Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memberlakukan penyekatan ketat saat sidang perdana tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa pada hari ini, Kamis (2/7/2026). Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan mengungkapkan bahwa penyekatan tersebut perlu dilakukan.

Nantinya, pihak yang memiliki kepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area PN Jakarta Timur. “Sejak pagi sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan,” kata Immanuel kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

PN Jakarta Timur juga menutup area parkir di lingkungan pengadilan bagi pengunjung selama pelaksanaan sidang perdana. "Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," ucap Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba.

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

IDXChannel - PT AKR Corporindo menunjuk Hyundai Industries untuk membangun kapal Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Kapal tersebut berfungsi untuk menunjang bisnis gas alam cair (liquified natural gas atau LNG).

Penunjukan perusahaan asal Korea Selatan itu dilakukan oleh PT Andalanesa Energi Primer (AEP) yang merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh AKRA, PT Arthakencana Rayatama, dan BW FSRU VII Pte Ltd. AKRA memiliki 49 persen saham AEP.

AEP dan Hyundai Industries telah meneken kontrak tersebut pada Selasa (30/6/2026). Adapun nilai kontrak pembanguan kapal FSRU mencapai USD319,69 juta atau Rp5,75 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS yang akan dibayar dalam enam tahap sesuai kontrak.

"Penyelesaian pembangunan dan penyerahan FSRU diperkirakan dilakukan pada pertengahan tahun 2029," kata Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk, Haryanto Adikoesoemo, Rabu (1/7/2026).

Alasan penunjukan Hyundai Industries sebagai pembuat kapal FSRU karena perusahaan yang berkantor pusat di Dong-gu, Ulsan itu merupakan salah satu raksasa di industri alat berat sekaligus perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia.

Hyundai Industries nantinya membangun satu unit kapal FSRU dengan kapasitas 170 ribu meter kubik. Kapal ini sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha di bidang LNG.

Sebagai informasi, AKRA mulai serius menggarap bisnis LNG setelah membentuk AEP sebagai kendaraan utama. Perusahaan ini didirikan pada 26 Juni 2026.

AKRA memiliki saham 49 persen, BW FSRU VII Pte Ltd 49 persen, dan PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pengendali AKRA memiliki 2 persen saham AEP. Dengan kata lain, AKRA adalah pengendali penuh AEP.

AKRA memiliki basis permintaan gas melalui kawasan industri JIIPE di Gresik Jawa Timur. Perseroan menggandeng BW Group sebagai mitra strategis karena memiliki pengalaman sebagai operator FSRU dan bisnis LNG global.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) merelaksasi layanan karantina di tengah kenaikan biaya logistik akibat konflik geopolitik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Apindo dengan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Kantor Barantin, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Abdul Kadir mengatakan, Apindo menyampaikan sejumlah masukan untuk mengurangi hambatan ekspor dan impor komoditas perikanan, tumbuhan, dan hewan.

“Tadi banyak masukan yang cukup berharga bagi kami, yang pertama meminta kepada kita memperbaiki, mempersingkat, dan mengefisiensikan layanan. Jadi layanannya cepat,” kata Abdul Kadir.

Menurut dia, eksportir dan importir masih kerap menghadapi perbedaan penafsiran dokumen antara petugas karantina di daerah dan di Jakarta.

Barantin juga sedang menyederhanakan 22 peraturan kepala badan agar proses ekspor dan impor berlangsung lebih cepat.

Selain itu, Barantin berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menerapkan sistem single submission dan single inspection.

“Kalau ini bagus, ini bisa, ini akan mengurangi beban-beban teman-teman misalnya di sektor ekspor, taruhlah anggaplah ekspor ikan,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir mengatakan, konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong biaya logistik naik hingga 103 persen sampai 109 persen.

Kenaikan tersebut turut meningkatkan biaya produksi yang ditanggung pelaku usaha.

