Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan Mujahadah Kubro 1 Abad NU (Masehi) yang akan digelar PWNU Jawa Timur di Stadion Gajayana, Kota Malang, pada 8 Februari 2026 mendatang. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi momentum spiritual bersama untuk mendoakan keselamatan bangsa khususnya Jawa Timur.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima silaturahmi jajaran PWNU Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/1).

Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi sebagai kunci sukses penyelenggaraan acara yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu jemaah dari berbagai daerah.

"Insya Allah kami, Pemprov Jatim siap mendukung kegiatan tersebut agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan khidmat, tertib, dan lancar," tegasnya.

Kepada Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfudz, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya koordinasi intensif seluruh panitia pelaksana dengan jajaran Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun wilayah Malang Raya. Koordinasi tersebut meliputi aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga mitigasi risiko di kawasan stadion yang menjadi pusat kegiatan.

"Saya sampaikan untuk koordinasi benar-benar dengan Forkopimda. Karena kunci kesuksesan acara dengan massa yang besar terletak pada komunikasi yang solid antara panitia dengan aparat Kepolisian, TNI, serta pemerintah kota setempat," ujarnya.

Gubernur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU ini pun mendorong agar pertemuan teknis dengan Forkopimda segera dilaksanakan untuk mematangkan seluruh persiapan.

"Alangkah baik bisa segera dilakukan pertemuan untuk koordinasi lebih intens dengan Forkopimda," imbuh Khofifah.

Khofifah menambahkan, Jawa Timur memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional berskala besar, termasuk peringatan Harlah 1 Abad NU (Hijriah) pada 2023 lalu di GOR Delta Sidoarjo. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro tahun 2026.

Di akhir pertemuan, Gubernur Khofifah menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan tersebut serta turut hadir dan menyukseskan perhelatan Mujahadah Kubro 1 Abad NU di tahun 2026 ini.

Bisnis.com, SURABAYA — Masalah kemacetan di Kota Surabaya perlu ditangani secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan maupun kolaborasi berbagai pihak agar efektif dan efisien.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai kemacetan di Surabaya memang tidak merata di seluruh wilayah, namun terkonsentrasi di beberapa titik krusial yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi.

"Kalau dibandingkan Jakarta, Surabaya masih lebih baik. Tapi kita punya beberapa simpul kemacetan yang selalu berulang, seperti di Jalan Ahmad Yani, kawasan Margomulyo–Kalianak, serta wilayah yang sedang ada proyek pembangunan jalan," ujar Bahtiyar.

Menurut dia, kemacetan kerap meningkat signifikan saat ada proyek infrastruktur maupun pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari ketika arus Surabaya–Sidoarjo saling beririsan.

Salah satu titik yang disorot adalah kawasan Taman Pelangi yang saat ini tengah dilakukan pekerjaan pembangunan.

"Ketika ada proyek, Pemkot (Pemerintah Kota) harus sejak awal menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif. Jangan sampai proyek berjalan, tapi pengaturan lalu lintasnya tertinggal, sehingga justru memunculkan simpul macet baru," tegasnya.

Bahtiyar menilai, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga kepolisian agar pengaturan lalu lintas di lapangan berjalan efektif.

"Pengendara cenderung lebih patuh kalau yang mengatur petugas resmi dan kepolisian. Ini soal disiplin dan keselamatan bersama," katanya.

Selain proyek pembangunan, Bahtiyar juga menyoroti lonjakan kemacetan saat momen long weekend dan libur panjang.

Kawasan Tol Tandes, Margomulyo, hingga jalur menuju Gresik kerap mengalami kepadatan ekstrem akibat aktivitas kendaraan berat dari kawasan pergudangan dan industri.

"Beberapa kali terjadi penumpukan sampai berjam-jam. Bahkan ada warga yang butuh waktu 4 sampai 5 jam hanya untuk keluar tol. Ini sangat merugikan masyarakat," katanya.

Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih aktif menggandeng pelaku usaha dan perusahaan di kawasan industri, khususnya di Margomulyo, agar ikut berperan dalam pengaturan lalu lintas, terutama pada jam sibuk dan libur panjang.

"Perusahaan itu yang paling tahu jam keluar-masuk truk. Kalau bisa diatur bersama, misalnya dengan penyesuaian jam operasional atau pengawalan lalu lintas, dampaknya besar untuk mengurangi kemacetan," jelasnya.

Lebih dari itu Bahtiyar menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelancaran mobilitas warga.

Dia menilai penanganan kemacetan tidak bisa bersifat reaktif, tetapi juga harus direncanakan secara matang dan kolaboratif.

"Tujuan akhirnya satu, warga tidak dirugikan. Mereka berangkat dan pulang kerja tepat waktu, aktivitas ekonomi lancar, dan Surabaya tetap nyaman sebagai kota layak huni," pungkasnya.

