REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mahaka Media Tbk atau mahakaX membukukan pendapatan sebesar Rp 184 miliar sepanjang 2025. Perseroan menyatakan akan memperkuat efisiensi dan kolaborasi bisnis untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri media digital.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026 yang digelar pada Senin (25/5/2026). Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan direksi. Adrian Syarkawi ditunjuk menjadi Direktur Utama menggantikan Ronny W Sugiadha. Selain itu, Aditama Wahyudi Mirza masuk dalam jajaran direksi perseroan.

Direktur Utama mahakaX Adrian Syarkawi mengatakan perusahaan akan fokus menjaga kesinambungan bisnis dan memperkuat kapasitas adaptasi di industri media kreatif yang terus berubah. “Fokus kami ke depan adalah menjaga keberlanjutan momentum tersebut. Dengan ekosistem yang terintegrasi dan unit bisnis yang saling melengkapi, kami percaya mahakaX dapat terus memperkuat posisinya di industri media digital kreatif,” ujar Adrian.

Menurut dia, perubahan perilaku audiens dan perkembangan platform digital membuat industri media harus bergerak lebih adaptif. Karena itu, mahakaX akan memperkuat integrasi antarunit bisnis untuk menghadirkan konten dan layanan yang lebih relevan bagi masyarakat.

Perseroan juga akan mengoptimalkan kolaborasi lintas lini usaha, mulai dari media, penyiaran, aktivasi merek, event, hingga platform komunitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Sepanjang 2025, mahakaX juga mencatat EBITDA negatif Rp 11 miliar, rugi operasional Rp 15 miliar, dan rugi bersih Rp 26 miliar. Perseroan menyebut kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi operasional di tengah tantangan industri media dan kondisi ekonomi saat ini.

Karena masih mencatatkan ekuitas negatif, perseroan memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025.

Bisnis, JAKARTA — Lonjakan biaya konstruksi hingga 8% dalam dua bulan terakhir mulai menekan keberlangsungan kontraktor nasional, di tengah skema pengadaan proyek pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang adil bagi pelaku usaha swasta.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat kenaikan biaya terjadi sejak Februari hingga April 2026, dipicu melonjaknya harga energi, khususnya solar industri yang kini berada di kisaran Rp21.000–Rp23.000 per liter.

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menyatakan kenaikan harga energi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga material utama seperti aspal, semen, dan baja.

“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (10/4/2026).

Tekanan biaya ini dinilai semakin berat karena sebagian proyek pemerintah masih menggunakan acuan harga lama. Kondisi tersebut membuat kontraktor berisiko menanggung selisih biaya yang tidak kecil.

“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” kata Andi Rukman.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar menegaskan perlunya penyesuaian harga atau eskalasi untuk proyek yang belum dikontrak agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Gapensi juga menyoroti persoalan struktural dalam skema pengadaan proyek pemerintah. Dominasi mekanisme tertentu, termasuk swakelola dalam skala besar, dinilai membatasi akses kontraktor swasta nasional.

Organisasi tersebut mendorong agar proyek konstruksi lebih banyak ditenderkan secara terbuka, serta paket pekerjaan bernilai besar dapat melibatkan pelaku usaha swasta, tidak hanya BUMN.

Gapensi menilai praktik swakelola dalam skala besar berpotensi menghambat partisipasi kontraktor serta menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam aspek pembayaran proyek.

Kondisi tersebut disebut telah berdampak pada menurunnya jumlah pelaku usaha konstruksi dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tekanan yang semakin besar di sektor ini.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi, khususnya skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” ujar La Ode.

Gapensi menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha dan ekosistem konstruksi nasional secara keseluruhan.

Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, asosiasi tersebut tetap mendukung program infrastruktur nasional. Namun, Gapensi menekankan pentingnya pemerataan distribusi proyek, pelibatan pelaku usaha daerah, serta penciptaan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Terkait harga solar nonsubsidi juga dikeluhkan bisnis pelayaran dalam negeri. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.

Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.

Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.

“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam kondisi ekonomi tak menentu dan pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan usaha untuk mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah perlu memberikan ketenangan dan kepastian berusaha.

Dalam tekanan ekonomi global, yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik, mempertahankan pekerja yang ada bukan masalah mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

“Pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin, dalam keterangan, Kamis (9/4/2026).

Pernyataan ini merupakan respons Kadin terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (8/4/2026).

