Bisnis.com, BATANG - Sepuluh tahun yang lalu, Kabupaten Batang hanyalah daerah kecil yang berlokasi di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Alas Roban, jalur hutan legendaris yang melintang dari Gringsing di Kabupaten Kendal hingga ke Banyuputih dan Subah di Kabupaten Batang, barangkali menjadi satu-satunya destinasi penting bagi wilayah itu. Selain menjadi salah satu ikon jalan Pantura, kawasan hutan itu ikut menggambarkan bagaimana Kabupaten Batang masih mengandalkan hasil alam berupa kayu dan aneka komoditas perkebunan sebagai penopang perekonomiannya.
Kini ceritanya sudah jauh berbeda, Kabupaten Batang telah menjelma menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, realisasi investasi di wilayah itu hanya berkisar di angka Rp4 triliun. Jumlah itu kini bisa diraih dalam tiga bulan, sebagaimana laporan realisasi investasi per kuartal I/2026 yang realisasinya sudah mencapai Rp3,88 triliun.
Tol Trans Jawa sudah membentang. Kawasan-kawasan industri, lengkap dengan perumahan dan infrastruktur penunjangnya, sudah ikut dibangun. Di wilayah pesisir Batang, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau Central Java Power Plant (CJPP) yang dioperasikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan urunan antara J-Power, PT AlamTri Power Indonesia (ADRO), serta ITOCHU Corporation.
Investasi dan industrialisasi tak hanya mengubah struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Lebih daripada itu, yang jauh lebih mendasar, gelombang pembangunan yang masif ikut mengubah lanskap dan kondisi ekologis di sekitarnya. Kondisi tersebut dipahami betul oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Ahmad Lukman, Corporate Social Responsibility (CSR) & Community Manager BPI, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memitigasi dampak aktivitas usaha yang dilakukannya.
"Visi strategis dari program CSR kami adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program yang berdampak tinggi, yang terukur dan berkelanjutan. Ada lima pilar pelaksanaan, yaitu bidang ekonomi dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial lingkungan, dan infrastruktur," tutur Lukman pada Selasa (30/6/2026).
Program TJSL tersebut tak cuma menyasar warga di sekitar PLTU Batang, tetapi juga lingkungan yang ikut terdampak, terutama pada lokasi utama pembangkit. Bagus Dona Doni, External Relations Manager BPI, menjelaskan bahwa sejumlah upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan perusahaan telah menampakkan hasil yang positif. Sepanjang pengamatan yang dilakukan BPI bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada periode 2018-2025, tercatat sebaran ratusan jenis flora dan fauna di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Perinciannya, ada 204 jenis flora, 108 jenis burung, 30 jenis herpetofauna atau reptil dan amfibi, 36 jenis ordonata atau capung, serta 80 jenis lepidoptera atau kupu-kupu yang hidup di sekitar kawasan.
"Ada beberapa jenis yang dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran serta beberapa satwa penting lainnya," jelas Bagus. Temuan itu ikut dipublikasikan dalam buku berjudul "Biodiversitas PLTU Jawa Tengah".
Hidayat Ashari, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut keberadaan ratusan flora dan fauna di sekitar kawasan PLTU Batang merupakan temuan yang menarik. Menurut Ashari, temuan itu mengindikasikan keberhasilan pemulihan kawasan yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas pembangunan dan industri. "Dalam ilmu ekologi, ada istilahnya suksesi ekologis. Ketika ekologi mulai membaik, akan terjadi pertumbuhan dan penambahan jenis-jenis hewan dan tanaman. Ada juga teori refugee area, atau kawasan refugia, dimana hewan-hewan yang berasal dari kawasan terdegradasi akan bergeser ke kawasan lain yang dirasa aman. Kawasan ini dipilih karena lingkungannya dijaga dan dirawat," jelasnya.