“Belum produksinya. Nah, kalau ini ditambah lagi beban cek ini cek itu terlalu banyak dan banyak tempat pengecekan di mana-mana, itu semakin membebani para pengekspor kita,” tuturnya.

Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan Apindo Hendra Sugandhi mengatakan, Apindo dan Barantin sepakat membentuk forum konsultasi yang akan digelar secara berkala.

Forum tersebut bertujuan mencari solusi atas berbagai persoalan karantina dalam kegiatan ekspor dan impor.

Menurut Hendra, kerja sama tersebut penting dilakukan di tengah tekanan yang dihadapi pelaku usaha akibat gejolak geopolitik.

“Kita harus mencoba untuk apa namanya dari pelaku usaha berharap dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kabarantin untuk mendapatkan kemudahan relaksasilah supaya tekanan eksternal ini bisa berkurang,” tutur Hendra.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memanggil anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Therensius Lazakar. Pemanggilan itu berkaitan diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr Icha.

"Kami sudah memanggil melalui DPD Provinsi NTT, sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Meski begitu, Sarmuji memastikan akan berbuat adil dalam menangani kasus tersebut. Merujuk ahli psikologis, kata dia, kasus intimidasi itu harus didalami.

"Cuman memang seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli mengatakan, kita mesti tahu benar apakah benar ada tindakan seperti itu, tindakan intimidasi, dan apakah tindakan intimidasi itu benar, kemudian menyebabkan seseorang mengambil keputusan seperti yang kemarin," kata Sarmuji.

Meski begitu, Sarmuji menyatakan, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas terhadap Therensius. "Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir, kami pasti akan berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya," tegasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penurunan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri tak serta merta berdampak pada minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Adapun, pemerintah baru saja menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu. Kebijakan penurunan harga ini berlaku untuk industri di wilayah Jawa bagian barat. Langkah penurunan harga juga diambil demi menjaga daya saing industri dan meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, peningkatan daya saing industri hilir dan keberlanjutan investasi di sektor hulu merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan industri pengguna gas yang kompetitif, sekaligus sektor hulu migas yang tetap menarik bagi investasi. Ini agar ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan domestik dapat terjaga dalam jangka panjang.
"Kami melihat bahwa daya tarik investasi di sektor hulu tidak ditentukan oleh harga semata, melainkan oleh keseluruhan investment ecosystem," kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Dia menekankan bahwa minat investasi bergantung pada kepastian regulasi, keekonomian proyek, stabilitas kebijakan, dan kepastian kontrak jangka panjang.
Selain itu, investor juga akan mempertimbangkan skema fiskal yang kompetitif, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kepastian pasar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya dalam membentuk investment attractiveness.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri juga perlu didukung dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku dalam rantai nilai gas nasional.
Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, Apindo meyakini Indonesia tetap dapat meningkatkan industrial competitiveness tanpa mengurangi daya tarik investasi di sektor hulu.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menciptakan win-win outcome sehingga industri memperoleh pasokan energi yang kompetitif, reliable dan predictable, sementara investor tetap memiliki kepastian untuk mengembangkan proyek-proyek gas yang akan menopang kebutuhan energi nasional ke depan," jelas Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menilai penurunan harga gas industri ini tentu memberikan sinyal positif. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar kebutuhan untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan biaya produksi yang semakin tinggi.
Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap kondisi yang dalam beberapa waktu terakhir dihadapi industri, ketika keterbatasan realisasi pasokan gas pipa atau harga gas bumi tertentu (HGBT) menyebabkan sebagian kebutuhan harus dipenuhi melalui LNG/regasifikasi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
"Dengan penurunan harga menjadi US$13 per MMBtu, berarti terdapat penurunan sekitar 35%–43% dibandingkan harga sebelumnya yang berada pada kisaran US$20–US$23 per MMBtu. Koreksi biaya energi ini cukup membantu memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional," jelas Shinta.
Namun demikian, dampaknya terhadap total biaya produksi akan berbeda pada setiap sektor usaha karena sangat bergantung pada intensitas penggunaan gas dalam proses produksinya.
Pada industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, pulp dan kertas, serta beberapa subsektor makanan-minuman dan tekstil, biaya gas merupakan salah satu komponen biaya produksi yang cukup dominan.
Oleh sebab itu, penurunan harga gas berpotensi akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap efisiensi biaya dan peningkatan daya saing pada sektor-sektor tersebut. Sementara, bagi sektor lainnya besarnya akan disesuaikan dengan struktur biaya masing-masing perusahaan.
Shinta menyebut, yang paling diharapkan adalah kebijakan ini dapat membantu memperbaiki cost competitiveness industri nasional. Menurutnya, penurunan biaya energi akan meningkatkan ruang bagi perusahaan untuk menjaga utilisasi produksi, mempertahankan margin usaha, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memberikan ruang untuk melakukan business reinvestment dan ekspansi ketika permintaan mulai pulih.
Selain aspek harga, dunia usaha juga berharap implementasi kebijakan ini diikuti dengan kepastian realisasi pasokan gas.
"Bagi industri, keberlanjutan operasi tidak hanya ditentukan oleh harga energi yang kompetitif, tetapi juga oleh pasokan yang andal dan memiliki kepastian, sehingga perusahaan dapat menjalankan perencanaan produksi dan memenuhi komitmen kepada pelanggan secara optimal," kata Shinta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi logistik BUMN sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), Pelindo bersama sejumlah entitas logistik BUMN menandatangani Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui BPI Danantara untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas distribusi nasional, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aset BUMN, serta memperkuat daya saing sektor logistik nasional.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen Aurelius Altius Rosimin mengatakan konsolidasi logistik BUMN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara," ujar Aurelius.

