JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami kemacetan horor hingga sepanjang 5 km lebih pada Jumat (28/5/2026) sore imbas jalan ambles. Polisi memastikan jalanan telah bisa dilintasi dengan normal pasca diuruk sementara dan dipasangi plat besi.



"Sementara lalin sudah dibuka mengingat sudah dipadatkan dan dikasih plat besi sehingga lalin dari Jakarta mengarah Depok dibuka," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto pada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan pantauan pada Jumat (29/5/2026) sore, imbas amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung, kemacetan terjadi sepanjang 5 km atau hingga di kawasan Tanjung Barat. Polisi berharap jalanan tidak lagi mengalami jebol sampai perbaikan dilakukan nanti.

"Mudah-mudahan tidak ada jebol lagi, kita tunggu dari SDA untuk dinormalkan kembali sehingga jalurnya kembali normal," tutur Mujiyanto.

Dia menambahkan, pengurukan dengan tanah, batuan, dan kerikil di lokasi ambles itu dilakukan sebagai penanganan sementara agar arus lalu lintas menuju Depok bisa terakomodir. Perbaikan bakal dilakukan oleh Dinas SDA Jakarta pada bagian saluran airnya dilanjutkan pada bagian jalannya oleh Dinas Bina Marga.

"Bisa dilihat terpenting bisa mengalir dahulu sehingga masyarakat yang ingin pulang ke Depok bisa terakomodir," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik truk dengan muatan berlebih dan dimensi yang tidak sesuai standar, atau yang lebih dikenal sebagai Over Dimension Over Loading (ODOL) bisa memicu kerusakan infrastruktur jalan secara prematur, hingga meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya.

Truk ODOL didefinisikan sebagai kendaraan angkutan barang yang memodifikasi dimensi bak muatan melebihi ketentuan pabrikan atau mengangkut beban yang melampaui batas maksimal sumbu jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya kerap menyoroti besarnya beban APBN yang tersedot untuk perbaikan jalan nasional akibat paparan beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain. Secara ekonomi, efisiensi logistik yang dikejar pelaku usaha melalui praktik ODOL justru menimbulkan biaya eksternalitas yang jauh lebih besar bagi negara.

"Kendaraan yang dipaksa bekerja di luar spesifikasi teknisnya akan mengalami degradasi komponen lebih cepat, terutama pada sistem pengereman, suspensi, dan ban," tulis laporan teknis Auto2000, dikutip Rabu (7/4/2026).

Dari perspektif keselamatan, truk ODOL memiliki karakteristik mekanikal berbahaya seperti risiko kegagalan sistem pengereman akibat beban berlebih yang memperpanjang jarak henti dan memicu rem blong di jalan menurun.

Selain itu, dimensi yang melebihi standar menggeser titik pusat gravitasi sehingga kendaraan menjadi tidak stabil dan rawan terbalik saat bermanuver atau terkena angin kencang.

Pemaksaan beban tersebut juga berisiko memicu patahnya komponen vital seperti as roda atau drive shaft yang dapat menyebabkan kendaraan berhenti mendadak di jalur cepat dan memicu kecelakaan beruntun.

Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui jembatan timbang elektronik (WIM) dan sanksi tegas bagi pelanggar aturan dimensi. Bagi para pelaku industri logistik, beralih ke armada yang sesuai spesifikasi dan melakukan perawatan rutin di bengkel resmi merupakan langkah preventif yang bijak.

"Kepatuhan terhadap batas muatan adalah kunci utama dalam menciptakan iklim logistik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," tambah manajemen dalam keterangannya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani kerusakan di ruas jalan nasional Cikopo–Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan melakukan perbaikan di 21 titik menyusul aduan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga konektivitas.

“Konektivitas harus tetap terjaga, namun yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan. Karena itu penanganan dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penanganan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat sebagai respons cepat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penanganan dilakukan menggunakan metode patching dengan Campuran Aspal Panas (CAP) di sejumlah titik kerusakan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga kemantapan jalan nasional.

Sebelumnya, pada masa mudik Lebaran 2026, kondisi ruas jalan Cikopo–Sadang dalam keadaan mantap tanpa lubang. Kondisi tersebut dicapai melalui penanganan sementara menggunakan metode Salob untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik.

Namun, curah hujan yang masih tinggi dan kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan munculnya kembali sejumlah titik kerusakan pada badan jalan.

