Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung banyaknya jajaran menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut menurutnya menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengabsen satu persatu jajaran menteri yang turut hadir di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 itu. Prabowo menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sempat menjabat sebagai Sekjen PBNU.

Prabowo juga menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga kader NU. Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi M. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang merupakan tokoh dari NU.

"Kabinet Merah Putih banyak sekali NU-nya. NU memang hebat. Selalu ada di mana-mana, di semua partai, NU hadir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa kehadiran tokoh-tokoh NU menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara. Bahkan, menurutnya, NU mestinya dijadikan tempat belajar politik.

"Jadi NU tidak pernah kalah. Hebat. Kalau belajar politik seharusnya dari NU," ujar Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya selalu nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar NU.

"Nyaman dan aman. Sambutan demikian besar kepada saya," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya begitu mengenal NU sejak kecil. Sebab, Prabowo bertetangga dengan keluarga Presiden RI ke-4 Abdurachman Wahid atau Gus Dur yang juga merupakan mantan Ketua Umum PBNU sewaktu di Jakarta.

"Eyang saya. Eyang putri saya juga dari NU," tutur Prabowo.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pihaknya akan membuka rekrutmen untuk guru yang akan di tempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini akan dibuka dengan kuota 5.000 guru.

Mensos menyampaikan bahwa terdapat sejumlah titik di daerah yang masih memerlukan tambahan guru untuk di sekolah Rakyat.

"Karena tentu seiring dengan proses pembelajaran di sana, kita memerlukan guru-guru tambahan dan juga tenaga kependidikan. Memang ada di beberapa titik yang kita masih kekurangan guru, tetapi selama ini masih bisa diback-up oleh guru-guru yang ada," kata Mensos di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Mensos tak menjabarkan lebih jauh titik mana saja yang masih membutuhkan kehadiran guru tambahan. Yang pasti, kata dia, Kemensos akan membuka rekrutmen untuk tahun ini.

"Tahun ini, kita buka kesempatan lagi untuk rekrutmen guru lebih dari 5.000 lebih guru dan tenaga kependidikan yang kita buka kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk mengabdi di lingkungan sekolah rakyat,"pungkasnya.

BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar open house Sekolah Rakyat menjelang satu tahun penyelenggaraannya pada Juli 2026. Melalui kegiatan ini, para tamu yang hadir bisa melihat langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, open house telah diawali oleh kedatangan Pengurus Nasional Karang Taruna ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi pada Mei lalu (13/5). Kali ini giliran para calon siswa (casis) bersama orang tuanya yang mendapat kesempatan untuk mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor.

"Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan Open House Sekolah Rakyat menjelang satu tahun dimulainya penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Juli tahun 2025 lalu," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat berdialog dengan casis di SRMP 10 Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kedatangan casis dan orang tua casis disambut oleh penampilan yel-yel, pidato 4 bahasa asing, dan paduan suara dari siswa SRMP 10 Bogor serta penampilan tari. Pada kesempatan ini mereka juga berkesempatan untuk berdialog dengan Gus Ipul.

Acara dipandu oleh MC yang merupakan siswa SRMA 13 Bekasi, bernama Misfan Nazriel Faturrahman. Dia membuka dan memandu acara menggunakan Bahasa Inggris, menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya telah tumbuh selama hampir satu tahun di Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah di Sekolah Rakyat saya mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sangat baik. Mendukung saya secara akademik dan juga membuat cita-cita saya jadi lebih jelas," kata Misfan.

Salah satu calon siswa yang hadir yaitu Muhammad Revaldi, ibunya merupakan penyandang disabilitas daksa, dan ayah angkatnya bekerja sebagai ojek dengan penghasilan yang tidak menentu.

Remaja berusia 17 tahun ini, tepaksa putus sekolah saat kelas 2 SD karena kesulitan ekonomi. Sejak saat itu dia lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, termasuk memulung.

Namun kini setelah kurang lebih 9 tahun tidak tersentuh pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan harapan baru kepada Revaldi.

Iis Anggel selaku orang tua Revaldi tidak kuasa meneteskan air mata saat berdialog dengan Gus Ipul. Iis berharap melalui Sekolah Rakyat, anaknya bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga.

"Karena dari kecil udah susah lah, ibaratnya udah seharusnya berpendidikan, dia tidak berpendidikan, jadi ikut susah," kata Iis haru.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan atensi dan perhatian khusus kepada keluarga yang paling tidak mampu dan belum terbawa dalam proses pembangunan.

"Karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti anak-anakku sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, rekrutmen casis dilakukan melalui penjangkauan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pada saat ada penjangkauan, jadi menjangkaunya kita pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Jadi para orang tua wali, para pendamping, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip," tegasnya.

Dalam acara ini, Gus Ipul turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, dan pejabat Kemensos lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan program Sekolah Rakyat (SR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut 93 SR permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Gus Ipul mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Secara rinci, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya. Meskipun, sekolah tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah fungsional itu setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," kata Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (6/5/2026).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, pemerintah juga menambah 10 SR rintisan. Seluruh sekolah tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

SR rintisan sendiri merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 berkategori miskin, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara merespons terkait adanya penolakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara, pengusulannya dari Kementerian Sosial (Kemensos) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Di mana kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah ya, kemudian baru dilakukan asesmen oleh kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan,” katanya kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada serangkaian prosedur ketat yang harus dipenuhi sebelum alat berat diturunkan ke lokasi.

“Jadi ada syarat-syaratnya itu, mulai dari Amdal, kontur tanah, banyak sekali gitu ya. Salah satunya kalau sudah clear and clean tanahnya baru eh kementerian PU melakukan pembangunan,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa pemilihan lokasi sudah melalui tahap penelitian yang mendalam. “Nah tanah-tanah yang sudah clear and clean dengan satu apa ya penelitian yang ketat dan cermat oleh kementerian PU dan kami mendampingi, ditetapkanlah sejumlah titik yang memang benar-benar bisa dimulai pembangunannya,” ujarnya.

Meski secara administratif lahan di Temanggung dan Wonosobo sudah dianggap memenuhi syarat (clear and clean), namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya dinamika sosial dengan warga setempat.

“Nah ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung, dari sisi tanah sudah clear and clean tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat. Ya dengan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” papar Gus Ipul.

Berbeda dengan Temanggung yang pembangunannya masih macet total, proyek di Wonosobo dikabarkan sudah mulai menunjukkan progres meskipun belum sepenuhnya lancar.

“Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insyaallah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan. Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat,” jelasnya.

Gus Ipul menyerahkan proses penyelesaian masalah ini kepada kepala daerah setempat melalui jalur musyawarah. Sehingga, pembangunan Sekolah Rakyat di kedua wilayah ini bisa berjalan dengan baik.

“Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut. Itu yang pertama,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan terbuka terhadap kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Bahkan, Gus Ipul mengungkapkan Kamis (7/5/2026) besok, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat.

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos. “Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian. “Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan ke Kepolisian dan termasuk ke KPK.”

“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK akan melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.

“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” Budi

Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.

“Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” kata Budi.

Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.

“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” jelasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjawab isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang belakangan viral di media sosial. Dia menegaskan, informasi tersebut hoaks dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif.

"Itu fitnah, hoaks,” tegasnya didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di kantor Kemensos, dikutip Rabu (6/5/2026).

Gus Ipul lantas menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.

Sementara, sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos. "Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur," jelas Gus Ipul.

Dengan demikian, lanjut dia, membandingkan satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat adalah tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.

Terlepas dari polemik yang bergulir akibat informasi yang tidak tepat di atas, Gus Ipul tetap memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mengawal jalannya program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

"Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial," katanya.

Sebagai bukti transparansi, dalam kesempatan ini Gus Ipul memaparkan secara gamblang proses pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Dia menjelaskan bahwa harga Rp700 ribu untuk sepasang sepatu yang beredar dan dinarasikan berbeda, merupakan pagu anggaran (batas maksimal), bukan harga pembelian riil.

Dia memastikan, seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang. Informasi yang berkembang perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program.

"Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya," jelasnya.

Ia menambahkan, penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme yang berlaku, kemudian proses pengadaan dilakukan secara kompetitif. "Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan."

Pada tahun 2025, tercatat pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Setiap siswa menerima beberapa jenis sepatu untuk menunjang berbagai aktivitas, yaitu:

• Sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang

• Sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas

• Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik

• Sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama

Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan. Selain sepatu PDL dengan pagu anggaran Rp700.000 dan harga realiasi di bawahnya, terdapat jenis sepatu lain dengan harga lebih rendah, di kisaran Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, sesuai jenis dan peruntukannya.

Gus Ipul menegaskan, dirinya bersama Agus Jabo serta seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

"Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial," katanya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan berada dalam pengawasan dan terbuka terhadap audit. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan akan terdeteksi dan diproses secara hukum.

"Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum," tegas Gus Ipul.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Gus Ipul menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.

Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.

“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.

Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara



Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.

“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.

Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan. Hal ini disampaikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujar Gus Ipul, Minggu (3/5/2026).

Pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan. “Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” katanya.

Menurut dia, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik.

“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi, bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.

“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi, dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah akan memberikan dukungan bagi korban dan keluarga korban kecelakaan kereta api yang terjadi baru-baru ini, termasuk melalui asesmen bantuan sosial dan program pemberdayaan.

Gus Ipul menjelaskan kompensasi utama bagi korban kecelakaan kereta sebagai moda transportasi umum secara umum berada dalam skema asuransi melalui Jasa Raharja.

“Kalau itu Jasa Raharja, karena itu kecelakaan kereta api atau angkutan umum transportasi, secara umum itu asuransinya lewat Jasa Raharja,” ujar Gus Ipul ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dukungan penuh bagi para korban.

“Saya kira pemerintah sebagaimana arahan presiden akan diberikan dukungan penuh bagi korban,” katanya.

Menurut dia, pemerintah masih menunggu proses penanganan berjalan sambil terus memantau perkembangan di lapangan.

“Untuk itu kita tunggu, proses terus berjalan dan kita ikut prihatin, kita berduka,” ujar Gus Ipul.

Terkait kemungkinan bantuan dari Kementerian Sosial, ia mengatakan pihaknya akan terlebih dulu melakukan asesmen terhadap keluarga korban untuk melihat kebutuhan yang diperlukan.

“Nanti kita juga akan assessment keluarga yang menjadi korban. Nanti kita akan assessment dan hasil assessment akan kita tindak lanjutin dengan dukungan-dukungan program,” kata dia.

Bantuan yang disiapkan, lanjut Gus Ipul, dapat berupa dukungan pemberdayaan maupun program lain yang dibutuhkan keluarga korban sesuai hasil asesmen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta masyarakat lebih waspada terhadap maraknya narasi hoaks dan informasi menyesatkan terkait bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, bantuan sosial tidak dikurangi, baik dari sisi jumlah penerima maupun nominal bantuan yang menjadi hak masyarakat.

Gus Ipul mengatakan, belakangan muncul berbagai informasi keliru yang beredar di media sosial. Informasi tersebut antara lain menyebutkan adanya pemotongan bantuan sosial, pengalihan anggaran bansos ke program lain, hingga berbagai cara tidak resmi untuk mendapatkan bantuan.

“Banyak berita hoax di medsos. Menyesatkan masyarakat. Bisa masuk katagori penipuan. Kemensos akan terus menyisirir dan meluruskan kabar tak bertanggung jawab tersebut. Salah satunya meneruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tidak melakukan pengurangan bantuan sosial untuk dialihkan ke program lain. Menurutnya, bansos tetap disalurkan sesuai ketentuan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Yang benar, bansos tidak akan dikurangi. Baik jumlah penerimanya maupun nominal yang harus diterima oleh masyarakat. Tidak ada pengalihan anggaran bansos untuk program lain,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada akun-akun media sosial yang mengatasnamakan Kementerian Sosial atau pihak tertentu yang menjanjikan bantuan dengan syarat tertentu. Ia meminta masyarakat memastikan setiap informasi melalui kanal resmi pemerintah.

“Kalau menerima informasi soal bansos, cek dulu sumbernya. Jangan langsung percaya, apalagi kalau diminta mengirim data pribadi, transfer uang, atau mengikuti tautan yang tidak jelas,” katanya.

Menurut Gus Ipul, seluruh informasi resmi terkait program Kementerian Sosial dapat diakses melalui kanal resmi kementerian sosial atau bisa menghubungi call center 021 171 juga bisa melalui WA resmi Kementerian Sosial di 08877171171 untuk menanyakan informasi seputar bantuan sosial maupun program-program Kementerian Sosial lainnya, termasuk Sekolah Rakyat.

“Silakan cek di kanal resmi Kementerian Sosial atau hubungi call center. Kalau ada informasi yang berpotensi hoaks, laporkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan soal bansos, Sekolah Rakyat, atau program Kemensos lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kanal resmi,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, kewaspadaan masyarakat menjadi penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.

“Kami ingin masyarakat terlindungi. Jangan sampai ada warga yang dirugikan karena percaya informasi palsu. Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, dan negara hadir untuk memastikan bantuan itu sampai sebagaimana mestinya,” tegas Gus Ipul.