Bisnis.com, SURABAYA – Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Sumbangan pendapatan dari sebagian besar BUMD wilayah setempat terhadap fiskal daerah yang dinilai masih minim dan didominasi secara superior oleh sektor keuangan ditengarai disebabkan oleh banyak faktor.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo mengungkapkan bahwa jurang pemisah yang lebar antara kontribusi BUMD milik Pemprov Jawa Timur di sektor keuangan dengan sektor non-keuangan yang tidak dapat dipungkiri.

Apalagi, lebih dari 80% setoran dividen BUMD terhadap PAD masih bergantung pada laba yang dihasilkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), sementara kontribusi entitas usaha lainnya masih jauh dari kata menggembirakan.

"Isu utamanya adalah ketimpangan kontribusi, baik di internal BUMD Jatim sendiri maupun jika dibandingkan dengan performa BUMD di provinsi lain seperti Jawa Tengah. Ini adalah masalah tata kelola yang perlu segera diperbaiki," ujar Wisnu saat dihubungi Bisnis, Kamis (7/6/2026).

Ia mengungkapkan secara umum tidak seluruh BUMD melakukan kerja-kerja untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Sebab, terdapat sejumlah entitas bisnis yang memang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation) secara murni.

Namun begitu, Wisnu menyatakan bahwa terciptanya jurang pemisah yang lebar antara dividen yang disetor BUMD sektor keuangan dan non-keuangan juga dapat terjadi akibat minimnya arah bisnis dan inovasi usaha yang dilahirkan entitas usaha terkait, yang menyebabkan mereka tersingkir dan kalah saing oleh perusahaan swasta.

Selain itu, Wisnu juga menyebut BUMD yang secara penuh menjalankan fungsi sebagai public service obligation juga mengalami dilema dalam upaya untuk menaikkan profit yang berimplikasi pada pertumbuhan keuntungan dan dividen. Tarif terhadap layanan-layanan yang ditawarkan BUMD tidak dapat secara serta-merta didongkrak hanya semata-mata untuk mengejar pendapatan yang maksimum.

"Core business-nya itu tidak jelas, kalah kompetitif dengan pelaku swasta, dan kadang-kadang harus kita akui memang karena BUMD itu juga menjalankan fungsi untuk pelayanan publik. Kadang-kadang dari tarif, tarif layanan itu akan memengaruhi penerimaan dari BUMD yang nanti di ujungnya akan memengaruhi keuntungan dan dividen. Itu terkadang tarifnya dikunci, tidak boleh dinaikkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," paparnya.

Namun begitu, stagnannya tarif layanan yang dipatok tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menutupi kealpaan manajemen pengelolaan BUMD. Wisnu menengarai rendahnya performa sejumlah BUMD non-keuangan milik Pemprov Jatim disebabkan oleh tata kelola yang belum profesional.

Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah mekanisme penunjukan direksi hingga komisaris yang acapkali dianggapnya sebagai bentuk politik "balas budi".

"Publik menilai ada ketidakjelasan kriteria. Terkadang jajaran direksi diambil dari mantan tim sukses, mantan pejabat, organ, atau dari kalangan yang dahulu memberikan kontribusi kepada gubernur atau pemerintah daerah terpilih. Jika tidak profesional, akan muncul konflik kepentingan yang berdampak langsung pada BUMD itu sendiri," tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Wisnu mengusulkan adanya restrukturisasi besar-besaran melalui pembentukan holding atau pengelompokan (clustering) BUMD berdasarkan sektor usaha, seperti klaster pangan, agro industri, hingga infrastruktur.

"Perlu ada konsolidasi. BUMD yang tidak efisien sebaiknya digabung. Dengan holding, bargaining position terhadap pihak swasta akan lebih kuat dan bisa tercipta efisiensi biaya operasional sebanyak kurang lebih 15% hingga 20%," lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar Pemprov Jatim dapat melakukan kajian atau audit bisnis yang mendalam terhadap BUMD yang kinerjanya stagnan selama bertahun-tahun. Menurutnya, audit ini penting untuk membedah apakah masalah utama terletak pada manajemen, rencana bisnis yang tidak fokus, atau intervensi tarif pada BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation).

"Sebagai entitas bisnis itu kan memang perlu ada satu telaah kajian ataupun audit bisnis yang lebih tajam. Sehingga kemudian bisa menemukan sesuatu dalam merumuskan strategi ke depannya itu agar kondisi yang kurang baik ini bisa diperbaiki dan tidak berulang-ulang terjadi," ungkapnya.

Mengenai solusi jangka panjang, Wisnu berharap Pemprov Jawa Timur dapat memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengubah struktur kontribusi PAD yang bersumber dari dividen BUMD. Jika Bank Jatim mendominasi hingga lebih dari 80%, komposisi yang lebih seimbang diharapkannya dapat terealisasi di masa depan.

