Bisnis.com, JAKARTA — Praktik truk dengan muatan berlebih dan dimensi yang tidak sesuai standar, atau yang lebih dikenal sebagai Over Dimension Over Loading (ODOL) bisa memicu kerusakan infrastruktur jalan secara prematur, hingga meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya.

Truk ODOL didefinisikan sebagai kendaraan angkutan barang yang memodifikasi dimensi bak muatan melebihi ketentuan pabrikan atau mengangkut beban yang melampaui batas maksimal sumbu jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya kerap menyoroti besarnya beban APBN yang tersedot untuk perbaikan jalan nasional akibat paparan beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain. Secara ekonomi, efisiensi logistik yang dikejar pelaku usaha melalui praktik ODOL justru menimbulkan biaya eksternalitas yang jauh lebih besar bagi negara.

"Kendaraan yang dipaksa bekerja di luar spesifikasi teknisnya akan mengalami degradasi komponen lebih cepat, terutama pada sistem pengereman, suspensi, dan ban," tulis laporan teknis Auto2000, dikutip Rabu (7/4/2026).

Dari perspektif keselamatan, truk ODOL memiliki karakteristik mekanikal berbahaya seperti risiko kegagalan sistem pengereman akibat beban berlebih yang memperpanjang jarak henti dan memicu rem blong di jalan menurun.

Selain itu, dimensi yang melebihi standar menggeser titik pusat gravitasi sehingga kendaraan menjadi tidak stabil dan rawan terbalik saat bermanuver atau terkena angin kencang.

Pemaksaan beban tersebut juga berisiko memicu patahnya komponen vital seperti as roda atau drive shaft yang dapat menyebabkan kendaraan berhenti mendadak di jalur cepat dan memicu kecelakaan beruntun.

Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui jembatan timbang elektronik (WIM) dan sanksi tegas bagi pelanggar aturan dimensi. Bagi para pelaku industri logistik, beralih ke armada yang sesuai spesifikasi dan melakukan perawatan rutin di bengkel resmi merupakan langkah preventif yang bijak.

"Kepatuhan terhadap batas muatan adalah kunci utama dalam menciptakan iklim logistik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," tambah manajemen dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) akan mengoptimalisasi armada logistik yang ada untuk distribusi tanpa muatan berlebih seiring dengan upaya pemerintah melarang angkutan berlebih atau Over Dimension Overloading (ODOL).

Ketua Umum Aspadin, Firman Sukirman mengatakan pihaknya tak memungkiri kebijakan tersebut dapat memicu ongkos produksi yang berujung pada inflasi produk. Namun, pengusaha juga akan mendukung tujuan dari kebijakan tersebut.

“Mengurangi sejauh mungkin dari kelebihan muatan maupun dimensi tetapi tetap mengusahakan efisiensi biaya transportasi,” kata Firman kepada Bisnis, dikutip Rabu (28/1/2025).

Namun, pelaku usaha juga berharap agar Pemerintah dapat mempertimbangkan dampak pemberlakuan Zero ODOL ini yang akan berimbas pada kenaikan biaya logistik.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga memicu peningkatan jumlah kendaraan dan beban jalan raya, biaya pengadaan kendaraan angkut tambahan serta juga dampak lain seperti konsumsi bahan bakar dan emisi gas buangan.

“Hal ini ujungnya adalah kenaikan biaya bagi industri secara luas. Yang juga bisa berdampak pada masyarakat melalui inflasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Firman meminta agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi, Aspadin berharap Pemerintah berkenan menerapkan zero ODOL ini secara bertahap.

“Perkiraan waktu minimal yang mampu ditanggung industri sekitar sampai 2027,” imbuhnya.

Sebelumnya, Aspadin juga disebut mulai mencari mitra logistik yang memiliki armada untuk menerapkan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) pada 2027.

Untuk meminimalisir angkutan dengan muatan berlebih, pihaknya perlu menghitung ulang biaya angkut logistik produk-produk air kemasan yang diduga akan membengkak.

Sebab, biaya transportasi dan logistik pasti akan sangat terdampak oleh penerapan zero ODOL dikarenakan kenaikan biaya dan investasi seperti BBM, SDM, dan suku cadang.

Dalam hal ini, pengusaha juga berharap seiring dengan pemberlakuan zero ODOL ini, pemerintah juga memberikan bantuan fiskal dan nonfiskal seperti biaya modal yang murah, biaya suku cadang, maupun sumber daya lainnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) meminta waktu penyesuaian dan transisi dalam penerapan kebijakan larangan operasional truk sumbu 3.

Hal ini menyusul Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang berlaku awal Januari ini. SE tersebut meminta pengusaha untuk beralih menggunakan angkutan logistik sumbu 2.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo mengatakan, pihaknya siap mendukung aturan tersebut. Namun, dibutuhkan waktu transisi yang realistis. Pasalnya, pemerintah pusat baru akan mewajibkan zero over dimension over load (ODOL) pada awal Januari mendatang.

"Kami berharap juga penerapan zero ODOL tahun 2027 itu menjadi acuan dari pemerintah daerah. Jadi, tidak ada pemerintah daerah yang misalkan membuat aturan yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat," kata Karyoto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/1/2026).

Dia bercerita kala SE Gubernur Jawa Barat tersebut dikeluarkan, industri AMDK sangat bingung. Para pengusaha menilai pemda memaksa industri AMDK untuk mengalihkan distribusi menggunakan truk sumbu 2.

Artinya, akan dibutuhkan jumlah truk yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan kasarnya, dibutuhkan kurang lebih tambahan 2.700 truk. Sementara itu, SE dikeluarkan pada Oktober 2025 dan diimplementasikan pada 2 Januari 2026.

"Ini kan sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita implementasikan. Karena tidak mungkin kita bisa switch dalam jangka waktu yang singkat 2 bulan. Industri harus melakukan pengkajian truk secara masif, sementara kapasitas dari perusahaan yang memproduksi truk itu sangat terbatas," terangnya.

Kondisi ini akan memicu biaya logistik yang naik secara signifikan. Hal itu disebabkan muatan berkurang, frekuensi tinggi, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat juga naik secara signifikan.

Namun, dengan waktu transisi yang diberikan pengusaha akan berupaya agar kenaikan ongkos tersebut dapat diperhitungkan kembali agar tidak membebani konsumen.