JAKARTA - Davon Arjunaidi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI) masa bakti 2026–2030. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI) Muhammad Nazaruddin pada Kamis, 2 April 2026.

Hadir dalam pelantikan tersebut jajaran pengurus pusat, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Dalam prosesi tersebut, Ketua Umum membacakan Surat Keputusan tentang pengesahan dan pelantikan pengurus DPP AMRI periode 2026–2030. Struktur kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang strategis lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Pengurus yang dilantik dan diberi mandat untuk menjalankan roda organisasi secara nasional, melaksanakan kaderisasi pendidikan politik, menyusun program kerja yang berstruktur, serta menjaga disiplin loyalitas organisasi terhadap partai.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah. Ke depannya, Partai Rakyat Indonesia akan melangkah lebih besar dengan dukungan AMRI sebagai kekuatan anak muda,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Nazaruddin menegaskan AMRI akan menjadi underbow strategis partai dalam menjangkau generasi muda, terutama menghadapi Pemilu 2029 yang diperkirakan didominasi pemilih muda hingga 65–70 persen.

“Tanpa anak muda, Indonesia tidak akan menjadi negara besar dan maju. AMRI harus menjadi motor gerakan yang energik, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan kekinian,” katanya.

Lihat video: DPR Tegaskan Pemilu 2029 Presiden Tetap Dipilih Rakyat



Nazaruddin mengungkapkan PRI menargetkan perolehan 50 kursi di DPR RI pada Pemilu 2029. Untuk mencapai target tersebut, partai tengah memperkuat infrastruktur organisasi, termasuk pembentukan kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten atau kota serta pembangunan sekretariat yang representatif.

Menurutnya, hingga saat ini struktur organisasi PRI telah terbentuk di 38 provinsi dan ratusan kabupaten atau kota, yang akan diperkuat melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 8 Mei mendatang, guna merumuskan langkah strategis ke depan.

Dalam pidato perdananya, Davon Arjunaidi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan AMRI sebagai wadah kaderisasi yang progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“AMRI akan menjadi ruang pengabdian bagi generasi muda untuk berjuang, berinovasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Kami siap menggerakkan potensi anak muda untuk mendukung visi besar Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera,” ujar Davon.

Davon juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan jaringan internasional, mengingat kiprah organisasi dan kader yang mulai menjangkau aktivitas di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan ajakan untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Ketua Umum PRI juga secara simbolis menanyakan kesediaan seluruh pengurus yang dilantik untuk mengemban amanah, yang dijawab serempak sebagai bentuk komitmen bersama.

Dengan pelantikan ini, AMRI diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mendorong partisipasi politik generasi muda sekaligus memperkuat langkah Partai Rakyat Indonesia menuju kontestasi politik nasional yang lebih kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai konservatif yang berkuasa di Thailand siap meraih kemenangan telak dalam Pemilu yang berlangsung Minggu (8/2/2026).

Kemenangan ini berpotensi menjadi yang pertama pada abad ini bagi partai yang bersekutu dengan kelompok royalis di negara itu, dan kekalahan telak bagi gerakan progresif yang sedang berkembang.

Melansir Bloomberg, Minggu (8/2/2026), menurut hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum negara itu, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul, diperkirakan akan mengamankan 195 kursi dari total 500 kursi yang mungkin diraih, dengan sekitar 30% suara dari tempat pemungutan suara telah dihitung. Partai Rakyat pro-demokrasi, yang sebelumnya memimpin dalam survei prapemilu, diperkirakan akan memperoleh 92 kursi.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya, dan mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya akan membiarkan Anutin membentuk koalisi sendiri.

Pemilu ini dianggap sebagai referendum atas agenda reformasi Partai Rakyat, yang berlawanan dengan Bhumjaithai yang pro kemapanan sebagai pembela status quo.

Jika hasilnya bertahan, ini akan menandai perubahan dramatis bagi kaum progresif, yang muncul di kancah politik pada 2023 setelah gelombang frustrasi pascapandemi menyusul hampir satu dekade pemerintahan yang bersekutu dengan militer.

Hal ini juga akan menggarisbawahi ketahanan kelompok konservatif yang telah menjadi target Partai Rakyat dan pendahulunya, yang secara luas dilihat sebagai kepentingan yang tumpang tindih antara militer, royalis, dan elit ekonomi.

Namun, ada tanda-tanda bahwa keberhasilan Anutin dan partainya sebagian disebabkan oleh manuver strategisnya dalam sistem pemilu yang lebih mengutamakan daerah pemilihan mayoritas sederhana (first-past-the-post) daripada suara populer.

Dari 100 kursi yang diperebutkan secara nasional berdasarkan garis partai, Partai Rakyat diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak, sekitar 22 kursi.

Langkah Bhumjaithai untuk mengkonsolidasikan keluarga-keluarga politik lokal di bawah benderanya juga membantunya memenangkan lebih banyak kursi. Strategi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari 2023, ketika suara konservatif terpecah di antara beberapa kandidat.