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pelindo berperan mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional sesuai roadmap yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan sinergi antarpelaku logistik BUMN diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Menurut Achmad, Pelindo akan terus mengawal proses integrasi agar berjalan sesuai roadmap sekaligus memperkuat sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik.

"Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Penandatanganan SHA dan Akta Penggabungan menjadi tahapan resmi implementasi konsolidasi logistik nasional yang dihadiri jajaran BPI Danantara, direksi BUMN, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan.

IDXChannel - PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) selaku distributor tunggal alat berat Hitachi mencatat penurunan pendapatan dan laba sepanjang tahun buku 2025, mengacu pada kalender keuangan Jepang yang berakhir 31 Maret 2026.

Dalam laporan keuangan yang diterbitkan Selasa (30/6/2026), penghasilan neto perseroan turun tipis 1,5 persen menjadi USD515 juta. Penjualan alat berat menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 66 persen, diikuti penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan masing-masing sebesar 16 persen, serta jasa penyewaan alat berat memberikan sumbangan 1,9 persen.

Pertumbuhan positif terjadi pada segmen penjualan alat berat (+7 persen) menjadi USD339 juta serta jasa pemeliharaan dan perbaikan (+0,7 persen) menjadi USD83 juta. Sedangkan segmen penjualan suku cadang dan jasa penyewaan alat berat melemah masing-masing -23 persen dan -50 persen.

Sementara itu, beban pokok penghasilan meningkat 3 persen menjadi USD425 juta. Kenaikan tersebut berasal dari segmen penjualan alat berat serta jasa pemeliharaan dan perbaikan.

Laba kotor pun turun 18 persen menjadi USD80 juta dengan margin turun dari 21,0 persen menjadi 17,5 persen. Beban-beban lainnya, termasuk beban operasional dan beban keuangan cenderung tetap, sehingga laba bersih terkoreksi 48,5 persen menjadi USD15,9 juta.

Meski kinerja secara akuntansi tertekan, arus kas (operating cash flow) Hexindo menunjukkan cerita yang berbeda. Arus kas dari aktivitas operasi melesat 329 persen menjadi USD103 juta.

