Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memulai penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Lanjas senilai Rp48,55 miliar melalui peletakan batu pertama dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi.

"Kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus mendukung penataan wajah Kota Muara Teweh," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Barito Utara Junaidi di Muara Teweh, Rabu.

Menurut dia, pembangunan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Bupati mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Teweh Tahun 2022–2042, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barito Utara Tahun 2024–2029.

Ruang lingkup pekerjaan, kata dia, meliputi penataan kawasan permukiman kumuh sepanjang 610 meter di RT 04, RT 05 dan RT 06 Kelurahan Lanjas, peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik, pelebaran serta peningkatan kualitas jalan, hingga pembangunan kawasan Waterfront City ataukawasan tepian air.

"Untuk tahun ini tahap pertama, panjang penanganan yang dilaksanakan mencapai 372 meter dari total perencanaan sepanjang 610 meter. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2027 agar seluruh kawasan dapat tertata secara menyeluruh," jelasnya.

Junaidi berharap pembangunan tersebut mampu mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperbaiki aksesibilitas masyarakat, sekaligus menghadirkan kawasan tepian sungai yang lebih tertata, aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika sebagai salah satu ikon baru Kota Muara Teweh.

Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan pembangunan tersebut merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Hari ini menjadi saksi sejarah dimulainya proyek strategis penataan kawasan kumuh RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas," ucap Bupati Shalahuddin.

Menurutnya, Kota Muara Teweh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Barito Utara sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang memadai sekaligus wajah kota yang lebih indah dan representatif.

Melalui proyek penataan kawasan kumuh tersebut, pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan yang lebih sehat, peningkatan sanitasi, serta kawasan permukiman yang lebih layak huni.

"Pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan tata ruang perkotaan yang lebih baik. Penataan kawasan ini bukan sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat," ujar Shalahuddin.

Pewarta: Kasriadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 menggelar Program ParenTRING Khitanan Massal Tahun 2026. Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada ratusan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kalideres, Pondok Jaya, Pondok Aren dan Cirendeu.

Khitanan massal diselenggarakan di dua tempat, yakni pada Senin 29 Juni 2026 terfokus di Gedung Almaka, Kalideres. Sementara di hari kedua yakni pada Selasa 30 Juni 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Praba Dakara, Pondok Aren. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono mengungkapkan khitanan massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, Pegadaian ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. ”Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka," katanya, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Jurangmangu Timur yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Camat Kecamatan Kalideres, Ziki Zulkarnaen, yang hadir memantau pelaksanaan di hari pertama. Menurutnya, program khitanan massal gratis ini memberikan dampak langsung yang sangat meringankan beban finansial warga, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah Kalideres. ”Sinergi seperti inilah yang kami harapkan dari sektor korporasi—hadir memberikan solusi konkret bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan pihak pemerintah setempat pada pelaksanaan hari kedua di wilayah Pondok Aren. Sekretaris Lurah Kelurahan Jurangmangu Timur, Salahuddin menyatakan dukungan penuhnya terhadap keberlanjutan program ini.

"Pemerintah Kelurahan Jurangmangu Timur menyambut sangat baik kolaborasi ini. Akses kesehatan yang higienis, aman, dan ramah anak seperti ini adalah hak dasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi penerus kita. Kami berharap program ParenTRING dari Pegadaian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus menjadi agenda berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera," katanya.

Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. Melalui kolaborasi terintegrasi ini, Pegadaian tidak hanya memastikan acara berjalan dengan aman dan lancar, melainkan juga berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

BOGOR - Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi penanggulangan narkoba . Caranya melalui pendekatan seimbang antara penegakan hukum tanpa pidana dengan merehabilitasi dan penguatan ketahanan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan dalam talkshow "Sinergi Kebijakan Hukum dan Rehabilitasi sebagai Strategi Nasional Melawan Narkoba untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Selasa, 30 Juni 2026 di Pusat Rehabilitasi YAKITA, Ciawi, Bogor.

Kegiatan ini menghadirkan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon, musisi sekaligus pegiat kampanye antinarkoba Ivanka Slank, serta Co-Founder PT PBG Perry Primanda.

Empat narasumber menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum dengan mempidana tetapi juga membutuhkan rehabilitasi yang efektif serta dukungan keluarga dan masyarakat agar penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Urgensi tersebut didukung hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2025 yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025, atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia berusia 15–64 tahun. Penelitian itu juga mengungkap bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.

