JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru untuk memperketat pengawasan praktik pencampuran (blending) batu bara . Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2026, perusahaan tambang kini wajib memperoleh persetujuan Menteri ESDM sebelum melakukan pencampuran batu bara untuk menghasilkan spesifikasi tertentu.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maupun pemegang PKP2B yang telah memperoleh persetujuan RKAB dapat melakukan pencampuran batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

"Untuk memenuhi spesifikasi batu bara tertentu, pemegang izin usaha pertambangan dapat melakukan pencampuran batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri," demikian ketentuan dalam Pasal 34A ayat (1) Permen ESDM 6/2026 dikutip Rabu (17/6/2026).

Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

Perusahaan yang ingin melakukan blending wajib mengajukan permohonan melalui sistem informasi yang disediakan pemerintah. Permohonan tersebut harus dilengkapi sejumlah dokumen pendukung, mulai dari persetujuan RKAB untuk pemilik batu bara induk dan batubara pencampur, kontrak pembelian batu bara pencampur, kontrak penjualan hasil pencampuran, hingga hasil uji kualitas batubara dari surveyor yang terdaftar.

Pada pasal 34A juga ditegaskan bahwa, perusahaan wajib menyampaikan simulasi spesifikasi batu bara sebelum dan sesudah pencampuran. Data yang harus disampaikan meliputi nilai kalori, kandungan sulfur, kadar air, dan kadar abu.

Kementerian ESDM selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut sebelum memberikan persetujuan atau penolakan. Jika ditolak, pemerintah wajib menyampaikan alasan penolakan kepada perusahaan pemohon.

"Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perbaikan," demikian bunyi pasal 33.

Ketahanan Energi Nasional Dinilai Masih Rapuh di Tengah Tekanan Global



Tidak hanya mewajibkan izin, regulasi baru ini juga mengharuskan perusahaan yang telah memperoleh persetujuan blending untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara dalam laporan berkala setiap tiga bulan kepada pemerintah. Kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap produksi dan perdagangan batu bara nasional.

Kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi tata niaga batubara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kualitas komoditas yang dipasarkan. Pemerintah juga berharap aturan tersebut dapat mencegah praktik manipulasi kualitas batu bara yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) bersama induk usahanya, PT Pelindo Jasa Maritim menegaskan komitmen memperkuat dukungan terhadap program hilirisasi nasional melalui layanan transhipment dan transportasi laut untuk komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara.

Direktur Strategi dan Komersial SPJM, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, mengatakan sinergi dengan IPCM menjadi langkah nyata untuk memastikan Pelindo Jasa Maritim berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi pemerintah.

“Sinergi dengan IPCM merupakan langkah nyata untuk memastikan Pelindo Jasa Maritim berperan aktif dalam mendukung program hilirisasi pemerintah. Kami siap memperkuat layanan maritim yang terintegrasi, sekaligus membuka ruang kolaborasi strategis dengan BUMN pemilik proyek,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Melalui kolaborasi tersebut, IPCM dan SPJM memperkuat layanan angkutan laut, tunda-pandu, hingga pengelolaan terminal khusus. Perseroan juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN pemilik proyek hilirisasi guna memperkuat rantai logistik energi dan mineral nasional.

Saat ini, IPCM melayani kapal kargo komoditas energi dan mineral di sejumlah wilayah strategis. Untuk komoditas batu bara, layanan diberikan di seluruh BUP Pelindo Regional 2, Meulaboh, PT MBP milik Alamtri Group, serta TUKS PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Sementara itu, layanan LNG dijalankan di terminal khusus PT Jawa Satu Power, PT Nusantara Regas, dan PT PGN LNG Indonesia. Adapun untuk komoditas nikel, IPCM beroperasi di Pelabuhan Weda dan terminal khusus PT Trimegah Bangun Persada di Laiwui.

Direktur Utama IPCM, Shanti Puruhita, mengatakan perseroan siap memperkuat armada untuk menopang kebutuhan logistik hilirisasi nasional.

“IPCM siap memperkuat jumlah armada guna mendukung program hilirisasi, sehingga layanan angkutan, tunda-pandu, dan terminal khusus dapat semakin optimal dalam menjawab kebutuhan logistik energi dan mineral nasional,” katanya.

Dalam mendukung ekspansi tersebut, IPCM dan SPJM menyiapkan dua strategi utama. Pertama, memperluas kapasitas layanan maritim, termasuk angkutan, tunda-pandu, dan pengelolaan terminal khusus guna mengakomodasi peningkatan distribusi komoditas hilirisasi.

