Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel karena industri tersebut rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK)

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan, tekanan terhadap industri sektor riil masih terjadi hingga saat ini. Dia menjelaskan TPT serta nikel belum keluar dari permasalahan ancaman geopolitik hingga krisis bahan baku.

Seiring dengan hal tersebut, Said pun meminta pemerintah segera bertindak guna menjaga keberlangsungan sektor-sektor itu.

"Jadi kami minta kepada pemerintah untuk selamatkan industri TPT dan nikel tersebut," kata Said dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, industri semen juga mengalami ancaman tetapi dari sisi kelebihan pasokan (oversupply). Said pun meminta pemerintah untuk memberlakukan moratorium guna menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Adapun, Said juga menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut akan dilakukan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Dia menjelaskan, pemindahan lokasi aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

IDXChannel - Pemerintah mulai memetakan strategi untuk mengamankan pasokan plastik kemasan pangan nasional yang terancam akibat krisis bahan baku global.

Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan di Iran, telah mengganggu ketersediaan nafta sebagai bahan baku utama plastik yang berasal dari minyak bumi.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah, Sam Herodian, mengungkapkan salah satu langkah yang sedang dijajaki adalah melakukan impor plastik kemasan dari Malaysia. Rencana ini muncul di tengah momentum pemerintah yang juga sedang menjajaki peluang ekspor beras ke negara tetangga tersebut.

“Plastik ternyata peluang (impor) dari Malaysia. Tawaran itu ada, kita lagi nyari peluang (impor) ya, kita kan bahan bakunya (nafta) dari minyak bumi," ujar Sam Herodian dalam media briefing di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (20/4/2026).

Penjajakan impor ini tidak hanya menyasar plastik kemasan ritel 5 kilogram, tetapi juga teknologi penyimpanan yang lebih canggih seperti hermetic bag. Teknologi ini diklaim mampu menjaga kualitas beras dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa bantuan bahan kimia.

“Bahkan bukan hanya plastik untuk kemasan yang 5 kilogram, termasuk namanya hermetic bag untuk bisa menyimpan beras sampai 2-3 tahun tanpa harus dikasih obat dan seterusnya,” ujar dia.

Meski demikian, Sam menegaskan proses ini masih dalam tahap awal. Pemerintah tetap membuka pintu bagi negara produsen lain agar tidak bergantung pada satu sumber saja.

Senada dengan hal tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengakui adanya guncangan ekonomi politik yang mulai berdampak pada industri pengemasan di Indonesia. Bapanas telah melakukan simulasi kasar terkait potensi kenaikan harga pangan jika biaya produksi plastik melonjak 10 persen.

"Di beras itu hampir sekitar Rp300 per kilogram (kg). Tapi di gula, relatif lebih sedikit, sekitar Rp100-150an (per kg). Itu pun paling kasar," kata Ketut.

Ketut menekankan bahwa pelaku usaha di dalam negeri tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Saat ini, para produsen bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang giat mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara-negara lain, termasuk Rusia.

"Langkah dari pelaku usaha kan nggak diam, dia akan mencari, dan sudah akan mencari peluang-peluang apakah di seberang, apakah dari Rusia, apakah dari produsen-produsen pasokan plastik itu. Itulah sebenarnya sumber-sumber pasokan plastik yang akan hitung," ujarnya.

Pemerintah berharap upaya diversifikasi sumber pasokan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Langkah antisipatif ini diambil agar fluktuasi biaya logistik dan pengemasan tidak dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga pangan di pasar," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik memberikan tekanan pada industri manufaktur. Gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Kenaikan ini mencerminkan ketergantungan tinggi industri terhadap impor bahan baku. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, lonjakan harga plastik terjadi akibat terganggunya pasokan bahan baku impor. “Hal ini mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi indikasi awal krisis stok bahan baku. Selain plastik, gangguan juga terjadi pada bahan kimia seperti sulfur dan acid, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata Setijadi.

Ketergantungan terhadap impor dinilai memperbesar risiko. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih dipenuhi dari luar negeri, terutama di sektor kimia dan petrokimia.

