Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) sebesar Rp16,79 triliun hingga akhir Februari 2026. Penyaluran tersebut telah menjangkau 122.838 debitur, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan capaian ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau.

Penyaluran KPR subsidi tersebut terdiri atas beberapa skema, yakni KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,38 triliun, KPR Tapera Rp316,93 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp91,65 miliar, serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp8,89 miliar.

Menurut Hery, program ini tidak hanya memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian. Pembangunan kawasan perumahan dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja, hingga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan hunian.

“BRI berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Hery menegaskan bahwa jaringan luas BRI yang mencapai lebih dari 7.000 unit kerja di seluruh Indonesia menjadi kekuatan utama dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan.

Menelisik data sebelumnya, hingga akhir Desember 2025, BRI tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi sebesar Rp16,6 triliun kepada lebih dari 118.000 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyaluran KPR Subsidi mencakup beberapa skema pembiayaan. Perinciannya, KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,74 triliun, dan KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar.

Kemudian, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

Adapun pada Agustus 2025, BRI mendapatkan peningkatan alokasi pembiayaan KPR FLPP dari semula 17.700 menjadi 25.000 unit. Alokasi tersebut kembali ditingkatkan menjadi 32.000 unit, dan pada Desember 2025 bertambah lagi menjadi 33.000 unit. Untuk tahun ini, BRI mendapatkan kuota pembiayaan KPR FLPP sebesar 36.261 unit.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 1-31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit secara nasional, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari total tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 4.160 unit, melampaui capaian bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, penyaluran FLPP pada Januari 2026 diikuti Bank Syariah Nasional sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) 616 unit, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) 587 unit.

Namun, berdasarkan data internal BTN, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP perseroan hingga akhir Januari 2026 tercatat lebih tinggi, yakni 6.749 unit. Perbedaan angka tersebut terjadi karena sebagian kredit yang telah diakadkan masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

"Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ujar Nixon.

Pada 2026, lanjut Nixon, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit.

Karena itu, Nixon menegaskan, BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

"Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran," tutur Nixon.

Dengan konsistensi kinerja sejak 2025 hingga awal 2026, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat serta institusi perbankan dengan kapasitas terbesar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan penyaluran tertinggi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 1–31 Januari 2026 sebanyak 4.160 unit.

Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan bank-bank Himbara lainnya, mengacu total realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional sebanyak 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar berdasarkan laporan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, serta BRI 587 unit.

“Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data yang diperoleh BTN, jumlah realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP BTN jauh lebih besar yakni mencapai 6.749 unit hingga akhir Januari 2026. Hal ini disebabkan adanya beberapa KPR Sejahtera FLPP yang sudah diakadkan BTN masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Lebih lanjut, Nixon menyampaikan bahwa kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, karena perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut dianggap memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

Dia menambahkan, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350 ribu unit pada 2026, dan BTN mendapatkan alokasi kuota sebanyak 172 ribu unit.

“BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah. Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang menguat sejak awal 2026 dinilai telah didorong oleh sejumlah faktor yang menjadi katalis.

Saham BBTN ditutup di level 1.220 pada perdagangan Kamis (15/1/2026), melonjak 5,17% dalam sepekan. Adapun, sepanjang tahun berjalan saham BBTN mampu menguat 5,17% (year-to-date) ke level 1.220 mengacu pada data Bursa Efek Indonesia, Senin (19/1/2026) pukul 15.30 WIB.

Dalam sepekan, saham BBTN bergerak dalam rentang antara 1.150 hingga 1.245. Di sisi lain, investor asing mencatat Net Buy Rp27,8 miliar sepanjang pekan lalu.

Aliran modal asing paling deras berlangsung di sesi Selasa (13/1/2026) sebesar Rp10 miliar dan sesi Rabu (14/1/2026) sebanyak Rp14,7 miliar. Net buy pekan lalu melanjutkan tren positif sejak awal tahun, secara kumulatif total aliran modal investor asing atas saham BBTN mencapai Rp51,26 miliar.