Kedua, memperkuat joint business dengan BUMN project owner seperti PT Bukit Asam dan Pertamina.

Di sisi kinerja, IPCM mencatat laba bersih sebesar Rp45,57 miliar pada kuartal I/2026 atau naik 3,03% secara tahunan. Total aset perseroan tercatat mencapai Rp1,79 triliun atau meningkat 4,39% dibandingkan posisi akhir 2025.

Selain itu, arus kas operasi IPCM meningkat 36,29% menjadi Rp102,10 miliar. Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan efisiensi biaya dan penguatan profitabilitas untuk mendukung ekspansi bisnis di sektor logistik maritim hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - Ketika sebagian besar rumah tangga di Indonesia menyalakan kompor setiap pagi, sedikit orang benar-benar memikirkan dari mana gas LPG itu berasal.

Di dapur-dapur sederhana, tabung gas sering dipahami hanya sebagai kebutuhan harian yang harus selalu tersedia.

Namun di balik nyala api kecil itu, tersimpan persoalan besar yang diam-diam menekan ketahanan energi nasional, membebani devisa negara, hingga mempengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati LPG sebagai energi rumah tangga yang praktis dan murah melalui subsidi negara. Akan tetapi, di saat yang sama, ketergantungan terhadap impor terus tumbuh, tanpa banyak disadari publik.

Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menunjukkan dalam lima tahun terakhir, ketergantungan impor LPG terus naik.

Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 8,36 juta ton. Empat tahun kemudian, pada 2025, impor melonjak menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional kini bergantung pada pasokan luar negeri.

Angka tersebut bukan sekadar statistik energi. Di baliknya ada aliran devisa dalam jumlah sangat besar yang terus keluar setiap tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun, hingga Rp150 triliun per tahun, hanya untuk membeli LPG impor. Nilai itu, bahkan dapat meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan sebesar itu membuat posisi Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan.

Persoalan tidak berhenti pada devisa. Subsidi LPG dalam APBN juga terus membengkak dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, lalu berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

Besarnya subsidi ini menunjukkan negara terus mengeluarkan dana sangat besar untuk menopang konsumsi energi yang sebagian besar bahan bakunya justru berasal dari luar negeri.

Maka, perdebatan mengenai masa depan subsidi energi menjadi semakin tidak terelakkan. Selama ini, subsidi LPG dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, pola subsidi berbasis komoditas juga menciptakan ketergantungan panjang terhadap impor.

Negara, akhirnya berada dalam situasi paradoksal, yakni mengalokasikan anggaran besar untuk mempertahankan sistem energi yang tidak sepenuhnya menopang sumber daya domestik.

Energi substitusi

Dalam perkembangannya, dorongan untuk mencari energi substitusi mulai menguat. Salah satu opsi yang kini mendapat perhatian serius ialah pengembangan dimethyl ether atau DME dari hilirisasi batu bara kalori rendah.

Proyek ini dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah perusahaan milik negara, yakni MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, serta telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam groundbreaking proyek hilirisasi pada April 2026.

DME dipandang memiliki potensi besar sebagai substitusi LPG karena Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah yang melimpah.

Jika berhasil dikembangkan secara masif, DME berpotensi menekan impor LPG hingga 55 persen sampai 75 persen atau setara 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun. Potensi ini bukan hanya soal penghematan devisa, tetapi juga membuka peluang membangun rantai nilai industri domestik yang lebih kuat.

Meski demikian, proyek DME tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai pembangunan pabrik semata.

Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengingatkan bahwa keberhasilan DME sangat bergantung pada reformasi kebijakan energi secara menyeluruh.

DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan membutuhkan biaya investasi gasifikasi yang tinggi. Ketika harga batu bara melampaui 60 dolar AS per ton, DME menjadi sulit bersaing, tanpa dukungan subsidi.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa transisi energi rumah tangga bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga desain kebijakan publik.

Jika pemerintah ingin mendorong masyarakat beralih dari LPG menuju DME, jaringan gas atau kompor listrik, maka sistem subsidi juga perlu diubah secara bertahap.

Reformasi subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu gagasan yang mulai banyak didorong karena dianggap lebih tepat sasaran dibanding subsidi berbasis komoditas.