Periferi PLTU Batang menjadi kawasan refugia bagi flora dan fauna di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Aktivitas manusia di kawasan tersebut memang telah mengubah lanskap ekologis yang sejak dulu ada. Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, Ashari menyebut flora dan fauna yang pada mulanya terganggu oleh aktivitas tersebut, kini mulai bergeser ke area yang telah diperbaiki.
Ashari menyebut, keberadaan beberapa jenis satwa endemik seperti Kepodang kuduk-hitam (Oriolus chinensis) menjadi temuan yang penting. "Kepodang kuduk hitam adalah satwa identitas provinsi Jawa Tengah. Dia adalah indikator dari kelestarian habitat lokal yang sayangnya sudah banyak diburu dan ditangkap," tuturnya. Dalam hal ini, kawasan refugia baru di Kabupaten Batang itu boleh dikatakan telah berhasil menjadi rumah baru bagi satwa-satwa langka seperti Kepodang kuduk-hitam tersebut.
Tentunya, temuan itu diharapkan tak cuma berhenti dalam bentuk publikasi. Ashari berharap, keanekaragaman hayati di kawasan PLTU Batang bisa terus lestari dan menjadi bukti bagi pembangunan yang menerapkan aspek keberlanjutan. "Keanekaragaman hayati bukan sekedar daftar spesies, melainkan instrumen diagnosis alami yang membuktikan bahwa kawasan industri dapat berdampingan dengan fungsi pelestarian ekosistem. Setelah mendapatkan daftar spesies ini, seharusnya, ada publikasi ilmiah yang diterbitkan untuk mendukung datanya. Supaya temuan ini menjadi data saintifik dan bisa dipopulerkan," imbuhnya
Heru Djatmika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas upaya pemulihan lingkungan yang terus dilakukan BPI di Kabupaten Batang. "Menurut saya, BPI ini cerdas karena ingin menunjukkan keberhasilan pemulihan kawasan penyangga PLTU Batang melalui peluncuran buku ini," tuturnya.
Temuan biodiversitas di kawasan PLTU Batang juga mendapatkan apresiasi yang lebih dalam lagi oleh Heru. Sebab, mengundang satwa untuk berpindah dan hidup di lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. "Tanpa air dan makanan, dia tidak akan datang. Walaupun kita bisa membuat hutan, tetapi tanpa ekosistem yang bagus, satwa itu tidak akan mau datang," jelas Heru.
Di sisi lain, keberhasilan itu coba dimaknai secara berbeda oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan. Menurutnya, keberadaan PLTU Batang memang cukup vital bagi pemenuhan kebutuhan energi di Jawa-Bali. "Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus kita hadapi. Potensi emisi, potensi pencemaran air, abrasi pantai, serta dampak terhadap mata pencaharian petani dan nelayan di sekitar. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa pembangunan sebesar ini tetap memiliki risiko, ini adalah bagian dari kejujuran kita sebagai pemimpin dan warga," ungkapnya.
Namun demikian, Faiz menyebut tantangan besar itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, tantangan itu menjadi panggilan untuk membuktikan komitmen bersama, sebagaimana upaya kolaborasi yang terus dilakukan BPI bersama pemerintah daerah, akademisi, serta instansi terkait lainnya dalam tiap program TJSL yang dilakukan.
"Ini adalah momentum dimana kita membuktikan kepada diri sendiri dan generasi mendatang bahwa batang bukan korban pembangunan, melainkan pemimpin dari pembangunan berkelanjutan. kita tidak memlih antara listrik atau keberlanjutan, kita memilih keduanya," tegas Faiz.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Bank Jakarta menyatakan menjalankan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah peningkatan tekanan biaya dana (cost of fund) dan dinamika industri keuangan yang semakin menantang.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan, perseroan tidak mengejar pertumbuhan secara agresif di antara perubahan pasar. Sebaliknya, Bank Jakarta akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus.

