Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan hutan yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pelangan RTK.07, Sekotong, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kegiatan tambang ilegal di kawasan hutan merusak ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat. Kami akan menindak tegas para pelaku, namun tetap memperhatikan aspek sosial. Penegakan hukum harus sejalan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak bergantung pada kegiatan ilegal," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho di Jakarta, Jumat (31/10/2025), dikutip dari Antara.

Januanto menjelaskan bahwa operasi penertiban dilakukan di Kawasan HPT Pelangan RTK.07, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Adapun koordinasi dilakukan Gakkum Kemenhut bersama Dinas LHK NTB, BKSDA NTB, Dinas ESDM NTB, dan Korem 162/Wira Bhakti pada 28–29 Oktober 2025.

Sebagai tindak lanjut, pada 30 Oktober 2025, Tim Gabungan Balai Gakkum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) dan Korem 162/Wira Bhakti melaksanakan operasi penertiban tambang ilegal dengan memasang papan larangan dan garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di empat titik strategis. Yaitu pintu masuk area tambang dekat pos jaga PT Indotan, area kolam penampung, dan dua titik lubang tambang utama.

Hasil operasi memperlihatkan aktivitas tambang ilegal masih dilakukan secara manual oleh lebih dari 500 warga lokal, masyarakat menggunakan gelondong, kompresor, serta bahan kimia merkuri dan sianida untuk memisahkan kandungan emas dari batu, tanpa penggunaan alat berat.

Mengingat dinamika sosial masyarakat dan pelaku sebagian besar adalah warga lokal, katanya, penegakan hukum akan tetap dilanjutkan dengan pendekatan bertahap didukung penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

"Sesuai arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, agar langkah-langkah penertiban dilakukan secara tegas, terukur, dan berkeadilan," demikian Dwi Januanto Nugroho.