Pendekatan seperti itu dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sekaligus memberi fleksibilitas dalam memilih sumber energi, sesuai kondisi daerah.

Indonesia tidak bisa memakai satu model energi untuk semua wilayah. Kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas dapat mengembangkan jaringan gas rumah tangga.

Wilayah dengan surplus listrik dapat diarahkan menggunakan kompor listrik. Sementara daerah non-pipa, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan, dapat menjadi basis utama pemanfaatan DME.

Keadilan pembangunan

Pendekatan berbasis karakteristik wilayah tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi energi rumah tangga sesungguhnya berkaitan erat dengan keadilan pembangunan.

Selama ini, pembicaraan soal energi sering terjebak pada angka produksi atau investasi besar. Padahal, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan energi mampu menciptakan sistem yang lebih tahan krisis, lebih efisien, dan lebih adil bagi masyarakat.

Dalam hal ini, indikator keberhasilan proyek DME juga tidak cukup diukur dari jumlah pabrik yang dibangun. Menurut Iwa Garniwa, keberhasilan harus dilihat dari penurunan impor LPG, penghematan subsidi, hingga penurunan intensitas emisi per kapita.

Artinya, arah kebijakan energi tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan industri, tetapi juga kualitas transisi yang dihasilkan bagi ekonomi dan lingkungan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur. Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo menilai infrastruktur kompor DME sebenarnya sudah tersedia melalui riset Lemigas.

Tantangan utama, kini berada pada pembangunan pabrik skala besar dan distribusi yang terintegrasi.

Dalam hal ini, kolaborasi antara Danantara dan Pertamina dipandang dapat mempercepat pengembangan karena Pertamina telah memiliki jaringan distribusi energi yang matang dan menjangkau berbagai daerah.

Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan menjaga APBN tetap sehat, reformasi subsidi energi tampaknya memang tidak bisa terus ditunda.

Persoalannya bukan lagi sekadar mencari pengganti LPG, tetapi bagaimana Indonesia membangun kemandirian energi yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Sebab, sejatinya, ketahanan energi bukan hanya tentang memastikan api tetap menyala di dapur rumah tangga, melainkan juga memastikan bahwa nyala itu tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari negara lain.

Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah pusat melakukan pendalaman untuk realisasi proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kalimantan Timur guna menekan angka impor energi.

"Kami mendetailkan kembali proyek DME Kutai Timur yang dipastikan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mohammad Roudo di Samarinda, Kamis.

Ia menegaskan bahwa proyek strategis tersebut diatur dalam Permenko Ekonomi Nomor 8 Tahun 2023. DME ini menjadi upaya paralel guna secara bertahap mengurangi tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Roudo menyatakan penetapan titik lokasi pabrik saat ini masih dalam tahapan pendalaman, namun dipastikan fokus pada beberapa kawasan tambang besar di Kalimantan Timur.

"Pemerintah mesti memastikan infrastruktur, sistem kesehatan, kepastian pasokan, pengelolaan lingkungan, dan restorasi tambang," tuturnya.

Hilirisasi sumber daya ini dipandang sebagai strategi utama pembangunan nasional oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

"Kebijakan tersebut selaras dengan visi swasembada energi dari Presiden Prabowo Subianto," kata Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi M. Fadhil Hasan di Universitas Mulawarman Samarinda, beberapa waktu lalu.

Disampaikan dia, pemerintah pusat menargetkan agenda substitusi seratus persen penggunaan LPG ke DME dapat tercapai utuh pada tahun 2040.

Rencana investasi fasilitas gasifikasi batu bara ini diperkirakan menelan dana sebesar 10,25 miliar dolar AS. Angka yang setara Rp164 triliun itu diproyeksikan sanggup menyerap hingga 34.800 orang tenaga kerja lokal dan nasional.

Di tingkat daerah, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan kesiapan wilayahnya untuk menyambut proyek hilirisasi energi dari batu bara tersebut.

"Meskipun investor Amerika Serikat sempat mundur, penanam modal asal Tiongkok kini mulai menunjukkan niat serius untuk melanjutkannya," kata Bupati Ardiansyah.

Hadirnya industri DME ini diyakini pihaknya menjadi motor penggerak transformasi ekonomi bagi masyarakat setempat.

