Bisnis, JAKARTA — Lonjakan biaya konstruksi hingga 8% dalam dua bulan terakhir mulai menekan keberlangsungan kontraktor nasional, di tengah skema pengadaan proyek pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang adil bagi pelaku usaha swasta.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat kenaikan biaya terjadi sejak Februari hingga April 2026, dipicu melonjaknya harga energi, khususnya solar industri yang kini berada di kisaran Rp21.000–Rp23.000 per liter.

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menyatakan kenaikan harga energi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga material utama seperti aspal, semen, dan baja.

“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (10/4/2026).

Tekanan biaya ini dinilai semakin berat karena sebagian proyek pemerintah masih menggunakan acuan harga lama. Kondisi tersebut membuat kontraktor berisiko menanggung selisih biaya yang tidak kecil.

“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” kata Andi Rukman.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar menegaskan perlunya penyesuaian harga atau eskalasi untuk proyek yang belum dikontrak agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Gapensi juga menyoroti persoalan struktural dalam skema pengadaan proyek pemerintah. Dominasi mekanisme tertentu, termasuk swakelola dalam skala besar, dinilai membatasi akses kontraktor swasta nasional.

Organisasi tersebut mendorong agar proyek konstruksi lebih banyak ditenderkan secara terbuka, serta paket pekerjaan bernilai besar dapat melibatkan pelaku usaha swasta, tidak hanya BUMN.

Gapensi menilai praktik swakelola dalam skala besar berpotensi menghambat partisipasi kontraktor serta menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam aspek pembayaran proyek.

Kondisi tersebut disebut telah berdampak pada menurunnya jumlah pelaku usaha konstruksi dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tekanan yang semakin besar di sektor ini.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi, khususnya skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” ujar La Ode.

Gapensi menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dan ekosistem konstruksi nasional secara keseluruhan.

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, asosiasi tersebut tetap mendukung program infrastruktur nasional. Namun, Gapensi menekankan pentingnya pemerataan distribusi proyek, pelibatan pelaku usaha daerah, serta penciptaan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terkait harga solar nonsubsidi juga dikeluhkan bisnis pelayaran dalam negeri. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.

Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.

Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.

“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kabupaten Gresik periode 2026–2027, Alfan Wahyuddin, mendorong transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi sebagai prioritas utama guna meningkatkan daya saing kontraktor lokal di tengah dinamika industri konstruksi.

​Alfan Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Utama PT Asuka Engineering Indonesia, resmi dikukuhkan memimpin Gapeknas Gresik untuk masa bakti dua tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Alfan mengungkapkan bahwa amanah tersebut diterima secara profesional, meski saat ini dirinya masih menuntaskan masa kepengurusan sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gresik.

​"Kami akan mendorong sistem informasi dan pelaporan berbasis digital, sekaligus membenahi tata kelola organisasi serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit," ujar Alfan di Gresik, Senin (16/2/2026).

​Menurutnya, prioritas awal kepemimpinan akan difokuskan pada ekspansi jumlah anggota aktif serta penguatan relasi strategis dengan pemerintah daerah dan regulator.

"Salah satu area krusial yang menjadi perhatian adalah kelancaran layanan perizinan dan sertifikasi, khususnya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) bagi anggota," katanya.

​Alfan juga menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan roda organisasi. "Posisi ketua tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan perolehan proyek pemerintah secara pribadi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, dia menyebut bahwa organisasi ini memiliki semangat kebersamaan, bukan tempat untuk saling berebut proyek secara tidak sehat.

"Peran kami adalah memastikan ekosistem usaha konstruksi yang sehat, adil, dan profesional,” tegasnya.

Alfan juga menjelaskan pentingnya kerja tim (teamwork) untuk menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkolaborasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha konstruksi di daerah.

​"Saya tidak terbiasa bekerja sendiri. Seluruh program kerja hanya dapat berjalan optimal jika tim terlibat aktif untuk mengupayakan peningkatan kualitas anggota," pungkasnya.

​Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gapeknas Jawa Timur, H. Baso Juherman, mengatakan iklim industri konstruksi saat ini semakin terbuka.

Dia menyebut penerapan e-catalogue dan mekanisme mini kompetisi dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anggota untuk mengikuti tender secara transparan.

"Ke depan, Gapeknas diharapkan tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga aktif menyelenggarakan uji kompetensi bagi para anggota. Dengan pengalaman organisasi lebih dari 27 tahun, estafet penguatan ini perlu dilanjutkan oleh kepengurusan baru," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendukung program Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah diharapkan dapat melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan fisikSekolah Rakyat.

Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi, Andi Rukman Karumpa, menilaiSekolah Rakyatbukan hanya kebijakan pendidikan, melainkan lompatan peradaban yang harus dijaga semangat awalnya. “Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang telah terlalu lama membelenggu, dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diberikan tangga menuju masa depan yang lebih cerah,” ujar Andiyang juga Sekretaris Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia, Rabu (22/10/2025).

Ia mengatakan, program tersebut menjadi sarana membangun kesetaraan sosial dan ekonomi. “Program ini membuka jalan bagi lahirnya pelaku usaha baru dari generasi bawah, merobek batas-batas strata sosial dan menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif,” tambahnya.

Menurut Andi, konsepboarding schooldengan jaminan makan gratis dan pembentukan karakter yang holistik merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. “Konsep boarding school dengan jaminan makan tiga kali gratis, fasilitas belajar yang memadai, dan pembentukan karakter yang holistik merupakan wujud tanggung jawab negara yang paling hakiki, sebuah investasi terbaik dana rakyat untuk masa depan rakyat itu sendiri,” ucap Ketua Umum BPP GAPENSI tersebut.

Namun, Andi mengingatkan pentingnya agar semangat luhur tersebut juga tercermin dalam metode pengadaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia menyebut, pemaketan pekerjaan fisik yang menggabungkan beberapa lokasi dalam satu paket besar dengan nilai ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun dapat berisiko menutup peluang bagi pelaku usaha konstruksi di daerah.

Menurutnya, mekanisme seperti ini justru bisa menghambat pemerataan ekonomi dan mengurangi kesempatan bagi kontraktor kecil dan menengah untuk ikut berkontribusi. Ia menilai, pelibatan kontraktor lokal seharusnya menjadi bagian penting dari semangat pembangunan dari bawah.

Andi juga menekankan bahwa pelibatan kontraktor lokal akan memperkuat daya serap ekonomi di daerah dan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.

Ia menilai, jika proyek dibagi sesuai lokasi dan kapasitas, maka biaya logistik dan koordinasi bisa ditekan, dan pengawasan menjadi lebih efektif.

Oleh karena itu, Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia meminta agar pemerintah menyesuaikan mekanisme pengadaan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan daerah. “Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendesak program Sekolah Rakyat didukung dengan metode pengadaan yang juga mulia, yaitu dengan memecah paket pekerjaan fisik sesuai dengan lokasi dan kapasitas usaha lokal,” katanya.

Ia menegaskan, kontraktor lokal perlu diberi kepercayaan untuk membangun sekolah di daerahnya sendiri. “Mereka yang paling paham medan, paling dekat dengan masyarakat, dan yang akan memastikan dana pembangunan berputar untuk kesejahteraan daerah setempat,” kata Andi.