Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga Pertamax bisa mencapai Rp20 ribu per liter apabila dijual mengikuti harga keekonomian tanpa intervensi pemerintah.

Bambang mengatakan informasi tersebut diperolehnya setelah berdiskusi dengan PT Pertamina terkait struktur biaya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dengan angka oktan atau RON 92.

Menurut dia, pada 10 Juni lalu biaya pokok atau modal Pertamax mencapai sekitar US$1,1 per liter. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

"Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni, sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$1,1 dolar per liter. Kalau kita rupiahkan, artinya sekitar Rp19.000 sampai Rp20 ribu," ujar Bambang dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).

Namun, ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan harga jual Pertamax di bawah harga keekonomian tersebut. Saat ini Pertamax dijual seharga Rp16.250 per liter di sejumlah daerah.

Menurut Bambang, kondisi itu menunjukkan pemerintah tetap melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dan tidak membiarkan harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

"Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi," jelasnya.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada BBM subsidi, tetapi juga terhadap BBM nonsubsidi yang banyak digunakan kalangan menengah ke atas.

Bambang juga menyinggung kondisi pelaku usaha SPBU swasta yang menurutnya belum tentu bersedia menjual BBM dengan harga seperti yang berlaku saat ini apabila harus mengikuti harga keekonomian.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah masih berperan aktif dalam mengatur harga BBM nonsubsidi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan energi tetap tersedia.

"Nah, jadi kita melihat terkait dengan BBM bahwa kita harus kasih apresiasi. Secara umum ketersediaan pasokan itu dapat dijamin untuk BBM," pungkas Bambang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi agar benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Berdasarkan temuan Komisi XII, terdapat perusahaan penerima HGBT yang sebagian besar hasil produksinya diekspor. Dalam beberapa kasus, sekitar 90 persen produksi perusahaan tersebut ditujukan untuk pasar ekspor, sehingga manfaat langsung bagi penguatan industri dan ekonomi domestik menjadi terbatas.

“Kalau perusahaan yang menerima HGBT justru mayoritas produksinya untuk ekspor dan tidak memberi penguatan signifikan terhadap industri dalam negeri, maka alokasinya perlu dihitung ulang. Gas dengan harga khusus harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pasokan gas untuk skema HGBT jumlahnya terbatas sehingga alokasinya harus tepat sasaran. Gas dengan harga khusus harus diprioritaskan bagi sektor yang paling membutuhkan dan paling besar dampaknya bagi ekonomi nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerima HGBT.

Penilaian perlu melihat tingkat pemanfaatan gas, kontribusinya terhadap industri dalam negeri, serta dampak ekonominya, termasuk efek berganda yang dihasilkan.

Bambang juga menekankan bahwa penerima HGBT tidak hanya sektor industri, tetapi juga sektor pembangkit listrik. Misalnya, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri strategis yang menopang investasi dan aktivitas manufaktur, seperti di Batam.

“Dalam kondisi pasokan gas yang terbatas, sektor-sektor strategis seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang menjadi pusat investasi harus menjadi prioritas, karena kecukupan energi di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan stabilitas pasokan listrik,” ujarnya.

Karena itu, Komisi XII mendorong perhitungan ulang kuota HGBT secara berbasis data dan kinerja, agar alokasi gas lebih tepat sasaran, adil, dan benar-benar mendukung kepentingan ekonomi dalam negeri.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) sebagai prasyarat utama investasi di sektor-sektor strategis nasional.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan penerapan ESG tidak boleh berhenti pada komitmen normatif, melainkan harus tecermin dalam kebijakan, pengawasan, dan praktik operasional perusahaan.

"ESG tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dan terukur," kata Bambang dalam diskusi panel acara "ESG Sustainability Forum 2026" di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan kebutuhan investasi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mencapai 161 miliar dolar AS per tahun, sehingga kepastian tata kelola dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Menurut dia, sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, utilitas publik, dan infrastruktur digital memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga penerapan ESG perlu menjadi standar bersama.

Bambang menilai penerapan ESG yang konsisten akan membantu mencegah risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang.