Menurutnya, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Selain ketidakpastian ekonomi global, perbankan kini menghadapi kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja industri.

Salah satu indikatornya, adalah bunga deposito dalam lelang dana yang sempat menyentuh level 11,5 persen, menandai peningkatan biaya penghimpunan dana yang harus diantisipasi oleh industri perbankan.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," kata Agus.

Agus menegaskan, kenaikan biaya dana bukan berarti menghambat ekspansi Bank Jakarta. Perseroan tetap menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio, antara lain lewat diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan potensi dana murah yang berasal dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fundamental Perbankan Tetap Kuat

Di sisi lain, Agus menilai kondisi fundamental industri perbankan nasional tetap berada pada posisi kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan menghadapi berbagai peristiwa yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional yang memengaruhi pasar keuangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Jakarta terus menjalankan transformasi di berbagai lini bisnis, mulai dari transformasi bisnis, digitalisasi, penguatan manajemen risiko hingga pembentukan budaya kerja baru.

Perubahan perilaku nasabah juga disebut menjadi faktor yang mendorong transformasi industri perbankan. Selain produk bank, saat ini masyarakat juga mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kelengkapan layanan yang disediakan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," kata Agus.

Melalui strategi selective growth dan transformasi yang berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, serta meningkatkan daya saing di antara dinamika lanskap industri keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah meningkatnya investasi industri dan tuntutan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang semakin menentukan daya saing kawasan industri.

Tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur dan utilitas, kawasan industri kini dituntut mampu membangun tata kelola lingkungan yang berbasis data, didukung monitoring jangka panjang, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sekaligus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (KEK Gresik).

canva.com Ilustrasi kawasan industri.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor.

"Butuh kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Eddy Setiadi Soedjono menjelaskan, kondisi lingkungan kawasan industri maupun wilayah pesisir tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter ataupun satu kali pengamatan.

"Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan," kata Eddy.

PEXELS/PIXABAY Ilustrasi pabrik

Menurut dia, pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah mengungkapkan, pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui sistem monitoring yang konsisten dan didukung aksi nyata di lapangan.

"Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang," ujar dia.

Sebagai implementasi pendekatan tersebut, JIIPE secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan menggunakan hasil uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Aksi untuk ekosistem dan masyarakat pesisir

Selain memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, JIIPE juga menjalankan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diharapkan memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencarian masyarakat.

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono menyatakan, penyebaran benih ikan dan kepiting diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan," kata dia.

Tokoh masyarakat pesisir Kalimireng Isharul berharap, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan kawasan industri berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Gresik) Hamzah Takim menilai, penanaman mangrove di sepanjang aliran Sungai Kalimireng merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan tangkap nelayan.

Penguatan infrastruktur lingkungan

Selain memperkuat sistem monitoring dan rehabilitasi ekosistem pesisir, JIIPE juga terus mengembangkan infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Saat ini JIIPE telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan.

Seiring berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya aktivitas operasional, BKMS juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas tersebut menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono menyampaikan, tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan.

"Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan," ujar Bambang.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, penguatan infrastruktur lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan kolaborasi multipihak, sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri yang kompetitif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

IDXChannel - Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai pelaku usaha angkutan belum siap menghadapi penerapan mandatori biodiesel sebesar 50 persen atau B50. Itu lantaran armada yang saat ini beroperasi pada dasarnya tidak dirancang untuk menggunakan bahan bakar tersebut.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menjelaskan, kalaupun nantinya pemerintah menghentikan penjualan solar, maka konsekuensi yang diterima para pelaku usaha di sektor jasa angkutan barang ialah peningkatan biaya perawatan mesin.

"Kalau ditanya kesiapan, ya kita tidak siap. Kendaraannya memang tidak disiapkan untuk B50," kata Adrianto usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Adrianto menegaskan pelaku usaha angkutan tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan, dari sisi teknis kendaraan, standar mesin yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan penggunaan biodiesel berkadar 50 persen.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan endapan (sludge) pada sistem mesin maupun penyumbatan pada sejumlah komponen kendaraan, sehingga operator harus mempercepat siklus penggantian filter bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya operasional armada.

