Bisnis.com, JAKARTA — Isu mengenai Pemilu kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) disesuaikan dengan jumlah kursi di DPR RI.

Pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dari total suara sah nasional untuk menentukan partai politik yang berhak memperoleh kursi di DPR.

Yusril menilai skema tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena berpotensi meminimalkan suara yang hilang dalam pemilu, khususnya pada pemilihan legislatif.

Dia menjelaskan partai yang tidak mampu mencapai 13 kursi di DPR dapat membentuk koalisi gabungan atau bergabung dengan fraksi yang lebih besar di parlemen.

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," ujar Yusril dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (5/5/2026).

Poin Ideal PT Golkar & NasDem

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai usulan ambang batas parlemen yang disesuaikan dengan jumlah kursi DPR seharusnya diterapkan pada pembentukan fraksi.

Dia juga menyatakan bahwa sikap Golkar terkait ambang batas parlemen idealnya berada di angka 5%, atau lebih tinggi dibandingkan ambang batas pada pemilu sebelumnya sebesar 4%.

"Untuk ambang batas parlemen kami mengusulkan angka yang moderat saja yaitu 5%. Sedikit di atas ambang batas parlemen di pemilu lalu," ujar Sarmuji kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, angka tersebut cukup ideal karena tetap memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai. Namun, keputusan partai untuk melenggang ke Senayan tetap ditentukan oleh pilihan rakyat.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menyatakan pihaknya menghargai setiap pandangan mengenai pelaksanaan pemilu ke depan. Meski demikian, NasDem tetap konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7%.

"Setiap orang boleh berpendapat termasuk Yusril yang tokoh PBB yang sekarang jadi menteri. Tapi kalau NasDem tetap konsisten sejak 2014 mengusulkan PT untuk DPR RI 7%," ujar Hermawi.

Meski demikian, Hermawi membuka peluang diskusi dengan partai lain maupun berbagai pihak untuk menentukan besaran ambang batas parlemen. NasDem juga meyakini bahwa peningkatan PT dari pemilu ke pemilu akan menyederhanakan jumlah partai secara alami.

"Menaikkan PT dari pemilu ke pemilu merupakan sebuah keniscayaan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, penyederhanaan jumlah partai secara alami," pungkasnya.

Sikap PDIP & PKS

Berbeda dengan NasDem dan Golkar yang telah menyampaikan angka ideal PT, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih bersikap lebih terbuka.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa angka ideal ambang batas parlemen perlu dikaji secara mendalam.

Menurutnya, penentuan besaran PT dapat berubah seiring perkembangan preferensi masyarakat. Karena itu, PDIP memilih berdialog dengan partai parlemen maupun non-parlemen untuk menentukan angka yang tepat.

"Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama," tutur Hasto.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ambang batas parlemen sebaiknya tidak terlalu jauh berbeda dari ketentuan pada pemilu sebelumnya.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS, Mardani Ali Sera menyatakan angka ideal ambang batas parlemen berada pada kisaran 3,5% hingga 4,5%.

"PT 4% kemarin cukup baik. Representativeness dan governability keduanya terwadahi. Plus minus 0,5% masih bagus. Jadi range nya 3.5-4.5%," ujarnya.

Terlepas dari itu, Mardani menilai usulan Yusril mengenai ambang batas parlemen dapat meningkatkan keterwakilan di DPR. Namun, di sisi lain hal itu juga berpotensi membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih kompleks.

"Number of political parties in parlemen untuk Indonesia diangka 6-9 parpol. Kian besar jumlah parpol, governability biasanya kian kompleks. Tapi representativeness membaik," pungkasnya.

Polemik Ambang Batas Parlemen

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai ambang batas parlemen seharusnya mampu mengakomodasi partai kecil agar bisa masuk ke parlemen.

Menurutnya, semakin banyak partai di parlemen maka keterwakilan masyarakat terhadap berbagai isu akan semakin beragam, sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.

"Semakin beragam suara yang diwakili oleh partai kita, anggota dewan kita, maka itu semakin baik bagi demokrasi kita. Sehingga check and balances bisa optimal," ujar Agung kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Karena itu, Agung berpandangan angka ideal ambang batas parlemen berada di sekitar 3%. Bahkan, secara ekstrem ia mengusulkan agar PT dihapuskan agar suara pemilih tidak terbuang.