BNN juga mencatat sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba atau sekitar 18.000 orang setiap tahun. Mayoritas korban berasal dari kelompok usia 14–25 tahun yang merupakan generasi produktif dan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Anang mengatakan, strategi nasional pemberantasan narkotika harus menempatkan penegakan hukum mempidana dan penegakan hukum tanpa mempidana dengan alternatif hukuman berupa rehabilitasi sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Penyalahguna narkotika berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan yang berpredikat pecandu harus memperoleh akses rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

"Kebijakan penanggulangan narkotika harus berjalan secara seimbang. Bandar dan jaringan peredaran harus ditindak tegas, sementara penyalahguna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu wajib diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Anang.

Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon menuturkan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada dukungan keluarga serta lingkungan sosial yang menerima penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif.

"Rehabilitasi bukanlah akhir dari proses pemulihan melainkan awal bagi seseorang untuk membangun kembali kehidupannya. Karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu hadir bersama agar para penyintas memiliki kesempatan kedua untuk pulih dan berkarya," ujar Joyce.

Sebagai seseorang yang pernah mengalami adiksi Ivanka Slank berbagi pengalaman bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika seseorang berhenti menggunakan narkoba. Dukungan keluarga, lingkungan yang menerima, serta hilangnya stigma menjadi faktor penting agar penyintas mampu membangun kembali kehidupannya.

Pengalaman tersebut diperkuat oleh Co-Founder PT PBG Perry Primanda yang membuktikan kesempatan kedua mampu mengubah penyintas menjadi individu yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Rehabilitasi bukan sekadar menghentikan ketergantungan, tetapi mengubah cara berpikir, membangun harapan, dan mempersiapkan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan secara sehat. Ketika negara, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja memberikan kesempatan kedua, mantan penyalahguna tidak lagi menjadi beban, melainkan dapat kembali berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa," ungkapnya.

Harta gono-gini atau harta bersama kerap menjadi persoalan ketika pasangan suami istri bercerai maupun saat salah satunya meninggal dunia. Namun, benarkah konsep harta gono-gini dikenal dalam syariat Islam?

Dalam literatur fikih klasik, istilah harta gono-gini tidak ditemukan secara eksplisit. Para ulama terdahulu lebih menekankan adanya pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Dengan kata lain, harta yang diperoleh suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh istri tetap menjadi milik istri, kecuali ada akad atau kesepakatan lain yang dibenarkan syariat.

Pembahasan mengenai harta bersama merupakan persoalan yang relatif baru dalam kajian hukum Islam. Pada masa para ulama terdahulu, konsep pencarian nafkah secara bersama antara suami dan istri belum menjadi fenomena yang banyak dibahas, sehingga tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai harta gono-ginidalam kitab-kitab fikih klasik.

Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A., pernah menjelaskan bahwa istilah harta gono-gini bukan berasal dari ajaran Islam.

"Tidak ada istilah harta gono-gini. Istilah tersebut datang dari masyarakat dan tidak memiliki dasar secara khusus dalam syariat Islam," jelasnya dalam salah satu kajian.

Karena itu, dalam Islam kepemilikan harta tetap melekat kepada masing-masing pemiliknya.

Islam Menjaga Hak Kepemilikan Setiap Orang

Ustaz Muhammad Idris Lc, memaparkan, Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah baligh dan cakap mengelola hartanya memiliki hak penuh atas harta tersebut.

Allah SWT berfirman:



"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS An-Nisa: 6)

" Ayat tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain tanpa kerelaan pemiliknya," ungkap dai alumni PP. Imam Bukhari Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, KSA tersebut.

Prinsip itu juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:



"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda maupun sungguh-sungguh." (HR Abu Dawud)

Hadis ini berlaku umum, termasuk dalam hubungan suami istri.

Apakah Harta Suami Otomatis Menjadi Milik Istri?

Ikatan pernikahan tidak menjadikan seluruh harta suami otomatis menjadi milik istri. Begitu pula sebaliknya, harta istri tidak otomatis menjadi hak suami.

Meski demikian, Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Setelah nafkah tersebut diberikan, maka harta itu sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya.

Allah SWT berfirman:



"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita... karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisa: 34)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud mencakup mahar, biaya hidup, dan seluruh tanggungan yang diwajibkan Allah kepada suami terhadap istrinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:



"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menahan nafkah orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim)

Karena itu, nafkah yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa izinnya.

Bagaimana Pembagian Harta Saat Terjadi Perceraian?

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, langkah pertama yang dilakukan menurut prinsip syariat adalah mengembalikan setiap harta kepada pemiliknya masing-masing.

Jika terdapat rumah, kendaraan, usaha, saham, atau aset lain yang dibeli secara patungan, maka besaran kepemilikan masing-masing harus diketahui terlebih dahulu. Setelah hak setiap pihak dipisahkan, barulah sisa harta milik orang yang meninggal dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Islam.