Kinerja saham BBTN pekan ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat 1,55% dan indeks LQ45 yang menguat 2,47%. Begitu juga dengan indeks sektor keuangan (IDX Finance) yang menguat 1,02%.

Manajemen BTN menyebut pergerakan saham BBTN pekan ini bersamaan dengan sejumlah momentum, antara lain Rebranding e’Batarapos menjadi BTN Pos, kepastian subsidi uang muka skema KPR Sejahtera FLPP dan rekomendasi buy dari sejumlah sekuritas.

BTN mengganti e’Batarapos menjadi Tabungan BTN Pos untuk memperluas basis dana murah, dengan target CASA Rp5 triliun dalam setahun. Strateginya bertumpu pada distribusi lewat hampir 3.000 kantor pos dan transaksi digital berbasis aplikasi Bale by BTN, terutama di segmen Gen Z dan wilayah 3T.

Dari sisi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Pemerintah tetap mempertahankan skema KPR Sejahtera pada 2026 dengan subsidi uang muka Rp4 juta untuk MBR guna menurunkan beban awal pembelian rumah.

Harga rumah subsidi juga tidak naik dan masih mengikuti batas maksimal 2024 sesuai zonasi, sehingga menjaga keterjangkauan dan berpotensi menopang permintaan KPR di tengah pemulihan sektor properti.

Katalis positif lainnya bersumber dari penyerapan belanja BTN. Bank spesialis properti ini menghimpun dana Rp2,3 triliun melalui penerbitan dua obligasi pada Desember 2025.

Dana bersih sebesar Rp2,28 triliun telah terserap sepenuhnya per 31 Desember 2025. Sebanyak Rp294,80 miliar dialokasikan untuk proyek sosial dan perumahan terjangkau, sementara Rp1,99 triliun digunakan untuk memperkuat permodalan serta mendukung ekspansi kredit perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai penyalur Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) turut ambil bagian pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur tentang penyaluran KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12).

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan, BTN berkomitmen untuk mengoptimalisasi penyaluran KPR FLPP pada 2026 melalui beragam strategi guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

"BTN masih menjadi bank penyalur KPR Subsidi terbesar secara nasional dan portofolio KPR Subsidi saat ini juga mencapai 64 persen dari total portofolio KPR BTN. Pertumbuhan KPR Subsidi tetap stabil sepanjang tahun 2025 dan diharapkan permintaannya akan meningkat pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi MBR," tutur Hirwandi.

Hal ini sejalan dengan penetapan BTN sebagai penyalur KPR Sejahtera FLPP terbesar secara nasional dengan total realisasi mencapai 128.608 unit rumah subsidi, atau setara 46,7 persen dari total penyaluran nasional sebanyak 270.985 unit per 22 Desember 2025.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, realisasi penyaluran tertinggi KPR FLPP oleh BTN menjadi yang tertinggi di antara 39 bank penyalur, dengan 8.058 pengembang yang mendirikan 13.118 perumahan di 401 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Anak usaha BTN, yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN) menjadi penyalur terbesar kedua dengan total realisasi penyaluran sebanyak 59.463 unit saat BSN masih berupa Unit Usaha Syariah (BTN Syariah). Secara total, penyaluran oleh BTN dan BSN mencapai 188.071 hingga 22 Desember 2025.

Hirwandi mengatakan, keberhasilan BTN itu jadi istimewa karena ada beragam tantangan pada 2025, seperti faktor cuaca yang kerap menghambat pembangunan proyek perumahan, dan kendala perizinan di lapangan.

"Permintaan untuk KPR FLPP di BTN terus meningkat dan BTN siap menyalurkan sesuai dengan pipeline yang tersedia. Untuk itu, BTN akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan para mitra pengembang agar penyaluran KPR FLPP dapat lebih efektif pada tahun depan," jelas Hirwandi.

