Bisnis.com, BATAM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terhadap potensi dampak sosial politik dari keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia, seiring meningkatnya dinamika dan kompleksitas penanganan pengungsi di daerah.

Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Aang Witarsa Rofink, menyampaikan, jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia saat ini mencapai 12.060 orang, berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Menurutnya, isu pengungsi ini ke depan berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak dikelola secara komprehensif.

"Tidak hanya soal penentuan lokasi penampungan, tetapi juga terkait daya hidup, aktivitas pengungsi, hingga potensi konflik sosial,” kata Aang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Daerah di Batam, Rabu (28/1/2026).

Dia menilai, beberapa kejadian aksi unjuk rasa pengungsi di sejumlah daerah menjadi sinyal perlunya evaluasi kebijakan, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu menyesuaikan dinamika terbaru, seperti pengungsi mandiri, batas waktu penampungan, hingga penguatan aspek penegakan hukum dan pengawasan wilayah perairan.

“Indonesia bukan negara tujuan, melainkan negara transit. Namun, aspek kemanusiaan tetap harus berjalan beriringan dengan kepentingan menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam menyatakan terus memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan saat ini sebanyak 67 anak pengungsi telah mengakses pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.

“Pemenuhan hak dasar anak pengungsi menjadi perhatian kami. Bahkan, anak pengungsi berkebutuhan khusus telah difasilitasi mengakses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,” kata Firmansyah.

Saat ini, Batam menangani 359 pengungsi luar negeri yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM) dan ditempatkan di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta Lubuk Baja dan Akomodasi Non-Detensi Sekupang.

Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, serta negara lainnya.

Selain pendidikan, Pemko Batam juga memperkuat layanan kesehatan bagi pengungsi melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan mitra terkait. Layanan tersebut mencakup edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan psikososial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan.

Firmansyah menegaskan, sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Batam membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor dan pemerintah pusat agar penanganan pengungsi dapat berjalan seimbang antara prinsip kemanusiaan dan menjaga ketertiban sosial.

“Koordinasi terus kami perkuat agar keberadaan pengungsi tidak menimbulkan gesekan sosial, sekaligus memastikan hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akses listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sumatra Barat berangsur pulih pascabencana banjir dan longsor. Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi di SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengecekan penanganan pengungsi serta progres pembangunan hunian sementara. Pemerintah menyiapkan 100 unit hunian sementara di sekitar lokasi terdampak sebagai solusi awal sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

“Saya pikir di sini listrik aman, BBM dan LPG tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandar Udara Minangkabau usai mendampingi Presiden, dikutip Jumat (19/12/2025).

Tim Siaga Bencana ESDM mencatat pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat hampir tuntas. Hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, sebanyak 274.419 dari total 274.564 pelanggan terdampak telah kembali menyala, menyisakan 145 pelanggan yang masih padam di Jorong Lambeh, FCO Tulang Gajah Tinggi.

PT PLN mengonfirmasi pembangunan menara darurat Brandan–Langsa telah rampung pada Rabu sore (17/12/2025). Sistem kelistrikan telah tersinkronisasi dan pembebanan dilakukan secara bertahap untuk menyalakan sisa pelanggan.

Pemulihan pasokan energi berlangsung beriringan dengan penanganan pengungsi. Presiden Prabowo meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara serta kondisi 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga di lokasi posko.

“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara mulai dibangun, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Di sektor BBM dan LPG, distribusi di wilayah terdampak mulai kembali normal. Seluruh 147 SPBU telah beroperasi, diikuti 172 agen LPG dan 14 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang kembali melayani kebutuhan masyarakat.

Kendala masih muncul pada sejumlah jalur logistik energi. Akses dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak masih tersendat akibat jalan terputus serta kemacetan di kawasan Sitinjau.

Pemerintah menargetkan pemulihan energi dan pembangunan hunian sementara berjalan secara paralel agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Sumatra Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- PT PLN (Persero) mengutamakan penyalaan listrik pada fasilitas vital pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Rumah sakit, posko pengungsian, kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi, dan titik layanan publik lainnya menjadi lokasi pertama yang dinyalakan sebelum pasokan diperluas ke permukiman. Upaya ini berjalan paralel dengan percepatan pemulihan sistem kelistrikan Aceh yang kini telah mencapai 93 persen.

PLN mencatat lebih dari 1,7 juta warga kembali menikmati listrik setelah empat wilayah terdampak paling parah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, berhasil menyala kembali. Fasilitas layanan dasar di wilayah tersebut kini kembali berfungsi sehingga aktivitas masyarakat perlahan pulih pascabencana.

“Jaringan telekomunikasi yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beroperasi, sama seperti fasilitas-fasilitas publik vital lainnya,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dikutip Senin (8/12/2025).

Pemulihan dilakukan dengan skema bertahap untuk memastikan seluruh titik layanan publik aman dari genangan air. Petugas bergerak menyalurkan listrik ke rumah sakit dan posko pengungsian sebagai prioritas, kemudian memperluas penyalaan ke kantor pemerintahan dan infrastruktur pendukung komunikasi. Kesiagaan tim juga diperkuat di titik rawan gangguan agar layanan tetap stabil.

PLN menambah peralatan lapangan untuk mempercepat identifikasi jaringan dan memulihkan gardu distribusi. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas personel yang digerakkan ke wilayah-wilayah yang sempat terisolasi. Pemberian prioritas bagi fasilitas vital dilakukan untuk menjaga kelancaran penanganan pengungsi dan memastikan kebutuhan medis tetap terpenuhi.

Darmawan menjelaskan sistem kelistrikan Aceh masih menjalani proses sinkronisasi selama 24 jam agar pasokan lebih stabil. Proses ini difokuskan untuk menghilangkan potensi pemadaman bergilir sehingga sistem kembali bekerja seperti sedia kala.

Ia menambahkan pemulihan juga menghadapi tantangan baru ketika banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi di titik yang sebelumnya tidak terdampak. Kondisi cuaca memperlambat mobilisasi peralatan tambahan, namun koordinasi bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA, pemerintah daerah, dan masyarakat mempercepat pembangunan tower darurat.

“Di tengah upaya penyambungan transmisi yang sudah kami identifikasi, cuaca kembali memburuk dan merobohkan tower di titik baru,” kata Darmawan.

Percepatan pemulihan listrik Aceh terus berlangsung hingga seluruh jaringan kembali andal. PLN menekankan keselamatan warga sebagai acuan utama setiap penyalaan ulang dan menempatkan tim siaga untuk mengantisipasi gangguan lanjutan. Upaya ini diharapkan mempercepat normalisasi layanan publik dan pemulihan aktivitas masyarakat.