"Karena itu kami harus berimprovisasi dalam operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Konsekuensinya biaya operasional menjadi naik," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahan bakar B50 mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. ESDM memastikan peningkatan kandungan FAME dari sebelumnya 40 persen menjadi 50 persen tidak mengubah harga jual biosolar yang selama ini berlaku.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, mengatakan perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FAME menjadi 50 persen. Sementara itu, skema penetapan harga belum mengalami perubahan.

Meski peluncuran BBM jenis baru B50 ini direncanakan pada 1 Juli 2026, implementasinya akan melalui masa transisi selama tiga bulan agar sisa stok B40 di lapangan dapat dihabiskan terlebih dahulu.

"Penerapannya secara nasional. Tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Sisa-sisa B40 dihabiskan dulu, diberi waktu sampai tiga bulan hingga menjadi 100 persen pemenuhan ke B50," ujar Laode.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 senilai Rp432,585 miliar dengan kupon tetap 7,40% hingga 7,70% per tahun.

Berdasarkan prospectus di harian Bisnis Indonesia, obligasi diterbitkan dengan nilai 100% dari pokok obligasi dan terbagi ke dalam tiga seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp367,855 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon tetap 7,40% per tahun.

Selanjutnya, Seri B diterbitkan senilai Rp53,73 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 7,65% per tahun. Adapun Seri C bernilai Rp11 miliar dengan tenor 5 tahun dan menawarkan kupon tetap 7,70% per tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 8 Oktober 2026. Sementara itu, pelunasan pokok dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 18 Juli 2027 untuk Seri A, 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan 8 Juli 2031 untuk Seri C.

Sebelum ditawarkan kepada investor, obligasi Indonesia Infrastructure Finance telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yang mencerminkan kemampuan sangat kuat perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Dalam penerbitan ini, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi dengan skema full commitment. Adapun PT Bank CIMB Niaga Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat.

Jadwal Penawaran Obligasi IIF

• Tanggal Efektif: 30 Juni 2026
• Masa Penawaran Umum: 2–3 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 9 Juli 2026

Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) untuk program medium term notes (MTN) tanpa jaminan senior milik PT Indonesia Infrastructure Finance senilai hingga Rp6 triliun. Peringkat yang sama juga diberikan kepada tranche pertama MTN yang terdiri atas tiga seri dengan tenor hingga lima tahun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 24 Juni 2026, Fitch menyebut peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional yang mencerminkan ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan penerbit atau instrumen lain di Indonesia.

Fitch menjelaskan, program MTN dan tranche pertama penerbitan memperoleh peringkat setara dengan peringkat jangka panjang nasional IIF karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung, senior, tidak subordinasi, dan tanpa jaminan dari perseroan. Selain itu, IIF tidak memiliki utang senior lain yang memiliki hak prioritas lebih tinggi.

Lembaga pemeringkat itu menyatakan peringkat jangka panjang nasional IIF dipetakan dari peringkat gagal bayar penerbit mata uang lokal jangka panjang (Issuer Default Rating/IDR) pada level BBB.

Penilaian tersebut didukung oleh pandangan Fitch mengenai kemungkinan yang dinilai 'hampir pasti' atas dukungan luar biasa dari Pemerintah Indonesia apabila diperlukan kepada lembaga pembiayaan infrastruktur ini.

Menurut Fitch, profil kredit IIF memiliki keterkaitan erat dengan kredit kedaulatan Indonesia mengingat perannya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan infrastruktur.

IIF didirikan pada 2010 sebagai lembaga kebijakan keuangan nonbank yang bertugas mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan layanan konsultasi.

IIF yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai layak secara komersial, sekaligus mendukung agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — EU-Asean Business Council (EU-ABC) menyerukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat peningkatan ketahanan gizi serta layanan kesehatan preventif di Indonesia dan kawasan Asean.