Kementerian PU terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi dan rentan terhadap kerusakan akibat faktor cuaca.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara, terutama pada kondisi cuaca hujan, serta dapat melaporkan kerusakan infrastruktur jalan melalui kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat masih melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi jalur mudik Lebaran 2026.

Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi mengatakan perbaikan jalan dilakukan melalui pemeriksaan rutin oleh tim lapangan yang memantau kondisi kerusakan di berbagai ruas jalan provinsi.

Menurutnya, ruas jalan yang masih mengalami kerusakan seperti lubang atau permukaan yang tidak rata saat ini sedang dalam tahap penanganan melalui proses penambalan atau patching.

“Kami secara rutin melakukan pemeriksaan kondisi jalan melalui tim lapangan. Ruas jalan provinsi yang masih berlubang atau mengalami kerusakan saat ini sedang dalam proses perbaikan atau penambalan. Kami menargetkan paling lambat H-7 Lebaran seluruh jalur tersebut sudah siap digunakan pemudik,” katanya dikutip Selasa (10/3/2026).

Diakuinya terdapat kerusakan jalan yang menjadi perhatian dan tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Beberapa daerah tersebut antara lain berada di wilayah Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Kuningan, Garut, Indramayu, Kabupaten Bandung, Majalengka, dan Sumedang.

Agung menyebutkan, konsentrasi kerusakan jalan paling banyak ditemukan di sejumlah ruas strategis, terutama yang menjadi akses penghubung antarwilayah.

“Konsentrasi kerusakan cukup banyak terdapat di antaranya pada ruas Jalan Raya Sukanagara, ruas Sukanagara-Sindangbarang, ruas Cibeber-Sukanagara, serta beberapa ruas jalan di kawasan Bogor dan Kuningan,” katanya.

Karena itu percepatan perbaikan dilakukan agar kondisi jalan provinsi di Jawa Barat tetap layak dilalui dan tidak menghambat arus kendaraan selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar pengelolaan ruas jalan nasional di pusat kota Jawa Barat diserahkan ke pemerintah daerah, sementara Kementerian Pekerjaan Umum fokus mengelola jalan di jalur Pantai Utara (Pantura).

Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, usulan skema tukar kelola jalan ini guna mempercepat perbaikan ruas di Pantura yang menurutnya, terbentur oleh alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat. Apalagi ruas yang rusak membutuhkan rekonstruksi, bukan hanya perbaikan sementara.

Untuk itu, dia mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan seluruh anggaran perbaikan ruas nasional di Jawa Barat untuk perbaikan kerusakan jalur Pantura. Sementara itu, rekonstruksi jalan nasional yang melintasi kota-kota di Jawa Barat seperti Jalan Pasteur dan Ir Soekarno Hatta, Kota Bandung memakai dana APBD provinsi dan APBD kota. Begitupun ruas nasional yang melewati kota lain.

“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja di untuk pembangunan khusus Pantai Utara Jawa Barat,” katanya Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, skema ini cukup dibuatkan nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kan berarti ada alokasi tuh untuk pemeliharaan alokasi-alokasi jalan yang tersebar jalan nasional yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang melewati kota-kota ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, semuanya dikumpulin uangnya. Digunakan untuk pembangunan jalan Pantai Utara, Jawa Barat. Itu solusi yang akan saya tawarkan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan skema ini, beban Kementerian PU untuk pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat akan menurun karena sebagian statusnya menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

"Kalau sudah menurun, maka uang itu nanti difokuskan untuk memperbaiki jalan Pantai Utara Jawa Barat," ucapnya.

KDM menyadari dengan skema tersebut, beban fiskal provinsi dan kabupaten/kota di Jabar akan bertambah. Namun, hal itu tidak menjadi masalah.

"Enggak ada masalah. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan pusat kota yang pakai adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah. Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas. Karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini," katanya.

Skema ini rencananya akan diulas pihaknya bersama seluruh Balai Kementerian PU yang ada di Jawa Barat.

“Mau ketemu saya, agar dicari solusi enggak bisa terus-terusan seperti itu. Ya nanti mau saya ajak ngomong ajak tukeran,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Timbunan sampah setinggi lebih dari dua meter kembali menutupi bahu Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dan memicu kemacetan arus lalu lintas.

Tumpukan sampah yang belum diangkut tersebut juga menimbulkan bau menyengat dan berdampak pada pencemaran udara di sekitar kawasan yang dilalui aktivitas warga dan pasar tradisional.

