PEMERINTAH mencatat jumlah Koperasi Desa Merah Putih saat ini sebanyak 26 ribu unit. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah tersebut yang masih dalam pembangunan dengan melibatkan Agrinas Pangan Nusantara dan TNI. "Yang sudah sekarang dalam proses pembangunannya 26 ribu," katanya dalam rapat di Graha Mandiri pada Senin, 12 Januari 2026.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan memperluas pembangunan Koperasi Merah Putih. Saat ini luas lahan yang terdata untuk pembangunan seluas 40 ribu meter persegi.

Lahan yang tersebar di berbagai daerah itu masing-masing akan dibangun satu unit koperasi seluas 1.000 meter persegi. Luas tersebut sesuai ketentuan ideal Koperasi Merah Putih.

Saat ini, kata Zulkifli, penambahan unit koperasi akan dipertimbangkan dibangun ke wilayah dataran tinggi. Pembangunan juga menyasar di wilayah pedesaan.

"Lainnya di kota-kota, tentu tidak ideal karena tanah mahal. Sedang kami data, apakah nanti dibangun ke atas," ucapnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan perkembangan saat ini masih dalam inventarisasi tanah. Kemudian nanti masih berlanjut pada Juli. "Kami sekarang percepatan pengadaan tanahnya," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih mencatat di tingkat kelurahan sudah ada 8.599 unit dan di desa ada 74.576 unit yang sudah berbadan hukum.

KEMENTERIAN Koperasi menargetkan Koperasi Merah Putih beroperasi secara penuh di seluruh desa atau kelurahan di Indonesia pada pertengahan 2026. Saat ini, pemerintah masih fokus pada penyelesaian pembangunan fisik berupa gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana usaha koperasi.“Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan perlengkapan usaha koperasi. Targetnya, pada April lebih dari 80 ribu unit Koperasi Merah Putih dapat diselesaikan, sehingga pada pertengahan tahun seluruh koperasi itu bisa beroperasi secara lengkap,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dalam acara Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Selasa, 6 Januari 2026. Ahmad menjelaskan, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.Ia menambahkan, sejumlah koperasi merah putih di berbagai daerah saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, beberapa koperasi bahkan telah mengelola layanan kesehatan, pertanian, hingga retail skala besar yang melayani lintas desa.“Contohnya ada koperasi desa yang sudah memiliki layanan kesehatan dan retail besar. Model seperti ini akan terus kami dorong percepatannya setelah pembangunan fisik koperasi diselesaikan,” kata Ahmad.Kementerian Koperasi memastikan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan tetap disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sinergi ini diharapkan mampu memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar, seperti bahan pokok, pupuk, dan gas LPG, dengan harga yang lebih terjangkau.Sementara itu, untuk koperasi merah putih di wilayah terdampak bencana, Ahmad menegaskan pemerintah akan membangun ulang. Saat ini, koperasi-koperasi tersebut sedang direhabilitasi.Dalam kesempatan yang sama, Ahmad menegaskan pentingnya peran aktif mahasiswa dalam pendampingan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui program KKN.Kkehadiran mahasiswa KKN di desa dan kelurahan diharapkan dapat memperkuat manajemen koperasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola administrasi, serta pemanfaatan teknologi.“Kami berharap KKN ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi pada dasarnya membutuhkan manajemen yang kuat,” katanya. Menurut Ahmad, mahasiswa KKN dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi, mendampingi UMKM, serta mendorong inovasi dan digitalisasi koperasi di desa. Selain itu, mahasiswa memiliki peran strategis dalam melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pengurus atuu pengelola koperasi. Dengan demikian, koperasi desa/kelurahan Merah Putih dapat dikelola secara lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. “Dengan pendampingan mahasiswa KKN, proses administrasi dan pendanaan koperasi diharapkan menjadi lebih baik. Selain itu, pengenalan teknologi, pengetahuan, dan pengalaman yang dibawa mahasiswa akan mengakselerasi perkembangan koperasi desa Merah Putih,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, UNS melepas 2.050 mahasiswa mengikuti KKN Tematik Periode Januari–Februari 2026. Penanggung Jawab KKN yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Dody Ariawan, menyampaikan selain 2.050 mahasiswa, UNS menerjunkan 73 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), untuk melaksanakan pengabdian masyarakat selama 45 hari, terhitung sejak 6 Januari hingga 19 Februari 2026. "Para mahasiswa tersebut terbagi ke dalam 185 kelompok, dan ditempatkan di 165 desa dan kelurahan, yang tersebar pada 85 kecamatan, 33 kabupaten, dan 9 provinsi di seluruh Indonesia," ujar Dody. Ia menjelaskan sebaran lokasi KKN meliputi wilayah Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, KKN Tematik UNS pada periode ini dikembangkan ke dalam beberapa tema besar. Tercatat sebanyak 93 kelompok melaksanakan KKN Tematik Kemitraan, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pencairan dana desa di sejumlah daerah tersendat. Menurut Purbaya, hal ini dikarenakan sebagian dana desa akan digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

