REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI) semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga mengelola keuangan. Di tengah pesatnya transformasi digital, penguasaan AI dinilai menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda.

Indonesia saat ini memasuki periode bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif. Di saat yang sama, penggunaan teknologi AI terus meluas dan mulai mengubah pola pengambilan keputusan, termasuk dalam aktivitas investasi dan pengelolaan keuangan pribadi.

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, mengatakan AI kini tidak lagi bisa dipandang sebagai teknologi masa depan karena telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“AI bukan lagi teknologi masa depan. AI telah menjadi infrastruktur baru yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, berinvestasi, bahkan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Moleonoto dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif. Sebab, di tengah maraknya informasi digital, anak muda juga rentan terhadap berbagai risiko seperti penipuan siber, fenomenafear of missing out(FOMO), hingga judionline.

Karena itu, literasi finansial dan literasi teknologi dinilai harus berjalan beriringan. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi muda berisiko hanya menjadi pengguna teknologi tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang optimal.

Seiring perkembangan tersebut, sejumlah pelaku industri keuangan mulai mengintegrasikan AI ke dalam layanan mereka. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu pengguna memperoleh informasi lebih cepat, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara lebih terukur.

Moleonoto menilai AI seharusnya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas keputusan hidup, bukan ancaman yang akan menggantikan peran manusia.

“Transformasi ekonomi nasional tidak dimulai dari saham atautrading, melainkan dari cara berpikir. AI harus menjadi sarana peningkatan kualitas keputusan hidup dan proteksi finansial,” ujarnya.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, kemampuan memahami AI diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing generasi muda di era ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melantik lima pejabat baru di lingkungan OJK sebagai bagian dari penguatan organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan peningkatan kinerja pengawasan sektor jasa keuangan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) tersebut mencakup pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Unit Khusus, hingga Kepala OJK Daerah.

Dalam sambutannya, Friderica mengatakan suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dari proses pengembangan talenta dan penguatan kelembagaan OJK di tengah dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

“Suksesi kepemimpinan juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan talenta dan penguatan organisasi. Karena itu, pergantian jabatan tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tugas, tetapi juga sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi,” ujar Friderica.

Dia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan keteladanan dalam menjalankan tugas pengawasan maupun pengaturan sektor jasa keuangan.

“Amanah yang diterima hari ini bukanlah sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa OJK terus menjadi lembaga yang profesional, kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan masyarakat serta pembangunan nasional,” katanya.

Lima pejabat OJK yang dilantik hari ini adalah:

• Khoirul Muttaqien sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
• Irnal Fiscallutfi sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi.
• Gontor Ryantori Aziz sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
• Uli Agustina sebagai Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
• Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan tersebut juga menunjukkan fokus OJK terhadap penguatan pengawasan di sejumlah sektor strategis, termasuk pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta inovasi teknologi sektor keuangan dan aset kripto yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta: Dulu, berinvestasi berarti harus melakukan panggilan telepon tanpa henti dan mengisi tumpukan kertas yang tebal. Seseorang harus sangat bergantung pada ahli keuangan tradisional hanya untuk membeli beberapa saham, yang membuat seluruh proses terasa sangat menakutkan bagi pemula.

Teknologi telah sepenuhnya mengubah sistem ini selama dekade terakhir. Kini, siapa pun yang memiliki ponsel pintar dapat mengakses pasar global langsung dari sofa. Pergeseran ini telah membuat pertumbuhan finansial jauh lebih mudah diakses oleh orang awam. Para pialang menyadari pergeseran ini dan dengan cepat memperbarui sistem mereka, sehingga orang kini dapat mengelola uang mereka secara online tanpa kesulitan yang biasa terjadi.

Pergeseran ke Platform Modern

Memulai di pasar keuangan berarti harus membuat beberapa pilihan penting sejak awal. Menemukan pialang yang dapat dipercaya adalah langkah krusial bagi siapa pun yang berencana berdagang dengan pialang CFD modern.

Jenis perdagangan ini memungkinkan individu untuk menebak apakah harga akan naik atau turun, yang berarti mereka tidak perlu benar-benar memiliki aset dasar. Ini menjadi opsi yang sangat praktis bagi trader pemula karena membutuhkan modal awal yang jauh lebih sedikit. Dulu, biaya komisi yang tinggi dan setoran minimum yang besar membuat orang awam menjauh dari lantai bursa.

