Bisnis.com, JAKARTA — Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan memastikan bahwa kayu gelondongan dalam bentuk rakit di Sungai Kapuas di wilayah Desa Sei Hanyo yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan berasal dari PT GM dan PT PNT.

Konfirmasi ini diberikan setelah kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan. Kayu gelondongan tersebut diketahui telah berada di wilayah Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di lokasi tempat rakit, ditemukan ada dua rakit kayu bulat yang berdasarkan informasi dari pihak penarik kayu berasal PT GM dan PT PNT. Kedua perusahaan ini pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas terutama di Kecamatan Mandau Telawang.

Mengutip keterangan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara di Desa Mendaun, Kecamatan Mandau Telawang, dengan jumlah kayu yang diangkut dari PT GM adalah 305 batang dan dari PT PNT berjumlah 780 batang. Seluruh temuan merupakan kayu bulat dari kelompok jenis meranti. Pada batang kayu bulat ditemukan label barcode PT GM dan PT PNT.

“Pengangkutan rakit kayu bulat tersebut disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu [SKSHHK],” kata Kepala Balai Gakkum Kalimantan, Leonardo Gultom dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Saat ini, rakit kayu bulat tersebut diamankan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Sungai Kapuas di wilayah Desa Bajuh. Pengamanan ini dilakukan dalam rangka penghitungan dan penentuan jenis kayu oleh pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangkaraya untuk mengecek kesesuaian fisik kayu dengan keterangan yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutannya.

“Bilamana dalam pengecekan ditemukan pelanggaran terkait legalitas dokumen kayu, akan ditempuh upaya penegakan hukum terhadap PBPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Leonardo.

Sebuah video yang dibagikan warganet sebelumnya viral karena memperlihatkan ratusan kayu gelondongan yang tersusun rapi di sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Mengutip Antara, kayu-kayu tersebut diduga telah dirangkai dan ditarik kapal tunda menyusuri sungai. Video tersebut pun memunculkan tanda tanya soal asal kayu maupun izinnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan hutan yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pelangan RTK.07, Sekotong, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kegiatan tambang ilegal di kawasan hutan merusak ekosistem dan mengancam keselamatan masyarakat. Kami akan menindak tegas para pelaku, namun tetap memperhatikan aspek sosial. Penegakan hukum harus sejalan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak bergantung pada kegiatan ilegal," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho di Jakarta, Jumat (31/10/2025), dikutip dari Antara.

Januanto menjelaskan bahwa operasi penertiban dilakukan di Kawasan HPT Pelangan RTK.07, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Adapun koordinasi dilakukan Gakkum Kemenhut bersama Dinas LHK NTB, BKSDA NTB, Dinas ESDM NTB, dan Korem 162/Wira Bhakti pada 28–29 Oktober 2025.

Sebagai tindak lanjut, pada 30 Oktober 2025, Tim Gabungan Balai Gakkum Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) dan Korem 162/Wira Bhakti melaksanakan operasi penertiban tambang ilegal dengan memasang papan larangan dan garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di empat titik strategis. Yaitu pintu masuk area tambang dekat pos jaga PT Indotan, area kolam penampung, dan dua titik lubang tambang utama.

Hasil operasi memperlihatkan aktivitas tambang ilegal masih dilakukan secara manual oleh lebih dari 500 warga lokal, masyarakat menggunakan gelondong, kompresor, serta bahan kimia merkuri dan sianida untuk memisahkan kandungan emas dari batu, tanpa penggunaan alat berat.

Mengingat dinamika sosial masyarakat dan pelaku sebagian besar adalah warga lokal, katanya, penegakan hukum akan tetap dilanjutkan dengan pendekatan bertahap didukung penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

"Sesuai arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, agar langkah-langkah penertiban dilakukan secara tegas, terukur, dan berkeadilan," demikian Dwi Januanto Nugroho.