Menurut Setijadi, gangguan ini bersifat multimaterial shortage atau terjadi pada banyak jenis bahan baku sekaligus. Dampaknya tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan material di pabrik.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat meningkatkan lead time, menekan kapasitas produksi, hingga mendorong kenaikan harga produk di pasar. Risiko tersebut dapat mengganggu kontinuitas produksi jika tidak diantisipasi.

Setijadi mengingatkan, tanpa mitigasi cepat, gangguan ini bisa menjadi hambatan struktural bagi industri. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.

SCI merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga penguatan industri bahan baku dalam negeri. Selain itu, peningkatan visibilitas rantai pasok dan pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini.

Pengembangan alternatif bahan baku juga dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah.

Penguatan sektor hulu domestik menjadi kunci jangka panjang. Integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir diharapkan mampu meningkatkan daya tahan industri terhadap tekanan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkap produsen petrokimia dalam negeri mulai mendapatkan titik terang pasokan bahan baku dari Asia Timur, Afrika, hingga Amerika untuk mengganti ketergantungan impor dari Timur Tengah.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan saat ini kondisi pabrikan berada dalam mode bertahan sambil mencari alternatif pasokan. Meski demikian, kondisi force majeure atau keadaan kahar masih terjadi di sejumlah pabrik akibat krisis bahan baku.

“Memang minggu pertama [sejak perang] itu kita agak kaget. Minggu kedua sudah ada yang mengeluarkan force major dan harga juga berubah dengan cepat,” kata Fajar saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Memasuki minggu ketiga sejak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memanas, pelaku usaha global mulai mencari sumber alternatif bahan baku di luar kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, tantangan masih cukup besar lantaran jalur distribusi utama melalui Selat Hormuz masih tertutup, sehingga menghambat kelancaran pasokan global.

“Minggu keempat ini kelihatan kita mulai ada titik terang, sehingga dari tetap masih force major, cuman kita force major-nya sudah mulai ke posisi survival mode,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah fasilitas kilang juga dilaporkan mengalami serangan dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Kondisi ini membuat waktu pengiriman bahan baku dari sumber alternatif melonjak hingga 50 hari, jauh dari kondisi normal yang hanya 10–15 hari.

Pelaku industri juga menghadapi tekanan dari kenaikan biaya pengiriman serta ketidakpastian volume pasokan di pasar global. Fajar menyebut, saat ini banyak negara lebih memprioritaskan kebutuhan domestik masing-masing.

“Sehingga kemungkinan untuk mencari alternatif bahan baku yang di luar, yang sekarang agak terbatas,” ujarnya.

Meski begitu, Fajar menilai pasokan feedstock berbasis minyak dan gas mulai menunjukkan perbaikan. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi industri untuk beradaptasi dengan model bisnis baru di tengah tekanan global.

“Tapi kalau feedstock, yang dari minyak dan segala macam, minyak gas itu sudah mulai ada titik terangnya, mudah-mudahan survival mode ini bisa tercipta kondisi atau tantangan baru modeling bisnis di industri petrokimia,” tuturnya.

Dari sisi operasional, pelaku industri saat ini lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan, meskipun volume bahan baku masih terbatas dan waktu distribusi menjadi lebih panjang.

“Mungkin dari sisi waktu agak lama, yang penting kita berusaha untuk pelanggan itu bisa mendapatkan dulu barang sesuai dengan kebutuhan, meskipun baku tidak banyak tapi ada dulu,” katanya.

Sementara itu, dari sisi pengguna atau konsumen, industri didorong untuk mulai melakukan berbagai inovasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer yang terbatas.

Fajar menyebut salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penggunaan material daur ulang untuk menekan kebutuhan bahan baku baru.

“Kita berharap untuk mereka juga melakukan inovasi, yang pertama juga mulai meningkatkan penggunaan recycle material, sehingga mengurangi kebutuhan versi material yang selama ini jumlahnya terbatas,” jelasnya.

Selain itu, pelaku industri juga didorong untuk mencari substitusi bahan alternatif serta melakukan efisiensi desain produk, seperti mengurangi ukuran atau berat tanpa mengurangi fungsi.

“Kemudian yang kedua juga melakukan inovasi bagaimana untuk substitusi bahan-bahan yang lain. Kemudian yang ketiga juga inovasi terhadap ukuran atau berat dari produk yang selama ini digunakan, tanpa mengurangi fungsi,” ujarnya.

