Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dua alasan mengapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berukuran mikro, kecil, ultra mikro dan super mikro kesulitan memperoleh akses pembiayaan.

“Kita selama ini, masih berbasis kolateral atau aset. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Ketika kita mengajukan kredit di bank, pas pertama kali ditanya adalah kolateralnya apa? Artinya, saat ini lending (pemberian dana) itu sebagian besar masih terhalang pada kolateral yang berbasis aset,” ujar Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto dalam Media Luncheon yang diadakan International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Kamis.

Apa yang menjadi masalah, menurut dia, adalah sebagian segmen UMKM, seperti para petani dan peternak, tak memiliki aset untuk digunakan sebagai kolateral.

Walaupun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun, tetap bank-bank belum berkenan menyalurkan dana karena ketiadaan aset dari para pengusaha UMKM yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

Persoalan kedua adalah sebagian UMKM tidak memiliki riwayat kredit, sehingga bank tak menyalurkan dana karena hanya memperoleh informasi minim yang digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan pemberian kredit.

Karena itu, OJK memiliki model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA), yaitu penilaian kredit (credit scoring) yang memberikan profil masyarakat menggunakan data alternatif. Misalnya menggunakan data e-commerce yang bisa dijadikan rujukan bank apakah hendak menyalurkan dana terhadap UMKM tertentu.

“Jadi ketika kemudian seseorang tidak mempunyai credithistory, tidak mempunyai aset, tapi dia punya informasi yang lain, penggunaan telepon, e-commerce, penggunaan utilitas, kemampuan membayar pajak-pajak, itu dapat dirangkaikan untuk menggambarkan profil seseorang,” katanya.

“Jadi ketika seseorang tidak dapat di capture profilnya hanya karena dia tidak mempunyai riwayat kredit, kasihan dong dia, kasihan mereka tidak punya credithistory, kasihan mereka tidak punya aset, akses pembiayaannya (menjadi) berhenti,” kata Djoko.

Adanya PKA dinilai menjadi model bisnis baru yang terbukti di dunia internasional dapat meningkatkan performa dari kredit, mengingat bank dapat menambah informasi dari profil PKA kendati seseorang mempunyai riwayat kredit atau memiliki aset.

“Jadi ketika bank menggabungkan antara credithistory dengan alternatif, itu dapat meningkatkan performa dari bank atau kualitas kredit itu sendiri,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring, termasuk di industri pinjaman online alias pinjol.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman kala menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) dalam acara FEKDI & IFSE 2025.

“OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring],” ujar Agusman, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Namun demikian, Agusman mengingatkan bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai credit scoring perlu tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi dan kehati-hatian.

“Penerapannya perlu pendalaman dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, validitas data, dan prinsip kehati-hatian,” tegas dia.

Untuk diketahui, per kuartal III/2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16% (year on year/YoY). Sementara itu, outstanding pembiayaan terhadap sektor produktif per September 2025 menyentuh Rp31,37 triliun.

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital penggunaan QRIS bisa menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank milik negara (Himbara) belum menyentuh segmen UMKM.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa hal ini tak terlepas dari proses pencairan kredit UMKM yang dirasa masih sulit. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggerakkan sektor riil.

“Niatan Menteri Keuangan bagus dengan dana Rp200 triliun, tetapi kalau sistem pencairan kepada pelaku-pelaku UMKM itu masih sama, enggak akan bisa [berdampak],” kata Edy saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, dalam menggelontorkan dana jumbo, pemerintah perlu mengiringinya dengan pengawasan terhadap pencairan dana tersebut di perbankan.

Edy tak menampik bahwa segmen UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi dalam meningkatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Namun demikian, dia menilai bahwa pemerintah semestinya memiliki mekanisme dalam memitigasi risiko tersebut, di samping kepatuhan yang diupayakan meningkat dari sisi UMKM.

“Misalnya di China, mereka bisa menanggung risknya. Kenapa kita tidak? Kita belajar untuk itu. Dan pelaku UMKM juga harusnya belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapatkan,” ujar Edy.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

“Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

Adapun, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman angkat suara soal risiko kenaikan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) segmen UMKM, pada saat akses pembiayaan UMKM diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/2025.

Maman menyampaikan bahwa POJK tersebut memuat ketentuan penerapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) atau innovative credit scoring (ICS) sebagai bentuk relaksasi syarat pengajuan kredit UMKM. Menurutnya, mitigasi risiko tetap dilakukan oleh bank penyalur kredit dan OJK selaku regulator.

“Jadi saya pikir bank pasti tetap akan melakukan mitigasi dengan OJK, ya. Apakah ini malah akan meningkatkan NPL atau justru menurunkan,” kata Maman dalam diskusi media di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (22/10/2025).

Dia melanjutkan, penerapan PKA memungkinkan proses pemilahan terhadap debitur dapat dilakukan dengan mengacu pada berbagai transaksi keuangan, termasuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Maman, pembayaran tagihan listrik, air, hingga transaksi di platform digital dapat dijadikan acuan penilaian kredit UMKM. Apabila calon debitur memiliki rekam jejak pembayaran yang baik, maka risiko kredit macet juga diyakini akan lebih rendah.

“Kalau secara behavior-nya terlihat positif, seharusnya mereka punya tanggung jawab yang tinggi pada saat diberikan pinjaman. Sebetulnya di situ esensi [penerapan] innovative credit scoring,” ujarnya.

Ketika ditanya perihal dampak perluasan akses pembiayaan ini terhadap kredit UMKM yang tengah lesu, Maman meyakini bahwa penyaluran kredit dapat meningkat. Pasalnya, tidak ada ketentuan lama yang dihilangkan oleh POJK ini.

Kondisi Kredit UMKM

Sebelumnya, OJK melaporkan bahwa porsi kredit UMKM perbankan menurun, yakni berkisar 19% dari total penyaluran kredit sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal ini diiringi pelambatan kredit UMKM yang hanya bertumbuh 1,35% secara tahunan (year-on-year/YoY) hingga bulan kedelapan tahun ini.

Dia lantas mengingatkan pentingnya upaya perluasan akses keuangan bagi UMKM yang saat ini banyak mengandalkan pinjaman informal di luar bank dan non-bank.

Menurutnya, OJK telah mengupayakan hal ini melalui penerbitan POJK No. 19/2025 yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKBN) untuk meningkatkan pelayanan dan akses keuangan bagi segmen usaha wong cilik.

“Jadi kapasitas dari lembaga pembiayaannya sebagai intermediary ditingkatkan, tapi juga kemampuan kapasitas dari UMKM-nya juga diperkuat,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD, Jumat (10/10/2025).