Hambatan finansial yang berat itu sekarang sudah nggak ada lagi. Seseorang bisa mengunduh aplikasi, memverifikasi identitasnya, dan mendanai akun baru dalam hitungan menit. Seluruh prosesnya sangat cepat. Dulu, keuangan adalah klub tertutup untuk orang kaya, tapi platform digital akhirnya membuatnya bisa diakses oleh masyarakat umum.

Alat yang Lebih Baik untuk Keputusan Cerdas

Perangkat lunak modern menawarkan lebih dari sekadar koneksi dasar antara pembeli dan penjual. Ia menempatkan alat analitis canggih langsung di tangan investor biasa, yang sepenuhnya menyamakan kedudukan. Trader profesional dulu memegang monopoli ketat atas data pasar mendalam semacam ini.

Kini, pengguna biasa dapat mengakses grafik kompleks dan memantau tren keuangan secara real-time. Kecepatan sangat penting karena pasar global dapat berubah tanpa peringatan. Akses instan ke data langsung membantu orang membuat pilihan yang sangat terinformasi, bukan hanya mengandalkan keberuntungan.

Kecerdasan buatan juga ikut berperan untuk menyoroti pola historis. Pedagang dapat menggunakan teknologi ini untuk mengantisipasi potensi penurunan atau lonjakan harga sebelum terjadi. Seseorang yang duduk di rumah kini memiliki informasi yang persis sama dengan seorang profesional yang bekerja di lembaga besar, sehingga mereka dapat berdagang dengan jauh lebih percaya diri.

Peningkatan Kecepatan dan Keamanan

Melakukan transaksi sederhana dulu bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk diselesaikan sepenuhnya. Hari ini, platform perdagangan memproses transaksi dalam hitungan detik. Kecepatan ini sangat penting saat berurusan dengan kontrak perbedaan (CFD), karena nilai aset bisa berfluktuasi drastis sebelum seseorang sempat berkedip.

Lompatan teknologi yang sama terlihat dalam perdagangan kripto, di mana bursa aset digital mengandalkan kecepatan eksekusi ultra-cepat untuk mengikuti volatilitas ekstrem koin seperti Bitcoin dan Ethereum. Tindakan keamanan telah berkembang sejalan dengan peningkatan kecepatan ini.

Aplikasi keuangan kini mengandalkan enkripsi yang kuat untuk menjaga detail pribadi dan dana pribadi tetap aman. Fitur biometrik seperti pemindai sidik jari dan pengenalan wajah menambahkan lapisan keamanan ekstra sehingga pengguna yang tidak berwenang tidak dapat dengan mudah mengakses akun aktif.

Investor akhirnya dapat tenang mengetahui uang mereka aman, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya fokus pada pertumbuhan aset mereka.

Teknologi modern telah sepenuhnya mengubah aturan main dalam cara broker menjalankan bisnis. Hambatan lama yang menghalangi orang biasa untuk masuk ke pasar saham kini telah lenyap.

Alat digital modern memberi individu biasa kekuatan untuk mengendalikan sepenuhnya masa depan finansial mereka. Seiring dengan terus meningkatnya sistem perangkat lunak, pengalaman berinvestasi akan semakin lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi besar dan penataan bisnis yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menampakkan perbaikan. Sepanjang tahun lalu, perusahaan mampu memangkas rugi dari Rp5,15 triliun menjadi Rp1,18 triliun, alias turun 77% secara tahunan.

Perbaikan kinerja itu seiring langkah perusahaan melakukan optimalisasi kemitraan strategis grup di segmen e-commerce.

Manajemen GOTO juga menjabarkan strategi ke depan. Menurut manajemen, GOTO akan tetap fokus untuk memberikan nilai yang berarti pada konsumennya di segmen pasar affluent dan mass market.

“Kami berkomitmen untuk mendukung Mitra-Pengemudi dan pedagang kami, menyadari peran penting mereka dalam keberlanjutan ekosistem kami,” tulis manajemen GOTO dalam laporan keuangannya.

Di segmen Teknologi Keuangan, GOTO berharap dapat meningkatkan jumlah Pengguna dan keterlibatan Pengguna, sekaligus terus meningkatkan buku pinjaman perseroan dengan memanfaatkan data ekosistem yang lengkap untuk mempertahankan delinquency rates yang sehat, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong profitabilitas.

