Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha telekomunikasi menilai harga internet per Mbps Indonesia yang terbilang mahal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi wilayah yang luas.

Laporan Global Broadband Price League 2026 memang menyebutkan Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24, disusul Indonesia dengan US$10,66. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia tertinggal. Singapura misalnya menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan 272,6 Mbps.

Sebaliknya, Indonesia memiliki harga sekitar US$10,22 per bulan, tetapi dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, sehingga biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur yang belum merata secara nasional. Menurutnya, kualitas dan harga layanan di wilayah Jawa relatif baik, tetapi kondisi berbeda terjadi di wilayah lain seperti kawasan timur dan kepulauan yang infrastrukturnya belum merata.

Dia menjelaskan perbedaan tersebut menyebabkan harga jual ke masyarakat relatif sama, tetapi kualitas layanan yang diterima berbeda.

“Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Arif juga menyebut harga layanan broadband relatif tidak banyak berubah meskipun terjadi kenaikan harga dolar, minyak, dan bahan baku fiber optik. Dia menambahkan daya saing harga sangat bergantung pada strategi masing-masing penyelenggara jasa internet, terutama dalam mengelola biaya operasional.

Dari sisi investasi, ekspansi skala kecil dinilai tidak terlalu membebani belanja modal (capex), namun operator dengan ekspansi besar akan merasakan tekanan biaya yang signifikan, terutama di tengah kenaikan harga fiber optik.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan tantangan utama di wilayah non-urban adalah jumlah penduduk yang sedikit sehingga skala ekonomi tidak tercapai, serta tingginya biaya pembangunan jaringan.

“Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat operator cenderung lebih memilih membangun jaringan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, meskipun tetap ada sebagian ekspansi ke wilayah non-urban dalam skala terbatas.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya internet per kapita.

Dia menyebut kondisi internet murah tetapi mahal per Mbps disebabkan lambatnya adopsi teknologi terbaru seperti fiber optic cores dan 5G, serta tingginya beban regulasi dan biaya investasi. Selain itu, penggunaan teknologi lama juga menimbulkan inefisiensi pada biaya investasi dan operasional.

“Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi,” kata Sarwoto kepada.

APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kualitas layanan internet dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya pun meminta operator menghadirkan layanan yang lebih cepat dan tetap terjangkau.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet secara bertahap. Untuk layanan mobile broadband, kecepatan diproyeksikan naik dari sekitar 60 Mbps pada 2026 menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Sementara itu, fixed broadband ditargetkan meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, 83 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Komdigi juga memaparkan capaian serta target jangka pendek yang lebih ambisius. Pada 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi tercatat sebesar 63,51 Mbps dan ditargetkan naik menjadi 80 Mbps pada 2026.

Adapun fixed broadband diproyeksikan meningkat dari 51,84 Mbps pada 2025 menjadi 64 Mbps pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penguatan infrastruktur, terutama melalui perluasan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merespons dorongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi industri, terutama di tengah rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai penerapan infrastructure sharing telah menjadi tren dalam empat hingga lima tahun terakhir, seiring dengan konsolidasi di industri telekomunikasi. Menurutnya, skema ini merupakan solusi strategis jangka panjang bagi operator.

“Tantangan operator seluler, internet adalah pendapatan cenderung flat, sehingga harus berpaling ke struktur biaya,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, target kecepatan internet hingga 100 Mbps serta pemerataan akses nasional membutuhkan investasi dan belanja operasional (opex) yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya mencakup sistem 4G yang sudah ada, tetapi juga pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan artifisial (AI). Dengan demikian, operator seluler dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan.

Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan Mastel telah mempelajari berbagai pendekatan infrastructure sharing di sejumlah negara. Namun, menurutnya Indonesia dapat mengadopsi model berbeda yang lebih sesuai dengan karakteristik nasional, yakni berbasis prinsip gotong royong.

“Kita bisa elaborasi lebih lanjut azas gotong royong ini dengan melibatkan langsung pelanggan/users [misal iuran di muka] dan juga pemerintah [misalnya menunda BHP] untuk kemanfaatan digitalisasi yang lebih besar bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya di tengah potensi lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Kebijakan ini dinilai relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator. Hingga 2025, Indosat Ooredoo Hutchison tercatat mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS, sementara XLSMART—hasil merger XL Axiata dan Smartfren—mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS. Adapun Telkomsel memiliki 269.066 BTS hingga kuartal III/2024, meskipun belum merilis data terbaru.

Komdigi akan mengawal implementasi sinergi ini, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Upaya ini ditargetkan dapat memperkuat konektivitas, terutama di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama WFH.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan perizinan menara dan penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

“Kami optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.

Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi krisis global melalui efisiensi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah mengkaji fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), serta memberikan imbauan serupa kepada sektor swasta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mematangkan rincian kebijakan WFH nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan pengumuman resmi akan segera disampaikan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi pengelolaan beban jaringan secara lebih adaptif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan mengandalkan jaringan 5G untuk untuk menghadirkan layanan internet yang semakin cepat dan terjangkau.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan dalam implementasinya Telkomsel tetap mengedepankan penggelaran jaringan 4G secara optimal serta pengembangan 5G secara bertahap dan terukur.

Diketahui, dalam uji di Jakarta dan Bandung menunjukkan kecepatan unduh puncak 5G Telkomsel di kisaran 500–730 Mbps, dengan rata-rata sekitar 116–241 Mbps dan upload rata-rata 50–88 Mbps. Jauh lebih cepat dari 4G yang hanya puluhan Mbps.

Sementara dari sisi harga, Telkomsel mengemas 5G dalam paket data reguler dan promo khusus, misalnya paket OMG! 5G 10 GB mulai sekitar Rp25.000, paket Super Seru 5G dengan dobel kuota mulai Rp75.000, dan ekstra kuota 5G hingga 200 GB mulai Rp60.000 pada 2025.

“Sejalan dengan kesiapan ekosistem perangkat, kondisi makroekonomi, serta ketersediaan spektrum,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Sabtu (7/3/2026).

Dengan pendekatan tersebut, Fahmi mengatakan Telkomsel berupaya memastikan pelanggan memperoleh pengalaman terbaik baik pada layanan 4G maupun 5G.

Dia menambahkan Telkomsel juga diakui jutaan pengguna sebagai penyedia layanan 5G terbaik dalam 11 metrik jaringan yang dianalisis Opensignal per Desember 2025.

“Kami berkomitmen melanjutkan tren positif ini melalui kolaborasi multi-stakeholder agar manfaat 5G dapat dirasakan nyata oleh masyarakat luas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Meutya juga mengungkap target peningkatan kecepatan internet nasional. Rata-rata kecepatan mobile broadband pada 2025 tercatat 63,51 Mbps dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 80 Mbps, lebih cepat dari target awal RPJMN yang sebelumnya dipatok pada 2028.

Adapun rata-rata kecepatan fixed broadband di seluruh ibu kota provinsi pada 2025 telah mencapai 51,84 Mbps dan akan didorong menjadi 64 Mbps pada 2026, lebih cepat dari target RPJMN yang seharusnya tercapai pada 2027.

“Kami insyaallah dengan tim dan dorongan masukan dari Komisi I kami akan dorong untuk tahun 2026 [meningkat],” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— PT Supra Primatama (Biznet) mengungkapkan jumlah pelanggan saat ini telah mencapai sekitar 800.000 atau mendekati 900.000.

Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo mengatakan jumlah tersebut belum mencapai target 900.000 pelanggan pada 2025 karena adanya sejumlah kendala di lapangan. Dia menjelaskan, infrastruktur di Indonesia kerap terdampak proyek galian dan gangguan pada kabel darat (landline cable).

“Jadi bagaimana penambahan itu berkaitan sama yang tadi juga,” kata Adrianto saat acara buka bersama dengan media di Kantor Biznet, Selasa (3/3/2026).

Meski demikian, Adrianto mengatakan total penetrasi layanan telah mencapai 20%. Perseroan pun kembali menargetkan pertumbuhan pelanggan sebesar 30% pada tahun ini.

Perusahaan akan terus berfokus pada kepuasan pelanggan dan mendorong rekomendasi dari pengguna eksisting. Untuk menjaga kualitas layanan, Biznet menegaskan seluruh infrastruktur dibangun dan dioperasikan secara mandiri, termasuk backbone kabel bawah laut.