Lanjut Ardiansyah, pabrik tersebut mampu membuka peluang besar bagi akselerasi pengembangan energi alternatif di Kalimantan Timur. Proyek ini juga sejalan dengan upaya percepatan pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi

Jakarta (ANTARA) - “Batu bara akan selalu menjadi primadona ketika harga minyak meroket,” demikian pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memandang pergerakan harga batu bara di tengah perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

Ketika grafik harga emas menunjukkan tren penurunan sepanjang dua bulan sejak pecahnya perang tersebut, komoditas batu bara justru menampilkan tren sebaliknya.

Harga batu bara sempat mencapai 145,86 dolar AS per ton pada pertengahan Maret 2026. Sebulan sebelumnya, harganya 115 dolar AS per ton.

Lompatan harga batu bara terjadi tepat setelah AS-Israel melancarkan serangan terhadap Iran, lantas kian melambung sejak Iran menutup Selat Hormuz.

Penutupan Selat Hormuz menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi dunia, sekaligus menyingkap pesona sang emas hitam.

Kala keterbatasan minyak dan gas bumi memantik krisis energi dunia, kehadiran batu bara menjelma sebagai penyelamat di saat darurat. Ialah emas hitam yang menjadi primadona dunia.

Pilar keamanan energi

Kenaikan harga batu bara di tengah perang bukanlah tanpa alasan. Yayan Satyakti menyampaikan batu bara menjadi alternatif yang menggantikan peran berbagai komoditas energi, terutama bagi negara-negara Asia.

Peran tersebut digambarkan melalui kebijakan Korea Selatan dan Jepang yang melonggarkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Korea Selatan yang semula membatasi operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 80 persen, memutuskan untuk melonggarkan batasan tersebut guna menjaga keamanan energi di dalam negeri.

Tak hanya itu, menurut laman resmi Greenpeace, Korea Selatan bahkan berencana untuk menunda pensiun PLTU pada 2026 dan mempertahankan 21 dari 60 PLTU-nya selepas 2040 sebagai cadangan strategis apabila krisis energi kembali melanda.

Serupa dengan Korea Selatan, pada April 2026, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa mengatakan akan meningkatkan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara di Jepang.

Langkah yang diambil oleh kedua negara tersebut untuk mengurangi kebergantungan terhadap penggunaan gas sebagai pembangkit listrik di tengah krisis pasokan LNG. Keputusan itu merupakan respons terhadap ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi 20 persen dari pasokan LNG dunia.

Tidak hanya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara lain di Asia pun terpikat dengan pesona batu bara di tengah krisis.

China dengan proyek coal to liquids menjadikan batu bara sebagai alternatif dari minyak mentah (crude), Filipina yang beranjak dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTU, serta India dengan ambisi gasifikasi 100 juta ton batu bara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.

Tren kembali ke batu bara juga terjadi di kawasan luar Asia, sebagaimana yang disoroti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan, AS maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

Bahlil mengungkapkan bahwa Eropa meminta pasokan batu bara sebesar 20 juta ton per tahun.

Respons berbagai negara terhadap perang antara AS dan Iran menunjukkan peran batu bara yang kian populer untuk memenuhi beragam kebutuhan energi. Pada akhirnya, keamanan energi menjadi prioritas, dan batu bara berperan sebagai stabilisator ketika pasokan minyak dan gas terganggu.

Tak heran, laporan Eye on the Market oleh JP Morgan Asset Management menasbihkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global.

Capaian itu tak lepas dari ketahanan energi Indonesia yang ditopang oleh produksi batu bara domestik. Batu bara memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Bagi Indonesia, batu bara mendukung keamanan energi nasional karena memiliki harga yang lebih murah dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Keunggulan tersebut menjadikan batu bara sebagai sumber energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada 2025, konsumsi batu bara dalam negeri sekitar 254 juta ton yang didominasi oleh kebutuhan listrik masyarakat serta industri strategis lain seperti pupuk, semen, dan metalurgi. Adapun produksi batu bara pada 2025 bertahan di level yang tinggi, yakni sekitar 790 juta ton.

Kini, pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi.

Mewujudkan swasembada energi

Pengelolaan batu bara domestik erat kaitannya dengan peran MIND ID yang merupakan Holding Industri Pertambangan Indonesia.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin telah menegaskan komitmennya untuk mendukung swasembada energi nasional melalui pengelolaan sumber daya dan cadangan batu bara dengan optimal.

Oleh karenanya, sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia, MIND ID berperan untuk memastikan keberlanjutan pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan dan industri strategis, sekaligus menjadi orkestrator hilirisasi batu bara nasional.

Hilirisasi batu bara tak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi.