Lalu di segmen On-demand services, GOTO bermaksud untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas melalui inovasi produk yang berfokus pada segmen konsumen, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Mitra-Pengemudi dan Pedagang dalam ekosistem.

Pada bisnis premium, GOTO akan terus meningkatkan penetrasi melalui peningkatan kualitas layanan, kecepatan, dan kenyamanan. Di segmen mass market, GOTO fokus pada menyediakan harga yang terjangkau dan terprediksi melalui peningkatan kapabilitas operasional dan infrastruktur, mengurangi cost-to-serve, dan memastikan produk sesuai secara struktural dengan keterjangkauan yang lebih luas.

“Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat suatu ketidakpastian material pada tanggal 31 Desember 2025 yang dapat mengakibatkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,” tutur manajemen GOTO.

Melansir laporan keuangan akhir tahunnya, GOTO mencetak nilai total akumulasi rugi sebesar Rp215,3 triliun sampai akhir Desember 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform investasi Stockbit dan Bibit mencatat pertumbuhan bisnis yang kuat di tengah persaingan industri teknologi finansial yang makin ketat. Kinerja tersebut ditopang peningkatan transaksi, lonjakan pengguna, serta dukungan talenta digital yang memperkuat pengembangan produk di pasar modal.

Stockbit dan Bibit menjadi dua pemain teknologi finansial yang berhasil mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika ekosistem startup. Basis jutaan pengguna aktif, inovasi fitur investasi, serta penguatan sistem keamanan mendorong keduanya memperluas dampak terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Stockbit dikenal sebagai platform investasi saham yang banyak digunakan investor ritel, baik pemula maupun profesional. Aplikasi ini menggabungkan fitur perdagangan saham dengan komunitas diskusi investor secara real time, sehingga pengguna dapat bertukar informasi dan membaca sentimen pasar secara langsung.

Pertumbuhan transaksi Stockbit juga melonjak signifikan. Pada Februari 2026, total transaksi tercatat mencapai Rp107 triliun, naik sekitar 600 persen dibandingkan Rp17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan adopsi platform investasi digital di kalangan investor ritel.

Sementara itu, aplikasi investasi Bibit juga mencatat ekspansi pengguna sepanjang 2025. Aplikasi tersebut diunduh lebih dari dua juta kali dalam setahun, dengan sekitar 1,7 juta portofolio investasi aktif yang dikelola melalui platform tersebut.

Di balik pertumbuhan bisnis tersebut, perusahaan menilai pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memperkuat inovasi produk dan layanan. Lingkungan kerja di kedua platform dirancang untuk mendorong kolaborasi antara tim teknologi, produk, dan pasar modal.

HR Manager Stockbit dan Bibit Jhohanes Silalahi mengatakan, perusahaan berupaya menciptakan ruang bagi talenta digital untuk berkembang sekaligus berkontribusi terhadap misi memperluas akses investasi di Indonesia.

Dia mengungkapkan, talenta terbaik tidak hanya mencari tempat bekerja, tetapi mencari tempat belajar, bereksperimen, dan membangun sesuatu yang berdampak luas. “Di Stockbit dan Bibit, setiap individu diberi ruang untuk berkembang sekaligus berkontribusi pada misi besar memperluas akses investasi yang aman, mudah, dan seamless bagi masyarakat Indonesia,” kata Jhohanes dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).

Menurut Jhohanes, budaya kerja di perusahaan mendorong setiap anggota tim memiliki rasa kepemilikan terhadap inovasi yang dikembangkan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga dinamika perusahaan teknologi yang bergerak cepat di sektor keuangan digital.

Seperti ekosistem startup pada umumnya, kata dia, Stockbit dan Bibit memberikan lingkungan yang dinamis dan penuh kesempatan.

“Talenta digital yang ingin mengasah kemampuan di bidang teknologi dan investasi di pasar modal akan menemukan tantangan yang relevan sekaligus kesempatan pembelajaran yang berkelanjutan di sini. Pertumbuhan bisnis kami sepanjang 2025 juga membuka semakin banyak ruang bagi talenta untuk berkembang dan tumbuh bersama perusahaan,” katanya.

Di tengah tekanan global terhadap sejumlah perusahaan teknologi, Stockbit dan Bibit justru menunjukkan momentum pertumbuhan. Kombinasi inovasi fitur investasi, peningkatan pengguna, serta penguatan tim teknologi dinilai menjadi fondasi ekspansi keduanya di industri investasi digital pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Fawzi menjadi salah satu kandidat yang lolos seleksi administratif Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto serta dipercaya sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta pada 27 April 1970. Dirinya meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1993. Pendidikan pascasarjananya ditempuh dengan meraih gelar Master of Business Administration dari Université Pierre Mendès France Grenoble. Hasan kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Karier profesionalnya dimulai di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993 hingga 1997. Dia kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997 hingga 2008.

