REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga mengoperasikan dua kapal pengangkut LPG, yakni Pertamina Gas 1 (PG1) dan Pertamina Gas 2 (PG2), untuk menyalurkan pasokan LPG agar tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia.

“PG1 dan PG2 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan LPG dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

PG1 dan PG2 merupakan kapal kembar (sister ship) dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut liquefied petroleum gas (LPG) dalam skala besar secara aman dan efisien.

Kedua kapal itu memiliki kapasitas muat sekitar 80 ribu metrik ton LPG per kapal, dengan deadweight tonnage (DWT) sekitar 50 ribu ton dan panjang kapal (length overall atau LOA) sekitar 225 meter.

Dalam satu kali pelayaran, PG1 dan PG2 secara agregat mampu mengangkut sekitar 80 ribu metrik ton LPG. Volume tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat konsumsi LPG tinggi.

“Di balik distribusi LPG yang digunakan setiap hari, terdapat operasional armada laut yang bekerja menjaga kontinuitas energi nasional,” ujar Roberth.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, distribusi energi Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Dalam hal ini, PG1 dan PG2 berperan sebagai penghubung utama dalam rantai distribusi LPG, mulai dari terminal hingga berbagai titik distribusi di wilayah Indonesia.

Selain kapasitas angkut yang besar, kedua kapal ini juga beroperasi sepanjang tahun dengan standar keselamatan tinggi. Hal ini penting mengingat LPG merupakan muatan berisiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan ketat selama proses pengangkutan.

“Kami memastikan distribusi LPG berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.

Melalui operasional PG1 dan PG2, Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi LPG dapat berjalan aman, andal, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga konektivitas energi bagi jutaan masyarakat Indonesia dari laut hingga ke berbagai wilayah tujuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kesenjangan besar antara target dan realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menempatkan jargas sebagai indikator penting efektivitas kebijakan gas bumi nasional.

INDEF menilai jargas berperan strategis dalam memperkuat ketahanan energi, menekan impor liquefied petroleum gas (LPG), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di tengah dorongan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga dan industri dinilai menjadi prasyarat utama.

“Kita melihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi,” kata Abra dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia merujuk target pembangunan sambungan rumah tangga jargas pada 2024 yang ditetapkan sebanyak 118.000 sambungan, sementara realisasinya baru sekitar 22.000 sambungan. Kesenjangan tersebut muncul seiring meningkatnya target tahunan pemerintah. Jargas diproyeksikan terus bertambah sejalan dengan target swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG, namun kapasitas implementasi dinilai belum sejalan dengan ambisi kebijakan.

INDEF mencatat tantangan utama pengembangan jargas terletak pada kebutuhan investasi yang besar. Sejak 2023, pemerintah menghentikan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, sehingga badan usaha harus menanggung penuh pembiayaan proyek. Kondisi tersebut diperberat oleh kebutuhan investasi konektivitas infrastruktur gas dari Sumatera hingga Jawa Timur.

“Sejak 2023 pemerintah sudah menghapus dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga,” ujar Abra.

Situasi ini membuat badan usaha harus bekerja lebih keras untuk memenuhi target jargas di tengah keterbatasan pendanaan dan kebutuhan proyek infrastruktur lainnya. Realisasi jargas nasional saat ini tercatat sekitar 800.000 sambungan rumah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 350.000 sambungan. INDEF memandang target tersebut menghadapi kompleksitas dari sisi pendanaan dan ketersediaan pasokan gas, terutama bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai operator utama jaringan.

Kesenjangan antara target dan realisasi jargas juga berkaitan dengan kondisi sektor gas bumi secara keseluruhan. Hingga 2023, target pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 79 juta ton setara minyak (million tons of oil equivalent/MTOE), sementara realisasinya baru sekitar 44,29 MTOE. Dalam jangka pendek, pasokan gas relatif melimpah akibat ketidakseimbangan lokasi suplai dan permintaan. Namun, tren penurunan produksi memunculkan risiko dalam jangka menengah dan panjang.

INDEF mencatat produksi gas nasional turun dari sekitar 8,8 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/BCFD) pada 2010 menjadi sekitar 6,5 BCFD. Di sisi lain, permintaan domestik meningkat hingga sekitar 3.800 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) seiring ekspansi industri manufaktur yang kembali tumbuh rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi fiskal, Abra memandang percepatan jargas sejalan dengan upaya menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 495 triliun. Konsumsi LPG nasional yang mendekati 9 juta metrik ton per tahun dinilai menjadi beban utama APBN sekaligus membuka ruang substitusi melalui pemanfaatan gas bumi.

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akses listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sumatra Barat berangsur pulih pascabencana banjir dan longsor. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi di SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengecekan penanganan pengungsi serta progres pembangunan hunian sementara. Pemerintah menyiapkan 100 unit hunian sementara di sekitar lokasi terdampak sebagai solusi awal sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

“Saya pikir di sini listrik aman, BBM dan LPG tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandar Udara Minangkabau usai mendampingi Presiden, dikutip Jumat (19/12/2025).

