Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara masih berlangsung sehingga belum dirilis kepada publik.

Menurutnya, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Sebab, badan pengelola investasi tersebut mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan.

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu 1.000 perusahaan lebih, itu yang pertama ya. Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni, sampai pertengahan Juni," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Rosan menyatakan seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan audit.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara tidak pernah menutup diri terkait dengan laporan keuangan. Setiap kali melakukan promosi investasi, kata Rosan, Danantara selalu memperlihatkan data terkait keuangan kepada calon penanam modal.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa Danantara berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan terhadap laporan keuangannya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka (calon investor) juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," terangnya.

Ia menambahkan, data-data keuangan Danantara yang disampaikan pada berbagai kesempatan mendapat respons yang positif dari calon investor.

Danantara akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni. Laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum keluarnya laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dikhawatirkan akan menambah spekulasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Danantara saat ini dapat disebut sebagai kuasi fiskal atau badan yang melakukan tindakan ekonomi atas nama pemerintah dan memiliki dampak keuangan mirip dengan anggaran negara.

"Sehingga efek tidak dirilisnya atau belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ini menjadi spekulasi terhadap risiko fiskal sebenarnya," kata dia dalam konferensi pers Danantara Monitor, Rabu (10/6/2026).

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch dan Moody's Ratings telah mengeluarkan outlook negatif untuk Indonesia.

"Itulah yang membuat outlook negatif salah satunya, karena dilihat ini entitasnya makan dana APBN, terus belum ada laporan kinerja dan keuangan. Jadi bagaimana ini bisa melakukan rating pada seluruh kinerja fiskal," terang dia.

Bhima bilang, hal itu termasuk juga rating kemampuan bayar pemerintah terhadap utang.

Selain itu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait dengan proyek apa saja yang dikerjakan oleh Danantara, beserta dengan dampaknya.

Sebagai contoh, Danantara sempat menyebut akan masuk ke proyek peternakan ayam.

Namun terbatasnya informasi terkait hal tersebut membuat analis dan ekonom kesulitan menghitung efek hingga manfaatnya bagi emiten yang ada di pasar modal.

"Sehingga ini yang menyebabkan spekulasi lagi," ucap dia.

Untuk itu, laporan keuangan Danantara perlu segera diberikan untuk mengurangi faktor spekulasi tersebut.

"Jadi sekarang spekulasi itu muncul bukan dari eksternal faktor, tetapi muncul lebih banyak yang tidak pasti di dalam negerinya, salah satunya Danantara," terang dia.

Bhima memproyeksikan, terdapat kecemasan dari pemerintah akan muncul tekanan ketika laporan keuangan Danantara dirilis.

Pasalnya, laporan Danantara juga akan memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, laporan keuangan Danantara nantinya juga akan berpengaruh pada penyusunan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Asumsi yang pemerintah buat harus mempertimbangkan kinerja Danantara, sementara (laporan keuangan) Danantara belum keluar," ucap dia.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan alasan laporan keuangan badan investasi tersebut belum dirilis sejak berdiri pada Februari 2025.

Ia menjelaskan, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya karena merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaannya.

Oleh karena itu, Danantara saat ini masih menunggu seluruh BUMN merampungkan penyusunan laporan keuangannya.

Terlebih, Danantara juga tengah melakukan pembenahan pada tata kelola BUMN.

"Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan dari BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan," ujar Dony.

Pelaporan hingga akhir Juni tersebut sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), batas waktu kewajiban laporan keuangan perusahaan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir atau hingga 30 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan laporan keuangan Danantara akan dirilis setelah seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN rampung pada akhir Juni 2026.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN juga belum melaksanakan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” kata Dony.

Oleh karena itu, ia menegaskan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis karena proses pembukuan seluruh BUMN masih berlangsung, bukan karena kurangnya transparansi.

“Termasuk impairment atau penurunan nilai aset yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” ujar Dony.

Ia menjamin Danantara akan mengedepankan transparansi dan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola serta pelaporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara semakin transparan dan akuntabel. Menurut dia, akar persoalan beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang kurang baik.

Dony mengungkapkan karut-marut laporan keuangan BUMN kerap dipicu praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi mempercantik kinerja perusahaan di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan yang melanggar hukum.

Mengingat skala persoalan yang besar, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih mengambil langkah secara terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

Dony memastikan fokus utama saat ini adalah melakukan audit mendalam serta merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan pembukuan tersebut, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN pun belum melakukan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” ucap Dony.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis ke publik sebab masih menuntaskan pembukuan seluruh BUMN, bukan karena tidak transparan.

“Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” kata Dony.

Ia menjamin Danantara transparan dan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah mempersiapkan pelaporan keuangan atas aset-aset yang dikelolanya. Terkait isu tersebut, Danantara sebagai manajemen dan pemegang mandat atas portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental perusahaan secara menyeluruh. Dalam keterangan resmi yang diterima Republika pada Kamis (5/3/2026), Danantara menyebut saat ini tengah melakukan reset tata kelola agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat.

Sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi manajemen, Danantara Indonesia melalui entitas holding operasionalnya, Danantara Asset Management, melakukan pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola, serta manajemen risiko yang terintegrasi guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik.

Langkah penguatan ini sebelumnya telah dimulai pada kelompok Perusahaan Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN. Fokus utama dari inisiatif ini adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset, penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku serta praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan praktik pengelolaan yang transparan dan prudent.

Danantara Indonesia juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

Perhatian juga diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur.

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi juga dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan return on equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham. Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menyampaikan bahwa governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang.

“Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Rohan juga menegaskan ukuran keberhasilan ke depan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya angka dalam neraca, melainkan oleh kualitas kinerja yang nyata.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya angka di neraca, tetapi pada kualitas laba, kekuatan arus kas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi secara nyata. Fokus kami adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara. Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Rohan, dengan fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Danantara Indonesia menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap menjaga stabilitas operasional serta kesinambungan bisnis di seluruh portofolio. Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.