Bisnis.com, MALANG — Pemerintah Kota Malang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan untuk penyandang disabilitas mental dengan meluncurkan Program Rumah PIJAR (Rumah Peduli Jiwa dan Rasa).

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengapresiasi inovasi yang diinisiasi Dinas Sosial P3AP2KB tersebut. Rumah PIJAR merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Kota Malang dalam memberikan pelayanan untuk kelompok rentan. Terlebih, sambungnya, inovasi ini menjadi sejalan dengan Dasa Bakti Ngalam Tahes dan Ngalam Ngopeni.

"Arah pembangunan kami tidak memilih dan memilah, seluruh masyarakat di Kota Malang berhak merasakan arah pembangunan inklusif tanpa membedakan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kami dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas mental yang berada di tengah keluarga," ucap Wawali Ali pada peluncuran Rumah Pijar, Kamis (18/6/2026).

Ia menegaskan penanganan masalah kesehatan jiwa memerlukan kolaborasi lintas sektor agar penyandang disabilitas mental dan keluarganya memperoleh pendampingan yang menyeluruh.

Melalui Rumah PIJAR, para penyandang disabilitas mental kembali dihimpun untuk mendapatkan layanan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah wilayah setempat. Selain itu, masyarakat juga diminta melaporkan warga yang membutuhkan pendampingan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Selain itu, Wawali Ali juga mengusulkan penguatan layanan psikolog klinis di setiap puskesmas.

"Untuk mempermudah masyarakat berkonsultasi terkait kesehatan mental. Di perkotaan, persoalan kesehatan mental sudah menjadi masalah yang umum. Tentu ini menjadi masukan sekaligus kebutuhan yang kami lihat, agar masyarakat mendapatkan layanan pendampingan dan konsultasi yang layak serta dapat diakses secara gratis," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas SosialPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito, inisiator Rumah PIJAR, menyebut program ini mengedepankan pendekatan pendampingan berbasis keluarga sebagai upaya mendukung pemulihan penyandang disabilitas mental (PDM) sekaligus mengurangi stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat.

Menurutnya, program ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif bagi PDM melalui penguatan keluarga.

"Data Dinas Kesehatan menunjukkan masyarakat yang berobat ke layanan kejiwaan sekitar 3.700 orang, kemudian yang mendapatkan obat lanjutan sebanyak 1.600 orang. Dari data tersebut kami mengasumsikan ada sekitar 1.600 penyandang disabilitas mental di Kota Malang," jelasnya.

Menurutnya. h satu tantangan dalam penanganan penyandang disabilitas mental adalah masih kuatnya stigma masyarakat serta tidak sedikit keluarga yang menutup kondisi anggota keluarganya karena menganggapnya sebagai aib. Sehingga akses terhadap pelayanan dan bantuan pemerintah menjadi tidak optimal.

Melalui Rumah PIJAR, pemerintah berupaya menghilangkan stigma tersebut dengan mengintervensi keluarga terlebih dahulu agar kebutuhan PDM dapat dipetakan dan intervensi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

"Secara kewenangan, pemerintah daerah menangani penyandang disabilitas mental yang terlantar. Namun melalui Rumah PIJAR kami menarik intervensi lebih awal, yaitu dengan memperkuat keluarganya. Harapannya, mereka tetap memperoleh hak-haknya melalui keluarganya, dan tidak sampai berada dalam kondisi terlantar atau agresif," ucapnya.

Bisnis.com, BATAM - Kasus gangguan psikologis yang menimpa sejumlah pekerja mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memperluas perlindungan ketenagakerjaan, tidak hanya melalui SMK3 tetapi juga dengan menyiapkan dukungan kesehatan mental bagi tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan tidak hanya berfokus pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tetapi juga kesehatan mental para pekerja di daerah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diki Wijaya mengatakan kesehatan mental menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Menurut dia, pekerja yang memiliki kondisi mental yang sehat akan mampu bekerja lebih optimal sehingga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pekerja yang sehat secara mental merupakan kunci produktivitas yang tinggi dan kemajuan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak kesejahteraan psikologis tenaga kerja juga mendapatkan perhatian yang baik," kata Diki belum lama ini.

Ia mengatakan Pemprov Kepri terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan pekerja melalui berbagai program edukasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Diki menilai persoalan kesehatan mental di lingkungan kerja tidak boleh dipandang sebelah mata. Tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, hingga masalah pribadi dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan berdampak pada kinerja maupun keselamatan kerja.