Karena itu, para pasangan dianjurkan mencatat setiap bentuk kepemilikan bersama sejak awal, terutama jika membeli aset menggunakan dana dari kedua belah pihak. Pencatatan tersebut dapat menghindari perselisihan apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau pembagian warisan.

Islam Mengutamakan Musyawarah

Apabila muncul perselisihan mengenai pembagian harta, Islam menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian.

Rasulullah SAW bersabda:



"Perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR Tirmidzi)

Musyawarah menjadi jalan terbaik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mampu menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dalam perspektif fikih, Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini sebagaimana dipahami dalam hukum perdata modern. Syariat lebih menekankan prinsip kepemilikan individu, di mana harta suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing, kecuali terdapat akad, hibah, atau kerja sama yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, setiap pasangan dianjurkan bersikap terbuka mengenai kepemilikan aset yang diperoleh selama pernikahan. Langkah tersebut dapat meminimalkan sengketa apabila suatu saat terjadi perceraian maupun pembagian warisan, sekaligus menjaga hak setiap pihak sesuai tuntunan syariat Islam.

Perceraian memang mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang lahir dari sebuah pernikahan.

Dalam syariat Islam, terdapat hak-hak yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah bagi mantan istri dan anak. Islam mengatur persoalan ini secara rinci agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu kepada mantan istri selama masa iddah serta berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri.

Nafkah Mantan Istri Selama Masa Iddah

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian adalah memberikan nafkahkepada mantan istri selama menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan waktu tunggu yang ditetapkan syariat setelah perceraian dan menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Nafkah yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama mantan istri tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami).

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 6:



"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS At-Talaq: 6)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mantan istri tetap memiliki hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah sesuai kemampuan mantan suami.

Selain nafkah iddah, dalam kondisi tertentu mantan istri juga berhak memperoleh nafkah mut'ah, yakni pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian.

Nafkah Anak Tetap Menjadi Tanggung Jawab Ayah

Berbeda dengan hubungan suami istri yang telah berakhir, kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak pernah putus karena perceraian. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, biaya kesehatan hingga tempat tinggal sesuai kemampuan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang patut.

Karena itu, perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut tetap melekat hingga anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jenis Nafkah Pasca Perceraian

Secara umum, kewajiban nafkah setelah perceraian dalam Islam meliputi:

1. Nafkah iddah, yaitu nafkah bagi mantan istri selama masa iddah.

2. Nafkah mut'ah, berupa pemberian kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian.

3. Nafkah anak, meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal hingga anak mandiri.

4. Maskan, yakni penyediaan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah sesuai ketentuan syariat.

Bagaimana Jika Mantan Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Apabila mantan suami mengabaikan kewajibannya, mantan istri atau wali anak dapat menempuh jalur hukum. Dalam hukum positif Indonesia, hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama berwenang menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh ayah kepada anak maupun kewajiban lain yang berkaitan dengan perceraian.

Meski demikian, Islam menganjurkan agar penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Hikmah Kewajiban Nafkah Setelah Perceraian

Kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki hikmah yang besar. Aturan tersebut menjaga kehormatan perempuan, melindungi hak-hak anak, serta menanamkan tanggung jawab kepada seorang ayah meskipun rumah tangga telah berakhir.

Islam tidak memandang perceraian sebagai alasan untuk menghilangkan hak seseorang. Sebaliknya, syariat memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera seluruh tanah air guna membantu mereka melanjutkan pendidikan.

Direktur Utama PNM, Kindaris menyatakan bantuan finansial yang disalurkan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

"Pendidikan merupakan jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, lanjutnya, melalui PNM Scholarship, perusahaan menyalurkan beasiswa kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Menurut dia, pendekatan tersebut menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak, diharapkan keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Mengutip data UNICEF atau Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa, ia menyebutkan sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 - 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah. Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal.

Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

"Oleh karena itu kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Kindaris.

Salah satu penerima manfaat program beasiswa tersebut yakni keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari yang mana . anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya, dan berharap banyak keluarga prasejahtera lain yang menerima program beasiswa tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANYUWANGI - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Umumnya, kesulitan ekonomi dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Sementara itu, Susenas 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen mencatat alasan anak tidak sekolah antara lain karena tidak ada biaya sebesar 20,35%.

Menyikapi masalah tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerimaanbeasiswa PNM Scholarship 2026. Program ini diberikan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan keluarga nasabah.

"Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi," ujar Direktur Utama PNM Kindaris, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyampaikan pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.

“PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka,” ujar Kindaris.