Kadin menilai, dalam situasi global yang masih bergejolak, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha. Karena itu, pelaku usaha justru membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi.

“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta-juta tenaga kerja ,” ujar Saleh.

Kadin menegaskan, restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.

“Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi,” tegas mantan menteri perindustrian itu.

Lebih jauh, Saleh mengingatkan kondisi ekonomi saat ini tidak dalam situasi normal. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi, perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global.

Menurut Saleh, dunia usaha menilai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. “Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan mewaspadai munculnya risiko kredit akibat terganggunya rantai pasok industri kimia hingga turunannya seperti plastik akibat eskalasi konflik global.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Santoso mengungkapkan, gangguan pasokan bahan baku menjadi tantangan utama yang dihadapi sejumlah pelaku industri, seiring dengan ketidakpastian geopolitik yang belum mereda.

Dia menjelaskan, konflik global turut menghambat distribusi berbagai komoditas penting, termasuk bahan baku yang berkaitan dengan industri kimia dan turunan minyak. Hal ini secara langsung berdampak pada kelangsungan produksi di sektor tersebut.

Menurutnya, sejumlah nasabah dari sektor kimia telah mulai menyampaikan adanya kendala pasokan. Meski demikian, pelaku industri masih berupaya mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain guna menjaga keberlanjutan usaha.

“Bukan berarti mereka menyerah, tetapi sedang melakukan penyesuaian dengan mencari suplai alternatif,” ujar Santoso kepada media di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Santoso menambahkan, perbankan saat ini aktif melakukan asesmen untuk mengukur sejauh mana dampak gangguan tersebut terhadap kemampuan bayar debitur, termasuk potensi risiko terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

Dia juga menyinggung kemungkinan munculnya kondisi kahar (force majeure) di sejumlah sektor apabila gangguan rantai pasok terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat produksi.

Meski tekanan mulai terasa di sektor tertentu, Santoso menegaskan bahwa secara umum fundamental industri perbankan masih cukup kuat. Permintaan kredit pun dinilai tetap terjaga, meskipun tidak merata di semua sektor.

Dalam situasi ini, dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis, baik bagi pelaku usaha maupun perbankan.

“Ibaratnya ada waktunya mengerem dan ada waktunya menginjak gas. Jadi diperlukan kejelian dalam membaca situasi global yang masih sangat dinamis,” jelasnya.

Santoso juga mengingatkan bahwa perbankan perlu tetap responsif terhadap kondisi nasabah, terutama di sektor-sektor yang terdampak langsung oleh gangguan supply chain.

“Yang penting nasabah menyampaikan kondisi yang dihadapi, sehingga kami sebagai bank bisa lebih aware dan melakukan langkah antisipatif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan perumahan jangka panjang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF ingin terus membangun keberlanjutan usaha pada 2026. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan peran SMF di sektor pembiayaan perumahan.

SMF, yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengharapkan bahwa upaya pembangunan usaha yang berkelanjutan tersebut juga bisa membuat perusahaan makin tangguh dan adaptif pada 2026

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut bahwa SMF akan menjalankan dua fungsinya pada 2026, yaitu sebagai penyedia likuiditas (liquidity provider) dan menjadi alat fiskal pemerintah Indonesia. Sebagai penyedia likuiditas, SMF akan terus menyediakan dana jangka panjang melalui inovasi produk keuangan yang berkelanjutan.

“Kita fungsinya [sebagai] liquidity provider, baik untuk recycling asset, baik itu recycling untuk komersial KPR [kredit pemilikan rumah] maupun KPR FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] yang sedang kita coba,” ucap Ananta, dikutip pada Senin (10/3/2026).

Pada 2026, dia mengatakan bahwa SMF akan mencari pembiayaan yang sumber dananya dari luar negeri atau offshore. Hal itu dilakukan utamanya apabila SMF melihat bahwa pasar pendanaan lokal sudah tersaturasi (saturated market) atau potensinya sudah penuh.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat fiskal pemerintah, SMF akan terus menjalankan tugasnya sebagai badan yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pembangunan alias Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Secara nyata, SMF akan meminimalisasi beban fiskal pemerintah dalam pembangunan sektor perumahan.

Pada 2026, Ananta menegaskan bahwa SMF akan tetap menyediakan porsi pendanaan sebesar 25% atas penyaluran KPR FLPP sebagai alat fiskal pemerintah. Sementara itu, sisa porsi 75% lainnya akan disalurkan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Dengan cara SMF mendapatkan PMN [Penyertaan Modal Negara], kemudian SMF menerbitkan surat utang, dijadikan satu jadi jumlahnya banyak, porsinya menjadi 25%,” jelas Ananta.