"Harapannya kontribusi bisa bergeser dan lebih ideal. Misalnya, ke angka 40:60, di mana 40% berasal dari sektor keuangan dan 60% sisanya didorong dari penguatan BUMD non-keuangan melalui fokus bisnis pada sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur seperti logistik, pariwisata, hingga energi baru terbarukan," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur yang berstatus sebagai hub logistik Indonesia Timur dinilai memiliki potensi besar bila BUMD-nya mampu bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif, kaya inovasi, dan tidak lagi menjadi beban bagi ruang kas daerah.

"Harapannya, kalau langkah-langkah pembenahan itu dilakukan, baik di internal BUMD-nya sendiri ataupun rencana bisnis ke depan dalam roadmap pengembangan BUMD yang lebih berdaya saing ke depannya, kontribusi BUMD terhadap PAD atau APBD itu bisa naik dan tidak ada ketimpangan yang sangat tajam seperti sekarang ini," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat suara mengenai sejumlah rekomendasi yang dilontarkan Fraksi-Fraksi DPRD Jatim terkait sorotan tajam dan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wilayah setempat.

Meski menyambut baik rekomendasi legislator untuk meningkatkan produktivitas hingga penerapan penuh prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Key Performance Indicator (KPI), Khofifah meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan tidak dipukul rata atau disamaratakan terhadap seluruh BUMD yang ada.

Secara khusus, Khofifah memberikan pembelaan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM). Dirinya menegaskan bahwa secara performa maupun kinerja, Bank Jatim berhasil menjadi bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang berhasil mencatatkan laba tertinggi.

"Bank Jatim itu keuntungannya tertinggi di antara seluruh bank daerah di Indonesia tertinggi, tapi dividennya itu tidak sebesar [Bank] Jawa Tengah karena ada beberapa yang diinvestasikan. Jadi, kalau secara keuntungan ini kalau digebyah-uyah (pukul rata) 'kan enggak enak kita. Bank Jatim ini sudah KUB, kelompok usaha bank, dari lima provinsi yang lain, dan Bank Jatim itu tertinggi keuntungannya," jelas Khofifah, Rabu (6/5/2026).

Ia melanjutkan bahwa hasil dividen yang berhasil dibukukan oleh Bank Jatim selama ini juga dipergunakan untuk melakukan investasi jangka panjang, dengan melahirkan berbagai inovasi di dunia perbankan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat luas.

Khofifah menegaskan bahwa perbedaan dividen antara Bank Jatim maupun Bank Jateng itu tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan performa perusahaan daerah.

Investasi teknologi tersebut, menurut Khofifah, sangat krusial. Salah satunya adalah peluncuran koneksitas J-Connect di Malaysia dan Arab Saudi. Terobosan tersebut memungkinkan integrasi nomor Indonesia dengan nomor lokal, yang menjadi nilai tambah bagi nasabah di luar negeri.

"Teknologi itu kan sesuatu itu yang tidak murah. Jadi, kalau sekarang sedang membangun konektivitas dengan J-Connect, terutama yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu itu untuk Malaysia dan Saudi Arabia. Jadi, dengan terkoneksi antara nomor Indonesia dengan nomor lokal itu menurut saya adalah sebuah terobosan," ungkapnya.

Selain Bank Jatim, Khofifah juga menyoroti peningkatan performa BUMD lainnya, yakni PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Dividen PJU untuk sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tercatat naik signifikan, dari Rp24 miliar menjadi Rp34 miliar.

"Kedua, PJU ini sudah meningkatkan efektivitasnya dari tahun 2025 atas kinerja itu Rp24 miliar. Dia punya dividen untuk PAD tahun anggaran 2025 itu sudah naik menjadi Rp34 miliar," tambahnya.

Khofifah juga mengklarifikasi sorotan tajam fraksi-fraksi terkait kebijakan Penyertaan Modal Daerah (PMD). Ia mengeklaim bahwa selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sejak 2019 hingga tahun ini, pihaknya sama sekali belum pernah mengucurkan PMD baru.

"Saya ingin menyampaikan, periode saya sebagai gubernur sejak 2019 sampai dengan 2026, belum pernah ada penyertaan modal daerah. Kalaupun ada di tahun 2019, maka itu adalah hasil keputusan 2018 saat saya belum menjadi gubernur. Jadi ada beberapa hal yang saya menyambut baik dan terima kasih, tapi ada beberapa hal yang saya harus luruskan," tegasnya.

Lebih lanjut, mengenai usulan Fraksi Golkar mengenai pembentukan Badan Pengelola BUMD, Khofifah mengaku dirinya menyambut baik usulan tersebut.

Bahkan, usulan tersebut sudah ia perjuangkan sejak terpilih sebagai gubernur pada 2018 lalu dengan berkonsultasi kepada mantan Menteri Dalam Negeri mendiang Tjahjo Kumolo pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini pada masa bakti Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Khofifah, kehadiran Badan Pengelola BUMD di Jawa Timur sangat penting keberadaannya. Bahkan, ia menyebut keinginan tersebut didasarkan atas eksistensi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

"Setelah diumumkan sebagai pemenang di 2018, saya sudah sowan ke Mendagri waktu itu, almarhum Mas Tjahjo. Saya menyampaikan, minta tolong kita diberi ruang untuk menyiapkan struktur untuk pengelolaan BUMD. Beliau waktu itu masih mempertimbangkan hingga wafat, termasuk ke Ibu Rini (Menpan-RB). Kita butuh struktur seperti di DKI untuk mengelola BUMD yang besar ini. Namun, kita harus membutuhkan keputusan dari institusi yang berwenang yaitu Kemenpan-RB," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan setoran dividen atau pembagian sebagian laba bersih oleh segenap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat.

