Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) juga melihat kesenjangan antara pengguna seluler dan internet rumah masih cukup besar, dengan jumlah pengguna layanan seluler yang jauh lebih dominan.

Perusahaan menegaskan bahwa pendapatan yang dibukukan dari internet rumah menjadi sumber pemasukan baru, bukan pelengkap dari layanan seluler.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang pertumbuhan bagi XL SATU. Pasca-merger, XLSMART menempatkan layanan home broadband sebagai salah satu dari tiga pilar bisnis utama dan akan terus mendorong ekspansi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin meningkat.

“XLSMART juga terus memperluas layanan home broadband sebagai sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar pelengkap bisnis seluler,” kata Reza kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Reza, harga memang masih menjadi pertimbangan awal pelanggan. Namun, faktor yang lebih menentukan dalam mempertahankan pelanggan adalah kualitas jaringan dan pengalaman pengguna. Karena itu, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan serta monetisasi pelanggan eksisting dibandingkan bersaing melalui perang tarif.

“Kami berkeyakinan kompetisi melalui kualitas dan pengalaman pelanggan akan lebih memperkuat keberlanjutan industri telekomunikasi yang lebih sehat,” kata Reza.

Untuk mendorong adopsi layanan internet rumah, XLSMART memanfaatkan basis pelanggan seluler yang mencapai lebih dari 69 juta pelanggan melalui strategi cross-selling.

Salah satu caranya adalah menawarkan berbagai paket bundling yang mengintegrasikan layanan internet rumah dan seluler dalam satu ekosistem, termasuk add-on “Kuota HP Sekeluarga”. Perseroan juga memberikan program peningkatan kecepatan tanpa kenaikan harga guna mendorong migrasi pelanggan.

Selain itu, integrasi jaringan nasional yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan XL SATU ke wilayah yang sebelumnya hanya dilayani jaringan seluler.

“Di sisi infrastruktur, integrasi jaringan secara nasional yang sudah hampir selesai dan ditargetkan rampung akhir 2026 akan memperluas jangkauan XL SATU ke area yang sebelumnya hanya terlayani seluler,” ungkapnya.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai prospek pasar fixed broadband dalam tiga hingga lima tahun ke depan masih sangat menjanjikan. Menurutnya, industri akan bergerak menuju layanan internet yang semakin cepat dengan harga yang semakin terjangkau, seiring meningkatnya kualitas jaringan dan kompetisi di pasar.

“Jadi ke depan masyarakat mendambakan kecepatan internet yang lebih affordable dan juga lebih cepat lagi ke depannya, kalau melihat trend akhir-akhir ini ya di market,” kata Arif kepada Bisnis.

Arif menjelaskan internet seluler masih menjadi pilihan utama masyarakat karena cakupan jaringannya yang luas hingga ke berbagai wilayah pelosok serta didukung penetrasi jaringan 4G yang relatif baik. Namun, kebutuhan trafik data diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), aplikasi digital, dan berbagai layanan berbasis data lainnya.

Menurutnya, layanan internet seluler pada akhirnya tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan konektivitas masyarakat. Karena itu, fixed broadband akan tetap menjadi tulang punggung infrastruktur internet di masa depan.

Arif juga menilai tingkat penetrasi fixed broadband dapat menjadi salah satu indikator kemajuan Indonesia menuju negara maju. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dasar telekomunikasi, khususnya jaringan backbone dan kabel laut antarpulau, perlu terus diperkuat agar penetrasi internet tetap dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain persoalan infrastruktur, hasil survei APJII menunjukkan sejumlah faktor yang membuat masyarakat belum berlangganan internet tetap, antara lain cakupan layanan yang belum merata, faktor harga, hingga karakteristik masyarakat yang masih sering berpindah tempat tinggal dan lebih mengandalkan layanan seluler.

“Ketiga mungkin beberapa masyarakat merasa tinggalnya tidak tetap atau berpindah-pindah jadi hanya mengandalkan hanya cellular,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan sejumlah harapan industri kepada pemerintah di tengah tuntutan yang terus meningkat terhadap operator seluler.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang selama ini dibebankan kepada operator. Pertama, kualitas layanan seluler yang diukur dari kekuatan sinyal, kecepatan internet, dan kestabilan jaringan. Kedua, harga layanan yang murah. Ketiga, kewajiban menghadirkan layanan yang menjangkau seluruh wilayah dan penduduk.

“Dan ketiga-tiganya itu menjadi beban atau tugas kewajiban operator,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, pemenuhan tiga tuntutan tersebut memerlukan investasi besar dari operator yang utamanya bersumber dari kinerja keuangan, seperti EBITDA. Namun, pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi yang disebut hanya sekitar 1,1% dinilai menjadi peringatan bagi industri karena kebutuhan investasi terus meningkat di tengah pertumbuhan yang melambat.