Ia mengatakan DPR memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan praktik usaha sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Penegakan hukum dan kepastian regulasi, lanjut Bambang, menjadi prasyarat agar implementasi ESG tidak menimbulkan ketidakpastian usaha dan iklim investasi tetap terjaga.

"Kalau ESG tidak kita perkuat, kita bisa tertinggal dalam kompetisi global," ujarnya.

Diskusi panel tersebut juga menyoroti perlunya integrasi ESG ke dalam perencanaan bisnis, pembiayaan, serta pelaporan perusahaan agar dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten.

Menurut Bambang, integrasi tersebut penting agar penerapan ESG tidak bersifat simbolik, melainkan berdampak nyata terhadap kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Ia menambahkan bahwa penerapan ESG yang baik juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pendekatan tersebut, kata Bambang, diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya juga telah berhasil menarik investasi melalui berbagai instrumen ESG, setelah membangun kerangka kerja ESG sejak 2022 sebagai panduan bagi kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dalam agenda International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Kementerian Keuangan saat itu menyampaikan bahwa dukungan fiskal tersebut telah mampu menggaet investasi total sekitar 18,8 miliar dolar AS di berbagai sektor strategis seperti pembangunan jalan, jalan tol, energi, dan air.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengembangan energi nuklir.

Kerja sama itu melalui skema government to government (G to G), khususnya dalam kerangka Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST).

"Komisi XII DPR RI mendukung peluang kerja sama nuklir melalui Program FIRST," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bambang menyampaikan bahwa dia baru saja menerima pertemuan dengan Konselor untuk Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Jonathan Habjan yang menyampaikan penjelasan awal mengenai program FIRST sebagai bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam menyiapkan pengembangan teknologi nuklir secara aman, bertahap, dan bertanggung jawab.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa program FIRST bukan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, melainkan program kesiapan awal yang berfokus pada penguatan kebijakan, kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia serta kajian keselamatan, keamanan, dan non-proliferasi, khususnya untuk teknologi Small Modular Reactor (SMR).

Menurut Bambang, Komisi XII DPR RI memandang kerja sama ini sebagai peluang strategis bagi Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional, termasuk Amerika Serikat, dapat dipenuhi secara konkret agar pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dapat berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dapat dipenuhi sehingga pengembangan SMR yang telah diakomodasi dalam RUPTL dapat diwujudkan secara bertahap, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.

Ia menegaskan pengembangan teknologi SMR telah diakomodasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional.

Dengan demikian, penjajakan kerja sama internasional di bidang nuklir memiliki landasan perencanaan nasional yang jelas dan berada dalam koridor kebijakan ketenagalistrikan Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini sedang dilakukan feasibility study (FS) pengembangan SMR di Kalimantan Barat oleh NuScale. Kajian tersebut merupakan bagian dari proses teknis yang berlangsung dan disampaikan sebagai informasi terkini.

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan terus mendorong agar seluruh proses pengembangan energi nuklir dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan keselamatan publik, perlindungan lingkungan serta penerimaan masyarakat, sejalan dengan kerangka perencanaan nasional.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Senin hari ini merupakan proyek strategis nasional yang selaras dengan Astacita, khususnya memperkuat ketahanan energi nasional.

Bambang, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi dan kemandirian pengolahan minyak dalam negeri.

"Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas kilang yang meningkat, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dapat ditekan secara bertahap," ucapnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas dan kemampuan kilang Balikpapan akan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pasokan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Menurut ketua komisi yang mengurusi bidang energi dan sumber saya mineral itu, dengan kemampuan pengolahan yang lebih besar maka pasokan energi menjadi lebih stabil dan risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan.

Penguatan infrastruktur energi nasional melalui modernisasi kilang dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam bermanfaat bagi rakyat.

RDMP Balikpapan, sebut Bambang, juga memperkokoh struktur industri pengolahan migas nasional. Modernisasi kilang mendorong peningkatan nilai tambah serta memperkuat peran sektor energi sebagai pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ia meyakini bahwa RDMP Balikpapan memiliki arti strategis dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Keberadaan kilang berkapasitas besar dan modern menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi jangka menengah dan panjang.