PT Bukit Asam (PTBA), yang merupakan anggota grup MIND ID dan produsen batu bara negara, turut mengambil bagian dalam pengembangan hilirisasi batu bara untuk mendukung swasembada energi nasional.

Proyek hilirisasi batu bara yang kini menuai sorotan adalah proyek DME karena memiliki karakteristik yang mirip dengan LPG. Pemerintah meyakini DME dapat mendukung swasembada energi nasional dengan mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Saat ini, Indonesia mengimpor lebih dari 80 persen dari total kebutuhan LPG-nya. Kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Menyadari tingginya urgensi untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG, Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional terus menggenjot proyek DME.

Untuk mendukung itu, Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan secara serentak pembangunan 13 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua dalam rangka Hilirisasi Tahap II.

Salah satu dari 13 PSN itu adalah proyek pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) oleh PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek DME tersebut dirancang dengan kapasitas awal sekitar 1,4 juta ton DME per tahun atau yang setara dengan 1 juta ton LPG.

Melalui proyek tersebut, PTBA diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kemandirian energi nasional, serta memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi masyarakat di tengah volatilitas geopolitik.

Peluang industri batu bara

Sementara hilirisasi batu bara menjadi DME bertujuan untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap LPG, Ketua Bidang Kajian Batu Bara dan Renewable Energy Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) FH Kristiono menyoroti peluang lainnya yang bisa dieksplor oleh industri batu bara di dalam negeri.

Kristiono menilai batu bara sebaiknya turut dikembangkan menjadi bahan dasar untuk industri petrokimia sebagaimana yang dilakukan oleh China.

China secara agresif mengembangkan industri coal-to-olefins (CTO) atau batu bara menjadi olefin guna memanfaatkan cadangan batu baranya untuk memproduksi plastik, serat sintetis, dan karet sebagai alternatif minyak.

Berkaca dari China, Kristiono pun meyakini Indonesia bisa mengembangkan industri yang serupa dan didukung oleh cadangan batu bara yang melimpah.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Pengembangan industri olefin dari batu bara juga menjadi wujud dari diversifikasi pemanfaatan batu bara ketika menghadapi tantangan transisi energi, yakni turunnya permintaan batu bara untuk industri pembangkit listrik.

Diversifikasi dapat menjaga pesona sang emas hitam di tengah tren transisi energi yang kian mengintai. Dengan demikian, batu bara tak hanya menjadi primadona saat krisis mengancam.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.

Batu bara adalah nafas ekonomi yang mengalir dari perut bumi ke kehidupan sehari-hari, menyalakan listrik, menggerakkan industri, hingga menopang penerimaan negara

Jakarta (ANTARA) - Dari kedalaman perut bumi, sesuatu yang hitam dan padat diangkat ke permukaan. Tak berkilau seperti emas, tidak pula seseksi minyak yang kerap menjadi sorotan. Namun justru komoditas itu sudah lama menopang denyut ekonomi Indonesia.

Itulah batu bara.

Sedimen padat organik berwarna hitam itu mungkin hanya tampak sebagai material tambang biasa. Namun bagi Indonesia, lebih dari itu.

Batu bara adalah nafas ekonomi yang mengalir dari perut bumi ke kehidupan sehari-hari, menyalakan listrik, menggerakkan industri, hingga menopang penerimaan negara.

Perannya bahkan semakin terasa di tengah dinamika global yang tak menentu.

Ketegangan geopolitik Amerika Serikat, Israel dan Iran, gangguan pasokan energi karena dinamika di Selat Hormuz, hingga lonjakan harga minyak dan gas, menjadikan batu bara sebagai sumber energi yang dipasok secara mandiri.

Di pasar komoditas ini, Indonesia berada di posisi strategis sebagai salah satu produsen besar dunia.

Produksi batu bara nasional mencatatkan kinerja positif. Pada 2024, produksinya mencapai 836 juta ton sebelum bertahan di angka tinggi yakni 790 juta ton pada 2025.

Sebagian besar produksinya, 65 persen diekspor dengan nilai mencapai 24,5 miliar dolar AS, yang menjadi bukti komoditas ini menjadi sumber devisa penting bagi negara.

Angka itu bukan sekadar statistik, namun mencerminkan bagaimana batu bara menjadi salah satu fondasi ekonomi nasional.

Di dalam negeri, komoditas ini memastikan roda ekonomi tetap berputar yang membuktikan manfaatnya tidak berhenti di pasar global saja.