Menurut Adrianto, kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur sendiri memberikan rasa tenang bagi pelanggan karena perusahaan tidak bergantung pada pihak lain dalam pemeliharaan jaringan.

Ekspansi jaringan juga terus dilakukan, termasuk ke Sumatra serta rencana koneksi mandiri ke Kalimantan. Dia menyebut pada 2025 tidak ada penambahan kabel baru. Namun, pada tahun depan perseroan berharap dapat mengoneksikan sendiri kabel bawah laut ke arah Kalimantan.

Menurutnya, kapasitas bandwidth yang dibangun telah menjangkau kota-kota kecil dengan kecepatan di atas 100 Mbps, bahkan hingga 500 Mbps di sejumlah wilayah yang terhubung dengan backbone baru.

Dalam menghadapi persaingan, Biznet mengusung strategi peningkatan kapasitas tanpa kenaikan harga. Bahkan, di beberapa daerah perseroan justru menurunkan tarif. Adrianto menyebut pada 2026 Biznet akan meningkatkan kecepatan hingga 30% tanpa perubahan harga, termasuk paket yang kini naik dari 65 Mbps menjadi 100 Mbps dengan tarif tetap Rp250.000.

Untuk kota-kota dengan sensitivitas harga tinggi, Biznet menawarkan promo khusus selama tiga bulan pada kuartal I/2026 dengan tarif Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps. Program ini berlaku di sejumlah wilayah Banten, seperti Angkasitung, Pandeglang, dan Anyer.

“Dan itu ternyata cukup signifikan sekali meningkatkan permintaan tadi pada pelanggan yang kami harap. Bukan hanya pelanggan juga senang, tapi tetap tenang juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Biznet menargetkan pertumbuhan pelanggan sekitar 30% pada 2025 dibandingkan dengan 2024. Pada 2024, Biznet tercatat melayani 700.000 pelanggan.

Dengan target pertumbuhan 30%, jumlah pelanggan Biznet diperkirakan mencapai sekitar 900.000 pada 2025.

“Ya intinya sih sebenarnya minimum target dari kami yang kami berikan adalah 30%,” kata Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Biznet juga meningkatkan kapasitas bandwidth sebesar 30% mulai Februari 2025. Melalui produk Biznet Home, peningkatan kapasitas dilakukan di sejumlah wilayah yang terkoneksi langsung dengan kabel bawah laut Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) menegaskan menghadirkan layanan internet tetap 500 Mbps bukanlah hal yang sulit bagi perusahaan. Saat ini perusahaan sudah memiliki layanan internet dengan kecepatan hingga 1 Gbps.

Senior Manager Marketing Biznet, Adrianto Sulistyo, mengatakan kemampuan dalam memberikan kecepatan internet sangat bergantung pada perangkat yang dipasang di rumah pelanggan. Perangkat yang dipasang Biznet saat ini sudah mendukung kecepatan hingga 1 Gbps.

“Jadi kapasitas 400 sampai 500 Mbps itu sudah sangat mudah sekali untuk kami deliver,” kata Adrianto di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, Biznet menegaskan fokus perusahaan dalam membangun infrastruktur jaringan yang kuat dan luas berbasis fiber optik. Dengan jaringan yang modern dan berkapasitas besar, perusahaan memastikan layanan internet dapat berjalan optimal.

Untuk kapasitas jaringan di setiap cabang, Biznet mengklaim telah menyiapkan kapasitas jauh lebih besar dari kebutuhan saat ini, bahkan mencapai lebih dari 10 kali lipat.

“Kita itu udah support sampai mungkin lebih dari 10 kali kalipat,” kata Indah perwakilan dari Biznet.

Untuk layanan rumah, Biznet menyediakan paket mulai dari 100 Mbps dengan harga Rp150.000 per bulan. Sementara untuk kebutuhan lebih tinggi, seperti gamer, tersedia paket hingga 500 Mbps untuk satu rumah.