Tim Siaga Bencana ESDM mencatat pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat hampir tuntas. Hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, sebanyak 274.419 dari total 274.564 pelanggan terdampak telah kembali menyala, menyisakan 145 pelanggan yang masih padam di Jorong Lambeh, FCO Tulang Gajah Tinggi.

PT PLN mengonfirmasi pembangunan menara darurat Brandan–Langsa telah rampung pada Rabu sore (17/12/2025). Sistem kelistrikan telah tersinkronisasi dan pembebanan dilakukan secara bertahap untuk menyalakan sisa pelanggan.

Pemulihan pasokan energi berlangsung beriringan dengan penanganan pengungsi. Presiden Prabowo meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara serta kondisi 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga di lokasi posko.

“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara mulai dibangun, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Di sektor BBM dan LPG, distribusi di wilayah terdampak mulai kembali normal. Seluruh 147 SPBU telah beroperasi, diikuti 172 agen LPG dan 14 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang kembali melayani kebutuhan masyarakat.

Kendala masih muncul pada sejumlah jalur logistik energi. Akses dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak masih tersendat akibat jalan terputus serta kemacetan di kawasan Sitinjau.

Pemerintah menargetkan pemulihan energi dan pembangunan hunian sementara berjalan secara paralel agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Sumatra Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Aceh masih berlangsung berat akibat akses darat yang terputus pascabencana.

Pemerintah mengandalkan jalur udara sebagai tumpuan utama penyaluran energi ke wilayah yang belum dapat dijangkau kendaraan darat.

Laporan itu disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Kerusakan infrastruktur, genangan banjir, serta jalan yang belum pulih membuat distribusi energi, terutama di Aceh, memerlukan pola logistik ekstrem.

“Di tiga kabupaten di Aceh diperlukan upaya luar biasa karena akses darat belum memungkinkan,” kata Menteri ESDM di Jakarta, dikutip Selasa (16/12/2025).

Bahlil menyebut penyaluran BBM dan LPG dilakukan melalui helikopter dan pesawat Hercules, memanfaatkan jalur alternatif, serta pengiriman menggunakan rakit agar pasokan tetap berjalan. Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan dalam proses pemulihan sektor energi. Pemerintah memastikan distribusi dan pemulihan dilakukan tanpa mengorbankan keamanan petugas maupun warga di wilayah terdampak.

“Kabel yang melewati area yang masih tergenang berbahaya. Jika dipaksakan menyambung listrik, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan pembangunan industri energi dalam negeri, terutama terkait produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) impor. Isu ini menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

DME merupakan hasil hilirisasi batu bara. Kebutuhan LPG domestik kini mencapai sekitar 8 hingga 9 juta ton per tahun, sedangkan produksi nasional baru sekitar 1,2 juta ton. Pada 2026, konsumsi LPG diperkirakan mendekati 10 juta ton per tahun. Pemerintah menilai percepatan proyek DME menjadi langkah strategis untuk mengurangi defisit pasokan energi berbasis impor.

“Kita tahu konsumsi LPG akan terus meningkat. Maka tidak bisa kita menunda, kita harus segera membangun industri energi dalam negeri,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat dengan Presiden Prabowo, dikutip Jumat (7/11/2025).

Menurut Bahlil, pengembangan DME sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang kini menjadi prioritas pemerintah. Melalui proyek-proyek hilirisasi energi, pemerintah ingin memastikan bahan baku nasional dapat diolah di dalam negeri agar menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Ia menyampaikan, ada 18 proyek hilirisasi lintas sektor yang kini sedang dipercepat penyelesaiannya, mencakup perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral. Dari jumlah itu, 12 proyek berasal dari sektor ESDM, terdiri atas delapan proyek minerba, dua proyek transisi energi, dan dua proyek ketahanan energi. Total nilai investasinya mencapai lebih dari Rp600 triliun dengan potensi penciptaan 270 ribu lapangan kerja baru. Sekitar 67 persen proyek berlokasi di luar Pulau Jawa guna mendorong pemerataan pembangunan industri nasional.

“Percepatan hilirisasi ini diarahkan agar proyek-proyek yang sudah tahap pre-feasibility study bisa diselesaikan tahun ini dan mulai beroperasi penuh pada 2026,” kata Bahlil.

Komitmen terhadap hilirisasi juga tercermin dalam peresmian Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten. Pabrik petrokimia terintegrasi ini menjadi simbol keberhasilan hilirisasi migas terbesar di Asia Tenggara, dengan investasi mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS atau setara Rp62,4 triliun.

Presiden Prabowo menyebut investasi besar seperti LCI akan membawa manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Ia menilai kehadiran industri hilirisasi semacam ini menjadi bukti nyata kebangkitan sektor energi dan manufaktur nasional. “Kita wajib menjaga dan mengamankan investasi yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

LCI diproyeksikan menghasilkan 15 produk petrokimia bernilai ekspor sekitar 2 miliar dolar AS per tahun. Fasilitas ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri hingga 50 persen serta memperkuat neraca perdagangan sektor kimia nasional.