Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

"Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur," ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

"Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

"Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik," tegas Mensos.

Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

"Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat," kata Gus Ipul.

Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

"Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi," katanya.

Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

"Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia," katanya.

Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

"Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi," katanya.

Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

"PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas," katanya.

Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

"Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Balas dendam China kepada Amerika Serikat (AS) berhasil. Larangan pemerintah tahun 2023 akhirnya menutup bisnis salah satu raksasa chip asal AS di negaranya.

Laporan dua orang sumber menyebutkan raksasa AS, Micron, berencana akan menghentikan pasokan chip server ke pusat data China. Bisnis perusahaan gagal pulih setelah mendapat larangan untuk infrastruktur penting di China.

Sumber menyebutkan Micron hanya akan menjual chip-nya pada dua pelanggan China yang memiliki operasi pusat data signifikan di luar negara itu. Salah satunya adalah raksasa produsen laptop, Lenovo, dikutip dari Reuters, Senin (20/10/2025).

Selain itu, Micron juga akan terus menjual chip pada pelanggan di sektor otomotif dan telepon seluler China.

Micron telah mengeluarkan pernyataan terkait laporan itu. Menurut perusahaan, divisi bisnis pusat data telah terdampak larangan China dua tahun lalu.

Micron memastikan pula akan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat perusahaan menjalankan bisnisnya.

Analis Emarketer, Jacob Bourner mengatakan kemungkinan Micron akan mencari pelanggan di luar China. Misalnya negara lain di Asia, Eropa hingga Amerika Latin.

"China adalah pasar penting. Namun kami melihat perluasan pusat data secara global karena didorong permintaan AI, membuat Micron yakin bisa menutupi kerugian bisnis di pasar lain," jelasnya.

AS diketahui memberikan serangkaian pembatasan untuk menghambat kemajuan teknologi di industri semikonduktor China. Termasuk menuding adanya risiko keamanan nasional hingga menjantuhkan sanksi bagi Huawei.

Untuk membalas dendam, Beijing juga melakukan hal serupa. Beberapa perusahaan asal AS dipersulit berbisnis di China.

Micron jadi salah satu sasaran pertama untuk dilumpuhkan China. Selain itu Nvidia dan Intel juga menghadapi tuduhan soal risiko keamanan dari otoritas dan kelompok industri negara tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memberlakukan peringatan perjalanan tingkat tertinggi di beberapa wilayah Kamboja di mana kasus penyekapan dan pelecehan terkait penipuan kerja meningkat tajam. Peringatan Level 4, yang melarang semua perjalanan untuk Gunung Bokor di Provinsi Kampot dan kota Bavet dan Poipet, yang sebelumnya berada di bawah peringatan perjalanan khusus.

Kemudian, Provinsi Sihanoukville telah dinaikkan ke Level 3, dan menyarankan warga Korea Selatan untuk meninggalkan daerah tersebut. Peringatan perjalanan khusus yang sudah ada untuk daerah lain tetap berlaku. Sementara daerah yang sebelumnya berada di Level 1, yang menyarankan untuk berhati-hati, telah ditingkatkan ke Level 2, yang menyarankan para pelancong untuk mempertimbangkan kembali untuk berkunjung.

Tingkat peringatan perjalanan untuk Kamboja telah dinaikkan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu, menyusul penyesuaian serupa pada 10 Oktober 2025. Demikian dikutip dari The Korea Herald, Sabtu (18/10/2025).

Kamboja kini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Korea Selatan sejumlah laporan warga hilang dan lebih dari 1.000 warga Korea dikhawatirkan berada di kompleks penipuan di negara tersebut. Kondisi diperparah oleh tewasnya mahasiswa Korea Selatan yang diyakini sebagai korban operasi penipuan pekerjaan pada bulan Agustus lalu. Dalam insiden terbaru, dua warga Korea Selatan ditemukan di Sihanoukville di barat daya Kamboja dan diselamatkan oleh polisi setempat pada awal Oktober. Para korban melaporkan mereka diancam, dipukuli dan dipaksa untuk mengambil bagian dalam sebuah operasi penipuan.