Hasan selanjutnya menjabat Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia pada 2008 hingga 2012. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia selama dua periode, yakni 2012 hingga 2015 dan 2015 hingga 2018. Setelah itu, Hasan menjabat Direktur Pengembangan di Bursa Efek Indonesia pada 2018 hingga 2022.

Sebelum bergabung sebagai pimpinan di OJK, Hasan juga tercatat pernah menjabat Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit pada 2022 hingga 2023. Ia juga menjabat Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada periode yang sama. Selain itu, ia menjadi Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk pada 2023.

Sebagaimana diketahui, Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Komisioner OJK pengganti Inarno Djajadi, yang mengawasi pasar modal hingga bursa karbon.

Hal itu ditetapkan pada Sabtu (31/1/2026), menyusul pengunduran diri sejumlah pejabat OJK setelah ramainya sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap bursa Indonesia, yakni MSCI memutuskan untuk membekukan saham Indonesia dari rebalancing indeks periode Februari sampai dengan Maret 2026. Indonesia dapat turun dari posisi saat ini emerging market ke frontier market apabila transparansi data dan metodologi free float tidak dibenahi hingga Mei 2026.

Hasan Fawzi ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut mayoritas pedagang aset keuangan digital atau PAKD di Indonesia masih membukukan kerugian.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebutkan bahwa dari sebanyak total 25 PAKD yang telah berizin, sekitar 72% di antaranya masih mencatatkan kerugian usaha.

“Dari 25 data PAKD itu masih 72%-nya tercatat mengalami kerugian usaha. Jadi memang industri ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan mendorong penetrasi pasar yang lebih tinggi,” ujarnya dalam rapat bersama dengan Komisi XI, Rabu (21/1/2026).

Hasan menyebut, salah satu penyebabnya adalah sebagian besar atau mayoritas transaksi lokal atau domestik disalurkan tanpa melalui ekosistem domestik atau dengan kata lain terindikasi atau dilakukan melalui pedagang dan bursa-bursa di regional dan global.

“Nah ini menjadi PR bagaimana kami bisa menarik minat transaksi konsumen domestik untuk tidak lagi menggunakan kanal-kanal atau para pedagang asing tapi memanfaatkan ekosistem di domestik” lanjutnya.

Sejauh ini, berdasarkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 2024–2028, OJK mencatat capaian awal yang positif, baik dari sisi kerangka regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pembentukan ekosistem inovasi yang semakin matang.

Memasuki 2026, OJK menetapkan fokus kebijakan pada akselerasi pengembangan ekosistem keuangan digital yang inovatif, terintegrasi, dan berintegritas.

Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola pelaku usaha, integritas pelaporan, kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU-PPT, keamanan siber, serta penerapan pengawasan berbasis risiko yang semakin mengandalkan teknologi.

Dalam konteks ini, OJK juga menaruh perhatian serius pada maraknya kegiatan aset keuangan digital dan kripto yang beroperasi tanpa izin.

OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha, pemasaran, promosi, maupun fasilitasi perdagangan aset keuangan digital di Indonesia wajib memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi konsumen, serta memastikan inovasi berkembang dalam kerangka hukum dan tata kelola pasar yang jelas.

Dalam penanganan entitas tidak berizin, OJK mengedepankan pendekatan inklusif dan partisipatif dengan melibatkan asosiasi industri seperti Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Upaya tersebut dilengkapi langkah preventif melalui edukasi publik, publikasi daftar entitas berizin dan tidak berizin, serta koordinasi lintas lembaga dengan kementerian dan otoritas terkait.

Selain itu, OJK memperkuat pengawasan terhadap pola pemasaran digital, termasuk iklan dan promosi di media digital yang mengarah pada penawaran jasa aset keuangan digital tanpa izin.

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membarui pedoman kode etik kecerdasan artifisial (AI) guna memitigasi risiko industri teknologi keuangan.