Juru Bicara Panitia Khusus BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur Abdullah Abu Bakar mengungkapkan berdasar pada komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, terdapat fakta yang mencolok dan tidak bisa ditutupi dengan narasi administratif semata.

Abdullah memaparkan bahwa total setoran dividen BUMD Provinsi Jawa Timur per tahun pembukuan 2025 tercatat sebesar Rp488.116.592.768, yang hampir sepenuhnya ditopang oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau yang lazim dikenal sebagai Bank Jatim.

Lembaga perbankan daerah tersebut menyumbang dividen bagi PAD Provinsi Jawa Timur senilai Rp420.003.945.682 atau 86,05% dari total perolehan dividen BUMD Jatim pada tahun lalu.

"Bila diamati dari komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, fakta yang muncul sangat mencolok dan tidak dapat ditutupi dengan narasi administratif semata. Dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, kontribusi terbesar berasal dari satu entitas, yaitu Bank Jatim, yang menyumbang sekitar 86% atau lebih dari Rp420 miliar," ungkap Abdullah, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan sumbangan dividen oleh seluruh BUMD kecuali Bank Jatim terhadap PAD Provinsi Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Rinciannya, perusahaan holding, seperti PT. Jatim Grha Utama (JGU) hanya menyetor dividen sebesar Rp1.213.627.000 atau 0,25% serta PT. Panca Wira Usaha (PWU) Rp1.650.950.000 atau 0,34% dari total dividen secara keseluruhan.

Selanjutnya, PT. Air Bersih Jatim menyumbang sebesar Rp1.231.413.086 atau 0,25%, PT. Jamkrida Rp2.500.000.000 atau 0,51%, dan PT. BPR UMKM Rp9.616.657.000 atau senilai 1,97% dari total perolehan dividen BUMD Provinsi Jawa Timur bagi PAD.

Terakhir, PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyetor dividen kepada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp17.900.000.000 atau 3,67% dari total keseluruhan dividen yang disalurkan oleh BUMD Jatim serta PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat senilai 6,97% dari sumbangan dividen BUMD Jatim kepada PAD atau sebesar Rp34.000.000.000.

Abdullah menyebut pansus menilai bahwa nominal-nominal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana hanya satu BUMD yang menjadi tulang punggung utama PAD, dan mayoritas lainnya belum dapat mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Diversifikasi sumber pendapatan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan daerah di luar yang bergerak di bidang perbankan dinilai pihak legislatif tidak dapat berdampak besar terhadap kondisi fiskal daerah.

"Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, melainkan justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan, khususnya Bank Jatim," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyebut Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan total keseluruhan investasi yang digelontorkan daerah sebesar Rp698,3 miliar, mampu mewujudkan diversifikasi sumber pendapatan yang didapat dari perusahaan daerah sektor perbankan maupun riil.

"Kontribusi terhadap kinerja tidak hanya bertumpu pada satu entitas, meskipun Bank Jateng tetap dominan dengan sekitar 81,3%. Namun, BUMD lainnya seperti BPR, sektor energi, hingga perusahaan jasa, masih mampu memberikan kontribusi yang lebih proporsional dibandingkan Jawa Timur," paparnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menerangkan persoalan utama BUMD Jawa Timur bukan hanya terletak pada kinerja individu perusahaan yang buruk, melainkan pada kegagalan sistemik atas pengelolaan portofolio BUMD secara strategis.

Permasalahan mendasar tersebut antara lain adalah perusahaan holding tidak mampu bekerja optimal, arah bisnis tidak terintegrasi, dan tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa setiap penyertaan modal daerah benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan besaran aset dan penyertaan modal daerah yang selama ini telah diberikan kepada BUMD non-keuangan di Jawa Timur, Abdullah menyebut kontribusi dividen yang terlampau minim tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara input dan output.

DPRD menyatakan aset yang besar tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Bahkan dalam beberapa kasus, aset yang dikelola perusahaan daerah malahan tidak produktif, idle, atau tidak menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.

Oleh sebab itu, bila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka kehadiran BUMD-BUMD terkait yang tidak menghasilkan nilai tambah akan senantiasa menggerus kas daerah dan membebani pemerintah provinsi.

"Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama parlemen akan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD). Sejumlah poin penting dalam beleid anyar itu sudah dalam tahap pembahasan.

RUU BUMD sendiri merupakan rancangan aturan usulan pemerintah. Pemerintah merasa kinerja BUMD belum optimal meski jumlah aset dan modalnya terus bertambah, sehingga perlu penegasan pengaturan korporasi pelat merah tingkat daerah itu.