Pada 2026, BTN akan memperkuat fungsi intermediasinya termasuk untuk penyaluran KPR Subsidi dengan mengerahkan upaya yang lebih proaktif dalam mencari calon-calon debitur potensial. Salah satunya, melalui kerja sama dengan berbagai institusi dan korporasi yang memiliki jumlah karyawan cukup masif melalui anak-anak usaha atau perusahaan terafiliasi mereka.

"BTN melihat banyak institusi dan korporasi potensial yang memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu karyawan di berbagai subholding atau anak usaha. Jika BTN dapat menjadi bank pilihan utama mereka untuk bertransaksi perbankan, maka potensinya besar sekali bagi karyawan atau pegawai mereka menjadi calon nasabah KPR Subsidi," papar Hirwandi.

Seiring dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan bank-bank penyalur, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP pada 2026 dapat dimulai lebih awal yakni sejak awal bulan Januari.

"Ini pertama kalinya FLPP bisa dilakukan pencairan di awal Januari 2026, jadi kami harapkan teman-teman pengembang kalau masih dalam proses finishing, dilanjutkan saja," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap BTN atas dukungan terhadap target nasional penyelenggaraan KPR Subsidi pada 2026 yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit.

"Terima kasih Bapak, Ibu (manajemen bank-bank penyalur KPR Sejahtera FLPP) atas dukungannya. Semoga kita bisa bantu rakyat, karena perbankan merupakan ekosistem yang sangat penting," ujar Maruarar di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) atas dukungan terhadap pemenuhan rumah rakyat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang pada 2025 mencapai sebanyak 182.952 unit, menjadi pencapaian tertinggi di antara para mitra bank penyalur lainnya secara nasional.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), total penyaluran KPR FLPP secara nasional untuk periode 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Rumah-rumah subsidi yang disalurkan FLPP tersebut terletak di 12.981 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di antara seluruh bank penyalur, BTN mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP, mencapai sekitar 70 persen terhadap angka penyaluran secara nasional.

"Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai," kata Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera & Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten, Sabtu (20/12).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, KPR Subsidi masih menjadi portofolio mayoritas di BTN dan terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Guna mengoptimalkan keefektifan penyaluran KPR Subsidi, BTN akan membidik kerja sama dengan berbagai institusi, perusahaan, dan lembaga untuk penyediaan layanan perbankan komprehensif, termasuk KPR Subsidi untuk para karyawan atau pekerja calon-calon mitra potensial tersebut.

Salah satunya, pemenuhan kebutuhan KPR subsidi untuk guru-guru Muhammadiyah yang akan dilayani oleh BTN.

"Pasti banyak potensi serupa dengan berbagai institusi lainnya. Dengan upaya ini, BTN dapat merekomendasikan debitur KPR subsidi potensial kepada developer sehingga dapat semakin mengakselerasi penyaluran KPR Subsidi," tutur Nixon.

Langkah itu senada dengan pesan Presiden Prabowo agar pemerintah maupun para pelaku ekosistem perumahan nasional memperkuat sinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk 29 juta rakyat.

"Saya minta Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) pastikan ke pengembang untuk perbaiki kualitas rumah-rumahnya," ujar Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut mengapresiasi BTN sebagai bank yang penyaluran KPR FLPP-nya paling banyak. Terlebih, di antara para debitur akad massal KPR di Serang terdapat asisten rumah tangga (ART) yang mampu membeli rumah dari gajinya. Hal ini menandakan keberhasilan program ini dalam membantu rakyat memiliki rumah dengan biaya terjangkau.

"Hari ini terjadi ART memiliki rumah dari gajinya sendiri dan atas namanya sendiri. Terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk bank Himbara terima kasih atas dukungannya," ujar Menteri Maruarar.