Parkiran di sembarang tempat serta aktivitas bongkar muat di bahu jalan justru menjadi salah satu biang utama, terutama di kawasan niaga dan pertokoan menjadi salah satu simpul kemacetan di Kota Surabaya.

Seperti di Jalan Semut hingga kawasan Kembang Jepun yang kerap mengalami perlambatan arus lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang yang berhenti di bahu jalan.

"Kalau ada truk atau pikap bongkar muat di bahu jalan, itu jelas tidak dibenarkan. Dampaknya langsung terasa, kendaraan melambat, terjadi penumpukan, dan akhirnya macet," ujar Bahtiyar.

Menurutnya, persoalan ini memang tidak selalu dirasakan oleh semua pengguna jalan, namun bagi warga yang setiap hari melintasi kawasan tersebut, dampaknya sangat signifikan.

Untuk menekan potensi kemacetan, Bahtiyar mendorong penguatan pengawasan berbasis teknologi, khususnya melalui optimalisasi kamera pengawas lalu lintas (CCTV) di titik-titik rawan.

"Di area ruko, pertokoan, dan jalur padat aktivitas bongkar muat, pengawasan CCTV perlu diperbanyak. Ketika terpantau ada penyalahgunaan bahu jalan, harus segera ada tindakan tegas sebelum kemacetan meluas," ujarnya.

Selain bongkar muat, Bahtiyar juga menyoroti parkir kendaraan besar di tepi jalan yang masih kerap ditemukan, terutama di wilayah Surabaya Utara seperti Perak dan sekitarnya.

Dia mengapresiasi langkah penertiban yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, namun menilai perlu adanya konsistensi dan penguatan pengawasan.

"Penertiban sudah berjalan, tapi jangan hanya sesaat. Harus konsisten agar para sopir truk sadar bahwa jalan umum bukan tempat parkir kendaraan besar," tutur dia.

Bahtiyar memahami bahwa penanganan di lapangan tidak selalu mudah, terutama ketika berhadapan dengan sopir yang sudah terbiasa mangkal di kawasan tertentu.Namun demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha.

"Tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Pengusaha juga harus ikut bertanggung jawab. Mereka harus menyiapkan area bongkar muat di dalam gudang, bukan memakai bahu jalan," ucap Bahtiyar.

Ia menyebut, kebijakan agar seluruh aktivitas bongkar muat masuk ke area usaha sebenarnya sudah pernah diterapkan.

Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi serta mengubah pola pikir pelaku usaha agar lebih tertib dan peduli terhadap kepentingan publik.

Bahtiyar juga mendorong agar sosialisasi dan pengawasan dilakukan lebih terstruktur, bahkan dengan pembentukan tim khusus berdasarkan wilayah.

"Bisa dibuat pembagian regu pengawasan per zona, supaya jelas siapa bertugas di mana. Dengan begitu, pengawasan tidak saling lempar dan lebih efektif," jelasnya.

Sebagai pimpinan DPRD, Bahtiyar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan lalu lintas yang berkeadilan, tidak memberatkan sopir maupun pelaku usaha, namun tetap melindungi hak masyarakat pengguna jalan.

"Kalau semua pihak patuh, kemacetan bisa ditekan. Jalan ini milik bersama, jadi harus digunakan dengan tertib dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo mengunjungi langsung lokasi yang terdampak banjir di Sumatra untuk mempercepat penyaluran bantuan dan kembali mempercepat menyambung akses yang terputus karena banjir dan longsor.

Dia memastikan bahwa seluruh unsur pemerintah dan aparat gabungan bekerja untuk membuka jalur dan mengirim bantuan secepat mungkin. Dia mengatakan juga bahwa ada beberapa daerah yang sempat terisolasi dan kini sudah bisa ditembus.

Usai meninjau lokasi terdampak dan memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Tapanuli Tengah, Presiden menegaskan bahwa respons cepat dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam upaya pemulihan awal.

“Ya, kita lihat memang tetapi saya lihat saya terima kasih kepada semua pihak terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberikan bantuan. Memang kondisi alam sangat menantang dan sangat menimbulkan kesulitan,” ujar Prabowo, Senin (1/12/2025).

Akses di Sumatra Banyak Terputus

Presiden Ke-8 RI itu menyebut banyak wilayah masih mengalami kendala akses akibat jalur yang terputus. Namun, seluruh unsur pemerintah bergerak cepat untuk membuka akses dan menyalurkan bantuan.

“Banyak, banyak jalur masih terputus tetapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” lanjutnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang mendapat perhatian pemerintah adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta kelancaran distribusi logistik. Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah diambil untuk memastikan suplai BBM tetap masuk ke daerah terdampak.

“Sekarang masalah BBM, nanti kita, saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” katanya.

Selain pesawat angkut Hercules, pemerintah juga mengerahkan berbagai armada logistik dari darat dan laut guna mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kepala negara menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi berjalan baik dan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat ini.