Biznet juga menyebutkan kapasitas jaringan ke wilayah seperti Kalimantan telah dipersiapkan lebih awal. Dengan demikian, sebelum permintaan meningkat, infrastruktur pendukungnya sudah tersedia.

Selain itu, perusahaan memiliki jalur cadangan (backup) untuk mengantisipasi lonjakan trafik pada periode tertentu, seperti momen libur panjang atau akhir tahun.

Dengan sistem cadangan tersebut, jika terjadi gangguan atau peningkatan penggunaan secara signifikan, layanan tetap dapat berjalan normal, baik untuk pelanggan bisnis (B2B) maupun residensial (B2C).

Untuk mendukung kepuasan pelanggan, Biznet terus melakukan ekspansi infrastruktur, termasuk pembangunan kabel bawah laut dan perluasan area layanan.

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Biznet memiliki sekitar 20–25 kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi seperti Ciganjur, Duren Sawit, Tanjung Priok, Ciracas, Cengkareng, dan Kalideres.

Keberadaan kantor cabang di berbagai titik tersebut bertujuan mempercepat respons teknisi serta mengurangi waktu tempuh, terutama mengingat kondisi lalu lintas Jakarta. Strategi ini dilakukan agar kualitas layanan tetap stabil dan andal, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) menargetkan perluasan jangkauan koneksi kabel bawah laut menuju Kalimantan dan Sulawesi.

Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo, mengatakan Biznet mengoperasikan infrastruktur kabel bawah laut secara mandiri. Pada 2025 belum ada penambahan kabel bawah laut baru. Namun, saat ini Biznet merencanakan penambahan koneksi kabel bawah laut menuju Kalimantan dan Sulawesi.

“Hopefully di tahun depan kita sudah bisa mengkoneksikan sendiri kabel bawah laut ke arah Kalimantan dan Sulawesi,” kata Adrianto di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dari data yang dipaparkan, saat ini Biznet memiliki panjang kabel fiber optik bawah laut sekitar 1.700 kilometer. Sedangkan total panjang fiber optik sekitar 100.000 kilometer.

Biznet juga terus melakukan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia melalui pembangunan lanjutan proyek Biznet Nusantara Cable System 2 (BNCS-2). Proyek tersebut akan menghubungkan konektivitas antara Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi dengan total panjang sekitar 1.600 kilometer yang terbagi dalam enam segmen.

“Segmen 2 serta segmen 3, 4, 5, dan 6 saat ini masih dalam proses perizinan,” jelas Adrianto.

Di Pulau Jawa, jaringan Biznet telah menjangkau hampir seluruh kota dengan kapasitas bandwidth besar, termasuk kota-kota kecil yang sudah dapat menikmati kecepatan di atas 100 Mbps. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, pembangunan masih terus berlangsung dengan cakupan yang semakin luas.

Sebelumnya, melalui proyek Biznet Nusantara Cable System 1 (BNCS-1), Biznet telah menghubungkan Sumatera, Jawa, Bangka, serta sejumlah kota seperti Ogan Komering dan Metro. Wilayah tersebut kini dapat menikmati kapasitas bandwidth setara kota besar seperti Jakarta.

“Dengan adanya jaringan bisnis di sana, bandwidth sudah bisa seperti di Jakarta, bahkan mencapai 500 Mbps,” ujar Adrianto.

Selain itu, Adrianto menjelaskan pada 2026 Biznet akan meningkatkan kecepatan internet hingga 30% tanpa kenaikan harga. Sebagai contoh, paket yang sebelumnya 65 Mbps seharga Rp250.000 kini menjadi 100 Mbps dengan harga tetap.

Di kota-kota tier dua dan tiga yang memiliki sensitivitas harga lebih tinggi, Biznet juga memberikan promo khusus selama kuartal I/2026 dengan harga Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan permintaan di daerah yang sebelumnya terhambat faktor harga. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyampaikan sejumlah harapan industri kepada pemerintah di tengah tuntutan yang terus meningkat terhadap operator seluler.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang selama ini dibebankan kepada operator. Pertama, kualitas layanan seluler yang diukur dari kekuatan sinyal, kecepatan internet, dan kestabilan jaringan. Kedua, harga layanan yang murah. Ketiga, kewajiban menghadirkan layanan yang menjangkau seluruh wilayah dan penduduk.

“Dan ketiga-tiganya itu menjadi beban atau tugas kewajiban operator,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, pemenuhan tiga tuntutan tersebut memerlukan investasi besar dari operator yang utamanya bersumber dari kinerja keuangan, seperti EBITDA. Namun, pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi yang disebut hanya sekitar 1,1% dinilai menjadi peringatan bagi industri karena kebutuhan investasi terus meningkat di tengah pertumbuhan yang melambat.

Dalam konteks itu, dia menilai diperlukan keseimbangan baru dalam kebijakan agar operator tetap mampu berinvestasi. Salah satu titik temu yang dapat dibahas bersama pemerintah, menurut dia, adalah pengelolaan spektrum frekuensi agar tidak menjadi pemicu persaingan finansial berlebihan antaroperator.

“Oleh sebab itu, hindarkan mekanisme seleksi yang menyebabkan kami bertiga nanti saling adu kuat di bidang finansial. Nah gimana caranya? Tentu mekanisme seleksi, jangan sampai jorjoran untuk mendapatkan demi spektrum, akhirnya kuat-kuatan financial yang menjadi taruhannya,” katanya.

Merza menilai pemerintah memiliki kendali dalam proses lelang spektrum, antara lain melalui penetapan harga awal (reserve price), besaran kenaikan harga di setiap putaran, serta jumlah putaran lelang.

Dia juga menyoroti pentingnya distribusi spektrum yang lebih merata karena berdampak langsung terhadap efisiensi biaya investasi operator.

Selain itu, dia menilai penerimaan negara dari sektor telekomunikasi tidak hanya berasal dari PNBP spektrum, tetapi juga dari pajak yang timbul dari peningkatan layanan kepada pelanggan.

Merza juga menyinggung kekhawatiran munculnya prasangka negatif apabila ada pembahasan terkait pemerataan spektrum di antara tiga operator seluler yang ada saat ini. Oleh sebab itu, dia mendorong adanya diskusi terbuka antara pemerintah, regulator, operator, dan lembaga pengawas agar kebijakan yang diambil dipahami sebagai upaya menyehatkan industri.

“Bahwa pembagian spektrum secara merata ini tidak untuk kepentingan laba industri, tapi untuk kepentingan bagaimana ini bisa menumbuhkan industri ini jauh lebih sehat,” katanya.

Meski demikian, Merza menegaskan ATSI tidak meminta perubahan mekanisme lelang. Menurut dia, lelang tetap merupakan mekanisme yang transparan dan mudah dikontrol. Namun, dia berharap mekanisme di dalam lelang dapat dibahas bersama agar tidak memicu biaya tinggi dan dominasi spektrum pada satu operator.

JAKARTA - Kecepatan internet Indonesia, baik kategori seluler maupun fixed broadband, belum mampu berbicara banyak di kancah internasional.

Ini sesuai dengan laporan terbaru Speedtest Global Index Desember 2025 yang menunjukkan posisi RI yang kian melorot dibanding negara tetangga di Asia Tenggara.

Meski jumlah pengguna internet nasional melonjak tajam hingga menyentuh angka 230 juta jiwa, kualitas koneksi masih menjadi "pekerjaan rumah" besar yang menghambat akselerasi ekonomi digital di Tanah Air.

Berdasarkan data Ookla untuk akhir 2025, peringkat internet mobile Indonesia turun dua peringkat ke posisi 75 dari 105 negara dunia.

Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia sangat memprihatinkan karena hanya berada di peringkat ke-8 dari 9 negara, hanya setingkat di atas Laos.

Kecepatan unduh rata-rata seluler Indonesia tercatat sebesar 52,73 Mbps, tertinggal jauh dari Brunei Darussalam yang memimpin di angka 234,96 Mbps (peringkat 8 dunia) dan Singapura dengan 199,70 Mbps (peringkat 10 dunia).

Ketimpangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur digital Indonesia saat ini menghadapi tantangan geografis dan investasi.

Sementara pemerintah menargetkan kecepatan 80 Mbps untuk seluler dan 64 Mbps untuk fixed broadband pada akhir 2026, realita di lapangan menunjukkan kesenjangan yang lebar.