Sejumlah upaya dilakukan demi menyelamatkan warganya yang diduga terperangkap di penjara scam dan antisipasi berupa peringatan dan larangan berkunjung ke beberapa zona merah kawasan Kamboja. Hampir 200.000 warga Korea Selatan melakukan perjalanan ke Kamboja pada tahun 2024, menurut pemerintah, dan sekitar 10.000 warga Korea Selatan diperkirakan tinggal di sana. Demikian melansir

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sekitar 80 kasus masih terbuka di antara laporan-laporan tentang warga Korea yang masuk ke Kamboja dan kemudian dilaporkan hilang atau ditahan secara paksa. Kementerian tersebut menerima 330 laporan semacam pada periode Januari hingga Agustus 2025 dan 220 kasus pada tahun 2024. Namun, sebagian besar sekitar 260 kasus tahun ini dan 210 kasus tahun lalu telah diselesaikan.

Data kepolisian secara terpisah menunjukkan total 143 kasus yang melibatkan dugaan penculikan, penyekapan, atau penghilangan warga Korea Selatan di Kamboja yang dilaporkan antara tahun 2024 hingga 13 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, pihak berwenang telah memverifikasi keselamatan dan keberadaan 91 orang, sementara 52 kasus masih dalam penyelidikan.

Sementara berdasarkan data Perwakilan Kim Gunn dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, pemerintah menerima 330 laporan tentang warga Korea yang diculik di Kamboja dari bulan Januari hingga Agustus, meningkat dari 220 laporan pada tahun 2024. Angka-angka tersebut meningkat tajam dari dua laporan penculikan pada tahun 2021, 11 laporan pada tahun 2022, dan 21 laporan pada tahun 2023.

Pada bulan Juni, Amnesty International memperkirakan, setidaknya ada 53 kamp penampungan di Kamboja. Mereka mengklaim, pihak berwenang Kamboja telah gagal menindak fasilitas-fasilitas tersebut dan kemudian membiarkan kamp-kamp tersebut terus beroperasi.

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac pada hari Rabu mengatakan, Seoul akan mencoba memulangkan sekitar 60 warga Korea Selatan yang ditahan di Kamboja pada akhir pekan ini, dan bersumpah untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mengatasi masalah ini.

Wi Sung-lac menjelaskan, pemerintahan Lee Jae Myung memprioritaskan pemulangan cepat warga negara Korea yang ditangkap oleh pihak berwenang Kamboja selama operasi penumpasan pada bulan Juli dan September.

"Prioritas utama lainnya adalah untuk segera membawa kembali mereka yang keberadaannya masih belum diketahui dan yang mungkin berada dalam tahanan, melalui sistem yang aktif dan terkoordinasi dengan pihak berwenang Kamboja," tegasnya mengutip Korea Times, Sabtu (18/10).

Sebuah tim tanggap darurat tingkat tinggi dari berbagai lembaga berangkat pada hari Rabu lalu ke Kamboja untuk menangani lonjakan tawaran pekerjaan palsu dan kejahatan terkait yang menargetkan warga Korea Selatan, serta untuk mempercepat pemulangan tahanan Korea dan jenazah mahasiswa yang meninggal di sana.

Tim tersebut terdiri dari delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kedua Kim Jina, termasuk pejabat senior dari Badan Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman dan Badan Intelijen Nasional. Di antara mereka terdapat Park Sung-joo, kepala Kantor Investigasi Nasional, yang mencerminkan keseriusan tanggapan pemerintah.

Ok Hae-sil, wakil presiden Asosiasi Korea di Kamboja, yang telah bekerja dalam operasi penyelamatan selama tiga tahun terakhir, mengatakan, ada desas-desus, beberapa kelompok telah pindah ke Myanmar, Thailand, atau Vietnam. "Dalam kasus-kasus tersebut, mereka dapat membawa para sandera Korea," imbuhnya.

Gugus tugas gabungan Korea-Kamboja mengumumkan bahwa kedua pemerintah telah sepakat untuk membangun sistem respon cepat untuk melindungi korban Korea. Mereka juga mencapai konsensus tentang pemulangan awal para tersangka warga Korea yang ditahan sehubungan dengan kejahatan tersebut.

Foto: Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/ROUN RY) Barang-barang sisa berserakan di sebuah ruangan di dalam kompleks, tempat Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jina berkunjung setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk membahas masalah penipuan pekerjaan yang mengakibatkan kematian seorang mahasiswa Korea Selatan, di provinsi Takeo, Kamboja, 16 Oktober 2025. (REUTERS/Roun Ry)