“Ada sebagian yang ditahan, beberapa triliun, karena diperlukan untuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Purbaya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025. Meski demikian, ia tak merinci jumlah dana desa yang ditahan dan belum bisa dicairkan.

Purbaya mengklaim persoalan ini bukan ranah Kementerian Keuangan. Ia meyebut keputusan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Purbaya juga merespons sikap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menolak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mulai berlaku pada 25 November

Dalam aturan itu, pendirian Koperasi Merah Putih ditetapkan sebagai salah satu syarat penyaluran dana desa tahap II. Dalam aturan baru, syarat penyaluran tahap II ditambah dengan adanya akta pendirian badan hukum Koperasi Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan koperasi.

Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, dana desa tahap II terancam tidak disalurkan. Purbaya pun mempersilakan Apdesi untuk menolak. “Biar saja dia menolak. Emang boleh nolak?” kata Purbaya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya, dana desa tahap II tak kunjung cair sejak September. Ia menilai terbitnya aturan baru ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Sebab, pemerintah desa harus mengubah arah belanja desa yang sebelumnya sudah dirumuskan dalam musyawarah desa.

Apdesi pun menyatakan menolak PMK 81 tahun 2025. Terkait dengan persyaratan koperasi, Surta mengatakan pemerintah desa sejatinya mendukung program Koperasi Merah Putih. Masalahnya, koperasi tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat. “Kedua, tidak semua desa memiliki lahan (untuk membangun Koperasi Merah Putih),” ujarnya kepada Tempo pada Selasa, 2 Desember 2025.

KEMENTERIAN Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 tahun 2024.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025,” demikian bunyi beleid tersebut. Aturan ini diundangkan pada 25 November 2025.

PMK 81/2025 ini mengubah ketentuan ayat 3 Pasal 24 dalam peraturan yang lama mengenai penyaluran dana desa. Pada peraturan lama, persyaratan penyaluran dana desa tahap II ditentukan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 persen serta rata-rata rata-rata capaian keluaran paling rendah sebesar 40 persen.

Sedangkan dalam aturan baru, syarat penyaluran tahap II ditambah dengan adanya akta pendirian badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru bertanya kembali siapa yang menerbitkan aturan tersebut. Ia pun menyinggung soal ketentuan mengenai dana desa dialokasikan untuk pembangunan KDMP. “Aturan yang saya tahu ya itu, dana desa kan sebagian dipakai untuk bayar Koperasi Merah Putih. Nanti kita lihat seperti apa ini ya,” kata dia di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyebutkan dari dana desa Rp 60 triliun, sebanyak Rp 40 triliun akan digunakan untuk menyicil pinjaman KDMP.

