Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026.

Penerimaan tersebut ditopang terutama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

DJP merinci, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp38,76 triliun, diikuti pajak fintech Rp4,77 triliun, pajak SIPP Rp4,98 triliun, serta pajak aset kripto Rp2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan tren penerimaan pajak digital masih menunjukkan kinerja positif meski ada penyesuaian data pemungut.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

DJP mencatat hingga akhir Maret 2026 telah menunjuk 262 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 entitas telah aktif memungut dan menyetor pajak dengan total Rp38,76 triliun.

[Gambas:Youtube]

Pada Maret 2026, DJP juga melakukan pembaruan data dengan menunjuk dua entitas baru sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, dua entitas dicabut penunjukannya dan satu lainnya mengalami perubahan data administratif.

Di sisi lain, penerimaan pajak kripto mencapai Rp2 triliun hingga Maret 2026, yang berasal dari kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN dalam negeri. Sementara pajak dari sektor fintech peer to peer lending menyumbang Rp4,77 triliun, didorong oleh PPh dan PPN atas aktivitas pinjaman daring.

Adapun pajak dari SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun, yang mayoritas berasal dari PPN. DJP menyebut komponen ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," kata Inge.

DJP menilai tren ini menunjukkan semakin kuatnya basis pemajakan ekonomi digital di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan menerima bayaran sekitar US$10 miliar atau setara Rp170 triliun (asumsi kurs Rp16.960) dari deal akuisisi TikTok di AS.

Kepada The Wall Street Journal, seorang sumber menyebut duit Rp170 triliun tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang memungkinkan investor yang dekat dengan pemerintahan Trump mengambil alih operasi TikTok di AS dari ByteDance.

Pembayaran itu dilakukan di luar investasi yang telah digelontorkan untuk membentuk entitas baru untuk mengoperasikan TikTok di AS.

Para investor, termasuk Oracle, Silver Lake, perusahaan investasi Abu Dhabi MGX, dan lainnya telah membayar sekitar US$2,5 miliar atau sekitar Rp42,4 triliun kepada Kementerian Keuangan AS saat kesepakatan beres. Pemilik modal juga akan melakukan beberapa pembayaran lanjutan hingga mencapai total US$10 miliar atau Rp170 trilun.

Pejabat pemerintahan mengatakan biaya 'nyalo' tersebut wajar, dengan merujuk pada peran Trump dalam 'menyelamatkan' operasi TikTok di AS.

Trump juga dinilai berperan dalam memandu negosiasi dengan China untuk merampungkan deal TikTok, sambil meredakan kekhawatiran anggota parlemen AS terkait keamanan nasional.

Pihak TikTok dan Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar soal biaya 'nyalo' tersebut saat dikontak Reuters.

Januari lalu, pemilik TikTok asal China, ByteDance, merampungkan kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan, yang mayoritas dimiliki pihak Amerika. Deal ini merupakan upaya menghindari larangan operasi TikTok di AS, yang telah digunakan oleh lebih 200 juta pengguna.

Perusahaan patungan TikTok di AS benama USDS Joint Venture LLC. Entitas baru ini akan mengamankan data pengguna, aplikasi, dan algoritma di AS melalui langkah-langkah perlindungan data serta keamanan siber.

Pada September 2025, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan perusahaan baru di AS itu akan bernilai (valuasi) sekitar US$14 miliar atau setara Ro237 triliun.

Rupanya, tak semua pihak senang dengan deal TikTok di AS. Awal Maret ini, Trump dan Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi digugat oleh investor ritel dari dua perusahaan media sosial pesaing TikTok.

Gugatan tersebut bertujuan membatalkan persetujuan presiden AS atas kesepakatan pemilik TikTok asal China, ByteDance, untuk membentuk perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki pihak Amerika.

Pelanggan ChatGPT wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) setelah OpenAI OpCo, LLC menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk tiga perusahaan digital sebagai pemungut PPN PMSE.