Karena itu, selain menguatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pemerintah juga mulai membahas langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kesehatan mental bagi pekerja di Kepri.

Menurut dia, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menjalin kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepulauan Riau guna menghadirkan layanan konsultasi dan pendampingan psikologis bagi tenaga kerja.

"Kami sedang membahas kemungkinan bekerja sama dengan IDI Kepri, termasuk apakah nantinya diperlukan layanan atau klinik khusus untuk membantu pekerja yang mengalami masalah kesehatan mental," ujarnya.

Diki mengatakan layanan tersebut diharapkan dapat diakses secara mudah oleh pekerja sehingga mereka memiliki ruang untuk mendapatkan bantuan ketika menghadapi tekanan psikologis.

Ia menegaskan kesehatan mental yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan, produktivitas perusahaan, serta keselamatan di tempat kerja.

"Kalau seseorang mengalami stres berkepanjangan dan kesehatan mentalnya terganggu, tentu hasil kerjanya juga tidak akan optimal. Karena itu persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Menurut Diki, sejumlah peristiwa yang diduga berkaitan dengan tekanan mental, termasuk kasus pekerja yang mengalami gangguan psikologis hingga berujung pada tindakan yang membahayakan diri sendiri, menjadi pengingat pentingnya sistem dukungan kesehatan mental yang lebih kuat.

"Bahkan ada yang sampai loncat dari jembatan Barelang karena stres kerja," kata dia.

Untuk itu, Pemprov Kepri berencana menjadikan isu kesehatan mental pekerja sebagai salah satu agenda pembahasan bersama para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, organisasi profesi, dan instansi terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kasus gangguan obsesif kompulsif atau OCD dalam beberapa tahun terakhir menandai pergeseran pola masalah kesehatan mental di Indonesia, sekaligus menyoroti keterbatasan akses layanan psikologis yang masih bersifat eksklusif.

Indonesiapsycare mencatat pergeseran signifikan dalam profil pasien sejak 2020, dengan OCD menjadi diagnosis paling dominan, menggeser gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder (BPD) yang sebelumnya lebih banyak ditemukan.

Founder Indonesiapsycare Edo Sebastian Jaya mengungkapkan bahwa berdasarkan data internal terakhir pada 2024, sekitar 26% pasien yang datang mendapatkan diagnosis OCD. Sementara itu, BPD menempati posisi kedua dengan proporsi mendekati 20%.

“Kami melihat kasus OCD meningkat signifikan dan bertahan sampai sekarang,” ujarnya dalam diskusi saat grand opening klinik utama IndoPsyCare di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Peningkatan ini tidak semata mencerminkan lonjakan kasus baru, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Edukasi yang masif, terutama melalui media sosial, membuat lebih banyak individu mengenali gejala yang sebelumnya tidak teridentifikasi.

Namun, tingginya kesadaran tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan akses layanan yang memadai. Layanan kesehatan mental masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder dengan biaya relatif mahal, sehingga belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mayoritas pasien yang datang ke Indonesiapsycare berasal dari kelompok usia 25 hingga 34 tahun. Kelompok ini dinilai memiliki kemampuan finansial lebih baik serta tingkat paparan informasi yang tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.

“Layanan kesehatan mental di Indonesia saat ini masih cenderung menjadi luxury. Jadi yang datang biasanya mereka yang sudah punya kemampuan finansial untuk self-care,” kata praktisi Steffi Hartanto.

Di sisi lain, kompleksitas kasus juga meningkat. OCD tidak lagi terbatas pada perilaku repetitif seperti mencuci tangan atau menjaga kerapian, melainkan berkembang ke ranah relasi sosial hingga hubungan personal.

Menurut Steffi, salah satu bentuk yang banyak ditemukan adalah kecemasan berlebih terhadap hubungan, yang mendorong perilaku kompulsif dalam mencari kepastian dalam sebuah hubungan antarindividu.

Adapun dalam fase pemulihan, selain faktor klinis, lingkungan sosial juga menjadi penentu keberhasilan terapi. Peran keluarga dan orang terdekat dinilai krusial, baik sebagai pendukung maupun potensi pemicu kondisi pasien.

“Kalau trigger di lingkungan tidak diperbaiki, proses terapinya akan jauh lebih sulit,” katanya.