Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendati secara industri penyaluran kredit sektor ini menunjukkan perlambatan pada awal 2026.

Berdasarkan data Analisis Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan KPR pada Maret 2026 melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 5,0% YoY. Perlambatan ini turut menahan laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh 5,8% YoY.

Namun di sisi lain, sejumlah bank masih membukukan pertumbuhan KPR, bahkan mencapai double digit hingga akhir Maret 2026.

Di antara bank-bank yang telah merilis kinerja keuangan kuartal I/2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) masih menjadi bank terbesar dengan penyaluran KPR sebesar Rp329,93 triliun pada awal 2026. Realisasi itu meningkat 5,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp311,45 triliun.

Secara rinci, penyaluran KPR subsidi BTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,71% YoY menjadi Rp193,55 triliun dari posisi kuartal I/2025 senilai Rp179,70 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi juga terkerek sebesar 5,39% YoY dari Rp106,80 triliun menjadi Rp112,56 triliun hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, capaian positif ini ditopang oleh berbagai langkah transformasi, inovasi, serta dukungan solid pemerintah untuk industri pembiayaan perumahan nasional.

Bagi BTN, Nixon menyebut bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor ini memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini juga menjadi pendorong kami untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” kata Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencatatkan peningkatan pada segmen KPR. Hingga Maret 2026, KPR BCA mencapai Rp142,40 triliun, tumbuh 5,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,30 triliun.

Kinerja positif di segmen KPR juga terlihat pada bank lainnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 9,32% dan 5,34% YoY pada kuartal I/2026. Secara nilai, BNI dan Bank Mandiri membukukan penyaluran KPR masing-masing sebesar Rp73,90 triliun dan Rp69,00 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bahkan mencatatkan pertumbuhan double digit. Pada kuartal I/2026, penyaluran KPR BBRI bank only mencapai Rp67,30 triliun, meningkat 11,06% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp60,60 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, penyaluran kredit BRI yang tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio NPL yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” kata Dhanny kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bank lain yang turut mencatatkan pertumbuhan yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Pada periode ini, pembiayaan KPR BSI tumbuh 4,26% YoY menjadi Rp60,51 triliun dan CIMB Niaga naik tipis 0,02% YoY ke posisi Rp41,79 triliun.

Sementara itu, kondisi berbeda ditunjukkan oleh PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bank dengan logo bunga lotus itu mencatatkan penurunan pada segmen KPR sebesar 7,32% YoY menjadi Rp26,60 triliun pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran KPR Permata Bank mencapai Rp28,70 triliun.

Apa Faktor Pendorongnya?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, masih tumbuhnya KPR di sejumlah bank di dorong oleh sejumlah faktor, antara lain adanya dukungan terhadap program pemerintah untuk sektor perumahan, permintaan segmen rumah subsidi masih kuat, hingga pertumbuhan KPR dari basis payroll bank sehingga risiko dapat diminimalisasi.

Selain beberapa faktor tersebut, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebut bahwa penurunan suku bunga BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) sejak tahun lalu turut berdampak terhadap penurunan bunga KPR bank.

“Pada akhirnya juga pasti ada dampak penurunan pada bunga KPR, walaupun agak lagging ya, tapi kan setidaknya bunganya turun,” kata Myrdal kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Aktivitas ekonomi yang cenderung membaik turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR bank pada periode ini. Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga komoditas global juga memberi dampak positif, terutama di daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Ketika harga komoditas naik, dia menuturkan bahwa pendapatan masyarakat di daerah tersebut biasanya ikut meningkat, membuat permintaan sektor properti di wilayah tersebut ikut naik.

Prospek Penyaluran KPR

Sejumlah pengamat memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek penyaluran KPR hingga akhir 2026. Trioksa misalnya, menilai prospek penyaluran KPR masih bertumbuh tetapi moderat.

“Karena bank akan selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan di tengah potensi kenaikan suku bunga dan tren kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada inflasi,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Myrdal memandang bahwa prospek penyaluran KPR hingga akhir tahun ini cukup menantang, imbas kondisi global yang dampaknya mulai terasa di Indonesia, meski secara umum pemerintah masih akan terus menjaga stabilitas dalam negeri.

Dia juga mengharapkan agar BI Rate tidak naik dalam beberapa waktu ke depan, mengingat hal ini dapat mengganggu sektor riil, utamanya properti.