Kenaikan tersebut disumbang penerimaan dari pelanggan yang meningkat 16 persen menjadi USD559,8 juta. Piutang usaha turun 27 persen menjadi USD113 juta, menandakan penagihan piutang yang lebih baik. Di samping itu, perseroan mencatat uang muka pelanggan naik 138 persen menjadi USD8,1 juta.

Dari sisi liabilitas, utang bank Hexindo juga turun 44 persen menjadi USD93,3 juta setelah melakukan pembayaran utang hingga USD217,6 juta. Sebagian dialihkan ke utang usaha yang menunjukkan kenaikan 49 persen menjadi USD97 juta.

Secara umum, aset Hexindo turun 11 persen menjadi USD407 juta seiring dengan penurunan liabilitas hingga 17 persen menjadi USD221,7 juta. Posisi kas juga turun menjadi USD14 juta. Adapun ekuitas turun tipis 3,5 persen menjadi USD165 juta akibat pembayaran dividen kepada pemegang saham.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) berakhir melemah cukup dalam pada perdagangan, Rabu (1/7/2026) atau turun 45 poin yang setara 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS. Tren kejatuhan mata uang rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada posisi Rp17.961 atau melemah makin dalam dari sesi sebelumnya Rp17.899 per USD.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global.

“Para pedagang tetap fokus pada perkembangan di Doha setelah Iran menolak pembicaraan langsung dengan utusan senior AS yang telah melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, dan malah mengatakan bahwa setiap diskusi akan dilakukan melalui mediator di tingkat teknis,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp17.907 per Dolar AS, Analis Ungkap Sebabnya



Pergeseran ini mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengubah gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua minggu menjadi kesepakatan perdamaian yang langgeng.

Pemulihan ini terjadi setelah penurunan tajam harga minyak mentah pasca konflik Iran. Harga Brent anjlok sekitar 38% selama kuartal kedua setelah melonjak sekitar 94 persen pada kuartal pertama, menandai penurunan kuartalan tercuram sejak penurunan rekor 66% pada kuartal pertama tahun 2020.

Patokan global ini juga turun sekitar 21% pada bulan Juni setelah penurunan 19% di Mei, untuk menjadi penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020. Hal itu karena kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan melalui Selat Hormuz mereda.

Kekayaan RI Keluar Sebabkan Rupiah Melemah, Prabowo Analogikan seperti Tubuh Kehabisan Darah



Tidak adanya pembicaraan langsung telah memperkuat ketidakpastian tentang seberapa cepat Washington dan Teheran dapat menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dalam kerangka negosiasi 60 hari mereka, termasuk masa depan Selat Hormuz.

Data pasar tenaga kerja AS minggu ini akan dipantau dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya. Laporan JOLTS pada hari Selasa menunjukkan Lowongan Kerja naik menjadi 7,594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menurunkan harga bahan bakar. Perhatian sekarang beralih ke laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Kamis, yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur AS.

Dari sentimen domestik, pasar merespons negatif terhadap rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 defisit USD1,61 miliar. Defisit ini merupakan defisit pertama sejak 6 tahun lalu.

Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, yakni sebesar USD24,81 miliar, sedangkan ekspor RI USD23,20 miliar. Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020.

Defisit pada Mei 2026 disebabkan pada komoditas migas sebesar defisit USD3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas hasil minyak dan minyak mentah. Adapun, dari catatan BPS, impor memang meningkat hingga 22,16% jika dibandingkan Mei 2025.

BPS mencatat impor migas sebesar USD4,51 miliar meningkat 70,78% secara tahunan atau year on year/yoy. Impor nonmigas USD20,30 miliar atau naik 14,69%. Impor tahunan didorong impor non migas dengan andil 12,95%.

Selain itu inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34% (YoY). Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, hingga transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.

Realisasi inflasi ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada kondisi Juni 2025 menjadi 111,89 pada kondisi Juni 2026 yang menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir tetapi tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.950-Rp17.810 per dolar AS.