"Komisi XII DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memodernisasi kilang nasional. RDMP Balikpapan harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional yang sejalan dengan Astacita, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi atas peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bambang dalam rilisnya, Senin (12/1).

Dengan kapasitas kilang yang meningkat, dia menegaskan, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dapat ditekan secara bertahap.

Ia menilai, peningkatan kapasitas dan kemampuan kilang Balikpapan akan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pasokan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

"Dengan kemampuan pengolahan yang lebih besar, pasokan energi menjadi lebih stabil dan risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan," tegasnya.

Diketahui, Prabowo meresmikan RDMP Pertamina di Balikpapan, Kaltim. Presiden menegaskan

RDMP adalah proyek terbesar yang pernah dibangun PT Pertamina demi meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya merespons laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan setelah pengisian BBM di SPBU.

Bambang meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang beredar tetap sesuai standar agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

"Kami mencermati laporan tersebut dan menilai perlu dilakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh. Kepastian kondisi BBM penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang," ungkap Bambang, dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Bambang mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium. Ia menekankan perlunya proses pemeriksaan yang lebih luas pada jaringan distribusi terkait, serta penyampaian hasil secara jelas kepada publik.

Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi XII DPR meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, dan tim Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi/ Lemigas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Rombongan dijadwalkan berangkat pada Rabu, 29 Oktober 2025, guna memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait.

Bambang juga menekankan perlunya saluran pengaduan yang sederhana dan mudah diakses, agar masyarakat terdampak dapat menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai penanganan kendaraan mereka.

"Menjaga kepercayaan publik sangat penting. Komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas akan membantu menjaga situasi tetap kondusif," tambahnya.

Komisi XII DPR RI akan mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dan mendorong langkah perbaikan apabila diperlukan, demi memastikan layanan energi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian.

Minahasa, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait adanya laporan kasus motor mogok setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite di Jawa Timur.

Dia menyebut sudah mendengar kabar ini dan menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi/ Lemigas untuk mengecek kebenaran kabar tersebut.

"Saya sudah, lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya," ungkap Bahlil saat ditemui di sela acara peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).

"Saya sudah turunkan timnya, nanti mungkin sore saya balik sudah dapat laporannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga turut merespons laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan setelah pengisian BBM di SPBU.

Bambang meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang beredar tetap sesuai standar agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

"Kami mencermati laporan tersebut dan menilai perlu dilakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh. Kepastian kondisi BBM penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang," ungkap legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.

Bambang mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium. Ia menekankan perlunya proses pemeriksaan yang lebih luas pada jaringan distribusi terkait, serta penyampaian hasil secara jelas kepada publik.

Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi XII meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, dan tim Lemigas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Rombongan dijadwalkan berangkat pada Rabu, 29 Oktober 2025, guna memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait.

Perlu diketahui, sebuah fenomena tak sedap sedang melanda pengendara motor di daerah Jawa Timur. Beberapa hari terakhir berbagai keluhan warga muncul di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, dan Lamongan, khususnya terkait mesin motor mereka. Diduga, kondisi buruk mesin motor di Jatim tersebut terjadi setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU wilayah Kecamatan Kota dan sekitarnya.

Mengutip detikcom, beberapa pengelola SPBU juga mengakui adanya banyak keluhan dari pelanggan terkait hal ini. Mereka bahkan sudah melaporkan ke pihak pusat, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi.

"Sudah hampir 1 minggu kami menerima keluhan serupa dan sudah kami laporkan tapi belum ada tanggapan," ujar Edi Kusbandono, pemilik SPBU di Jalan Kombws Pol M Duryat, dikutip dari detikcom, Rabu (29/10/2025).

Pihak kepolisian di sejumlah daerah pun mulai mengambil sampel bahan bakar dari SPBU untuk diuji di laboratorium. Sementara Pertamina mendirikan posko pengaduan di SPBU guna menampung laporan warga.