Sekitar 254 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik pada 2025, terutama untuk pembangkit listrik dan industri strategis seperti semen hingga pupuk.

Tanpa pasokan yang cukup, bukan hanya lampu yang padam, tetapi juga aktivitas industri yang menopang perekonomian bisa ikut terganggu.

Selain itu, perjalanan batu bara kini tidak lagi berhenti sebagai bahan bakar. Dari perut bumi, komoditas ini mulai bergerak lebih jauh menjadi bahan baku industri masa depan yang ramah lingkungan lewat hilirisasi.

Batu bara dapat diolah menjadi artificial graphite, komponen penting dalam baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Selain itu, komoditas ini juga dapat dimanfaatkan menjadi kalium humat yang membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu mempertahankan swasembada pangan.

Transformasi

Transformasi ini menunjukkan bahwa batu bara tidak hanya menopang ekonomi hari ini, tetapi juga membuka jalan bagi ekonomi masa depan yang lebih beragam dan bernilai tambah.

Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan proyek hilirisasi memiliki dasar perencanaan yang kuat.

Melalui hilirisasi, nilai batu bara tidak lagi berhenti di tambang, tetapi mengalir ke sektor industri, yang dari situ tercipta lapangan kerja, memacu investasi, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Hilirisasi komoditas ini juga direncanakan menggunakan batu bara berkalori rendah yang cadangannya cukup untuk menyuplai selama masa proyek.

Ketua Umum Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB) Abdul Bari menyebut batu bara tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ini karena secara kumulatif Indonesia memiliki sumber daya batu bara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton.

Pemanfaatan batu bara diarahkan tidak hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga melalui hilirisasi seperti gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Di balik aliran besar manfaat batu bara, ada peran penting MIND ID sebagai holding industri pertambangan bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang di bawah naungannya.

Perusahaan milik negara itu memastikan bahwa nafas ekonomi dari batu bara tetap mengalir, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengembangan nilai tambah.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menyebut pihaknya mencatat pertumbuhan produksi dan penjualan batu bara sepanjang 2025 di tengah tekanan harga batu bara global.

PTBA mencatat produksi sekitar 47,2 juta ton pada 2025 yang menunjukkan ketahanan sektor batu bara di tengah tekanan, sekaligus menjadi jaminan bahwa pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat dan industri.

Penjualan juga tumbuh 6 persen menjadi 45,4 juta ton, sejalan dengan volume angkutan batu bara yang naik 6 persen dari 38,2 juta ton pada 2024 menjadi 40,4 juta ton pada 2025.

Lebih dari sekadar produksi dan penjualan, perusahaan plat merah ini juga memperkuat infrastruktur logistik. Salah satunya melalui proyek jalur angkutan Tanjung Enim-Kramasan yang mampu meningkatkan kapasitas distribusi hingga 20 juta ton per tahun.

Proyek ini memastikan batu bara dapat mengalir lancar dari tambang ke pembangkit listrik dan sektor industri, mengingat distribusi yang efisien berarti industri tetap hidup, tenaga kerja tetap terserap, dan ekonomi terus bergerak.

Di sisi hilirisasi, PTBA juga aktif mengembangkan berbagai inovasi, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME sebagai substitusi LPG hingga Synthetic Natural Gas (SNG) sebagai alternatif energi.

Langkah ini tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dunia memang bergerak menuju energi yang lebih bersih, namun bagi Indonesia, batu bara masih akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.

Sebagai komoditas yang bisa dimanfaatkan menjadi energi transisi sekaligus penopang ekonomi, batu bara merupakan jembatan antara kebutuhan hari ini dan harapan masa depan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dinilai sebagai alternatif yang tepat untuk menekan impor liquefied petroleum gas (elpiji). Sebab, didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah serta infrastruktur yang memadai.

Pengamat Energi Iwa Gurniwa mengatakan, saat ini sekitar 75 persen kebutuhan elpiji nasional masih bergantung pada impor.

Volume impor elpiji bahkan mencapai 8,3 juta ton per tahun dengan nilai sekitar 4,2 miliar dollar AS pada 2025.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga energi global serta tekanan subsidi yang mencapai Rp 80 triliun-Rp 90 triliun per tahun.

"Diversifikasi sumber energi domestik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional," ujar Iwa dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki tiga opsi utama untuk mengurangi ketergantungan elpiji, yakni jaringan gas kota (jargas), kompor listrik, dan DME berbasis batu bara.