Dalam konteks itu, dia menilai diperlukan keseimbangan baru dalam kebijakan agar operator tetap mampu berinvestasi. Salah satu titik temu yang dapat dibahas bersama pemerintah, menurut dia, adalah pengelolaan spektrum frekuensi agar tidak menjadi pemicu persaingan finansial berlebihan antaroperator.

“Oleh sebab itu, hindarkan mekanisme seleksi yang menyebabkan kami bertiga nanti saling adu kuat di bidang finansial. Nah gimana caranya? Tentu mekanisme seleksi, jangan sampai jorjoran untuk mendapatkan demi spektrum, akhirnya kuat-kuatan financial yang menjadi taruhannya,” katanya.

Merza menilai pemerintah memiliki kendali dalam proses lelang spektrum, antara lain melalui penetapan harga awal (reserve price), besaran kenaikan harga di setiap putaran, serta jumlah putaran lelang.

Dia juga menyoroti pentingnya distribusi spektrum yang lebih merata karena berdampak langsung terhadap efisiensi biaya investasi operator.

Selain itu, dia menilai penerimaan negara dari sektor telekomunikasi tidak hanya berasal dari PNBP spektrum, tetapi juga dari pajak yang timbul dari peningkatan layanan kepada pelanggan.

Merza juga menyinggung kekhawatiran munculnya prasangka negatif apabila ada pembahasan terkait pemerataan spektrum di antara tiga operator seluler yang ada saat ini. Oleh sebab itu, dia mendorong adanya diskusi terbuka antara pemerintah, regulator, operator, dan lembaga pengawas agar kebijakan yang diambil dipahami sebagai upaya menyehatkan industri.

“Bahwa pembagian spektrum secara merata ini tidak untuk kepentingan laba industri, tapi untuk kepentingan bagaimana ini bisa menumbuhkan industri ini jauh lebih sehat,” katanya.

Meski demikian, Merza menegaskan ATSI tidak meminta perubahan mekanisme lelang. Menurut dia, lelang tetap merupakan mekanisme yang transparan dan mudah dikontrol. Namun, dia berharap mekanisme di dalam lelang dapat dibahas bersama agar tidak memicu biaya tinggi dan dominasi spektrum pada satu operator.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia layanan seluler tidak memiliki pilihan dalam menggunakan jasa menara telekomunikasi di Badung, pusat perekonomian di Bali. Hak eksklusivitas membuat mereka harus menyewa secara menyeluruh layanan yang disediakan oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI), demi menghadirkan internet di Pulau Dewata.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Muhammad Danny Buldansyah mengatakan perjanjian eksklusif yang diteken oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu provider menara membuat perusahaan seluler kehilangan fleksibilitas dalam berbisnis menjadi hilang.

Perusahaan seluler harus menggunakan satu-satunya penyedia menara telekomunikasi yang terdapat di wilayah dengan perputaran ekonomi terbesar di Bali.

Informasi yang beredar menyebut saat ini di Badung terdapat lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran. Dengan banyaknya infrastruktur penunjang pariwisata itu, Badung memiliki kebutuhan telekomunikasi tertinggi di Bali.

“Perhatian kita adalah ini, bahwa sekarang dapat diterima tetapi kan harusnya operator punya pilihan,” kata Danny kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Danny menambahkan selain fleksibilitas, perusahaan telekomunikasi bergerak juga harus menyewa layanan perusahaan menara tersebut secara bundel, mulai dari menara hingga beberapa komponen perangkat, sehingga harga relatif lebih tinggi dibandingkan jika menyewa secara terpisah seperti yang dilakukan oleh penyelenggara lain.

Danny menuturkan meski tidak memiliki fleksibilitas dan harus menyewa secara bundel, kualitas layanan yang diberikan Bali Tower cukup baik. Dia berharap ke depan perusahaan seluler memiliki fleksibilitas dalam memilih penyedia menara telekomunikasi di Badung.

“Kalau operator punya pilihan lebih fleksibel,” kata Danny.

Sikap KPPU

Diketahui, pada 2007 Pemkab Bandung menjalin perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. terkait penggelaran infrastruktur menara di Badung. Salah satu inti dari perjanjian yang akan berakhir pada 2027 itu adalah pembangunan menara telekomunikasi di Badung hanya boleh digelar oleh Bali Tower, dengan alasan menjaga estetika dan melindungi kelestarian Bali.

Kebijakan ini kemudian menjadi sorotan karena dinilai menutup peluang perusahaan telekomunikasi lain untuk membangun infrastruktur menara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun ikut turun tangan.