Dana desa Rp 40 triliun tersebut akan digunakan sebagai jaminan utang koperasi ke bank-bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) yang menyalurkan kredit untuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah sudah menyiapkan plafon pinjaman maksimal Rp 240 triliun untuk mendanai operasional sekitar 80 ribu koperasi desa merah putih. Adapun dana desa pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,6 triliun.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 95 persen Koperasi Merah Putih telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu tercatat melalui sistem inti administrasi perpajakan yang baru, Coretax.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto hingga November 2025, sebanyak 79.812 Koperasi Merah Putih berbadan hukum telah memiliki NPWP di platform Coretax. Jumlah ini setara dengan 95,6 persen dari total 82.797 koperasi berbadan hukum yang ada.

“Adapun yang kami layani dan sudah terdaftar dan memiliki NPWP di Coretax kami tercatat 95,6 persen atau dalam angka nominal 79.182 Koperasi Merah Putih berbadan hukum,” ujar Bimo saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, dengan target ambisius membentuk 80.000 koperasi guna memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Coretax adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang baru diluncurkan oleh DJP untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak (termasuk koperasi) dalam Pendaftaran, Pelaporan SPT, Pembayaran pajak dan Pelayanan perpajakan lainnya dalam satu portal terpadu.

Meskipun pencapaian kepemilikan NPWP sudah tinggi, Bimo menyatakan bahwa saat ini masih terdapat 82.797 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum.

Pihaknya akan terus melayani dan mendorong sisa Koperasi Merah Putih yang belum memiliki NPWP untuk segera mengurus kewajiban pajaknya.

Editor: Puti Aini Yasmin

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah Koperasi Merah Putih berbadan hukum sebanyak 82.797 hingga November 2025. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah tersebut lebih dari 80.081 koperasi yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

“Adapun yang kami layani dan sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Coretax kami tercatat 95,6 persen atau dalam angka nominal 79.182 Koperasi Merah Putih,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks parlemen pada Senin, 24 November 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membuat Koperasi Merah Putih untuk mengembalikan kemandirian ekonomi rakyat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan. Landasan penerapannya merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dia menyatakan koperasi sebagai wujud gotong-royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Gerakan koperasi seringkali terhambat karena tidak sejalan dengan kepentingan pemodal besar.

“Gerakan koperasi ini tidak oleh kapitalis besar. Mereka menganggapnya ancaman karena koperasi bisa jadi saingan. Tapi ini adalah perjuangan untuk berdiri di atas kaki kita sendiri,” ucap Prabowo pada Senin, 21 Juli 2025.

Kemudian sebagai badan hukum, Koperasi Merah Putih tercatat dalam Coretax untuk mengurus berbagai hal soal perpajakan selama operasional. Coretax tersebut sebagai sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan lain menjadi satu platform untuk kemudahan dan efisiensi waktu bagi wajib pajak.

Dari sisi layanan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengklaim layanan Coretax saat ini juga telah lebih baik daripada sebelumnya yang sempat bermasalah ketika diakses oleh wajib pajak. Latensi ketika mengakses platform tersebut juga diklaim telah jauh berkurang. “Sistem juga mampu menangani beban yang semakin tinggi tanpa adanya degradasi kinerja pada sisi latensi,” tuturnya.

MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah sedang membuka opsi pembentukan bank koperasi baru. Tujuan pembentukan itu sebagai langkah memperluas akses permodalan dan pembiayaan sektor riil koperasi pengembangan dari Koperasi Merah Putih.

Ferry menyatakan rencana tersebut dilakukan melalui skema patungan antarkoperasi, menyusul adanya penawaran sejumlah bank yang saat ini sedang dipelajari. Namun ia tidak merinci jumlah maupun nama bank tersebut dan hanya menegaskan proses penjajakan masih berlangsung.

“Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. (Skemanya) Teman-teman dari koperasi bisa patungan (membeli saham bank). Kita akan lihat (nanti),” kata Ferry mengutip Antara, Kamis, 20 November 2025.