Untuk kategori internet rumah (fixed broadband), Indonesia berada di urutan ke-118 dunia dengan kecepatan hanya 44,38 Mbps.

Angka ini bak bumi dan langit jika dibandingkan dengan Singapura yang duduk di peringkat 1 dunia dengan kecepatan 410,06 Mbps.

Kesenjangan ini terasa makin ironis saat melihat data pertumbuhan pengguna. Laporan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) semester I-2025 mencatat jumlah pengguna internet nasional mencapai 229,43 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 80,66 persen.

Artinya, dari setiap 10 orang Indonesia, 8 di antaranya sudah terkoneksi ke dunia maya.

Dominasi Gen Z di Pengguna Internet

Pasar digital Indonesia didominasi oleh anak muda dengan rincian Generasi Z sebesar 25,54 persen, Milenial 25,17 persen, dan Generasi Alpha 23,19 persen.

Dominasi smartphone sebagai alat akses utama (83,39 persen) mendorong penggunaan media sosial sebagai aktivitas nomor satu (24,8 persen). Platform video pendek seperti TikTok (35,17 persen) dan YouTube (23,76 persen) menjadi penyedot kuota terbesar, yang secara logis membutuhkan koneksi stabil dan cepat.

Namun, aksesibilitas masih sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Penetrasi internet pada kelompok berpenghasilan di atas Rp6 juta mencapai 91,47 persen, sedangkan kelompok di bawah Rp1 juta hanya 70,73 persen.

Hal serupa terjadi pada tingkat pendidikan, di mana lulusan perguruan tinggi mencatatkan angka 91,27 persen berbanding 42,66 persen pada mereka yang tidak tamat SD.

Target dan Prediksi Masa Depan

Pemerintah melalui berbagai program infrastruktur berusaha memperkecil celah digital antara wilayah urban (83,56 persen) dan rural (76,96 persen).

Meski kecepatan rata-rata seluler saat ini meningkat 53,1 persen dibanding tahun sebelumnya, tantangan biaya integrasi dan ketersediaan perangkat masih menghambat 43,62 persen masyarakat yang belum terkoneksi.

Statista memproyeksikan tren peningkatan pengguna internet Indonesia akan terus berlanjut hingga mencapai 269,09 juta orang pada 2028.

Jika pertumbuhan jumlah pengguna ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas bandwidth yang masif, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumsi digital yang besar tanpa dukungan infrastruktur yang mumpuni.

Percepatan investasi di jaringan 5G dan perluasan fiber optik menjadi harga mati agar target kecepatan 80 Mbps di tahun 2026 bukan sekadar angka di atas kertas.

Kecepatan Internet Mobile Asia Tenggara (Desember 2025):

1. Brunei Darussalam: 234,96 Mbps

2. Singapura: 199,70 Mbps

3. Vietnam: 179,24 Mbps

4. Malaysia: 143,70 Mbps

5. Thailand: 136,23 Mbps

6. Kamboja: 60,27 Mbps

7. Filipina: 54,13 Mbps

8. Indonesia: 52,73 Mbps

9. Laos: 45,24 Mbps

Kecepatan Fixed Broadband Asia Tenggara (Desember 2025):

1. Singapura: 410,06 Mbps

2. Vietnam: 287,24 Mbps

3. Thailand: 276,03 Mbps

4. Malaysia: 163,86 Mbps

5. Filipina: 102,79 Mbps

6. Brunei Darussalam: 86,55 Mbps

7. Laos: 53,58 Mbps

8. Kamboja: 49,75 Mbps

9. Indonesia: 44,38 Mbps

10. Myanmar: 29,61 Mbps

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendorong rerata kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps dinilai sulit terealisasi, khususnya di wilayah pedesaan. Bahkan, kecepatan internet 60 Mbps, batas paling moderat yang ditetapkan tahun ini, hanya dapat terealisasi di perkotaan.

Group Head Regulatory & Government Relations PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Alvin Aslam mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional yang sebesar 60 Mbps. Namun, untuk di luar perkotaan angka 60 Mbps masih sulit teralisasi.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Sementara itu, PT Indosat Tbk. menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini telah digunakan maupun spektrum baru yang akan dirilis ke depan.

“Disertai juga dengan kemudahan perizinan dan kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi,” kata Reski kepada Bisnis.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Reski menyebut Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.

Pada dasarnya, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan artifisial yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah.

“Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reski menegaskan pencapaian target broadband nasional merupakan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

“Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan keberlangsungan industri, agar pemerataan kualitas layanan dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menilai target pemerintah untuk meningkatkan kecepatan rata-rata layanan internet bergerak menjadi 60 Mbps pada 2026 dapat dicapai, terutama di wilayah perkotaan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur jaringan.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART, Alvin Aslam, mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga layanan internet yang relatif mahal mendorong masyarakat mencari alternatif internet yang lebih terjangkau, salah satunya dengan menggunakan RT/RW Net. Harga yang ditawarkan bahkan lebih murah dari layanan Internet Rakyat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, harga langganan RT/RW Net per bulan berkisar Rp70.000-an. Tarif tersebut di bawah harga Internet Rakyat dibanderol Rp100.000. Kendati demikian, secara kecepatan internet jauh tertinggal dibandingkan Internet Rakyat dengan 100 Mbps.

Pada dasarnya, jaringan RT/RW Net dibangun di lingkungan perumahan atau kawasan permukiman padat penduduk dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati akses internet secara mudah dan murah.

Meski demikian, RT/RW Net kerap dianggap sebagai aktivitas bisnis ilegal karena sering beroperasi tanpa landasan hukum yang jelas dan belum mengantongi izin dari ISP resmi.

Salah satu pengguna RT/RW Net di Majalengka, Riska, menceritakan pengalamannya selama menggunakan layanan tersebut. Menurutnya, RT/RW Net memang membantu, namun sering menimbulkan kendala saat digunakan.

“Layanan RT/RW Net hanya bisa digunakan untuk satu perangkat, tidak bisa lebih dari satu. Jaringannya juga kurang bagus, sering error,” ujar Riska kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Selain itu, biaya berlangganan RT/RW Net tergolong sangat murah. Berdasarkan informasi dari pengguna, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp75.000 per bulan. Namun, pelanggan harus menerima kecepatan internet yang terbatas sehingga tidak mendukung penggunaan internet yang membutuhkan bandwidth besar.

Pengalaman serupa juga disampaikan pengguna lainnya yang berasal dari Jawa Barat, Nila. Dia mengaku awalnya merasa terbantu dengan RT/RW Net karena harga yang terjangkau, tetapi setelah digunakan, koneksi internet terasa sangat lambat. Alhasil, dia tetap harus membeli kuota seluler untuk kebutuhan internet yang lebih stabil.

“Harganya murah sekitar Rp70.000-an, tapi memang lemot sekali. Akhirnya saya lepas karena juga mau merantau,” ujarnya.

Dari dua narasumber yang telah diwawancarai Bisnis, keduanya mengaku belum mengetahui status legalitas bisnis Wi-Fi murah tersebut.

Mereka menggunakan layanan RT/RW Net karena mendapat tawaran dari orang-orang sekitar yang menawarkan biaya internet lebih terjangkau.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, RT/RW Net pada dasarnya merupakan usaha penyediaan akses internet bagi warga sekitar dengan cara mendistribusikan kembali koneksi dari penyedia layanan internet (ISP).

Usaha ini kerap dianggap ilegal karena banyak dijalankan tanpa izin resmi, misalnya hanya menarik koneksi dari ISP lalu dijual kembali kepada warga.

Padahal, RT/RW Net sebenarnya bisa dijalankan secara legal jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menjadi reseller atau subnet resmi dari ISP serta mengurus perizinan usaha kepada pemerintah melalui sistem OSS.

Aturan tersebut telah diatur dalam peraturan Kominfo, yang mewajibkan pelaku RT/RW Net memiliki izin jual kembali jasa telekomunikasi, menggunakan merek ISP, menjaga standar kualitas layanan, serta melaporkan pendapatan secara resmi. Jadi RT/RW Net tidak selalu ilegal selama dijalankan dengan izin dan mengikuti ketentuan yang berlaku. (Nur Amalina)