Dalam beberapa pekan ke depan, Fajar memperkirakan pola pasokan dan permintaan mulai terlihat lebih jelas, terutama setelah pasokan alternatif mulai tiba meskipun dengan waktu tempuh yang lebih lama.

“Hal-hal yang bisa dikontrol hanya itu, sehingga nanti, kita mudah-mudahan nanti 2–3 minggu ini sudah mulai kelihatan, nanti kalau sudah alternatif list itu bisa datang di 50 hari dari sekarang,” tuturnya.

Dia menambahkan, kondisi pasar diperkirakan masih akan bergejolak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Namun, pelaku industri berharap fluktuasi yang terjadi dapat lebih terkendali.

“Jadi artinya kalau gelombang ini kan lokuasinya ada di puncaknya sekali, nanti masih panjang, tetapi kita berusaha untuk bagaimana gelombang ini tidak fluktuasinya terlalu cepat, tetapi landai,” terangnya.

Di tengah kondisi tersebut, Fajar menegaskan bahwa fokus utama industri saat ini bukan pada lonjakan harga, melainkan pada ketersediaan barang di pasar.

“Kita tidak bicara harga naik. Yang penting ada barang dulu. Yang penting harga itu terjangkau oleh user saja. Jadi kita tidak bicara angka, tapi kita bicara harga terjangkau dan barang ada,” jelasnya.

Ia pun memastikan bahwa pasokan dalam negeri sejauh ini masih dalam kondisi aman, sembari mengimbau pelaku industri dan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying.

“Iya [dari segi pasokan]. Tapi kalau dalam negeri masih aman lah, yang penting jangan panik dan gunakan atau seperlunya aja dulu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak berencana moratorium ekspor kelapa bulat meskipun permintaan diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ketersediaan kelapa nasional masih mencukupi, meski selama ini ekspor kelapa sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia bagian barat.

Meski demikian, Kemendag juga mengakui tingginya harga ekspor turut memengaruhi harga kelapa di dalam negeri.

“Kita tidak ada rencana untuk moratorium, nggak ada. Karena memang petani lagi menikmati harga kelapa. Kalau dulu kan harga kelapa murah sekali,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa saat ini mulai banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa, seperti produk santan.

Menurutnya, masuknya investasi tersebut menunjukkan upaya investor untuk mendekatkan kegiatan produksi dengan sumber bahan baku di dalam negeri, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri kelapa nasional ke depan.

“Berarti kan mereka sudah mendekatkan diri ke bahan bakunya. Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi nanti,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, para pengusaha meminta agar pemerintah memberikan moratorium ekspor kelapa alias penangguhan sementara selama 6 bulan seiring dengan krisis bahan baku yang terjadi di dalam negeri.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai moratorium ekspor kelapa perlu dilakukan lantaran banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.

”Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).

Rudy menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Sebab, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun, sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

Dihubungi terpisah, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir menjelaskan instrumen PE merupakan solusi yang diambil pemerintah untuk menangani isu kelangkaan kelapa di Tanah Air.

“⁠Bersamaan dengan isu kelangkaan kelapa di dalam negeri, pemerintah menyepakati untuk menggunakan instrumen PE sebagai solusinya,” kata Farid kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

Adapun, rencana pengenaan tarif PE kelapa bulat nantinya akan mengikuti tingkatan harga komoditas. Namun, Farid enggan memberikan informasi lebih detail ihwal berapa besaran tarif PE yang dikenakan pemerintah terhadap komoditas ini.

“Untuk besaran untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi, namun nanti sifatnya progresif yaitu besaran PE mengikuti tingkatan harga komoditas,” ujarnya.

Namun demikian, Farid menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran tarif PE, pemerintah akan mengacu pada Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (PP 24/2015).

“Tentunya kementerian/lembaga pengusul telah mempunyai kajian dan melakukan konsultasi dengan pelaku usaha terkait,” tuturnya.

Dia menambahkan, pengambilan keputusan ini dibahas di Komite Pengarah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan yang anggotanya adalah kementerian/lembaga terkait.