“Kami melihat perkembangan terakhir membutuhkan respons cepat untuk penyesuaian dan penyempurnaan atas pedoman yang sudah ada,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi di sela-sela forum Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Asia soal Keuangan Digital 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Ia menjelaskan dalam pedoman baru itu mencakup beberapa aspek di antaranya adopsi terkait antisipasi perkembangan teknologi AI terkini yaitu generatif AI sehingga butuh penyesuaian.

Selain itu, memperkuat prinsip dasar kode etik AI terutama aspek perlindungan konsumen, keandalan model dan data, inklusi keuangan serta perlindungan data dan ketahanan siber.

Pedoman baru itu diluncurkan di sela forum bersama OECD di Bali, yang membarui pedoman yang sebelumnya telah diterbitkan pada akhir 2023.

“Perubahan (pedoman) itu didukung penuh OECD melalui proses reviu dan masukan,” ujar dia.

Pada pedoman terbaru itu, OJK menambahkan satu prinsip dasar yang harus di jalankan oleh penyelenggara perusahaan teknologi finansial (fintech) yaitu keadilan.

Dengan demikian, ia mengatakan pedoman baru itu melengkapi enam prinsip dasar yaitu berdasarkan Pancasila, bermanfaat, wajar dan adil, akuntabel, transparan dan dapat dijelaskan, dan terakhir, ketangguhan dan keamanan.

Pemanfaatan AI di sektor keuangan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan kecepatan transaksi.

Generatif AI misalnya selain memberikan peningkatan efisiensi, juga dapat mendeteksi penyalahgunaan (fraud) lebih cepat, peningkatan kualitas layanan konsumen hingga personalisasi produk.

Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan risiko baru termasuk risiko dari generatif AI yang perlu dimitigasi yaitu halusinasi, kebocoran data pribadi atau informasi sensitif, hingga bias algoritmik yang dapat memperburuk hasil penilaian kelayakan kredit (underwriting).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring, termasuk di industri pinjaman online alias pinjol.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman kala menanggapi pernyataan Bank Indonesia (BI) dalam acara FEKDI & IFSE 2025.

“OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring],” ujar Agusman, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Namun demikian, Agusman mengingatkan bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai credit scoring perlu tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi dan kehati-hatian.

“Penerapannya perlu pendalaman dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, validitas data, dan prinsip kehati-hatian,” tegas dia.

Untuk diketahui, per kuartal III/2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16% (year on year/YoY). Sementara itu, outstanding pembiayaan terhadap sektor produktif per September 2025 menyentuh Rp31,37 triliun.

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital penggunaan QRIS bisa menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa dasar skoring itu dibantu oleh teknologi kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Oleh sebab itu, dia meyakini AI punya potensi besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong agar forum Group of Twenty atau G20 memulai dialog terkait dengan ekonomi kecerdasan (intelligence economy) hingga akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan pidato dalam sesi pertemuan pemimpin negara atau Leaders' Meeting G20, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

"Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence, dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang makin maju," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers Hasil KTT G20 yang disiarkan dari Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025) pagi waktu Indonesia.

Airlangga memaparkan bahwa Gibran selaku pimpinan delegasi Indonesia sebagai negara anggota G20 turut menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya. Salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi global yang harus didorong kuat, adil dan inklusif.

Mantan Wali Kota Solo itu disebut mendorong agar pembiayaan internasional bisa menjadi lebih mudah diakses, mudah diprediksi serta setara khususnya untuk negara-negara berkembang.

"Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni penghapusan utang, mekanisme pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran dan transisi hijau. Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah salah satunya QR. QR ini diadopsi oleh berbagai negara di Asean, bahkan di Jepang maupun di Korea," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, Gibran turut menyampaikan pentingnya ketahanan pangan hingga pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan. Hal ini turut menjadi perhatian Indonesia yang terletak dalam kawasan cincin api.

Pada sela-sela agenda KTT yang dihadiri 37 pimpinan negara maupun pemerintahan itu, Gibran turut mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga menjabat sebagai Chair of African Union serta Direktur Jenderal dari World Trade Organization (WTO).

Adapun, lanjut Airlangga, kepemimpinan Afrika Selatan pada G20 ini menjadi akhir dari kepemimpinan Global South yang dimulai oleh Indonesia pada 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, empat negara global selatan memegang Presidensi G20 selama empat tahun berturut-turut yakni Indonesia, India, Brasil dan Afrika Selatan.

Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan pekan ini, yang mana Indonesia adalah salah satu negara anggota.

Pada pidatonya di sesi Leaders' Meeting, Gibran menyebut Indonesia turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS.

"Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan," ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko.

"Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Pandu Patria Sjahrir, menyampaikan sudah saatnya Indonesia menjadi pemimpin di sektor fintech, seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan digital nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025.

“Di sektor fintech, Indonesia harus memimpin, bukan lagi mengikuti. Menjadi pemain utama dan penentu standar masa depan fintech di Asia,” kata Pandu dalam sambutannya pada acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Kantor Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, digital merupakan fondasi kedaulatan negara di era modern. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan fraud yang mengancam keamanan digital. Karena itu, BFN tahun ini menggaungkan kampanye #FintechAmanTepercaya dengan mendasarkan pada nilai-nilai kepercayaan.

“Sepanjang Bulan Fintech Nasional, yaitu 11.11 (11 November) sampai 12.12 (12 Desember), penyelenggara fintech dan pelaku usaha semua berkomitmen membangun layanan keuangan digital yang tumbuh karena dipercaya, bukan karena hanya populer. Tanpa kepercayaan, fintech itu tidak berarti. Dengan kepercayaan, fintech akan menjadi kekuatan bangsa,” ujarnya.

Menurut Pandu, kepercayaan merupakan modal utama untuk membangun keberlanjutan di industri fintech, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan adanya confidence, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen,” kata dia.

Pandu menerangkan, industri fintech telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. BFN 2025 yang merupakan penyelenggaraan kedelapan kalinya diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pelaku usaha untuk mengaitkan inisiatif dan inovasinya dengan program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Indonesia tidak bisa lagi hanya jadi follower. Kita sedang membangun ekonomi digital baru yang relevan bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi Asia dan dunia. BFN 2025 menargetkan lebih dari 10 juta masyarakat. Kita ingin mengumpulkan kepercayaan diri nasional bahwa inovasi teknologi keuangan Indonesia layak diperhitungkan,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses perizinan satu bursa kripto baru di Indonesia.

Kabar mengenai pendirian bursa tersebut sebelumnya mencuat setelah disebut-sebut terkait dengan konglomerat Haji Isam yang disebut tengah mempersiapkan pendirian bursa kripto baru di dalam negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebut pengajuan izin tersebut meliputi tiga entitas sekaligus.

Ia menjelaskan bahwa selain bursa, terdapat lembaga kliring dan tempat penyimpanan aset kripto yang juga sedang mengajukan izin ke OJK. Meski demikian, ia enggan menyebut nama-nama calon tersebut.

"Masih dalam proses (pemenuhan persyaratan) jadi karena kalau di kami tuh perizinannya kalau ada yang kurang nanti kita minta lengkapi dan sebagainya jadi proses itu yang harus dijalani," ungka Hasan usai gelaran FEKDI x IFSE 2025, di Jakarta, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan, tahapan perizinan mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek penting seperti permodalan, kesiapan kelembagaan, serta infrastruktur sistem dan konektivitas. Bursa kripto, kata Hasan, harus memiliki sistem yang terhubung baik dengan lembaga kliring, tempat penyimpanan, maupun para pedagang aset digital.

Hasan menambahkan, hingga saat ini tidak ada tenggat waktu tertentu dalam proses perizinan tersebut. OJK akan terus melakukan evaluasi dan meminta kelengkapan tambahan apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.

"Lalu ada juga nanti proses PKT-nya, yaitu penilaian kemampuan dan kepatutan dari pengurus dari Pemegang saham pengendali (PSP) kemudian dari komisarisnya dan juga dari direksinya. Kalau sudah lulus semua, sudah lengkap semua baru kemudian kita evaluasi untuk persetujuan," kata Hasan.

Diketahui, saat ini Indonesia memiliki satu bursa kripto yang terdaftar dan berizin OJK yaitu PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX). CFX resmi meluncur pada Jumat (28/7/2023).

Belakangan santer di media massa, sejumlah nama tengah bersiap mengajukan izin pendirian bursa kripto baru ke OJK. Diantara mereka adalah Oscar Darmawan, pendiri exchange Indodax, dan Hamdi Hassarbaini, CEO PT Sentra Bitwewe Indonesia.

Selain itu, muncul juga nama Pahala Mansury, mantan Wakil Menteri BUMN, dan Pang Xue Kai, eks CEO Tokocrypto. Keduanya didukung oleh investor besar seperti Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, dan Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro), suami Ketua DPR RI Puan Maharani.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]