Ia menambahkan pemerintah akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi agar berperan lebih kuat dalam pembiayaan koperasi. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan modal untuk mendukung Koperasi Merah Putih masuk ke sektor produksi, distribusi, logistik, dan pengelolaan gerai di tingkat desa.

“Kita akan lipat gandakan kekuatan pembiayaan koperasi. LPDB pun akan kita dorong untuk menjadi lembaga pembiayaan yang jauh lebih kuat,” tutur Ferry.

Ia menyatakan penguatan struktur pembiayaan koperasi menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun 80.000 Koperasi Merah Putih. Kehadiran koperasi itu meliputi pembangunan gerai desa, apotek dan klinik desa, jaringan logistik, budidaya pangan, hingga pengembangan industri rumahan skala koperasi. Menteri Koperasi menegaskan pembentukan bank koperasi baru dan penguatan LPDB menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan berbasis koperasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono menjelaskan akan meningkatkan dukungan pembiayaan produktif bagi koperasi, terutama untuk mendorong produksi barang kebutuhan sehari-hari. Barang atau produk tersebut akan mengisi gerai Koperasi Merah Putih. "Dengan koperasi yang solid dan memperoleh dukungan pembiayaan yang cukup, maka diharapkan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai target,” kata Krisdianto.

LPDB mencatat 82.707 Koperasi Merah Putih sudah berbadan hukum. Sedangkan pembangunan fisik gerai desa dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Agrinas Pangan Nusantara dan dukungan personel TNI. Krisdianto mengatakan sebanyak 67 koperasi dari 75 koperasi mitra yang diundang telah hadir dan menyatakan komitmen mendukung program tersebut melalui pendampingan dan kemitraan usaha.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyarankan agar cicilan pinjaman pembangunan Koperasi Merah Putih kepada bank milik negara tidak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Tapi bersumber dari usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih,” kata Nurdin, di gedung DPR, Selasa, 18 November 2025.

Menurut Nurdin, pembayaran utang dapat berasal dari pendapatan bisnis koperasi. Misalnya penyaluran pupuk bersubsidi hingga hasil penjualan produk pangan kepada Perusahaan Umum Bulog.

Politikus Golkar itu mengatakan skema pembayaran cicilan seperti itu sama seperti yang dilakukan Koperasi Unit Desa pada pemerintahan Orde Baru. Ia meyakini pembayaran cicilan melalui dana hasil usaha bisa mendorong kemandirian bagi koperasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan Rp 40 triliun dari Rp 60 triliun dana desa bakal digunakan untuk membayar cicilan Koperasi Merah Putih tiap tahun. Jumlah tersebut digunakan sebagai jaminan utang koperasi ke bank pelat merah sebagai penyedia kredit.

Bendahara negara itu telah meneken surat tentang pinjaman bank negara kepada Koperasi Merah Putih yang dijamin dana desa. “Yang jelas dana desanya dari Rp 60 triliun, sekitar Rp 40 triliun untuk nyicil Koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan,” kata Purbaya di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jumat, 14 November 2025.

Pemerintah sudah menyiapkan plafon pinjaman maksimal Rp 240 triliun untuk mendanai operasional sekitar 80 ribu koperasi desa merah putih. Adapun dana desa pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 60,6 triliun.“Nanti tiap tahun kita nyicil Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa, itu masih ada sisanya sedikit dana desa,” ujar Purbaya.

Pada 22 Oktober 2025 Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Purbaya menjelaskan bahwa dana dari pelaksanaan pembangunan tersebut juga bakal dipinjam dari Himbara dan bakal dicicil dengan dana desa.

Poin keenam butir ketiga dalam Inpres 17 tersebut, Menteri Keuangan diminta untuk membantu likuiditas lewat bank Himbara guna membantu pelaksanaan pembangunan fisik oleh Agrinas. “(Menteri Keuangan) memberikan penempatan dana pada Himpunan Bank Milik Negara dan Bank Syariah Indonesia sebagai sumber likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan limit maksimal Rp 3 miliar per unit gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan tenor 6 tahun.”