“Jadi sekarang ini saya kira saya berterima kasih kepada semua instansi. TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, Pemda juga bekerja dengan baik, kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menghadapi bencana dan memulihkan kondisi masyarakat.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi. Kami kerahkan juga cukup banyak helikopter, herkules, pesawat kami kerahkan semua.

InshaAllah kami dengan kerja sama erat dan team work yang baik kita bisa segera menghadapi musibah ini segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini,” ungkapnya.

Kepala Negara menambahkan bahwa situasi cuaca mulai membaik, sehingga operasi penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

Prabowo juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Kita hadapi dan kita bersyukur cuaca membaik dan ramalan terburuk sudah lewat, ya ini kondisi sekarang perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan dan mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah semua harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim yang berpengaruh,” tandas Prabowo.

Korban Jiwa Banjir Sumatra

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

"Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa," kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

Mengacu data dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, dia memaparkan di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Menurutnya, para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Nias.

"Selain itu, ada 209 warga Sumatra Utara dilaporkan masih hilang setelah banyak keluarga menyampaikan laporan kehilangan kepada petugas posko darurat bencana yang ada di masing-masing provinsi," jelasnya.

Suharyanto menyebutkan bahwa tim petugas gabungan saat ini juga menangani pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Suharyanto mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh saat ini tercatat 96 jiwa. Adapun, dia menuturkan 75 orang masih hilang.

"Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Dengan total pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga," tuturnya.

Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, sementara 118 orang masih hilang dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, serta Pesisir Selatan, dengan total pengungsi sebanyak 77.918 jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal penarikan Irjen Argo Yuwono, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan personel Polri di Kementerian UMKM.

Seperti diketahui, Mabes Polri telah menarik kembali Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dari Kementerian UMKM. Adapun, penarikan ini dilakukan usai adanya Putusan MK Nomor 114/PUU/XXIII/2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya membutuhkan kehadiran polisi untuk memperkuat tim internal dalam menangani isu-isu strategis yang menyangkut industri UMKM. Salah satunya adalah pungutan liar (pungli).

Kehadiran personel polisi, kata Maman, diharapkan dapat membantu menertibkan oknum-oknum yang masih melakukan pungli terhadap pelaku UMKM, sekaligus memastikan proses koordinasi antarinstansi terkait berjalan lebih lancar dan efektif.

“Masih banyak oknum aparat maupun masyarakat yang berkedok, dengan bergaya premanisme, melakukan pungli terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Kehadiran personel polisi akan memperkuat koordinasi internal dan menertibkan oknum-oknum ini,” kata Maman dalam diskusi santai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Selain pungli, Maman menuturkan polisi juga diperlukan untuk mengawasi barang ilegal, termasuk baju bekas impor dan barang white label.

Dia menilai, polisi dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan memastikan distribusi barang di pasar berjalan sesuai aturan, serta menegakkan regulasi yang ada.

“Hal-hal seperti ini kan kami membutuhkan kompetensi kepolisian untuk bisa berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum lainnya di luar kepolisian,” tambahnya.

Maman menambahkan, Kementerian UMKM juga menghadapi kendala dalam pendistribusian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia mengungkap, masih ada oknum di beberapa bank yang belum menjalankan mekanisme KUR sesuai ketentuan.

Selain itu, lanjut Maman, juga masih ada debitur yang mengajukan pinjaman bukan dengan tujuan untuk usaha.

“Kehadiran polisi di Kementerian UMKM bukan untuk mengambil alih, tapi untuk memperkuat squad internal dalam menindak isu yang kompleks dan lintas instansi,” imbuhnya.

Saat ditanya soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait personel polisi, Maman menegaskan hal ini bersifat teknis dan operasional. Dia menyatakan arahan Kepala Negara RI bersifat kebijakan makro, sedangkan teknis penempatan personel polisi merupakan domain kementerian.

“Pak Prabowo tidak masuk ke domain teknis ini. Beliau fokus pada kebijakan makro, yakni perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar tumbuh, menjadi tuan di negaranya sendiri, dan membatasi barang impor. Kami sebagai pembantu beliau menerjemahkan secara teknis,” terangnya.

Kementerian UMKM saat ini masih menunggu keputusan final MK, sambil berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Menteri Sekretariat Negara, dan Kepolisian terkait penempatan personel.

Untuk itu, Maman berharap dengan adanya personel polisi, koordinasi antarinstansi akan lebih efektif, praktik pungli bisa ditekan hingga program KUR terselenggara sesuai aturan.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atau jabatan sipil selama masih berstatus aktif. Penegasan ini tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri, yang menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

"Penambahan frasa tersebut memperluas makna norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi Aparatur Sipil Negara [ASN] di luar kepolisian," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Frasa itu tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum,” ujarnya.