Adapun, pengenaan PE kelapa sejatinya tertuang di dalam amanat PP 24/2015 dan Peraturan Presiden 132 Tahun 2024 (Perpres 132/2024) tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Ini artinya, komoditas perkebunan dan turunannya diatur dalam Perpres 132/2024, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa menjadi objek pengenaan PE.

“Telah diatur pada perundangan-undangan dimaksud pembentukan Badan Pengelola dan Perkebunan, di mana dana yang terkumpul akan dikembalikan ke sektor ini kembali dalam bentuk seperti dana untuk pengembangan SDM, pembiayaan R&D, promosi, replanting, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sebanyak 9 industri pengolahan kakao nasional tumbang akibat kekurangan pasokan bahan baku di tengah lonjakan harga biji kakao dunia.

Staf Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Riris Marito mengatakan, saat ini hanya ada 11 industri pengolahan kakao dalam negeri dari sebelumnya pernah mencapai 20 industri.

Riris menyebut, krisis bahan baku menjadi penyebab utama berhentinya operasi sejumlah industri pengolahan kakao di dalam negeri.

“Ketersediaan bahan baku yang sangat-sangat kurang telah tutup 9 [industri pengolahan],” ungkap Riris, Kamis (23/10/2025).

Menurut Riris, gejolak harga biji kakao dunia yang melonjak sejak tahun lalu turut memperparah tekanan terhadap industri nasional. Harga yang tinggi membuat pelaku industri sulit melakukan impor bahan baku.

“Memang kondisinya kan sejak tahun kemarin anomali ya, terjadi peningkatan harga biji kakao dunia dan Indonesia pastinya ikut juga terdampak dengan peningkatan tersebut,” katanya.

Riris menjelaskan, kebutuhan biji kakao untuk industri pengolahan di dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Pada 2023, saat harga biji kakao global masih stabil, industri masih bisa memenuhi sekitar 55% kebutuhan melalui impor. Namun, lonjakan harga global membuat impor turun signifikan.

“Namun dengan harga biji [kakao] yang tiba-tiba naik di dunia dan memang kita masih harus melakukan impor biji, kita mengurangi impor biji dan meningkatkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri,” tuturnya.

Menurutnya, kondisi ini justru membuka peluang besar bagi petani kakao domestik untuk meningkatkan pasokan bahan baku bagi industri nasional.

Meski sembilan industri pengolahan kakao sudah berhenti beroperasi, Riris menyebut masih ada industri kecil pengolahan cokelat yang bertahan, termasuk pelaku bean to bar dan produsen cokelat artisan.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Indonesia saat ini menjadi pemasok olahan kakao terbesar keempat di dunia, sedangkan untuk biji kakao mentah masih berada di peringkat ketujuh dunia.

“Kakao itu baik biji maupun olahannya itu potensial eksor Kalau misalnya biji kita urutan ketujuh, olahan kita urutan keempat dunia. Kita supply olahan kacau ke 4 dunia,” imbuhnya.

Untuk itu, Riris menekankan pentingnya peningkatan mutu biji kakao agar bisa memenuhi standar industri pengolahan dalam negeri maupun pasar ekspor. Ini artinya, sambung dia, kualitas fisik dan kadar air biji kakao harus memenuhi standar ketat agar tidak merusak mesin industri dan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Jadi memang ada standar nasional Indonesia untuk biji kakao. Namun industri kadang memang menjaga untuk standar kualitasnya itu lebih ketat lagi, lebih terjaga lagi karena memang ini potensial ekspor,” terangnya.

Terlebih, kualitas fisik dan kandungan biji kakao sangat menentukan harga jual dan daya saing produk kakao Indonesia di pasar dunia.

Dalam hal ini, dia mengungkap, biji kakao Indonesia memiliki kadar lemak tinggi, yang merupakan ciri kakao berkualitas baik. Adapun, lemak kakao (cocoa butter) adalah komponen utama untuk membuat cokelat premium, kosmetik, dan produk farmasi.

“Jadi memang biji kakao Indonesia ini punya kelebihan. Angka lemaknya sebenarnya tinggi apabila didukung juga oleh bijinya yang bagus, berukuran besar itu luar biasa daya saingnya,” bebernya.