Namun, dibanding dua opsi lainnya, DME dinilai paling siap diterapkan karena dapat memanfaatkan infrastruktur elpiji yang sudah ada.

Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan batubara peringkat rendah yang melimpah sebagai bahan baku.

"DME memungkinkan substitusi elpiji secara cepat tanpa perubahan besar di tingkat rumah tangga. Ini keunggulan yang tidak dimiliki opsi lain," kata dia.

Pemerintah pun telah meresmikan pengembangan proyek fasilitas produksi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim.

Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun atau setara sekitar 1 juta ton elpiji.

Produk DME nantinya akan diserap oleh Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.

Fasilitas tersebut akan memanfaatkan batu bara kalori rendah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, meski ketersediaannya di Indonesia cukup melimpah.

Lebih lanjut, Iwa menilai, pendekatan yang paling tepat untuk mengurangi impor elpiji adalah strategi diversifikasi energi berbasis wilayah.

Menurut dia, jargas cocok untuk kota besar dengan kepadatan tinggi, kompor listrik untuk daerah dengan surplus listrik, sementara DME dapat dikembangkan di wilayah penghasil batu bara atau kawasan yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Ia memperkirakan, apabila ketiga opsi tersebut dijalankan secara paralel, potensi substitusi elpiji dapat mencapai 4,5 juta hingga 6,5 juta ton atau sekitar 55-75 persen dari total impor elpiji saat ini.

"Tidak ada silver bullet. Yang dibutuhkan adalah portofolio kebijakan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah," pungkas Iwa.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — Holding BUMN pertambangan, MIND ID mengungkapkan kabar terbaru proyek hilirisasibatu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang dipimpin oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) itu ditargetkan groundbreaking pada kuartal I/2028.
Dengan kata lain, target peletakan batu pertama itu mundur dari rencana sebelumnya, yakni pada 2026. Adapun, groundbreaking proyek hilirisasi untuk menciptakan substitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu disebut bakal dilakukan oleh PTBA di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek DME digenjot demi memperkuat ketahanan energi nasional. MIND ID, kata dia, mengambil peran aktif melalui proyek DME guna menekan impor LPG.
Maroef pun mengeklaim PTBA telah mengalokasikan pasokan batu bara sebagai bahan baku DME.
"PTBA sudah mengalokasikan cadangan batu bara kalori rendah sebagai bahan baku DME termasuk kawasan industri yang dibutuhkan," kata Maroef dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program DME memerlukan koordinasi terintegrasi lintas sektoral. Ini khususnya mengenai kajian proyek dan dukungan regulasi dan kebijakan agar proyek DME berjalan secara jangka panjang dan memberikan nilai tambah yang optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pihaknya bakal membangun proyek DME dengan kapasitas 1,4 juta ton. Menurutnya, proyek itu akan memberikan nilai tambah 4,3 kali lebih besar dibanding menggunakan batu bara secara langsung.
"PTBA akan berperan dalam operator pabrik dan pemasok batu bara dan Pertamina akan menyerap produksi DME. Ini masih berproses dengan Danantara mudah-mudahan keekonomiannya bisa membuat PTBA jadi lebih baik lagi," tutur Arsal.
Berdasarkan bahan paparannya, proyek DME ditargetkan groundbreaking pada kuartal I/2028. Sementara, Final Investment Decision (FID) proyek itu ditargetkan pada kuartal III atau kuartal IV/2027.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek DME akan berlangsung awal Februari 2026. Dia mengatakan groundbreaking itu akan dilakukan oleh PTBA.
"[Groundbreaking] awal Februari atau akhir Januari," ucap Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Menurut Dony, proyek DME menjadi keniscayaan guna menekan impor LPG. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (mt) pada 2026. Sementara itu, produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta mt.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Danantara.
"DME sekarang lagi difinalisasi oleh Danantara, tapi sudah hampir selesai," ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto pada, Rabu (11/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyiapkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan target peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan tahun ini.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengatakan proyek tersebut telah memasuki tahap pematangan, terutama terkait skema pendanaan dan aspek keekonomian.

“Kita cadangan sudah siap, lapangan, wilayah kawasan sudah siap, mitra teknologi yang mau dipilih juga sudah kita identifikasi, tapi keputusan investasi dan lain-lain masih diproses di Danantara," kata Turino di Jakarta, Senin.