"Jadi, kalau saya, ya, arahnya semakin ke sini harusnya semakin turun. Sampai pada momen di mana, ya, tadi kayak presidential threshold dihapuskan. Gitu. Kalau saya ekstremnya, parliamentary threshold itu dihapuskan saja," pungkasnya.

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, terlalu banyak partai di parlemen justru dapat menghambat jalannya pemerintahan.

Karena itu, ia menilai jumlah partai politik yang berada di parlemen sebaiknya dibatasi antara lima hingga tujuh partai.

"Terlalu banyak partai negara bisa makin bising. Pemerintah tidak berjalan maksimal. Huru-hara partai politik dan bakal banyak saling sandera. Jadi parpol di Indonesia maksimal 7 partai saja," tutur Pangi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai usulan ambang batas parlemen dari Yusril muncul sebagai wacana tandingan terhadap gagasan kenaikan PT di atas 4%.

Menurutnya, jika ambang batas parlemen dinaikkan terlalu tinggi, maka hal itu berpotensi menjadi pukulan berat bagi partai non-parlemen.

"Ini sebagai wacana tandingan kepada pihak yang ingin ambang batas parlemen dinaikkan. Kapasitas Yusril sebagai Menko tentu memberikan bobot tersendiri dari usulan semacam ini. Tak heran jika usulan Yusril viral dan memantik perdebatan publik," kata Adi.

JAKARTA - Davon Arjunaidi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI) masa bakti 2026–2030. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI) Muhammad Nazaruddin pada Kamis, 2 April 2026.

Hadir dalam pelantikan tersebut jajaran pengurus pusat, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Dalam prosesi tersebut, Ketua Umum membacakan Surat Keputusan tentang pengesahan dan pelantikan pengurus DPP AMRI periode 2026–2030. Struktur kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang strategis lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Pengurus yang dilantik dan diberi mandat untuk menjalankan roda organisasi secara nasional, melaksanakan kaderisasi pendidikan politik, menyusun program kerja yang berstruktur, serta menjaga disiplin loyalitas organisasi terhadap partai.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah. Ke depannya, Partai Rakyat Indonesia akan melangkah lebih besar dengan dukungan AMRI sebagai kekuatan anak muda,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Nazaruddin menegaskan AMRI akan menjadi underbow strategis partai dalam menjangkau generasi muda, terutama menghadapi Pemilu 2029 yang diperkirakan didominasi pemilih muda hingga 65–70 persen.

“Tanpa anak muda, Indonesia tidak akan menjadi negara besar dan maju. AMRI harus menjadi motor gerakan yang energik, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan kekinian,” katanya.

Lihat video: DPR Tegaskan Pemilu 2029 Presiden Tetap Dipilih Rakyat



Nazaruddin mengungkapkan PRI menargetkan perolehan 50 kursi di DPR RI pada Pemilu 2029. Untuk mencapai target tersebut, partai tengah memperkuat infrastruktur organisasi, termasuk pembentukan kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten atau kota serta pembangunan sekretariat yang representatif.

Menurutnya, hingga saat ini struktur organisasi PRI telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten atau kota, yang akan diperkuat melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 8 Mei mendatang, guna merumuskan langkah strategis ke depan.

Dalam pidato perdananya, Davon Arjunaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan AMRI sebagai wadah kaderisasi yang progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“AMRI akan menjadi ruang pengabdian bagi generasi muda untuk berjuang, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Kami siap menggerakkan potensi anak muda untuk mendukung visi besar Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera,” ujar Davon.

Davon juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan jaringan internasional, mengingat kiprah organisasi dan kader yang mulai menjangkau aktivitas di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan ajakan untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Ketua Umum PRI juga secara simbolis menanyakan kesediaan seluruh pengurus yang dilantik untuk mengemban amanah, yang dijawab serempak sebagai bentuk komitmen bersama.

Dengan pelantikan ini, AMRI diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mendorong partisipasi politik generasi muda sekaligus memperkuat langkah Partai Rakyat Indonesia menuju kontestasi politik nasional yang lebih kompetitif.