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai biaya Rp 1,6 miliar terlalu besar untuk membangun satu gerai Koperasi Desa Merah Putih. “Itu bagus tapi terlalu mewah untuk tingkat desa. Apalagi wujud yang ingin kita lakukan itu koperasi,” kata dia dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Selasa, 18 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Zulfikar usai mendengarkan paparan Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa tentang biaya pembangunan dan desain gerai koperasi. Joao menjelaskan pembangunan satu unit koperasi akan menelan biaya Rp 1,6 miliar, dengan asumsi anggaran satu meter persegi pembangunan senilai Rp 2,9 juta.

Nantinya, bangunan Koperasi Merah Putih akan memiliki ukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi dilengkapi gerai toko seukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang khusus untuk pupuk 4 x 6 meter. Selain gudang pupuk, Agrinas Pangan mendesain koperasi memiliki ruang penyimpanan untuk elpiji subsidi.

Lebih lanjut, Zulfikar menilai Agrinas Pangan dapat menekan biaya pembangunan menjadi Rp 500 juta dibandingkan Rp 1,6 miliar. Dengan anggaran itu, Zulfikar meyakini Agrinas Pangan dapat membangun gerai dengan maksimal dengan konsep yang minimalis.

Agrinas Pangan Nusantara merupakan BUMN bidang pangan yang ditugaskan pemerintah untuk membangun fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih. Joao menjelaskan Agrinas Pangan ikut membuat perencanaan desain gerai koperasi dan mengajukannya kepada Kementerian Koperasi. “Mungkin karena desain yang kami buat itu cocok dan dengan waktu serta biaya yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kami ditunjuk,” tutur dia.

Joao mengatakan Agrinas Pangan berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih dan akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan gerai. Ia menjelaskan perusahaan dan TNI bekerja sama dalam melakukan survei atau validasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, membantu pembangunan gerai, menyiapkan mandor, tenaga pertukangan, pemasok bahan pembangunan.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga dipastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

MENTERI Koperasi Ferry Juliantono memberikan tenggat waktu dalam pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih sejak peletakan batu pertama atau groundbreaking. “Pembangunan ditargetkan per titik selesai maksimal tiga bulan,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa, 18 November 2025.

Untuk mempercepat pembangunan gerai Koperasi Merah Putih, pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk menggarap proyek tersebut dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia. Adapun groundbreaking pertama kali dilakukan di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada 17 Oktober 2025.

Kementerian Koperasi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengawasi proses pembangunan gerai. Hingga Selasa, 18 November 2025, Kementerian Koperasi mengklaim sudah ada 30.500 titik atau lokasi siap dibangun Koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, Ferry berharap, Agrinas Pangan dapat mulai membangun 25 ribu gerai.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa menargetkan bisa memulai proses pembangunan 2.930 gerai per hari. Namun sampai saat ini Agrinas baru bisa memulai sekitar 1.200 proses pembangunan gerai per hari. Joao melaporkan hingga kini perusahaan telah membangun sebanyak 13.772 gerai koperasi terhitung sejak 3 November 2025.

Ia menyatakan pembangunan satu gerai Koperasi Merah Putih menelan biaya Rp 1,6 miliar. “Menurut kami itu harga yang sangat rasional,” kata Joao dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR.

Joao mengatakan dana pembangunan Rp 1,6 miliar itu berlaku untuk seluruh gerai koperasi di Indonesia, dengan asumsi biaya satu meter persegi pembangunan senilai Rp 2,9 juta. Ia bercerita sempat ada yang mengajukan penghitungan berdasarkan indeks konstruksi. “Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai ini, kira-kira memerlukan anggaran sekitar Rp 600 triliun,” kata dia.

Angka tersebut berasal dari perbedaan biaya pembangunan setiap daerah. Papua misalnya, memerlukan anggaran senilai Rp 24 ribu untuk pembangunan per meter. Sementara di Nusa Tenggara Timur senilai Rp 12 ribu per meter.

Agrinas juga sudah menetapkan standar bangunan untuk Koperasi Merah Putih, yakni berukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi akan memiliki gerai toko berukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang 4 x 6 meter.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga dipastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

Kemudian, Agrinas Pangan dan TNI juga berperan menyiapkan distribusi logistik. Sebab, menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Papua atau daerah pesisir membutuhkan bantuan dari TNI dalam distribusi logistik. Misalnya dengan menggunakan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke lokasi.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Muhammad Nurdin Halim menilai pembangunan gerai Koperasi Merah Putih tidak bisa diseragamkan. “Jawa bisa karena penduduknya padat, kelurahan banyak, ini cocok. Tapi di daerah Papua, di daerah Sulawesi, ini mohon dipertimbangkan,” kata dia dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Selasa, 18 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Nurdin usai mendengarkan paparan Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa tentang desain gerai Koperasi Desa Merah Putih. Dalam paparannya, Joao menjelaskan bangunan koperasi akan memiliki ukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi akan memiliki gerai toko seukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang khusus untuk pupuk 4 x 6 meter. Selain gudang pupuk, Agrinas Pangan mendesain koperasi memiliki ruang penyimpanan untuk elpiji subsidi.

Menanggapi penjelasan tersebut, Nurdin bertanya ulang kepada Joao, apakah desain tersebut akan diimplementasikan terhadap seluruh koperasi yang berjumlah 80 ribu gerai. “Sementara ini karena kita mengejar percepatan, kita fokus dulu dengan desain yang tunggal ini,” kata Joao menjawab pertanyaan Nurdin.

Nurdin kemudian meminta Joao untuk mempertimbangkan dampak penyeragaman desain bangunan koperasi. Ia menjelaskan setiap desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Nurdin memperkirakan jumlah penduduk desa bisa berkisar antara 500 hingga seribu orang. “Di kampung sana yang jalannya 5 km, 3 km saja belum tentu datang belanja,” kata dia.

Politikus Partai Golkar itu kemudian mengingatkan soal pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD). Ia mengatakan KUD yang memasok pupuk sebanyak 30 ton berakhir menjadi kandang kambing karena petani enggan membeli di sana. “Pengalaman saya dulu, bangun gudang pupuk (berkapasitas) 30 ton, jadi kandang kambing Pak Menteri,” kata dia.

Menanggapi kritik Nurdin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan membangun gerai pada lahan yang sudah siap dibangun dengan desain tunggal dari Agrinas Pangan.

Alasannya, karena saat ini pemerintah memfokuskan percepatan pembangunan gerai koperasi. “Nanti ketika Januari, Februari, kita akan menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing,” kata Ferry.

Adapun pembangunan satu unit koperasi akan menelan biaya sebesar Rp 1,6 miliar. Dengan alokasi itu, artinya satu meter persegi pembangunan menelan biaya senilai Rp 2,9 juta. “Menurut kami itu harga yang sangat rasional,” kata Direktur Utama Agrinas Pangan Joao.

Joao mengatakan Agrinas Pangan telah melakukan proses pembangunan sejak 17 Oktober 2025. Ia menargetkan bisa membangun gerai di 2.930 titik dalam sehari. “Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200,” tutur Joao. Adapun Agrinas Pangan Nusantara merupakan BUMN bidang pangan yang ditugaskan pemerintah untuk membangun fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi VI DPR, Joao menjelaskan kepada Komisi VI tentang asal usul Agrinas Pangan Nusantara. Joao mengatakan BUMN bidang pangan itu sebelumnya merupakan perusahaan konsultan konstruksi bernama PT Yodya Karya (Persero). Latar belakang itulah, kata Joao, yang menjadi pertimbangan pemerintah menunjuk Agrinas Pangan untuk membangun gerai Koperasi Merah Putih.