Sebagai alat fiskal, dia juga menyebut bahwa SMF akan mengoptimalkan pusat pengembangan dan pengetahuannya, yaitu SMF Research Institute. Hal yang akan dioptimalisasi, tuturnya, mencakup kajian, laporan kebijakan (policy paper), dan rekomendasi dalam sektor perumahan.

Ananta pun menegaskan perlunya penguatan kapasitas internal SMF apabila ingin strategi-strategi tersebut dapat benar-benar dijalankan pada tahun ini.

Dia mengatakan bahwa perlu dilakukan penguatan implementasi tata kelola perusahaan berbasis faktor lingkungan, sosial, pengaturan, risiko, dan kepatuhan (environmental, social, governance, risk, and compliance/ESGRC). Selain itu, dia menilai perlu adanya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan aspek digital serta teknologi dan informasi, dan pengelolaan keuangan agar selalu sehat. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri permesinan nasional menilai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurai hambatan perizinan yang selama ini mengganggu realisasi investasi dan proyek industri.

Ketua Umum Gabungan Industri Mesin dan Alat Berat Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin mengatakan karakter industri permesinan yang padat modal, berbasis teknologi tinggi, serta memiliki waktu produksi panjang membuat kepastian perizinan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha.

“Bagi industri permesinan nasional, pembentukan Satgas P2SP merupakan langkah yang sangat relevan dan mendesak karena industri ini sangat sensitif terhadap keterlambatan dan ketidakpastian perizinan,” ujar Dadang kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha bukan hanya lamanya proses perizinan, melainkan ketidakselarasan antar-izin yang melibatkan banyak instansi, mulai dari izin lokasi, lingkungan, hingga sertifikasi teknis dan kelayakan operasi.

“Hambatan terbesar justru muncul karena izin-izin tersebut tidak selaras satu sama lain dan ditangani oleh banyak institusi berbeda,” jelasnya.

Menurut Dadang, kehadiran Satgas P2SP dipandang sebagai upaya memutus mata rantai birokrasi yang terfragmentasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi sumber keterlambatan.

Terlebih, pemerintah juga telah melakukan peluncuran kanal pengaduan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) usai Lapor Pak Purbaya Oktober lalu.

“Dari perspektif pengusaha manufaktur, keberadaan Satgas P2SP merupakan sinyal kuat adanya political will pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui dampak langsung satgas belum sepenuhnya dirasakan luas karena masih relatif baru. Namun, pelaku industri mulai melihat adanya jalur komunikasi dan eskalasi yang lebih jelas ketika menghadapi hambatan perizinan strategis.

Dadang menuturkan, pelaku industri permesinan berharap layanan pengaduan Satgas P2SP tidak sekadar mempercepat proses administratif, tetapi memberikan kepastian keputusan yang dapat diandalkan dalam perencanaan bisnis.

“Keterlambatan izin bukan hanya soal waktu, tetapi bisa berdampak pada gagalnya jadwal pengiriman mesin, meningkatnya biaya produksi, dan hilangnya peluang substitusi impor,” tegasnya.

Keyakinan dunia usaha akan tumbuh apabila layanan pengaduan memiliki executing power, ditangani secara cepat dan transparan, serta memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas dan terukur.

“Tanpa kewenangan koordinatif yang kuat, layanan pengaduan berisiko hanya menjadi forum konsultasi, bukan solusi nyata,” katanya.

Di sisi lain, GAMMA mengingatkan percepatan perizinan di sektor permesinan tetap harus menjaga standar keselamatan, mutu, dan keandalan produk, mengingat mesin dan peralatan industri berkaitan langsung dengan keselamatan kerja dan efisiensi energi.

Menurutnya, percepatan yang tidak diimbangi tata kelola yang baik berisiko menurunkan kualitas evaluasi teknis, memunculkan inkonsistensi standar antar-daerah, serta menciptakan ketidakadilan antara produsen dalam negeri dan produk impor.

Oleh karena itu, GAMMA menekankan Satgas P2SP harus berperan sebagai problem solver dan koordinator melalui harmonisasi regulasi dan penguatan sistem digital perizinan, bukan menggantikan fungsi teknis kementerian dan lembaga.