Program ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan PNM tidak hanya berhenti pada nasabah sebagai pengusaha ultra mikro, tetapi turut menjangkau anggota keluarganya.

Melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak nasabah, PNM berupaya memperluas manfaat pemberdayaan agar keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi masa depan generasi berikutnya.

Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi mengaku bersyukur anaknya yang bernama Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa.

“Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih banyak untuk PNM, semoga PNM semakin sukses, semakin lancar, dan terus membawa kebaikan untuk banyak keluarga seperti kami,” ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031 AH Bimo Suryono menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan etika, menghormati hukum, serta tidak mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat luas. Dia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun, demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika maupun mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun di tengah berbagai tantangan ekonomi global. “Demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika, apalagi mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun bersama,” kata Bimo dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut memperkuat koordinasi antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta bank-bank Himbara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menunjukkan bahwa menjaga perekonomian nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lembaga negara dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Bimo menilai hasil koordinasi tersebut mulai terlihat dari sejumlah indikator ekonomi, seperti penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pergerakan positif pasar modal, serta penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski demikian, ia menegaskan stabilitas ekonomi harus terus dijaga melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia, OJK, LPS, Bank Himbara, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, Bimo mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, menurut dia, pelaksanaan hak tersebut harus tetap menghormati hak masyarakat lain, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tata cara pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, pengamanan kawasan Objek Vital Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 guna melindungi objek strategis nasional demi menjaga kepentingan negara, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Karena itu, Bimo mengingatkan agar penyampaian aspirasi yang dilakukan di kawasan strategis maupun pusat aktivitas ekonomi tetap memperhatikan ketentuan hukum sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas maupun aktivitas perekonomian nasional. “Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat bukanlah tujuan demokrasi. Demokrasi harus menjadi sarana membangun bangsa, bukan menghambat roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, Bimo turut menyoroti munculnya tuntutan untuk menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, kritik terhadap pelaksanaan program tersebut merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, langkah yang diperlukan adalah evaluasi, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting itu perlu terus disempurnakan, bukan serta-merta dihapus. “Program sebesar MBG tentu membutuhkan penyempurnaan. Namun evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar narasi politik,” katanya.

Bimo juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah maupun Presiden. Menurut dia, kritik merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang menggunakan analogi seekor kucing yang kemudian dipahami banyak pihak sebagai sindiran kepada Presiden. Terlepas dari berbagai penafsiran yang berkembang, Bimo berpandangan ruang publik semestinya diisi dengan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan gagasan konstruktif.

“Tradisi intelektual tidak dibangun melalui diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan, melainkan melalui argumentasi yang mampu memberikan solusi bagi bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan dan moral force akan lebih dihormati apabila menyampaikan pandangan melalui argumentasi ilmiah, data yang akurat, etika yang baik, serta solusi yang konstruktif. “Bangsa ini membutuhkan kritik yang mencerdaskan, bukan narasi yang memperkeruh suasana,” katanya.

Sebagai Ketua Umum KBPP Polri, Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung TNI dalam menjalankan tugas pengamanan berbagai aksi penyampaian pendapat secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Menurut dia, profesionalisme Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika demokrasi. Polri dinilai mampu mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.

“Polri telah menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Bimo menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang dewasa, yakni demokrasi yang mampu mengoreksi pemerintah tanpa kehilangan adab, menghormati hukum tanpa membungkam kritik, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kritiklah kebijakan apabila memang perlu diperbaiki. Awasi jalannya pemerintahan. Berikan solusi. Tetapi jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai budaya baru dalam demokrasi Indonesia. Sebab ketika etika hilang dari ruang publik, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, melainkan juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bimo menyampaikan dukungan kepada Polri untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. “Bravo Polri! Teruslah menjadi Bhayangkara Negara yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal demokrasi yang bermartabat demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

JAKARTA - Tanggal 1 Juni selalu menjadi momen yang istimewa bagi keluarga besar Permodalan Nasional Madani (PNM). Pada hari yang sama, seluruh insan PNM memperingati dua momentum penting sekaligus, yaitu Hari Lahir Pancasila dan hari jadi PNM ke-27.

Sebuah pengingat bahwa perjalanan perusahaan tidak pernah lepas dari nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi dalam melayani masyarakat. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pembuka rangkaian kegiatan yang diikuti secara khidmat oleh lebih dari 2.700 karyawan PNM di GOR Soemantri Jakarta.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, upacara ini mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap tindakan, menjaga persatuan, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi sesama. Semangat tersebut sejalan dengan tugas dan peran PNM dalam mendampingi jutaan masyarakat prasejahtera.