Seruan itu disampaikan saat peluncuran laporan Health, Nutrition & Lifestyle: Boosting ASEAN’s Health and Economic Resilience Through a Life-Course Framework, Selasa (30/6/2026). Laporan tersebut memuat 29 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem gizi dan kesehatan preventif di kawasan.

Direktur Eksekutif EU-Asean Business Council, Chris Humphrey, menilai Indonesia telah menjadikan isu gizi dan kesehatan sebagai prioritas nasional. Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan efektif.

“Upaya Indonesia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mulai dari inisiatif berskala besar seperti program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai upaya penurunan stunting, menunjukkan bahwa prioritas yang ditetapkan sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi berbagai program tersebut dapat berjalan secara efektif dalam skala yang luas,” ujar Chris dalam laporannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan berbagai program, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi hasil yang terukur. Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil dapat membantu memperkuat ketahanan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Dalam laporannya, EU-ABC mengusulkan 29 rekomendasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui reformulasi dan fortifikasi pangan, penguatan pelabelan gizi, peningkatan literasi kesehatan, hingga pembangunan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi praktik terbaik dari Eropa dan negara-negara Asia Tenggara.

Laporan itu juga mengusung pendekatan life-course atau siklus kehidupan sebagai dasar pembangunan kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan ketahanan gizi, penerapan gaya hidup sehat, dan peningkatan praktik self-care atau perawatan mandiri.

EU-ABC menilai investasi pada layanan kesehatan preventif dapat menekan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti berbagai langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, disertai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Paradigma Ketahanan Gizi

Diskusi dalam peluncuran laporan juga menekankan pentingnya menggeser paradigma dari ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan gizi (nutrition security). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga memperoleh makanan yang aman, bergizi, terjangkau, dan mudah diakses.

Para peserta forum menilai tantangan seperti stunting, kekurangan mikronutrien, obesitas, serta meningkatnya penyakit tidak menular hanya dapat diatasi melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang.

Chris menambahkan perusahaan-perusahaan asal Eropa siap mendukung agenda kesehatan Indonesia melalui inovasi di bidang pangan dan nutrisi.

“Perusahaan-perusahaan Eropa siap membawa pengalaman tersebut untuk mendukung agenda gizi dan kesehatan preventif Indonesia,” kata Chris.

Di sisi lain, perwakilan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Sri Ridha Hasanah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak harus dipertentangkan.

“Jika kita memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang sama, maka selalu ada ruang untuk berkolaborasi. Kami tidak memandang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Sri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuntutan pasar global terhadap transparansi dan ketertelusuran produk mendorong pelaku usaha Indonesia mulai beradaptasi dengan standar baru yang akan berlaku di Eropa. Salah satunya melalui penerapan Digital Product Passport (DPP), yang memungkinkan seluruh informasi produk dapat ditelusuri secara digital mulai dari asal bahan baku hingga jejak karbonnya.

Penerapan teknologi tersebut mulai dilakukan oleh pelaku usaha rempah asal Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, Java Spices. Melalui platform ekspor INA Trading, setiap kemasan produk dibekali stiker PERURI RFID Blockchain yang menyimpan informasi mengenai proses budidaya di lahan organik, pengolahan, hingga pengemasan.

CEO Pundi sekaligus INA Trading, Amiranto Adi Wibowo, mengatakan regulasi Uni Eropa akan mewajibkan penerapan Digital Product Passport pada produk yang masuk ke kawasan tersebut mulai 2030. Karena itu, pelaku usaha Indonesia perlu mulai mempersiapkan diri sejak sekarang.

"Regulasi di Eropa untuk penerapan RFID dan blockchain mulai berlaku pada 2030. Digital Product Passport nantinya wajib ada pada setiap produk yang dikirim ke Eropa. INA Trading hadir mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli di seluruh dunia, sekaligus memastikan produk yang dipasarkan memiliki jaminan keaslian melalui teknologi PERURI RFID Blockchain yang dapat dipindai menggunakan aplikasi mobile INA Trading," kata Amiranto dalam Seminar dan Kurasi PERURI RFID Blockchain, Jumat (26/6/2026).

