Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan daerah tersebut menjadi provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam hal penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal di Kota Padang, Kamis.

Sebelumnya, Ranah Minang juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada 2025.

Ia menjelaskan pemerintah pusat menugaskan sebanyak 40 project management officer dan 125 business assistant untuk mendampingi pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini sebanyak 888 gerai Kopdes Merah Putih sudah berhasil diverifikasi. Dari jumlah itu, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun.

"Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Endrizal mengatakan, Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) Kopdes Merah Putih

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat. Mulai dari project management officer,business assistant, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hingga pengurus koperasi di lapangan.

"Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti sinergi yang dibangun mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Meskipun demikian, gubernur mengingatkan keberhasilan program tidak berhenti pada pembentukan badan hukum koperasi saja. Pendampingan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan layanan pelindungan dan pemulihan bagi para pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan UMKM tetap tangguh menghadapi potensi risiko lingkungan dan dinamika ekonomi daerah.

“Hari ini melalui kegiatan pelindungan dan pemulihan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, kami hadir memberikan layanan langsung bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan maupun risiko usaha ke depan,” kata Maman.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyalurkan bantuan bagi UMKM yang terdampak,” ujar dia dalam kunjungannya ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (4/12).

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan pihak lainnya untuk memastikan dukungan akses layanan, pendampingan, serta bantuan menjangkau para pengusaha UMKM secara tepat dan efektif.

Ia menyampaikan bahwa melalui program pelindungan dan pemulihan UMKM, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir mendampingi setiap langkah pemulihan dan penguatan usaha, sehingga UMKM dapat bangkit lebih solid dalam menghadapi berbagai situasi.

Kegiatan ini juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses berbagai layanan penting seperti legalitas usaha, perizinan, dan pembiayaan.

Maman menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai instrumen untuk memitigasi risiko, khususnya ketika terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak terduga.

“Legalitas merupakan alat penting agar UMKM tetap aman dan terlindungi ketika menghadapi kondisi alam atau situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dengan tercatat secara formal, usaha memiliki pegangan kuat untuk bertahan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengadukan keresahan pelaku usaha kepada Komisi IV DPR RI terkait kekacauan legalitas lahan sawit, terutama setelah pemerintah mempercepat program penertiban dan pengambilalihan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino mengaku pihaknya kini kebingungan soal status lahan perkebunan sawit mereka. Kebingungan itu muncul setelah pemerintah mengambil alih sejumlah area kebun yang dikategorikan sebagai kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sebagai informasi, pemerintah belum lama ini telah menyerahkan kembali kawasan hutan kepada negara dalam skala besar. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (12/9/2025), penyerahan kawasan hutan tahap IV kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai 674 ribu hektar.

Total lahan yang sudah dialihkan ke Agrinas kini sekitar 1,5 juta hektar, termasuk lebih dari 1.600 hektar kebun sawit. Nilai aset yang masuk kategori penertiban tersebut diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari proses masif penertiban aset negara.

Di tengah proses besar-besaran tersebut, para pelaku usaha sawit mempertanyakan legalitas lahan yang mereka miliki, meskipun telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lainnya. Sadino pun menyebut masalah ini sebagai kekhawatiran nomor satu pihaknya kini.

"Sebenarnya legalitas. Artinya kalau kita sudah punya legalitas, contohnya adalah perusahaan publik. Kok legalitasnya dipertanyakan?" kata Sadino saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, investor menilai legalitas sebagai fondasi utama bisnis. "Orang asing kan tahunya, 'oh ini adalah dia punya legalitas', 'oh ini berarti saya sebagai investor'. Apalagi kalau perusahaan publik, investornya kan dari mana-mana saja bisa, tidak harus datang ke Indonesia," sambungnya.

Karena itu, ketika negara menganggap legalitas tak sah tanpa proses hukum, dampaknya bisa merusak kepercayaan investor.

"Eh tau-tau sekarang tidak diakui, lah kan kacau. Ternyata sekarang diambil alih, 'loh gimana'," kata Sadino.

Ia mengibaratkan situasinya seperti membeli rumah. "Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum," ujarnya.

Sadino menilai kondisi ini bisa membuat investor menuduh pemegang izin melakukan penipuan. "Yang punya legalitas bisa juga dituduh oleh investor, 'kamu nipu saya'," tegasnya.

Ia juga menepis anggapan pemegang HGU otomatis salah jika tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kalau IPPKH kan pinjam pakai, izin pelepasan. Itu juga salah juga cara memahaminya. Tidak semua itu ada pelepasan. Kalau memang ruangnya itu dasarnya ya nggak ada pelepasan," jelasnya.

