Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (5/1/2026). Menurutnya KUHAP ini tetap memberikan ruang Lex Specialis.

"KUHAP ini tetap memberikan ruang Lex Specialis, artinya undang-undang Tipikor, Undang-Undang KPK juga masih berlaku untuk menjadi instrumen dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK," kata Budi.

Budi menyampaikan penyidikan atau penuntutan perkara yang lama tidak menggunakan KUHAP terbaru.

Sedangkan untuk perkara-perkara yang penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, maka nanti akan merujuk pada ketentuan baru di KUHAP.

"Kami rasa ini tentu tidak ada kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK," jelas Budi.

Kendati demikian, secara detail penyesuaian pelaksanaan KUHAP masih dibahas oleh internal KPK sehingga pelaksanaan proses hukum di KPK ini sesuai dengan norma-normanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," ucap Supratman kepada jurnalis, Senin (5/1/20262026).

Dia mempersilahkan masyarakat tetap memberikan kritik kepada pemerintah sepanjang kritik tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya mengkoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama parlemen akan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD). Sejumlah poin penting dalam beleid anyar itu sudah dalam tahap pembahasan.

RUU BUMD sendiri merupakan rancangan aturan usulan pemerintah. Pemerintah merasa kinerja BUMD belum optimal meski jumlah aset dan modalnya terus bertambah, sehingga perlu penegasan pengaturan korporasi pelat merah tingkat daerah itu.