CEO PERURI Smart Card, Muchrizal, menjelaskan teknologi tersebut juga digunakan untuk menghitung jejak karbon sepanjang rantai produksi. Penghitungan dilakukan menggunakan perangkat Internet of Things (IoT) yang dipasang di lahan organik, armada angkut, hingga fasilitas produksi.

"Semua perangkat IoT yang kami gunakan terhubung dengan platform INA Trading dan PERURI Digital Security untuk implementasi RFID dan blockchain," ujar Muchrizal.

Dalam kegiatan kurasi produk Jawa Barat tersebut, Pundi/INA Trading menjalin kerja sama dengan Polaris serta Java Spices/Archipelago untuk menerapkan PERURI RFID Blockchain pada produk rempah dan kerajinan bambu, seperti kursi, meja, serta dekorasi rumah yang ditujukan untuk pasar Belanda, Serbia, dan sejumlah negara Eropa Timur.

Produk-produk tersebut direncanakan dikirim ke Belanda menggunakan kontainer untuk memenuhi kebutuhan penjualan akhir tahun (End of Year Sales) 2026 di pasar Eropa.

Namun, kesiapan teknologi dinilai perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang sesuai karakter masing-masing negara tujuan. Konsultan marketing komunikasi, Ginung Pratidina, mengatakan pelaku usaha perlu menyesuaikan desain kemasan, pemilihan warna, hingga storytelling di media sosial agar produk lebih mudah diterima konsumen Eropa.

Melalui penerapan Digital Product Passport, konsumen nantinya cukup memindai RFID yang tertanam pada produk untuk memperoleh informasi mengenai asal bahan baku, identitas perajin, lokasi produksi, material yang digunakan, jejak karbon, sertifikasi, hingga status keaslian produk yang telah diverifikasi melalui teknologi blockchain.

Dalam implementasinya, PERURI Digital Security menyediakan teknologi tanda tangan digital, smart contract, dan sistem keamanan digital untuk menjaga integritas data produk. Sementara Pundi menyediakan infrastruktur blockchain dan platform digital yang mencatat seluruh perjalanan produk secara transparan sehingga lebih sulit dimanipulasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kolaborasi untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat jangka panjang yang diberikan hutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama itu mencakup peningkatan integrasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dan sertifikasi FSC.

Ia mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola kehutanan, serta memperluas peluang pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pendekatan nasional dan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha berbasis kehutanan,” kata Laksmi.

Ditjen PHL dan FSC memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia melalui pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC.

Audit gabungan memungkinkan dua atau lebih sistem pengelolaan dinilai secara bersamaan oleh satu tim auditor dalam satu proses audit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya serta menghindari duplikasi proses, tanpa mengurangi kredibilitas maupun integritas masing-masing sistem sertifikasi.

Ia menjelaskan, ruang lingkup MoU ini mencakup pengembangan mekanisme audit gabungan mulai dari hutan hingga eksportir dan importir, peningkatan kinerja pengelolaan hutan, penyelarasan remedy framework dalam rangka pencapaian target Forestry and Other Land Use/FOLU Net Sink 2030.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, pertukaran data dan informasi pasar, serta perluasan akses pasar bagi produk-produk hasil hutan Indonesia yang memenuhi standar SVLK dan FSC.

“Kami berharap pengembangan mekanisme audit gabungan antara SVLK dan FSC dapat mendorong peningkatan tata kelola kehutanan serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk-produk hasil hutan Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pengelola hutan lestari di Indonesia,” ujar Laksmi.

Sementara itu, Direktur Jenderal FSC International Subhra Bhattacharjee menegaskan kemitraan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan komitmen global FSC untuk menunjukkan nilai dan manfaat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

“Melalui pengembangan mekanisme audit gabungan SVLK-FSC, kami menyelaraskan berbagai upaya yang ada sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Subhra.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

[Gambas:Youtube]

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026