Foto: Petani Sawit. (Dok. POPSI) Petani Sawit. (Dok. POPSI)

Gapki Minta Pengambilalihan Tidak Merusak Produktivitas

Selain persoalan legalitas, Gapki juga berharap agar pengambilalihan lahan tidak mengorbankan produktivitas kebun. Sadino menilai negara, melalui Agrinas, harus mengelola perkebunan secara jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek.

"Saya sih berharap yang diambil alih itu... ya supaya produktivitasnya jangan berkurang," ujarnya.

Ia mengingatkan, dampak negatif dari pengelolaan yang buruk baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.

"Kalau itu nggak dijaga, saya khawatir penurunan produksi itu akan malah menjadi tambah tidak bagus kebun-kebun itu. Dan akan dirasakan 2026. Sekarang belum, 2026 pasti," tegasnya.

Sadino menekankan bahwa sawit tidak seperti tambang. Menurutnya, jika kebun sawit tidak dipanen selama satu bulan saja, siklus produksi bisa langsung terganggu.

"Kalau tambang diambil alih, nggak ada masalah. Sedangkan kalau di sawit, tidak dipanen saja satu bulan, itu sudah pasti akan terjadi siklus yang kurang," terang dia.

Meski telah menyampaikan keluhannya kepada DPR, Sadino mengungkapkan, hasil rapat hari ini masih belum menghasilkan solusi konkret dari para legislator.

"Belum ada solusinya. Artinya dia baru menghimpun dulu. Baru nanti dia (DPR) akan nanti disampaikan kepada, misalnya sekarang ada pemerintah dan Satgas," ujarnya.

Ia juga menegaskan, ini merupakan kali pertama Gapki secara resmi datang ke DPR pasca-terbitnya regulasi baru terkait pengambilalihan kawasan.

"Ya kita baru kali ini... Cuman kan sekarang setelah ada perpres, terus PP 45 Tahun 2025 ini baru sekarang," tutup Sadino.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 45.000 sumur minyak masyarakat telah rampung diinventarisasi dan siap dikelola secara legal mulai Desember 2025.

Pengelolaan sumur dapat dilakukan melalui koperasi, UMKM, maupun kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan pengelolaan sumur masyarakat secara legal ditujukan untuk memastikan para penambang rakyat tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang ketakutan.

"Jadi dari 45 ribu sumur yang dulu masyarakat mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, minta sesuatu, menakut-nakuti, mulai tahun ini, bulan Desember izinnya ya, Insyaallah mulai Desember, mereka bisa kerja dengan nyenyak," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Di samping itu, Bahlil menegaskan langkah legalisasi sumur masyarakat merupakan bagian dari niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Pasal 33 mengenai redistribusi sumber daya alam, sehingga tidak timbul persepsi bahwa pengelolaan minyak hanya menjadi urusan kalangan elit.

"Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu, itu lagi, itu lagi. Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan dan KKKS-nya," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Bahlil menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan BUMN untuk membahas pengelolaan sumur minyak masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan sejumlah stakeholder lainnya.

Bahlil menegaskan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola sumur minyak secara legal.

"Program ini adalah merupakan program pro-rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan sedang viral soal bakar baru bernama Bobibos. Penemuan jenis bahan bakar nabati (BBN) baru yang disebut mampu menekan emisi hampir hingga nol.

Bahan bakar tersebut juga diklaim memiliki nilai research octane number (RON) mencapai 98. Mengenai kabar tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya angkat suara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengaku sampai saat ini belum ada koordinasi resmi antara pihak penemu bahan bakar Bobibos dengan Kementerian ESDM.

Namun, pihaknya menerima usulan dari penemu agar bahan bakar tersebut diuji di laboratorium Kementerian ESDM.

"Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut. Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya," kata Laode, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Menurut Laode, untuk bisa dikategorikan sebagai bahan bakar resmi, produk tersebut harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan uji coba yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Proses ini melibatkan berbagai lembaga termasuk LEMIGAS.

"Ya, jadi sebenarnya banyak yang membuat seperti ini, ada juga kan dari plastik pernah itu, bikin bensin dari plastik. Seperti ini banyak, tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi," ujarnya.

Sebagai informasi, BBM baru itu sebelumnya sudah diluncurkan di Bogor, pada pekan lalu. Bobibos adalah singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lahan persawahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan industri rokok ilegal dalam negeri mentransformasikan diri menjadi industri rokok legal.

Untuk bisa melegalkan produksi rokok ilegalnya itu, industri hasil tembakau ilegal Purbaya syaratkan harus masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan dijanjikan pemberian insentif cukai khusus yang akan berlaku pada Desember 2025.

"Untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu. Sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi IHT legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak mati, di tengah angka prevalensi perokok yang tak mengalami perubahan siginfikan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang mengutip data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Lalu, hingga saat ini tercatat pula sebanyak 73% laki-laki dewasa adalah perokok aktif, dan 7,4% anak usia 10-18 tahun juga merokok. Sementara itu, penggunaan rokok elektronik Kementerian Kesehatan sebut meningkat pesat di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT serta mendapatkan tarif cukai khusus masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal ia memastikan akan menindak dengan keras.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan tarif cukai khusus bagi rokok ilegal di dalam negeri, supaya para produsennya mau segera melagalkan produksinya untuk mencegah rokok murah ilegal luar negeri masuk.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, karena peredaran rokok ilegal masih tinggi dari luar negeri.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi kebijakannya kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Kalau gitu saya rugi lah, saya enggak mau rugi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

"Jadi kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT, serta mendapatkan tarif cukai khusus, ia memastikan akan menindak dengan keras bila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh berbagai capaian strategis di sektor energi nasional.

Salah satu inisiatif yang paling mendapat apresiasi publik adalah kebijakan Sumur Rakyat, yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Program Sumur Rakyat merupakan wujud nyata kebijakan energi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bawah. Inisiatif ini menjadi terobosan penting dalam meningkatkan produksi energi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah, karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Kebijakan ini menunjukkan bagaimana sumber daya alam dapat dikelola sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Program Sumur Rakyat tidak hanya mendorong kemandirian energi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi migas, memperkuat ekonomi lokal, dan menggerakkan rantai pasok di sektor riil.

Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Daerah

Pendekatan Sumur Rakyat dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, khususnya koperasi, UMKM, dan BUMD, dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi skala kecil.

Dengan skema regulasi yang lebih sederhana dan berpihak kepada rakyat, kebijakan ini berhasil menghidupkan kembali aset energi yang selama ini terbengkalai, sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah.

Sumur Rakyat memberikan harapan baru bagi daerah penghasil minyak lama. Melalui pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal, tercipta efek berganda bagi perekonomian daerah - mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi.

Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan Sumur Rakyat akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Pemerataan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru

Kebijakan Sumur Rakyat menunjukkan arah baru dalam pembangunan nasional - dari yang semula sentralistik menjadi berbasis masyarakat dan daerah. Dengan model regulasi yang lebih sederhana dan efisien, kebijakan ini membuka peluang ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan ekonomi lokal menggeliat. Inilah efek berganda (multiplier effect) yang nyata dari kebijakan publik yang dirancang dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.

Bagi daerah penghasil minyak lama yang sebelumnya vakum, Sumur Rakyat memberikan napas baru. Sumur-sumur yang dulu tidak lagi beroperasi kini bisa dihidupkan kembali melalui keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal.

Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi energi nasional, tetapi juga pada pertumbuhan sektor-sektor pendukung, seperti transportasi, perhotelan, dan penyediaan barang jasa di sekitar wilayah operasi.

Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional

Lebih dari sekadar program teknis, Sumur Rakyat adalah simbol dari kemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri.

Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pelaksanaan Sumur Rakyat akan berpegang pada tiga prinsip utama: efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Artinya, kebijakan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat energi dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh segelintir korporasi besar.

Meneguhkan Komitmen Pemerataan dan Keadilan Sosial

Dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan energi nasional telah menunjukkan perubahan signifikan: dari paradigma eksploitasi menuju paradigma pemberdayaan. Sumur Rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana energi bisa menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketimpangan.

Program ini tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan sosial - karena ia mengembalikan makna "rakyat" dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah bentuk nyata dari janji politik Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Satu tahun pertama pemerintahan ini telah menegaskan arah yang jelas: pembangunan energi nasional bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan, tetapi juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam konteks itu, Sumur Rakyat bukan sekadar kebijakan - ia adalah gerakan menuju kemandirian ekonomi rakyat dan kedaulatan energi bangsa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kelapa sawit menyambut baik langkah pemerintah yang membentuk Agrinas sebagai holding industri sawit nasional. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyambut baik kehadiran Agrinas.

"Munculnya Agrinas saya pribadi sangat happy meskipun dengan cara yang itu-itu saja, tetapi mereka mulai berbenah," kata Sahat saat memberikan paparan di acara Workshop Jurnalis Promosi UKM Sawit, Kamis (23/10/2025).

Pihaknya juga meminta agar banyak pihak tidak menjelek-jelekan Agrinas meski saat ini perusahaan tersebut masih berbenah agar menjadi lebih baik.