Pada 2023, KPPU menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum. saat itu KPPU mengaku sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut.

Namun saat dikonfirmasi kembali pada Senin (29/12/2025) Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan penyelidikan itu telah dihentikan.

“Karena lebih dominan persoalan kebijakan pemerintah,” kata Deswin kepada Bisnis.

Deswin juga mengatakan KPPU telah menyampaikan sejumlah saran kebijakan dan konsesi yang seharusnya sudah ditenderkan. Sayangnya Deswin tidak menyebutkan saran dan konsesi tersebut.

“Jika hak eksklusif diberikan berdasarkan proses yang kompetitif, masih sejalan dengan prinsip yang ada. Saat ini belum ada update tindakan terbaru KPPU atas persoalan tersebut,” kata Deswin.

Sebelumnya, Manager OM & Deployment Balinusra Mitratel Andi Baspian Yasma mengatakan mengaku khawatir hak eksklusivitas di Badung akan diperpanjang 20 tahun atau hingga 2047 sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Bali Tower kepada Pemkab Badung dengan alasan wanprestasi. Perpanjangan tersebut akan berdampak pada persaingan usaha menara di Pulau Dewata.

Senada Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut.

Perusahaan telekomunikasi yang awalnya ingin berinvestasi dan menggelar layanan di Badung mengurungkan niatnya karena tidak memiliki pilihan.

“Perusahaan telekomunikasi tidak leluasa karena adanya monopoli sehingga mungkin ada penetapan satu harga gitu kalau ada pemain kan bisa melakukan apa ya penawaran harga terbaiklah gitu,” kata Ega.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara menjelaskan asal muasal Bali Tower mendapat kontrak eksklusif. Bali Towerindo diberikan kontrak oleh Pemkab karena mempertimbangkan posisi Badung sebagai destinasi pariwisata internasional.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu tidak boleh merusak bentang alam, estetika kawasan, maupun nilai budaya setempat.

Aturan tersebut kemudian diterapkan dengan pembatasan 49 titik menara telekomunikasi terpadu yang lokasinya harus ditetapkan bersama. Bali Tower dipilih untuk membangun menara dengan kontrak selama 20 tahun.

Saat itu jumlah penyedia layanan masih terbatas dan pembangunan menara terpadu dinilai relatif dapat mengurangi gangguan terhadap bentang alam. Hanya saja pelaksanaannya berada di bawah eksekutif.

Puspa mengatakan, DPRD Badung juga memahami adanya isu terkait perpanjangan kerja sama yang akan berakhir pada 2027.

DPRD belum mendapat informasi mengenai rencana perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Dia memastikan seluruh MoU akan melibatkan DPRD.

“Hingga kini DPRD mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perpanjangan tersebut,” kata Puspa.

Puspa menegaskan DPRD terbuka terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi. Apalagi dukungan infrastruktur teknologi komunikasi bagian dari pengembangan pariwista Bali, khususnya Kabupaten Badung.

Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik sangat dibutuhkan, seiring berkembangnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.

“Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” kata Puspa.

Upaya untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Badung telah dilakukan tetapi Pemkab tidak hadir pada pertengahan bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan progres signifikan. Sementara itu di Aceh, masih terkendala pasokan listrik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

“Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (01/12/2025).

Per Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

Selain pemulihan teknis, Meutya mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak.

Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, ANTARA dan pemerintah daerah terdampak. Turut mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.

Sebelumnya, pemulihan jaringan di Aceh–Sumatra terus dikebut. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil memulihkan 79% layanannya, sementara PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menambah genset untuk menjaga operasional BTS di tengah sulitnya akses dan gangguan pasokan listrik.

Telkomsel dan XLSMART, bergerak cepat memastikan layanan komunikasi tetap bisa diakses masyarakat, terutama di area pengungsian dan lokasi tanggap darurat.

Upaya pemulihan paling signifikan terlihat dari Telkomsel. Hingga 1 Desember 2025, operator tersebut mencatat 76,5% site seluler dan 79,7% jaringan IndiHome telah kembali beroperasi. Fokus pemulihan diarahkan ke wilayah yang terdampak paling parah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran internet rakyat atau internet murah berbasis 5G FWA (Fixed Wireless Access) lewat frekuensi 1,4 GHz berpeluang layanan mobile dari operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XLSmart. Internet murah itu bakal digelar oleh Surge (WIFI), emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo dan MyRepublic (DSSA) dari Grup Sinarmas.

Internet murah 5G FWA itu suka tidak suka bakal beririsan dengan layanan operator seluler khususnya di lokasi-lokasi yang belum terjangkau fiber optik. Layanan internet murah itu diproyeksikan mengocok ulang persaingan internet tetap (fixed broadband/FBB) dan seluler.