Ilham (40), seorang pengendara yang kerap melintas di lokasi, mengatakan keberadaan sampah yang menutup sebagian badan jalan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam sibuk pagi hari.

“Kalau pagi, saat orang masuk kerja, arus lalu lintas tersendat karena sebagian jalan tertutup sampah,” ujarnya, Selasa (6/1/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan jalan di sekitar lokasi. Ilham berharap pemerintah segera menangani persoalan sampah sekaligus memperbaiki infrastruktur jalan agar kemacetan tidak terus berulang dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

“Maunya sampah jangan dibuang di sini. Di sini juga ada pasar, supaya pasar bersih dan jalan tidak rusak. Kalau bersih, pengunjung juga bisa lebih ramai,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Rara (36), pedagang di sekitar lokasi. Dia menuturkan kemacetan di Jalan Otista Raya sudah menjadi persoalan harian yang dipicu oleh gunungan sampah dan kondisi jalan yang rusak.

“Macet tiap hari di sini. Pagi dan sore macet terus, hari biasa maupun libur,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah melalui Keputusan Wali Kota Tangsel Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 yang berlaku mulai 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Namun, hingga kini status kedaruratan tersebut belum diperpanjang karena masih dalam tahap evaluasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin menyatakan keputusan perpanjangan status tanggap darurat akan ditetapkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan dampaknya bagi masyarakat.

“Selama di lapangan masih terdapat tumpukan sampah yang memerlukan penanganan ekstra, opsi perpanjangan status tanggap darurat tetap terbuka dan akan diputuskan berdasarkan hasil evaluasi objektif,” katanya.

Asep menegaskan, terlepas dari keputusan perpanjangan status, upaya penanganan sampah tidak akan dihentikan. Jika kondisi dinilai sudah terkendali, penanganan akan dilanjutkan melalui mekanisme operasional normal dengan pengawasan ketat.

“Penanganan tetap berjalan maksimal hingga kondisi benar-benar stabil dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah langkah telah ditempuh, termasuk pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pemkot Tangsel juga mempercepat penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Serpong dengan menambah fasilitas landfill serta meningkatkan kapasitas penimbunan.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang melalui pengembangan teknologi pengelolaan sampah, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyentil Aqua soal sumber air hingga wanti-wanti kerusakan jalan akibat moda pengangkut air minum dalam kemasan bermuatan berlebih yang berdampak terhadap masyarakat sekitar.

Dalam video terbarunya di kanal Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah pada Rabu (22/10/2025) pukul 21.00 WIB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyentil permasalahan penggunaan kendaraan yang bisa memperpendek usia infrastruktur jalan saat kunjungan ke pabrik PT Tirta Investama di Kabupaten Subang. Dia menekankan tak ada lagi kendaraan bermuatan berlebih yang bisa melintas.

Dia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jabar mengalokasikan dana Rp4 triliun untuk membangun jalan dan berharap agar masyarakat bisa memanfaatkannya secara jangka panjang. Namun, penggunaan truk dengan muatan besar yang terlihat armada pengangkutan produk Aqua dikhawatirkan memperpendek usia jalan.

Oleh karena itu, dia meminta agar manajemen menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kondisi jalan.

“Mobil yang bebannya gede itu kan mempercepat kerusakan jalan. Saya ini lagi baik sama bapak, jalannya dibikin halus di mana-mana, tetapi kan yang paling menikmati bapak,” katanya.

Dia pun akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur agar perusahaan dan distributornya menggunakan mobil yang lebih ramah dengan kondisi jalan. Bila tak mengikuti aturan tersebut, dia akan menyiapkan sanksi. Dedi menyebutkan bahwa sejumlah mobil yang terlihat berlalu-lalang memiliki tergolong kendaraan tua sehingga perusahaan perlu menyesuaikan dengan misinya membangun infrastruktur berkualitas bagi masyarakat.

Di sela kunjungannya, Dedi pun menyentil perwakilan Aqua dengan penggunaan keterbatasan akses air bersih warga sekitar.

“Di sini sumber airnya banyak, orang sini teu boga cai (tidak punya air), caina diangkutan (airnya diangkut). Enggak, saya bercanda,” katanya sambil tertawa.

Dia juga keheranan saat mengetahui bahwa sumber air Aqua berasal dari empat sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter.

“Dulu pemahaman saya [sumbernya] adalah air permukaan,” katanya.

Aksi Dedi pun telah disaksikan oleh 146.099 penonton sejak 3 jam penayangan. Video sidak sebelumnya disaksikan 833.000 kali.