"Sejauh ini hasil monitoring di media sosial ada 3 laporan dan postingan terkait yang sudah kami telusuri hingga ke titik SPBU pembelian produk BBM-nya," ucap Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Jakart (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas bahan bakar minyak atau BBM yang beredar tetap sesuai standar sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

"Kami mencermati laporan tersebut dan menilai perlu dilakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh. Kepastian kondisi BBM penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Bambang Patijaya menanggapi laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan setelah pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Bambang mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium.

Ia menekankan perlunya proses pemeriksaan yang lebih luas pada jaringan distribusi terkait, serta penyampaian hasil secara jelas kepada publik.

Sebagai tindak lanjut, ia meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Dirjen Migas, dan tim Lemigas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Rombongan dijadwalkan berangkat pada Rabu (29/10), guna memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait.

Bambang juga menekankan perlunya saluran pengaduan yang sederhana dan mudah diakses agar masyarakat terdampak dapat menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai penanganan kendaraan mereka.

"Menjaga kepercayaan publik sangat penting. Komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas akan membantu menjaga situasi tetap kondusif," ujarnya.

Komisi XII DPR RI akan mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dan mendorong langkah perbaikan apabila diperlukan demi memastikan layanan energi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XII DPR RI memberi dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menerapkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara digital.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan menghindari praktik tidak sehat dalam tata kelola minerba.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menjelaskan bahwa penerapan RKAB Digital merupakan respons atas sejumlah masalah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada masa transisi aturan.

Menurutnya, perubahan dari periode RKAB tiga tahunan kembali menjadi satu tahunan bukanlah bentuk inkonsistensi kebijakan, melainkan sebuah langkah mitigasi dan penyesuaian terhadap dinamika tata kelola.

“Ini bukan persoalan inkonsistensi, tetapi bagaimana memitigasi situasi. Aturan ini dibuat untuk mengontrol dan mengatur. Namun, pada masa lalu, aturan yang dibuat justru membuat repot regulatornya sendiri karena ternyata mereka tidak siap,” ujar Bambang, dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital 2026, Selasa (21/10/2025).

RKAB Digital, menurut Bambang, hadir untuk mengatasi akar masalah, yaitu menghilangkan peran konsultan yang kerap “dituding” menjebak evaluator dan memicu praktik tidak transparan.

Sistem digital diharapkan dapat menciptakan level playing field yang sama, di mana kecepatan proses ditentukan oleh kesiapan perusahaan sendiri dalam memenuhi persyaratan.

“Sama seperti di OSS, RKAB digital diciptakan untuk menghindari hal seperti itu. Silakan, kecepatannya ditentukan oleh kecepatan mereka sendiri. Bagi yang siap, cepat. Bagi yang tidak siap, lambat. Ini bagian dari transparansi dan upaya pemerintah untuk mempercepat proses,” tegas Bambang.

Mengenai efektivitasnya, Bambang mengakui bahwa sistem ini masih baru akan diuji coba. Ia menegaskan bahwa dinamika dalam peraturan adalah hal yang wajar karena bertujuan untuk mengatur situasi yang dihadapi.

Selain itu, Bambang juga memberi catatan penting mengenai keterbukaan data RKAB. Meski mendukung transparansi, ia menegaskan bahwa data RKAB total nasional untuk komoditas seperti batu bara dan nikel tidak boleh dibuka ke publik karena dianggap sebagai rahasia konfidensial negara yang dapat mempengaruhi pasar.

“Total RKAB nasional tidak boleh diungkapkan. Kita sudah belajar, ketika angka total itu bocor, harga komoditas bisa jeblok. Namun, untuk RKAB per perusahaan, terutama yang Tbk, silakan dibuka. Itu tidak masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, RKAB Digital adalah inisiatif Kementerian ESDM untuk mendorong seluruh proses pengajuan dan evaluasi RKAB pertambangan. Tujuannya adalah menciptakan proses yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memitigasi potensi praktik korupsi dan intervensi yang tidak semestinya.