Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri perbankan memperkirakan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tahun ini membaik dibanding 2025. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR pada 2026.

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando menyampaikan perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah sepanjang 2026 tentu akan menjadi salah satu insentif yang baik untuk para developer dalam memasarkan proyek perumahan mereka.

“Sehingga permintaan untuk KPR diharapkan akan naik mengikuti permintaan untuk perumahan,” kata Ramon kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Ramon menuturkan perseroan memproyeksikan pertumbuhan KPR pada 2026 akan lebih baik dibanding tahun lalu. Keyakinan ini lantaran adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan didorong oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah, sehingga diharapkan dapat menciptakan demand dan daya beli yang lebih baik di masyarakat.

Di sisi lain, Ramon menyebut bahwa BTN masih akan melihat dan mengkaji apakah perseroan akan kembali memberikan suku bunga promo untuk mendongkrak KPR pada awal 2026.

Pasalnya, BTN sudah lebih dulu menawarkan program suku bunga KPR nonsubsidi mulai dari 2,65% fixed (tetap) selama tiga tahun pada akhir 2025, sebagai upaya perseroan menangkap potensi permintaan KPR lebih dulu di pasar. “BTN akan melihat dan mengkaji apakah program serupa perlu ditawarkan kembali untuk mendongkrak KPR pada awal tahun ini,” ujarnya.

Dari sisi risiko, Ramon memastikan bahwa BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam setiap penyaluran kredit, baik KPR subsidi maupun non-subsidi.

Bank yang fokus pada sektor perumahan ini juga mengkaji kemampuan calon debitur. “Terutama ketika skenarionya suku bunga naik, seberapa jauh calon debitur tersebut bisa tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap bulan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2025 resmi memperpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah atau apartemen pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan diskon PPN DTP sebesar 100% bagi masyarakat yang membeli rumah baru (rumah tapak) atau apartemen (satuan rumah susun) sepanjang 2026.

Dalam beleid itu, diatur bahwa pemberian diskon pajak diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar. Diskon hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 untuk kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum 1 Januari 2026, tetapi kemudian membatalkan transaksi pembelian rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara usai Bank Indonesia (BI) menyebut transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN berencana menyurati BI guna meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah.

“Itu yang saya juga mau suratin BI. Apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalani. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya,” kata Nixon saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

Nixon menuturkan, sekitar 60% portofolio kredit perseroan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga tetap 5%, sesuai dengan program pemerintah.

Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan, program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

Namun, Nixon menyebut bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR non subsidi sedikit menurun.

Dia menuturkan, rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi.

“5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

BI sebelumnya melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melaporkan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp 381,03 triliun pada kuartal III 2025.

Penyaluran kredit BTN tumbuh 7,0 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 356,06 triliun.

Pertumbuhan kredit BTN ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,4 persen (yoy) menjadi Rp 322,53 triliun.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai acara Grand Launching Bale Korpora, Kamis (7/8/2025).

Adapun penyaluran kredit ke sektor non perumahan (non-housing loan) naik 10,7 persen (yoy) menjadi Rp 58,49 triliun.

Di sektor perumahan, BTN membukukan penyaluran KPR Sejahtera FLPP (KPR subsidi) yang mencapai Rp 186,58 triliun hingga kuartal III 2025. Angka ini tumbuh 8,0 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penyaluran KPR non subsidi tumbuh 7,3 persen menjadi Rp 111,33 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, peningkatan penyaluran KPR non subsidi perseroan berkat strategi menggandeng para developer kenamaan nasional dan mengadakan penawaran bunga promo KPR.

“Keputusan pemerintah yang telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit tahun ini dan alokasi untuk BTN sebanyak 220.000 unit menopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan subsidi di BTN, selain melalui berbagai insentif dan stimulus lainnya," tutur Nixon dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

Nixon menyatakan, pihaknya berharap, dengan dukungan pemerintah dan kerja keras BTN, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati kepemilikan rumah dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan pertumbuhan positif di sisi pendanaan dan pembiayaan, BTN mencatat loan-to-deposit ratio (LDR) di level 88,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 96,0 persen.

"Hal ini menunjukkan BTN telah memupuk likuiditas yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasinya," ujar Nixon.

Sementara itu, total aset BTN menembus Rp 500 triliun sebelum tahun 2025 berakhir seperti yang diproyeksikan sebelumnya, dengan nilai sebesar Rp 510,85 triliun hingga September 2025.

Total aset BTN naik 12,2 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 455,10 triliun.