Ia bercerita Agrinas Pangan ikut membuat perencanaan desain gerai koperasi dan mengajukannya kepada Kementerian Koperasi. “Mungkin karena desain yang kami buat itu cocok dan dengan waktu serta biaya yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kami ditunjuk,” tutur dia.

Joao mengatakan Agrinas Pangan berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan gerai koperasi. Selain itu, Joao menyatakan Agrinas Pangan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan gerai. Perusahaan bersama TNI bekerja sama dalam melakukan survei atau validasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, membantu pembangunan gerai, menyiapkan mandor, tenaga pertukangan, pemasok bahan pembangunan.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga ia pastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

Kemudian, Agrinas Pangan dan TNI juga berperan menyiapkan distribusi logistik. Sebab menurut dia di sejumlah wilayah seperti Papua atau daerah pesisir membutuhkan bantuan dari TNI dalam distribusi logistik. Misalnya dengan menggunakan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke Papua.

DIREKTUR Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa menyatakan pembangunan satu gerai Koperasi Desa Merah Putih menelan biaya senilai Rp 1,6 miliar. “Menurut kami itu harga yang sangat rasional,” kata Joao dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa, 18 November 2025.

Joao mengatakan dana pembangunan Rp 1,6 miliar itu berlaku untuk seluruh gerai koperasi di Indonesia. Dengan besaran dana itu, artinya satu meter persegi pembangunan menelan biaya senilai Rp 2,9 juta.

Ia bercerita sempat ada yang mengajukan penghitungan berdasarkan indeks konstruksi. “Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai ini, kira-kira memerlukan anggaran sekitar Rp 600 triliun,” kata dia. Angka tersebut berasal dari perbedaan biaya pembangunan setiap daerah. Papua misalnya, memerlukan anggaran senilai Rp 24 ribu untuk pembangunan per meter. Sementara di Nusa Tenggara Timur senilai Rp 12 ribu per meter.

Agrinas sudah menetapkan standar bangunan untuk koperasi, yakni berukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi akan memiliki gerai toko berukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang 4 x 6 meter.

Joao mengatakan Agrinas Pangan telah melakukan proses pembangunan sejak 17 Oktober 2025. Ia menargetkan bisa membangun gerai di 2.930 titik dalam sehari. “Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200,” tutur Joao.

Adapun Agrinas Pangan Nusantara merupakan BUMN bidang pangan yang ditugaskan pemerintah untuk membangun fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Joao menjelaskan kepada para anggota dewan tentang asal usul Agrinas Pangan Nusantara. Joao mengatakan BUMN bidang pangan itu sebelumnya merupakan perusahaan konsultan konstruksi bernama PT Yodya Karya (Persero). Latar belakang itulah, kata Joao, yang menjadi pertimbangan pemerintah menunjuk Agrinas Pangan untuk membangun gerai Koperasi Merah Putih.

Ia bercerita Agrinas Pangan ikut membuat perencanaan desain gerai koperasi dan mengajukannya kepada Kementerian Koperasi. “Mungkin karena desain yang kami buat itu cocok dan dengan waktu serta biaya yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kami ditunjuk,” tutur dia.

Joao mengatakan Agrinas Pangan berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan gerai koperasi. Selain itu, Joao menyatakan, Agrinas Pangan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan gerai, lengkap dari tiga matra.

Ia menjelaskan perusahaan dan TNI bekerja sama dalam melakukan survei atau validasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, membantu pembangunan gerai, menyiapkan mandor, tenaga pertukangan, pemasok bahan pembangunan.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga dipastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

Kemudian, Agrinas Pangan dan TNI juga berperan menyiapkan distribusi logistik. Sebab, menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Papua atau daerah pesisir membutuhkan bantuan dari TNI dalam distribusi logistik. Misalnya dengan menggunakan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke lokasi