Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menorehkan rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 dengan mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD), melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN), yakni sebesar 605 MBOPD.

Capaian lifting minyak ini kali pertama mengalami kenaikan dalam sembilan tahun terakhir. Angka rata-rata lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari adalah termasuk Natural Liquid Gas (NGL) dan kondensat yang diproduksi PT Donggi Senoro LNG.

"Alhamdulillah, target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel atau sama dengan 100,05 persen. Jadi target lifting kita, Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyebut kali terakhir target lifting minyak pada APBN tercapai adalah pada 2016, yakni mencapai 829 ribu barel per hari. Setelahnya lifting minyak mengalami penurunan sampai 580 ribu barel pada 2024.

"Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada [lapangan] Banyu Urip. Kemudian 2015-2016, setelah itu tidak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah, kali ini kita tercapai," ucap Bahlil.

Ke depan, lifting minyak dan gas bumi (migas) akan dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Untuk mengakselerasi target ini, Kementerian ESDM akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses.

Selain itu Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah strategis lain untuk meningkatkan produksi migas. Pertama, percepatan pelaksanaan eksplorasi melalui penawaran 61 wilayah kerja baru bagi pelaku usaha.

Kedua, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan perolehan minyak. Ketiga, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi insentif dan integrasi perizinan agar proses investasi dan produksi berjalan lebih cepat dan efisien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan capaian penting sektor hulu migas pada 2025. Realisasi lifting minyak bumi menembus target APBN untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.

Bahlil menerangkan, rata-rata lifting minyak bumi mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN 605 ribu barel per hari. Capaian tersebut, kata dia, mengakhiri tren kegagalan pemenuhan target lifting yang berlangsung hampir sepuluh tahun. Dalam kurun waktu tersebut, target APBN hanya sempat tercapai pada 2008 serta periode 2015–2016, didorong temuan dan pengembangan lapangan besar seperti Banyu Urip.

“Target lifting kita alhamdulillah mencapai target. Bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit,” kata Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan pencapaian tersebut menjadi momentum penting di tengah dinamika global dan tekanan sektor energi sepanjang 2025. Kementerian ESDM tetap menjaga produksi migas nasional meski harga minyak dunia bergerak jauh di bawah asumsi APBN.

Realisasi lifting yang tercapai penuh belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan negara. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 ditetapkan 82 dolar AS per barel, sedangkan realisasi rata-rata sepanjang tahun hanya berada di kisaran 68 dolar AS per barel.

“Lifting kita tercapai, tapi harganya memang lagi turun,” ujar Bahlil.

Kondisi tersebut menahan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Sepanjang 2025, PNBP SDA migas tercatat Rp 105,04 triliun atau sekitar 83,7 persen dari target APBN Rp 125,46 triliun. Penurunan harga menjadi faktor utama meski volume produksi terjaga.

Di sisi lain, sektor energi secara keseluruhan tetap menopang fiskal negara. PNBP yang dicatat Kementerian ESDM mencapai Rp 138,37 triliun atau 108,56 persen dari target DIPA Rp 127,44 triliun, ditopang lonjakan PNBP minerba di tengah harga komoditas yang tidak sepenuhnya menguntungkan.

Kontribusi sektor ESDM terhadap APBN pun tetap signifikan. Total PNBP ESDM, gabungan migas dan minerba, mendekati Rp 240 triliun dan menyumbang sekitar 15–16 persen terhadap penerimaan negara, di luar penerimaan pajak lainnya.

Kinerja hulu migas juga diiringi penguatan sektor gas bumi. Sepanjang 2025, Indonesia tidak merealisasikan impor LNG meski sempat direncanakan sekitar 40 kargo di awal tahun. Dari total pemanfaatan gas sekitar 5.600 BBTUD, porsi domestik mencapai 69 persen dan ekspor 31 persen, dengan hilirisasi industri menyerap 37 persen.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan capaian positif sektor hulu migas sepanjang 2025. Lifting minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari (bph) atau 100,05 persen dari target APBN 2025 sebesar 605.000 bph.

Hal ini sekaligus menjadi kenaikan pertama dalam sembilan tahun terakhir.

Bahlil menyampaikan, tren produksi minyak sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan signifikan, terutama pada paruh kedua tahun. Produksi tertinggi terjadi pada Desember 2025 yang mencapai 652,9 MBOPD, sementara titik terendah terjadi pada Oktober sebesar 567,0 MBOPD. Meski sempat berfluktuasi, rata-rata tahunan tetap mampu melampaui target pemerintah.

"Target kita di APBN, lifting itu 605 ribu barel per day, itu target APBN. Alhamdulillah target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel per day atau sama dengan 105 persen, jadi target lifting kita Alhamdulillah mencapai target bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, untuk sektor gas bumi, lifting sepanjang 2025 tercatat rata-rata 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Meski belum mencapai target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOEPD, capaian tersebut dinilai relatif stabil di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan migas (natural decline) dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah produksi.

Data bulanan menunjukkan lifting gas berada di kisaran 913,7–977,9 MBOEPD sepanjang tahun. Capaian tertinggi terjadi pada Maret sebesar 977,9 MBOEPD, sementara terendah tercatat pada Agustus sebesar 913,7 MBOEPD. Pada akhir tahun, lifting gas kembali menguat ke level 964,0 MBOEPD di Desember.

Bahlil menegaskan, pemerintah terus mendorong optimalisasi produksi melalui percepatan proyek hulu migas, reaktivasi sumur idle, serta percepatan pengembangan lapangan baru. Selain itu, penyederhanaan perizinan dan insentif investasi juga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi nasional.

Pemerintah berharap tren positif di sektor minyak dapat menjadi modal awal untuk memperbaiki kinerja lifting migas secara keseluruhan pada 2026, seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah proyek pengembangan lapangan dan peningkatan aktivitas eksplorasi.

(NIA DEVIYANA)

Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan

Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

“Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil seusai meninjau kegiatan penambangan sumur masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

Ia menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola masyarakat secara mandiri kini mendapatkan pengakuan hukum.

Izin akan diberikan kepada BUMD, koperasi, dan UMKM agar masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut melanggar aturan.

Bahlil menyebut minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Bahlil menyebut skema ini sebagai harga terbaik dalam sejarah legalisasi sumber daya rakyat.

Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil.

“Jangan ada persepsi bahwa urusan minyak ini hanya pengusaha besar saja,” ucap dia.

Meski penambangan sumur minyak rakyat dilegalkan, Bahlil menekankan pengelolaan sumur rakyat wajib mengikuti standar keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan.

SKK Migas dan kontraktor K3S akan mengawasi pelaksanaannya.

Jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan, izin akan dievaluasi.

“Saya janji kepada ibu-bapak semua, paling lambat November, semua sudah selesai. Dan izin sudah diberikan,” kata dia.

Bahlil menyampaikan bahwa hasil produksi dari sumur minyak rakyat nantinya akan dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan daerah, diperhitungkan dalam skema bagi hasil untuk pemerintah daerah, serta turut dihitung sebagai kontribusi terhadap produksi minyak nasional.

Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025