“Kalau misalkan BI ratenya tidak naik, ya kita berharap untuk kredit konsumsi ataupun kredit di sektor properti ini bisa tumbuh lebih dari 7,5% seharusnya. Jadi ya kita berharap kondisinya memang momentum pertumbuhan ekonomi itu terjaga dulu,” pungkas Myrdal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menargetkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di kisaran 6%—7% secara tahunan (year on year/YoY) tahun ini, salah satunya didorong oleh sejumlah insentif yang dikucurkan pemerintah untuk sektor perumahan.

SVP Consumer Credit BCA Melani Megawati menyampaikan target KPR pada 2026 tidak jauh berbeda dengan posisi 2025, yakni di rentang 6%—7% YoY.

“Kita sama dengan yang tahun kemarin ya 2025, 6%—7%,” kata Melani dalam rangkaian BCA Expoversary 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Melihat kondisi 2026, Melani optimistis permintaan terhadap KPR akan meningkat, seiring adanya sejumlah stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor perumahan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2027.

Menurut Melani, perpanjangan insentif tersebut dapat mendorong masyarakat untuk membeli rumah. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Dia mengungkapkan, permintaan KPR pada November sampai dengan Desember 2025 melonjak dibandingkan September 2025, jelang penutupan program PPN DTP, sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif tersebut.

Kendati begitu, Melani tidak mengungkap secara pasti total kenaikan KPR pada dua bulan tersebut. “Jadi pada saat itu baru tuh terjadi realisasi yang menurut kita malah lebih naik dibanding bulan sebelumnya,” ujarnya.

Selain insentif PPN DTP. Melani menyebut keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di posisi 4,75% pada Januari 2026 juga dapat mendorong pertumbuhan KPR tahun ini.

Secara keseluruhan, bank swasta terbesar di Indonesia ini menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 8%—10% pada 2026.

Sepanjang 2025, penyaluran kredit oleh BCA mencapai Rp933 triliun, tumbuh 7,7% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan kredit pada periode ini utamanya ditopang oleh kredit usaha yang tumbuh 9,9% YoY mencapai Rp756,5 triliun hingga akhir 2025.

Dari sisi pembiayaan, perseroan membukukan outstanding sebesar Rp224,1 triliun. Penyaluran tersebut ditopang oleh KPR yang mencapai Rp142,3 triliun serta kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar Rp56,6 triliun.

Sementara itu, pinjaman konsumer lainnya, yang mayoritas berasal dari kartu kredit mencapai Rp25,2 triliun, meningkat 9,8% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan pertumbuhan signifikan pada bisnis emasnya, yakni sekitar 400% sejak perdana beroperasi pada Desember 2025.

Direktur Consumer Banking BSN Mochamad Yut Penta menyampaikan bisnis emas BSN hingga saat ini mencapai Rp50 miliar dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar Rp17 miliar.

“Kita sekarang aja baru sebulan udah naik sekitar Rp17 miliar jadi Rp 50 miliar setahun. Udah hampir sekitar 400%,” kata Yut Penta di sela-sela pembukaan BTN Expo 2026 di JICC, Jakarta, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Yut Penta optimistis bisnis emas berpotensi meningkat ke depannya, seiring tren harga emas yang terus menguat. Untuk itu, perseroan mematok target ambisius untuk bisnis emas pada tahun ini.

Dia mengungkapkan, pengelolaan bisnis emas BSN dapat meningkat sampai dengan Rp1 triliun pada 2026.

“Kami 2026 ingin meningkatkan sampai dengan kurang lebih Rp1 triliunan,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Yut Penta menuturkan bahwa BSN akan fokus pada nasabah yang sudah ada. Perseroan juga membangun kemitraan dengan supplier-supplier emas agar layanan BSN ikut terjaga.

Selain bisnis emas, pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga membukukan kinerja yang positif, terutama KPR Subsidi yang kini mulai dilirik oleh generasi muda. Dia mengungkapkan, realisasi kredit di sektor ini bahkan hampir di atas 20%.

“Tahun lalu, kita paling banyak pertumbuhannya itu ada di KPR Subsidi. Ternyata yang generasi-generasi muda sepertinya juga tertarik dengan prinsip syariah. Pertumbuhannya hampir di atas 20%,” tuturnya.

Sejumlah strategi telah disiapkan untuk memperkuat bisnis KPR berbasis syariah. Yut mengungkapkan, hal pertama yang dilakukan adalah menyampaikan eksistensinya kepada masyarakat bahwa BSN telah beroperasi penuh dan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh publik.

Pihaknya juga akan meningkatkan layanan dan efisiensi di sektor ritel, seiring bertambahnya kuota pembiayaan rumah subsidi pada tahun lalu.

“Kita dapat kuota itu 73.000, tahun lalu kita 59.000. Ya paling sederhana kami strateginya meningkatkan kapasitas dan juga memerlukan efisiensi karena sifatnya retail sekali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri perbankan memperkirakan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tahun ini membaik dibanding 2025. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR pada 2026.

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando menyampaikan perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah sepanjang 2026 tentu akan menjadi salah satu insentif yang baik untuk para developer dalam memasarkan proyek perumahan mereka.

“Sehingga permintaan untuk KPR diharapkan akan naik mengikuti permintaan untuk perumahan,” kata Ramon kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Ramon menuturkan perseroan memproyeksikan pertumbuhan KPR pada 2026 akan lebih baik dibanding tahun lalu. Keyakinan ini lantaran adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan didorong oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah, sehingga diharapkan dapat menciptakan demand dan daya beli yang lebih baik di masyarakat.

Di sisi lain, Ramon menyebut bahwa BTN masih akan melihat dan mengkaji apakah perseroan akan kembali memberikan suku bunga promo untuk mendongkrak KPR pada awal 2026.

Pasalnya, BTN sudah lebih dulu menawarkan program suku bunga KPR nonsubsidi mulai dari 2,65% fixed (tetap) selama tiga tahun pada akhir 2025, sebagai upaya perseroan menangkap potensi permintaan KPR lebih dulu di pasar. “BTN akan melihat dan mengkaji apakah program serupa perlu ditawarkan kembali untuk mendongkrak KPR pada awal tahun ini,” ujarnya.

Dari sisi risiko, Ramon memastikan bahwa BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam setiap penyaluran kredit, baik KPR subsidi maupun non-subsidi.

Bank yang fokus pada sektor perumahan ini juga mengkaji kemampuan calon debitur. “Terutama ketika skenarionya suku bunga naik, seberapa jauh calon debitur tersebut bisa tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap bulan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2025 resmi memperpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah atau apartemen pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan diskon PPN DTP sebesar 100% bagi masyarakat yang membeli rumah baru (rumah tapak) atau apartemen (satuan rumah susun) sepanjang 2026.

Dalam beleid itu, diatur bahwa pemberian diskon pajak diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar. Diskon hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 untuk kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum 1 Januari 2026, tetapi kemudian membatalkan transaksi pembelian rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kredit perumahan atau KPR di bank berpotensi tumbuh lebih tinggi usai pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dukungan berbagai program pemerintah terutama kebijakan yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi (sektor properti), termasuk bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Dengan adanya kebijakan ini dimungkinkan dapat mendorong lebih tinggi pertumbuhan kredit perumahan di bank,” kata Dian dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Namun, Dian menyebut bahwa pertumbuhan kredit perbankan juga perlu didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran.

Dia mengatakan OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan. Menurutnya, bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan dengan tetap memerhatikan risk appetite dan aspek prudential banking.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa perbankan senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari dana pihak ketiga (DPK) atau dana masyarakat. Perbankan juga memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana masyarakat karena ada tanggung jawab moral bank dalam pengelolaan dana yang dapat disalurkan pada kegiatan produktif seperti penyaluran kredit/ pembiayaan termasuk KPR.

Pada Agustus 2025, pertumbuhan kredit untuk pemilikan properti (rumah, apartemen, dan ruko) tumbuh 7,14% secara tahunan (year on year/YoY). Angka itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,10% YoY. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) yang tumbuh 7,22% YoY.

Sejatinya, insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah berakhir pada akhir tahun ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2025.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah akan berlanjut hingga 2026. Keputusan itu diambil usai mendapat persetujuan dari kementerian terkait.

“PPN DTP properti tadi disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Pak Menteri Keuangan. PPN ditanggung pemerintah ini diberlakukan 2026. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan 2026,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menunjukkan tren melambat meski pemerintah telah memperpanjang diskon pajak berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah sepanjang 2026.

Data Bank Indonesia (BI) pada Februari 2026 menunjukkan, penyaluran KPR dan KPA mencapai Rp840,8 triliun tumbuh 5,0% secara tahunan (year on year/YoY), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,0% YoY.