Direktur Utama PNM, Kindaris mengajak seluruh insan PNM untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan keadilan sosial, menjamin kesempatan yang setara bagi kelompok kecil, serta memastikan tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal dalam proses pembangunan.

"Tugas PNM ke depan tentu semakin menantang, tetapi dengan tekad yang kuat dan sinergi yang berkelanjutan, kita pasti mampu menghadirkan pembiayaan dan pemberdayaan yang memberi manfaat lebih," ungkapnya, Selasa (2/6/2026).

Komitmen tersebut tercermin dalam filosofi HUT PNM tahun ini yaitu bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjalanan. Filosofi yang menjadi kompas perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi masyarakat di berbagai pelosok negeri.

"Tahun ini, semangat tersebut terus diperkuat seiring perubahan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna yang mengembalikan status PNM sebagai perusahaan persero, sekaligus menjadi energi baru dalam melanjutkan transformasi yang lebih berdampak," ucapnya.

Memasuki usia ke-27, PNM meyakini keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Karena itu, rasa syukur atas perjalanan perusahaan diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi hari ini maupun generasi mendatang.

Sebagai wujud komitmen tersebut, PNM bergerak serentak di 58 wilayah di seluruh Indonesia dengan menanam 27.000 pohon. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghijaukan kembali lingkungan, menjaga keseimbangan alam, serta meninggalkan jejak kebaikan yang tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

“Di usia yang ke-27, PNM memahami bahwa setiap langkah pemberdayaan sejatinya adalah ikhtiar menumbuhkan harapan,” tambahnya.

Sebagaimana pohon yang ditanam hari ini tidak langsung memberikan keteduhan, pemberdayaan pun membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan keberlanjutan. Namun dari akar yang kuat, akan tumbuh manfaat yang luas. Dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama, akan lahir perubahan besar bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Indonesia.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki struktur ekonomi keluarga rentan di Indonesia. Program ini disebut mampu mengurangi beban pengeluaran pangan sekaligus menekan risiko stunting secara berkelanjutan.

"Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional mulai dari asupan makan, ekonomi keluarga, hingga buruknya sanitasi," ujar Ahli Gizi IPB Lesda Lybaws seperti dikutip, Jumat (29/5/2026).

Lesda menilai MBG merupakan investasi jangka panjang yang langsung menyasar akar persoalan. Program ini kini tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga diperluas ke kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, guna mengoptimalkan periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Ia menjelaskan, pendekatan komprehensif tersebut membuat MBG mampu memutus rantai masalah gizi yang selama ini berkelindan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses pangan bergizi. Dengan intervensi langsung pada konsumsi harian, kualitas kesehatan anak diharapkan meningkat signifikan.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Tri Nuryanti mengungkapkan masih terdapat 81 kabupaten/kota yang masuk kategori rentan rawan pangan. Di wilayah tersebut, keluarga prasejahtera bahkan mengalokasikan hingga 65% pendapatan untuk kebutuhan pangan.

"Ketika ada jembatan keterjangkauan bernama MBG, beban pengeluaran pangan orang tua berkurang drastis sehingga sisa pendapatan bisa dialihkan untuk pendidikan atau kesehatan," kata Tri.

Menurut dia, keberadaan MBG secara tidak langsung memperbaiki daya beli masyarakat dan memutus lingkaran kemiskinan yang selama ini dipicu oleh tingginya biaya kebutuhan dasar.

Meski demikian, para pakar menilai kualitas pelaksanaan program perlu terus diperkuat. Pemerintah dinilai telah bertransformasi dari pendekatan distribusi sederhana menjadi sistem pangan yang terukur, aman, dan terstandarisasi melalui penerapan prosedur operasional (SOP) yang ketat.

Lesda mengapresiasi peningkatan pengawasan, khususnya dalam menjamin keamanan pangan. Ia menegaskan makanan yang didistribusikan harus memenuhi prinsip halal, aman, dan bergizi, serta diawasi secara berkala untuk mencegah potensi pelanggaran.

Pengawasan tersebut juga diterapkan di daerah, seperti di Gorontalo, di mana operasional Satuan Pelayanan Gizi diawasi ketat. Koordinator SPPG Gorontalo Zulkifli Taluhumala menegaskan dapur yang melanggar standar langsung ditindak tegas. “Pernah ditemukan roti berjamur, dan dapur tersebut langsung kami tutup karena itu pelanggaran SOP,” ujar Zulkifli.

Selain menjamin kualitas, program MBG juga dirancang untuk memberdayakan ekonomi lokal. Bahan pangan disuplai dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat, sehingga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Dengan integrasi lintas sektor tersebut, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak kemandirian pangan dan penguatan ekonomi lokal, sekaligus mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.