Acara akad massal KPR subsidi pada Sabtu, 20 Desember 2025 di Serang, Banten dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para pemimpin daerah, direksi bank-bank penyalur dan BP Tapera, serta berbagai asosiasi developer. Dari 50.030 unit, sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara yakni Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya berlangsung secara online diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Serah terima kunci rumah secara simbolis diwakili 10 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari beragam profesi dan latar belakang, yakni guru (Diki Mubarok), tukang pijat tuna netra (Suyono), Sanah Maemunah (pedagang kopi keliling), Suparmin (pengemudi motor online), Fauzi Nurdian (penjual seblak), Raihan Ahmad Aidil (anggota TNI), Isti Siti Fatimah (buruh), Bayu Bina Anggara (dai), Ahmad Kurniadi (tukang cukur), dan Airin Ajiyanti (nelayan).

Adapun Perumahan Pondok Banten Indah (PBI) dipilih sebagai lokasi akad massal 50.030 unit rumah subsidi karena developer yang mengembangkan perumahan ini, PT Kawah Anugerah Property, menawarkan konsep yang berbeda dengan perumahan subsidi pada umumnya, yaitu menggunakan konsep klaster dan desain gaya Eropa, serta dilengkapi dinding ganda untuk privasi yang lebih baik.

Selain itu, PBI memiliki lokasi strategis, berada di pinggir jalan nasional dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat kota.

Saat itu, Presiden juga berbincang secara daring dengan para peserta akad dari Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatrra Utara untuk mengetahui alasan dan latar belakang mereka menjadi penerima KPR Sejahtera FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi, dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2020 dengan 109.253 unit. Peningkatan penyaluran tersebut mencerminkan tingginya minat MBR untuk memiliki rumah layak dan terjangkau.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat.

Perluasan mereka lakukan melalui pelaksanaan sosialisasi Program Kredit Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu kegiatan sosialisasi mereka gelar di MAC Ballroom, Semarang.

Sosialisasi ini dilakukan BNI sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebanyak 1.000 peserta dari asosiasi pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM ikut serta dalam sosialisasi ini.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan sektor perumahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu. Sektor perumahan juga penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat," ujar Eko dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan, KPR disalurkan melalui dua skema, yakni Kredit Sisi Penyediaan Rumah untuk pengembang dan pelaku usaha sektor perumahan, serta Kredit Sisi Permintaan Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema ini dijalankan sesuai regulasi terbaru, mulai dari Permenko Perekonomian No.13/2025, Permen PKP No.13/2025, hingga PMK No.65/2025 terkait tata laksana ekosistem dan subsidi bunga.

Eko menyebut Jawa Tengah sebagai wilayah prioritas bagi BNI dalam menyalurkan KPP dan FLPP.

Prioritas diberikan mengingat besarnya potensi provinsi ini. Maklum, Jawa Tengah memiliki populasi lebih dari 37 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen per tahun.

Di sisi lain, pertumbuhan kawasan industri di Kendal, Batang, Tegal, Solo Raya, dan Purwokerto meningkatkan permintaan hunian yang layak dan terjangkau.

"Data kami menunjukkan Jawa Tengah termasuk tiga provinsi dengan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tertinggi di Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat masyarakat memiliki rumah dan dukungan kuat dari pemerintah daerah," tambahnya.

Selain memperluas akses pembiayaan, Program KPP dan FLPP dinilai menciptakan efek ekonomi berganda, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, serta pemberdayaan UMKM penyedia bahan bangunan dan jasa konstruksi.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BNI juga memperkenalkan wondr by BNI, platform layanan perbankan yang memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan perumahan, melakukan monitoring cicilan, dan bertransaksi secara cepat, aman, serta efisien.

Eko menegaskan, komitmen BNI dalam mendukung terwujudnya hunian layak merupakan bagian dari gotong royong nasional untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah.

"Program ini bagi kami bukan sekadar pembiayaan, tetapi bentuk nyata keadilan sosial dan kesejahteraan. Kami optimis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberi manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan UMKM, BNI terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan modern yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia.