Bisnis.com, JAKARTA — Produksi rokok murah bertarif cukai lebih rendah berisiko meningkatkan konsumsi produk tembakau sekaligus mengurangi optimalisasi penerimaan negara di tengah fenomena downtrading.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, menilai kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

“Dengan dia [produsen rokok] bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa makin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” kata Beladenta dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan selain berdampak terhadap konsumsi, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, makin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini, tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan, yakni Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang.

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar makin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurutnya, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

Bisnis.com, MALANG — Upaya pemerintah untuk mengakomodasi rokok ilegal dengan memberlakukan tarif khusus atau penambahan tarif golongan III kurang tepat, karena masih ada upaya lain yang lebih efektif dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta tidak destruktif terhadap iklim usaha IHT (Industri Hasil Tembakau).

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan sehubungan usulan anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III yang ditolak keras oleh Formasi.

“Langkah pertama adalah dengan pendekatan persuasif dan intensif melalui supervisi pada produsen rokok ilegal,”ujarnya, Senin (22/6/2026).

Layertarif cukai saat ini, kata dia, sudah dapat digunakan untuk mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke legal di golongan III (SKT) ataupun golongan II (SKM).

Karena itulah, dia menegaskan, perlu pendampingan terkait administrasi dan sistem perpajakan kepada produsen rokok ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan agar produsen ilegal dapat masuk pada ranah legal sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.

Jika ini dilakukan maka produsen rokok legal yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian selama puluhan tahun tidak merasa dikesampingkan dengan kebijakan sepihak ini.

Selain itu, dia mengusulkan, penegakan hukum terhadap praktik produksi dan distribusi rokok ilegal juga terus diperkuat. Jika penegakan hukum diperkuat maka produksi rokok legal akan keluar dari titik jenuh dan akan kembali meningkat di atas 350 miliar batang serta penerimaan cukai rokok bisa di atas Rp230 triliun.

Untuk terus menjaga iklim kondusif IHT, menurut dia, maka kebijakan afirmatif berikutnya adalah dengan meningkatkan batasan produksi dari SKM golongan II dari 3 miliar batang menjadi 4-5 miliar batang.

Menurutnya, solusi ini menjadi bagian relaksasi bagi pelaku IHT legal untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok. Sebagai pertimbangan juga, jika Kemenkeu memaksakan kebijakan layer tarif cukai baru, maka besaran tarif harus dipertimbangkan secara matang dan secara tegas ditetapkan periodisasi penerapan layer baru ini.

Joko juga menilai, struktur tarif cukai saat ini dinilai sudah sangat ideal dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun dari pelaku usaha di sektor IHT.

“Keseimbangan yang sudah tercipta jangan dirusak dengan kebijakan baru yang merugikan, justru dari keseimbangan ini dapat dijadikan fondasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan roadmap kebijakan IHT,” ucapnya.

Sebagai informasi, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III. Formasi menilai kebijakan tersebut tidak berkeadilan dan tidak memberikan perlindungan bagi pabrik rokok (PR) kecil yang legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan penerbitan tarif cukai golongan III untuk melindungi PR kecil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, produsen rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) justru banyak menggunakan mesin modern dengan kapasitas produksi lebih besar dibandingkan PR legal golongan II.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendukung langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal dengan memeriksa produsennya karena dampaknya positif bagi perbaikan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) serta dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Ketua Formasi, Heri Susianto, menegaskan hal itu untuk menanggapi KPK yang mengantongi identitas produsen rokok diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

“Langkah itu merupakan pintu masuk bagi negara untuk memberantas rokok ilegal secara menyeluruh dan tuntas dengan menyasar sisi hulu, yakni produsennya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Langkah KPK ini, dia menilai, sangat positif bagi upaya mendorong ekosistem industri hasil tembakau (IHT) menjadi lebih baik. Jika pemberantasan rokok ilegal berhasil, maka akan sangat positif dampaknya bagi ekosistem rokok legal.

Peredaran rokok legal tidak lagi direcoki peredaran rokok ilegal. Dengan begitu, maka otomatis penerimaan negara juga akan dapat terdongkrak naik.

Langkah KPK ini, dia menegaskan, seharusnya diikuti pula oleh Kemenkeu dalam pemberantasan rokok ilegal. Pemberantasan rokok bisa dilakukan secara menyeluruh, terutama menyasar dari sisi hulu, produsennya.

Dengan cara itu, kata dia, maka pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara simultan, yakni Bea Cukai dengan didukung aparat penegak hukum (APK) dan KPK di sisi lain.

Langkah ini, dia meyakinkan, lebih efektif dalam mendongkrak penerimaan negara daripada langkah Kemenkeu yang akan menerbitkan penambahan layer tarif cukai.

Penambahan layer tarif cukai, menurut dia, jelas tidak mendidik pelaku IHT agar taat hukum serta tidak adil bagi pelaku yang selama ini telah memenuhi kewajibannya dengan baik dari sisi hukum dan perpajakannya.

Penambahan layer tarif cukai itu di satu sisi, pemerintah mengafirmasi pelaku IHT ilegal. Namun di sisi lain menekan pelaku IHT legal karena dalam usahanya akan diganggu pelaku IHT ilegal yang dilegalkan dengan diterbitkannya penambahan layer tarif cukai.

Dia menegaskan pula, penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Kemenkeu membuat sistem agar kebocoran penerimaan negara agar dapat diperkecil

“Saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan negara agar dapat membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya caranya dari cukai ya berantas rokok ilegal,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, MALANG — Penambahan layer tarif cukai rokok dinilai akan berdampak mematikan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal produsen sigaret kretek mesin (SKM)golongan II karena pemain rokok ilegal jumlahnya diduga sangat banyak sehingga menekan kinerja perusahaan rokok resmi eksisting.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan informasi yang dia himpun menyebutkan ada sekitar 300 unit mesin produksi sigaret kretek mesin (SKM) masuk dan digunakan untuk memproduksi rokok ilegal yang tersebar di berbagai daerah.

“Satu unit mesin produksi SKM, mampu berproduksi 1 miliar batang per tahun,” katanya, Jumat (23/1/2026).

Dengan asumsi bahwa 300 unit mesin tersebut aktif beroperasi selama setahun, maka rokok ilegal yang beredar mencapai 300 miliar batang, suatu jumlah yang tidak sedikit.

Jika rokok sebanyak itu beredar ke pasar secara bebas dan leluasa karena telah dilegalkan dengan adanya penambahan layer tarif cukai, maka ekosistem perdagangan IHT jelas terganggu.

Produsen rokok legal eksisting, kata dia, dipastikan terdampak dengan peredaran rokok murah legal karena mendapatkan tarif cukai yang rendah. Kinerja mereka jelas terganggu.

Yang paling terganggu, kata dia, maka jelas PR golongan II SKM karena pangsa rokok mereka beririsan langsung dengan pelaku rokok ilegal yang dilegalkan dengan menikmati tarif cukai murah. PR gol II terancam gulung tikar karena kalah bersaing di tengah persaingan yang tidak sehat. Pabrik rokok ilegal diberi afirmasi dengan dilegalkan dan memperoleh tarif cukai yang murah.

Karena itulah, dia mengusulkan, untuk upaya meningkatkan penerimaan maka kuncinya pemerintah perlu melakukan moratorium kebijakan, baik dari struktur tarif maupun besaran tarif.

Di sisi lain, agar penerimaan cukai meningkat, maka upaya penindakan rokok ilegal ditingkatkan dengan melibatkan aparat yang lebih luas, seperti kepolisian, TNI, KPK, kejaksaan, dan tentu saja Bea Cukai.

“Kebijakan Pak Menkeu yang akan bersih-bersih untuk meningkatkan penerimaan negara tentu kami dukung, termasuk membersihkan pelaku rokok ilegal karena mengganggu penerimaan negara dari sisi pajak dan cukai,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan industri rokok ilegal dalam negeri mentransformasikan diri menjadi industri rokok legal.

Untuk bisa melegalkan produksi rokok ilegalnya itu, industri hasil tembakau ilegal Purbaya syaratkan harus masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan dijanjikan pemberian insentif cukai khusus yang akan berlaku pada Desember 2025.

"Untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu. Sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi IHT legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak mati, di tengah angka prevalensi perokok yang tak mengalami perubahan siginfikan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang mengutip data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Lalu, hingga saat ini tercatat pula sebanyak 73% laki-laki dewasa adalah perokok aktif, dan 7,4% anak usia 10-18 tahun juga merokok. Sementara itu, penggunaan rokok elektronik Kementerian Kesehatan sebut meningkat pesat di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT serta mendapatkan tarif cukai khusus masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal ia memastikan akan menindak dengan keras.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal agar masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dia bahkan akan menawarkan tarif cukai khusus.

Purbaya menyampaikan ambisi membasmi peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai. Menurutnya, rokok ilegal marak karena tarif cukai yang tinggi.

Akibatnya, permintaan untuk rokok murah dimanfaatkan produsen ilegal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu, dia akan memperketat pengawasan impor rokok ilegal di pelabuhan-pelabuhan.

Sementara untuk produsen dalam negeri, dia memberi kesempatan mereka yang ilegal menjadi legal dengan masuk ke KIHT. Dia siap memberi insentif agar mereka bersedia masuk ke KIHT.

"Kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, Kawasan Industri Hasil Tembakau [KIHT], dengan tarif yang tertentu. [Ini] sedang kita buat dan kita galakkan," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dia menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Desember 2025. Jika ternyata para produsen rokok ilegal juga tidak bersedia masuk ke KIHT maka Purbaya mengancam akan menindak mereka.

"Kalau masih gelap, kita sikat. Gak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan [terlebih dahulu] masuk menjadi pemain yang legal," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi berapa besaran tarif khusus yang dimaksud, mantan ketua dewan komisioner meminta setiap pihak bersabar. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih melakukan pembahasan.

"Kita akan atur supaya jangan mengganggu yang ada dan fair juga buat mereka. Jadi kita akan hitung seperti apa [tarif khususnya]. Jadi belum final semua," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga mengaku akan berikan kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya dan dibebaskan dari hukuman apabila masuk ke kawasan industri hasil tembakau.

Dia ingin melihat langsung praktik kawasan industri hasil tembakau di lapangan sejalan dengan upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Menurut Purbaya, dia tengah mempertimbangkan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam membangun kawasan industri hasil tembakau. Harapannya, itu menjadi pesan bagi produsen rokok ilegal untuk masuk ke kawasan industri dan bisa diregulasi sehingga turut membantu penerimaan negara dari cukai.

Purbaya mengungkap bahwa bupati setempat telah berencana untuk membangun kawasan industri sejenis di tempat lain dengan luasan tanah sekitar 5 hektare (ha).

"Kami melihat seberapa cepat bupati bangun, kalau dia enggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk atau enggak ke situ. Dengan harapan produsen gelap masuk ke sana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni," jelasnya saat berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Bentoel Group, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia pada masanya, pernah hendak dicaplok HM Sampoerna saat Putera Sampoerna masih memegang kendali. Kini, belasan tahun berlalu sudah, Bentoel berada di bawah bendera British American Tobacco (BAT).

Siapa sangka pada awal 1990-an, dua produsen sigaret terbesar di negeri ini pernah hendak bersatu, tepat ketika Bentoel berada di ujung jurang kepailitan. Kala itu, Bentoel terlilit utang hingga Rp700 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruhemiten produsen rokokmencatatkan pertumbuhan kinerja harga saham sepanjang 2025.

Lonjakan harga saham itu terutama dipicu oleh kebijakan Pemerintah RI yang menangguhkan kenaikan tarifcukai produk hasil tembakau(CHT) atau cukai rokok untuk periode 2026.