"Nah masuknya Agrinas, tolong ini disampaikan jangan kalian cela terus, mari kita perbaiki, bukan untuk dicela. Kita kan paling suka mencela-mencela, tapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi," tambahnya.

Oleh karena itu, Sahat menekankan pentingnya Agrinas untuk menyelesaikan mengenai hukum, legalitas lahan-lahan yang menghasilkan hutan bebaskan dari hutan supaya bisa tersertifikasi.

"Karena kalau kita tidak tersertifikasi dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) kita tidak akan diterima oleh public market," ujarnya.

Dengan adanya peran Agrinas dalam industri sawit Indonesia, diharapkan tata kelola dan legalitas lahan sawit bisa dibenahi dan potensi ekonomi sawit Indonesia bisa meningkat signifikan.

Foto: CNBC Indonesia TV Pemerintah Akan Suntik PMN Rp 8 Triliun Untuk Agrinas

Sahat memperkirakan dengan luas lahan sekitar 16,38 juta hektare, pendapatan sektor sawit dapat mencapai USD 61,7 miliar atau sekitar Rp 998 triliun.

"Saya hitung-hitung tahun 2024 kita punya revenue dari seluruh sawit dengan 58 juta ton, overall revenue kira-kira itu US$ 61,7 miliar. Pada saat itu kalau kita terjemahkan rupiah Rp 15.200-an itu kira-kira Rp 998 triliun," terangnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan yang merupakan kawasan hutan. Jumlah itu telah jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, yakni hanya 1 juta hektare lahan sawit.

Dari total luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kawasan hutan seluas 1.507.591,9 ha kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang telah terbagi menjadi 4 (empat) tahapan.

Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan yang belum diserahkan seluas 1.814.632,64 ha, sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada Agrinas Palma Nusantara.

Harapan untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi menengah baru akan terwujud jika pemerintah secara konstruktif menghapus hambatan birokrasi perizinan, memudahkan UMKM memilih badan hukum yang tepat seperti PT Perorangan, dan memastikan penyaluran K

Jakarta (ANTARA) - Legalitas usaha di kalangan UMKM Indonesia, terutama usaha mikro yang mendominasi hingga 99,71 persen dari total unit usaha, masih dianggap sebagai urusan rumit dan membuang-buang waktu.

Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak calon penerima bantuan modal yang belum memiliki persyaratan administrasi, seperti legalitas usaha (NIB) atau NPWP, hal ini menjadi hambatan besar saat mereka mencoba mengakses pinjaman.

Padahal, tanpa izin usaha, sebuah bisnis akan dianggap ilegal, rentan terhadap sengketa hukum, sulit mendapatkan kepercayaan dari mitra, dan, yang paling fatal, terhalang dari akses pendanaan.

Permasalahan ini diperparah dengan temuan di lapangan bahwa masih ada lembaga penyalur KUR yang meminta agunan tambahan untuk kredit di bawah Rp100 juta, meskipun aturannya menjamin kredit di bawah plafon tersebut seharusnya tanpa agunan.

Kondisi ini menciptakan paradoks. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menargetkan penyaluran sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, tapi 69,5 persen UMKM masih belum mendapat akses kredit.

Kejadian ini menunjukkan bahwa modal saja tidak cukup; hambatan birokrasi, seperti kurangnya legalitas dan prosedur kredit yang tidak dipatuhi, adalah akar masalah yang menghalangi UMKM naik kelas.

UMKM sendiri adalah tulang punggung sejati ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60persen kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Oleh karena itu, sudah saatnya fokus kita beralih: legalitas harus menjadi investasi yang mudah diakses, dan modal murah harus benar-benar sampai tanpa syarat berlebihan.

Ahli ekonomi internasional, Jeffrey Sachs, kerap menekankan bahwa investasi pada UMKM adalah cara tercepat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara, karena mereka menopang lapangan kerja lokal.

Pandangan ini memperkuat urgensi pemerintah untuk tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menghilangkan sumbatan birokrasi.

Senada dengan itu, pakar hukum bisnis Internasional, Klaus Schwab, menilai bahwa program kredit bersubsidi seperti KUR memerlukan kerangka hukum yang transparan dan digitalisasi total; kalau tidak, kredit hanya akan menjadi beban utang tanpa inovasi yang berkelanjutan.

Pilih badan hukum

Legalitas adalah fondasi yang melindungi bisnis dan memastikan pertumbuhannya berkelanjutan. Untuk UMKM yang berorientasi tumbuh dan ingin mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, pilihan bentuk badan usaha menjadi sangat penting dan krusial.

Beberapa bentuk yang cocok karena tidak mensyaratkan modal minimal adalah Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, CV, dan Koperasi.

Namun, bentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang dimungkinkan sejak berlakunya UU Cipta Kerja menawarkan keunggulan tak tertandingi: prinsip tanggung jawab terbatas.

Prinsip ini memisahkan harta pribadi pemilik dari utang perusahaan, menjadikannya perisai hukum yang kuat. PT Perorangan dapat didirikan oleh hanya satu orang dan tidak lagi mensyaratkan modal minimal yang besar, cukup merujuk pada kriteria modal UMKM.

Proses pendirian PT Perorangan ini pun kian praktis. Pendaftarannya dilakukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan dibantu oleh berbagai layanan swasta, seperti Legalitas.org, yang menawarkan jasa pendampingan mengurus akta notaris hingga penerbitan NIB berbasis risiko melalui sistem OSS.

Legalitas bukan sekadar dokumen formalitas; legalitas adalah investasi yang membuka gerbang ke modal KUR, perlindungan hukum PT Perorangan, dan akses pengembangan bisnis.

Modal Murah Merata

Tantangan kedua yang harus diatasi adalah memastikan modal murah merata. Rasio kredit UMKM baru mencapai 20,3 persen, jauh dari target 30 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan target 60 persen disalurkan ke sektor produksi. Namun, implementasinya masih terhambat.

Ada beberapa isu utama yang perlu diatasi segera.

Pertama, harus ada kepatuhan total dari 46 Lembaga Penyalur KUR, terutama Bank yang memegang 60,87 persen plafon KUR, untuk menghilangkan permintaan agunan tambahan pada kredit di bawah Rp100 juta.

Kedua, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan Kementerian UMKM harus secara proaktif memasukkan fasilitasi pembuatan legalitas usaha (NIB) sebagai bagian integral dari proses pengajuan KUR.

Jika calon debitur terhambat karena tidak memiliki NIB atau NPWP, maka program KUR tidak akan pernah mencapai target debitur baru 2,34 juta orang.

Terakhir, tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM yang mencapai 4,02 persen menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi manajerial yang terstruktur, bukan hanya sekadar penyaluran dana.

Kini, UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional dan merupakan motor penggerak pemerataan ekonomi. Mereka memiliki peran besar dalam perekonomian, bahkan terbukti memiliki ketahanan terhadap resesi ekonomi global.

Harapan untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi menengah baru akan terwujud jika pemerintah secara konstruktif menghapus hambatan birokrasi perizinan, memudahkan UMKM memilih badan hukum yang tepat seperti PT Perorangan, dan memastikan penyaluran KUR yang patuh pada aturan tanpa agunan.

Oleh karena itu, legalitas yang mudah diakses, didukung modal murah yang patuh aturan, adalah investasi paling strategis yang akan menempatkan UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional yang sesungguhnya.

*) Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Ekonomi Kerakyatan dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengentikan kegiatan usaha Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menyebut, penghentian kegiatan usaha tersebut karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, satgas PASTI telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

"Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).

Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle.

Informasi legalitas tersebut antara lain, Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 dasar hukum, namun, Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut.

Selanjutnya, Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia, dan Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

"Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang," ucapnya.

Selain program penghapusan utang di atas, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi Non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan beberapa penjelasan.

Penjelasan tersebut antara lain, dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

Selain itu, draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan
Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected].

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International - UNDP (Golden Eagle) karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Satgas PASTI mengatakan telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle.

Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle, yaitu:

1. Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 (dua puluh empat) dasar hukum;

2. Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut;

3. Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia; dan

4. Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang.

Selain program penghapusan utang di atas, Satgas PASTI bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mendalami adanya penawaran program pembiayaan investasi Non APBN/APBD yang ditawarkan oleh Golden Eagle kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Dana diklaim bersumber dari likuiditas makroprudensial Bank Indonesia dan Asset Manajemen Unit dari bank pelaksana. Terdiri dari hibah untuk proyek habis pakai dan investasi murni untuk proyek yang bersifat profit oriented.

2. Draf perjanjian kerja sama antara Personal Guarantee dengan Kepala Daerah meliputi proposal hibah, penjaminan oleh Personal Guarantee, rekening joint account, dan pembagian fee penjaminan

Berdasarkan hasil klarifikasi atas temuan tersebut yang dihadiri oleh pihak Golden Eagle dan Satgas PASTI Daerah maupun Pusat, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan terbukti tidak memiliki dasar legalitas resmi dan berpotensi menyesatkan bagi masyarakat.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected].