumbuhan harga penjualan. Di Surabaya bahkan harga rumah atau properti residensial turun.

Berdasarkan hasil SHPR BI kuartal III-2025, indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13.

Makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%.

Adapun untuk rumah tipe besar, masih mampu tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal III-2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%.

"Secara spasial, dari 18 kota yang disurvei, 11 kota diantaranya mengalami perlambatan pertumbuhan IHPR secara tahunan," dikutip dari SHPR BI terbaru, Kamis (6/11/20250).

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, terungkap bahwa penurunan harga secara spasial tercatat di Surabaya yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,02% (yoy), setelah tumbuh 0,44% (yoy) pada kuartal II-2025.

Sementara itu, harga rumah di Pekanbaru pada kuartal III-2025 tumbuhnya hanya 0,31% (yoy), melambat dari kuartal II-2025 yang tumbuh 1,67% (yoy).

Di sisi lain, harga rumah di Kota Pontianak dan Yogyakarta meningkat masing-masing dari 2,28% (yoy) dan 0,84% (yoy) menjadi 3,74% (yoy) dan 1,92% (yoy) pada kuartal III-2025.

Di tengah penurunan indeks harga properti residensial, SHPR BI juga menunjukkan bahwa penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 1,29% secara tahunan, dari sebelumnya kontraksi atau minus 3,80%.

Kondisi itu dipengaruhi oleh penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal II-2025 sebesar 14,95%. Penjualan rumah tipe menengah juga masih minus 12,27% dari sebelumnya turun 17,69%. Sedangkan rumah tipe kecil naik 14,95%, dari kuartal sebelumnya tumbuh 6,70%.

"Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III-2025 secara tahunan masih terkontraksi," sebagaimana tertulis dalam SHPR BI Kuartal III-2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahalnya harga bahan bangunan, masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR dan uang muka yang tinggi, hingga pajak menjadi penyebab utama lesunya penjualan rumah hingga kuartal III-2025.

Hal ini terungkap dalam Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (SHPR BI) kuartal III-2025. Dalam SHPR terbaru itu, disebutkan bahwa penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 1,29% secara tahunan, meski lebih baik dari kontraksi kuartal II-2025 yang sebesar 3,80%.

"Berdasarkan hasil survei, penghambat utama pengembangan dan penjualan properti residensial primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan (19,80%), masalah perizinan/birokrasi (14,39%), suku bunga KPR (15,05%), proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR (11,75%), dan perpajakan (8,84%)," dikutip dari SHPR BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

Khusus untuk masalah suku bunga KPR yang menjadi penghambat ketiga terbesar, disebabkan adanya tren kenaikan pada kuartal III-2025. Pada periode itu, suku bunga KPR sebesar 7,45% per tahun, lebih tinggi dari kuartal II-2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal III-2024 sebesar 7,44%.

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, disebutkan pula turunnya penjualan properti residensial dipicu penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal II-2025 sebesar 14,95%.

Penjualan rumah tipe menengah juga masih minus 12,27% dari sebelumnya turun 17,69%. Sedangkan rumah tipe kecil naik 14,95%, dari kuartal sebelumnya tumbuh 6,70%.

"Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III-2025 secara tahunan masih terkontraksi," sebagaimana tertulis dalam SHPR BI Kuartal III-2025.

Di tengah lesunya penjualan, hasil survei BI itu juga menunjukkan indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13.

Makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%.

Adapun untuk rumah tipe besar, masih mampu tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal III-2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga rumah mengalami perlambatan pertumbuhan, di tengah lesunya penjualan. Terlihat dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia kuartal III-2025.

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13.

"Harga properti residensial di pasar primer tumbuh melambat," sebagaimana dikutip dari SHPR BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

SHPR BI mencatat, makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%.

Adapun untuk rumah tipe besar, masih mampu tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal III-2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%.

Melambatnya laju harga properti residensial ini terjadi seiring dengan lesunya penjualan. Penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 1,29% secara tahunan, dari sebelumnya kontraksi atau minus 3,80%.

Kondisi itu dipengaruhi oleh penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal II-2025 sebesar 14,95%. Penjualan rumah tipe menengah juga masih minus 12,27% dari sebelumnya turun 17,69%. Sedangkan rumah tipe kecil naik 14,95%, dari kuartal sebelumnya tumbuh 6,70%.

"Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III-2025 secara tahunan masih terkontraksi," sebagaimana tertulis dalam SHPR BI Kuartal III-2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Provinsi Papua dan kawasan sekitarnya kembali dihantam badai ekonomi yang disebabkan PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas perusahaan tambang besar ini begitu dominan di Papua, begitu produksi mengalami gangguan maka berdampak besar terhadap perekonomian daerah.

"Freeport kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud Rabu (5/11/2025).

Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Maluku dan Papua yang sebelumnya sempat tumbuh tinggi kini melambat tajam. Pertumbuhan industri pertambangan mengalami koreksi 1,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, sektor pertambangan mencatat distribusi 8,51% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, di Papua Tengah-wilayah utama operasi Freeport-perekonomian bahkan minus 4,74 persen (yoy) pada kuartal III-2025. Penyebab utamanya berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi tulang punggung ekonomi Papua.

"Papua Tengah negatif cukup besar karena kondisi kahar di Freeport sana yang disebabkan adanya luncuran material basah sehingga produksi bijih logam turun," kata Edy.

Produksi dan penjualan tembaga serta emas Freeport juga mengalami penurunan signifikan. Gangguan tersebut tidak lepas dari insiden longsor di kawasan Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah, yang menyebabkan kapasitas produksi Freeport menurun sekitar 70 persen. Peristiwa ini membuat aktivitas tambang praktis melambat dan berdampak langsung terhadap output perekonomian daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada kuartal III-2025 mengalami pertumbuhan untuk mayoritas lapangan usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa pendidikan, hingga jasa perusahaan. Namun, ada satu lapangan usaha yang merosot, yakni pertambangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, saat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju 5,04% pada kuartal III-2025, pertumbuhan PDB lapangan usaha pertambangan malah terkontraksi dengan minus mencapai 1,96%.

"Pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif," dikutip dari pemaparan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Untuk lapangan usaha yang mampu tumbuh tinggi yakni jasa pendidikan dengan laju 10,59%, didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan oleh pemerintah.

Jasa Perusahaan di urutan kedua dengan pertumbuhan 9,94%, didorong oleh peningkatan pendapatan jasa persewaan peralatan, dan jasa profesional. Diikuti jasa lainnya yang tumbuh 9,92% ditopang oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan mancanegara.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

Sementara itu, untuk industri pengolahan tumbuhnya 5,54% dengan share atau distribusi terbesar terhadap pertumbuhan dengan besaran 19,15%. Pertanian 4,93% pertumbuhannya dengan share ke PDB 14,35%, dan perdagangan yang tumbuh 5,49% dengan share 13,19%.

Konstruksi juga masih tumbuh 4,21% dengan share ke PDB 9,92%, dan pertambangan meski terkontraksi sharenya ke PDB mencapai 8,51% atau urutan kelima terbesar.

"Yang beri kontribusi besar industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan tambang mencapai 65,02% dari PDB," tutur Edy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun per 30 September 2025. Realisasi ini mencapai 74,2% dari pagu dan meningkat 1,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Transfer ke daerah sampai dengan 30 September 2025, telah ditransfer Rp644,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Meskipun penyaluran TKD meningkat, Kementerian Keuangan melihat realisasi belanja daerah mengalami perlambatan. Belanja pemerintah daerah (Pemda) tercatat mengalami kontraksi sebesar 13,1% dari posisi pada 30 September 2024.

"Kita lihat bahwa belanja daerah belum menyamai nilai belanja daerah tahun lalu," tegas Suahasil.

Dia mengungkapkan penurunan realisasi belanja daerah dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada tahun anggaran 2025 dan pergantian pimpinan daerah.

"Kita memahami bahwa ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini," ujarnya.

Dari data Kemenkeu, belanja pegawai daerah pada September 2025 sebesar Rp 310,8 triliun, lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar Rp 312,1 triliun. Adapun, belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari Rp 219,7 triliun pada September 2024 menjadi Rp 196,6 triliun pada September tahun ini.

Melihat capaian ini, Suahasil mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian, dan pertumbuhan