Menurut dia, proyek DME tersebut dirancang dengan kapasitas awal sekitar 1,4 juta ton DME per tahun.

Turino mengatakan PTBA juga telah menyiapkan skema bisnis proyek, termasuk penetapan PT Pertamina sebagai pihak yang akan menyerap produksi (offtaker).

“Jadi kita bikin di lokasi, habis itu Pertamina offtake,” ujarnya.

Ia menambahkan mitra teknologi potensial untuk proyek tersebut telah diidentifikasi dari sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang, meski belum diputuskan secara resmi.

Pemilihan mitra, lanjut dia, akan mempertimbangkan kesesuaian teknologi dengan karakteristik batu bara PTBA serta kelayakan ekonomi proyek.

Lebih lanjut, ia menyebut keputusan investasi, struktur pendanaan, serta aspek keekonomian proyek masih dibahas bersama Danantara Indonesia dan pihak terkait.

“Insya Allahgroundbreaking tahun ini, kita akan percepat tahun ini, tapi keputusannya masih di Danantara. Kita follow Danantara,” tuturnya.

Selain itu, pembahasan harga juga masih berjalan, termasuk skema penyerapan oleh Pertamina dan keekonomian produk DME di pasar domestik.

Turino menyebut aspek keekonomian menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan proyek.

Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan fasilitas DME diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga tahun.

“Pembangunan itu paling cepat 3 tahun kalau tidak ada kendala dan ada percepatan di perizinan dan lain-lain,” ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara Indonesia menyatakan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya energi nasional.

PTBA menempatkan proyek DME sebagai bagian dari strategi hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tren penurunan penggunaan batu bara seiring target transisi energi dan emisi nol bersih.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani memastikan enam proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) bakal dimulai pada 6 Februari 2026.

Rosan berkata, pelaksanaan proyek hilirisasi batu bara menjadi produk DME sejalan dengan sejumlah proyek transisi energi lain. Meski begitu, dia belum membeberkan proyek sektor energi yang dimaksud.

"Enam hilirisasi akan melakukan groundbreaking pada tanggal 6, rencananya 6 Februari," ujarnya saat usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM ini juga menyatakan, investor asal China ikut mendanai sejumlah proyek hilirisasi sektor transisi energi. Seturut itu, Danantara yang mensupervisi BUMN energi ini pun ikut aktif dalam pendanaan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pohaknya siap untuk menjadi offtaker dari proyek dari proyek hilirisasi di sektor batu bara ini. Lewat proyek DME batu bara ini, bisa menggantikan penggunaan LPG.

Hal tersebut seperti yang tertuang dalam penandatanganan kerja sama strategis antara PT Pertamina dengan Holding Pertambangan MIND ID. Melalui kerja sama itu, Pertamina juga punya peran sebagai agregator infrastruktur distribusi.

"Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah," ujar Simon melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyampaikan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi DME akan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026.

“Awal Februari atau akhir Januari, di PTBA (Bukit Asam),” ujar Dony ketika ditemui setelah acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dony menyampaikan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) merupakan upaya pemerintah mengganti ketergantungan terhadap LPG. Ia menjelaskan bahwa selama ini Indonesia memenuhi kebutuhan LPG di dalam negeri melalui impor.

Rencana pemerintah untuk menggantikan LPG dengan DME banyak menuai kritik, tutur dia. Salah satu kritik yang disorot oleh Dony adalah keekonomisan DME sebagai pengganti LPG.

“Banyak yang menantang bahwa secara ekonomis apakah ada dampaknya atau tidak. Tetapi kan kita tidak bisa melihat itu berdiri sendiri, kita mesti melihat dampaknya secara keseluruhan,” ucap Dony.

Dony menjelaskan sejumlah biaya yang harus dihadapi oleh negara selama mengimpor LPG, yaitu besarnya devisa yang terpakai untuk mengimpor dan subsidi yang dibutuhkan untuk membuat harga LPG terjangkau bagi masyarakat.

“Karena itulah, kami melakukan groundbreaking terhadap DME,” ucap Dony.

Kementerian ESDM memperkirakan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Sementara, kapasitas produksi nasional di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM menegaskan pentingnya realisasi proyek DME.

Kementerian ESDM pun mempertimbangkan potensi mengalihkan subsidi LPG untuk dimetil eter (DME), yang merupakan produk hilirisasi batu bara untuk menggantikan LPG.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026