Kemenangan besar bagi Anutin dan Bhumjaithai dapat membantu negara menghindari kebuntuan politik baru. Pheu Thai, yang bersekutu dengan keluarga Shinawatra yang berpengaruh dan sekutu alami untuk memblokir kaum progresif, diperkirakan akan memenangkan 83 kursi. Klatham yang didukung militer diperkirakan akan memenangkan 61 kursi.

Kemenangan yang jelas juga dapat menjadi kabar baik bagi pasar, karena investor lebih sering terguncang oleh ketidakpastian daripada siapa yang berkuasa.

"Investor cenderung lebih fokus pada tanda-tanda kejelasan pasca-pemilu daripada hasil itu sendiri," tulis ahli strategi Bloomberg Intelligence, Sufianti Sufianti dan Chunyu Zhang, menjelang pemilu.

Negara Asia Tenggara ini telah memiliki 10 perdana menteri sejak 2005, terakhir kali pemerintahan satu partai dibentuk. Ketidakstabilan tersebut dianggap telah menciptakan kelumpuhan paralel dalam perekonomian, yang tertinggal di belakang negara-negara tetangganya meskipun sebelumnya menjanjikan kesuksesan yang luar biasa di Asia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa di Istanbul menjatuhkan 142 dakwaan pidana terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, tokoh oposisi populer yang kini mendekam di penjara. Lawan politik Presiden Recep Tayyip Erdogan itu bisa menghadapi tuntutan penjara lebih dari 2.400 tahun.

Dakwaan setebal hampir 4.000 halaman itu menuduh İmamoğlu menjalankan organisasi kriminal besar dan melakukan berbagai tindak kejahatan mulai dari penyuapan, penggelapan, pencucian uang, hingga manipulasi tender.

Menurut kantor berita Anadolu Agency, jaksa menuntut hukuman yang bisa mencapai 2.430 tahun penjara jika semua tuduhan terbukti di pengadilan. Tuduhan ini langsung memicu kemarahan partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), yang menyebut kasus tersebut sebagai langkah politik untuk membungkam lawan Erdogan.

Ketua CHP, Özgür Özel, menegaskan bahwa tuduhan itu tidak lebih dari upaya sistematis untuk menggagalkan pencalonan İmamoğlu dalam pemilihan presiden 2028.

"Kasus ini bukan bersifat hukum, melainkan sepenuhnya politik. Tujuannya adalah untuk menghentikan CHP, partai yang menang dalam pemilihan lokal terakhir, dan mencegah calon presidennya ikut bertarung," kata Özel di platform X.

İmamoğlu, yang dikenal sebagai rival politik utama Erdogan, ditangkap pada 19 Maret lalu. Penangkapannya langsung memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai kota Turki, kerusuhan jalanan terburuk sejak protes Gezi Park tahun 2013.

Selain tuduhan korupsi, dakwaan tersebut juga menambahkan pasal-pasal berat seperti spionase dan pemalsuan ijazah universitas, yang jika terbukti dapat membuatnya dilarang mencalonkan diri sebagai presiden.

Dalam berkas setebal ribuan halaman itu, jaksa menyebut İmamoğlu sebagai "kepala jaringan kejahatan" yang memiliki pengaruh luas "seperti gurita", dengan 402 orang lainnya juga disebut sebagai tersangka.

Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa, Özel menegaskan kembali dukungan penuh CHP terhadap İmamoğlu, bahkan menyebutnya sebagai calon presiden partai untuk 2028. "Apakah seseorang bisa sekaligus menjadi penipu pemilu, pemegang ijazah palsu, pencuri, teroris, dan mata-mata?" ujarnya sebelum dakwaan diumumkan.

"Menuduh orang tak bersalah dengan satu kejahatan saja sudah merupakan ketidakadilan besar. Tapi menuduh satu orang dengan semua tuduhan itu sekaligus adalah kejahatan yang lebih besar. Satu-satunya 'kesalahan' İmamoğlu hanyalah mencalonkan diri menjadi presiden negara ini," tegas Özel.

Dalam dakwaan yang sama, jaksa juga mengonfirmasi telah mengajukan berkas ke pengadilan banding tertinggi Turki terkait dugaan pelanggaran oleh CHP - langkah yang oleh banyak pengamat dianggap bisa membuka jalan bagi pembubaran partai oposisi tersebut.

Meski begitu, kantor kejaksaan Istanbul membantah bahwa mereka sedang berupaya untuk menutup partai itu. Dalam pernyataannya, kejaksaan mengatakan hanya "melaporkan sejumlah ketidakteraturan" kepada pengadilan, bukan meminta pembubaran partai.

Sejak memenangkan kota-kota terbesar Turki, termasuk Istanbul dan Ankara, dalam pemilu lokal Maret 2024, CHP memang berada di bawah tekanan besar dari pemerintah. Sedikitnya 16 wali kota dari partai tersebut telah dipenjara dalam satu tahun terakhir.

Sementara itu, pengadilan di Ankara pada Oktober lalu menolak gugatan yang mempertanyakan keabsahan hasil pemilihan internal kepemimpinan CHP 2023, dengan alasan tidak ada dasar hukum untuk memberhentikan kepemimpinan Özgür Özel. Namun, Özel sendiri kini menghadapi beberapa tuntutan hukum, termasuk kasus penghinaan terhadap presiden.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]