Selain OpenAI, DJP juga menunjuk International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global sebagai pemungut PPN PMSE.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Dengan catatan itu, sampai akhir November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE.

"Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.

Adapun hingga 30 November 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun, yang berasal dari pemungutan PPN PMSE Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperluas kerja sama internasional di sektor industri halal.

Melalui Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Abd. Syakur, BPJPH menggelar pertemuan bilateral dengan Kamar Dagang Istanbul (Istanbul Ticaret Odası/ITO) di Hotel Grand Hyatt, Jumat (14/11).

Dalam kesempatan tersebut, Abd. Syakur menyampaikan paparan komprehensif mengenai regulasi halal Indonesia serta mekanisme sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha luar negeri.

Ia menegaskan bahwa kerja sama bilateral ini membuka peluang besar bagi peningkatan penetrasi produk halal Indonesia ke pasar Turki dan memperkuat hubungan usaha kedua negara.

"Standarisasi halal menjadi jembatan penting untuk memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha. Kami siap memberikan informasi mengenai mekanisme sertifikasi halal Indonesia agar pelaku industri Turki dapat memahami proses dan peluang kerja sama yang ada," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Abd. Syakur juga menjelaskan ketentuan dasar dalam UU 33/2014 Pasal 4, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Meski demikian, produk yang menggunakan bahan haram tetap dapat dipasarkan di Indonesia selama pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan.

Ia juga memaparkan dua skema pengajuan sertifikasi halal bagi produk luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Pertama, Sertifikasi di Indonesia, melalui pendaftaran ke BPJPH melalui platform SIHALAL. Kedua, Sertifikasi di negara asal, melalui Foreign Halal Certification Body (HCB) yang telah diakui BPJPH.

Selain itu, kata Abd. Syakur, saat ini BPJPH telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan dua lembaga halal luar negeri (LHLN) di Turki, yaitu; GIMDES (Ruang lingkup: makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, jasa penyembelihan), dan HAFSA (Ruang lingkup: makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi).

Kemudian, terdapat empat lembaga lainnya kini tengah dalam proses penjadwalan asesmen, yaitu; TSE Global (International Confirmity Assessment Services), KAS Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Ve Teknik Kontrol Hizmetleri Limited Sirketi, BOSS Sertifikasyon A.S., dan World Halal Trust Certification and Consultancy LLC.

Kerja sama halal ini menjadi semakin relevan melihat kinerja perdagangan kedua negara yang terus meningkat. Pada tahun 2024, perdagangan bilateral Indonesia-Turki mencapai US$ 2,82 miliar, tumbuh 22,7%.

Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 2,04 miliar, didorong peningkatan impor Turki dari Indonesia yang naik 28,9%, sementara ekspor Turki ke Indonesia turun 6,1%.

Tren positif berlanjut pada Januari-Juni 2025, dengan total perdagangan mencapai US$ 1,39 miliar, naik 11,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor Turki dari Indonesia tumbuh 5,4% menjadi US$ 1,16 miliar, sementara ekspor Turki ke Indonesia melonjak 52,3% menjadi US$ 237,75 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Investor kakap terpantau terus mengakumulasi saham PT Bank Syariah Indonesia (Persero)Tbk. (BRIS) atau BSI pada beberapa kuartal terakhir. BRIS yang baru menyandang status BUMN kini mengincar naik kelas ke KBMI 4 yang saat ini dihuni oleh BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI.

Dari lantai bursa saham BRIS menarik diamati karena naik cukup tinggi khususnya setelah trading halt. Saham BRIS dihargai Rp2.400 per lembar pada penutupan pasar Kamis (5/2/2026) atau telah menguat 11,11% sejak awal tahun (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah nama pemodal kakap membuka 2026 dengan tancap gas memborong saham entitas Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR).

UNTR berkinerja moncer meski di tengah penutupan sementara operasional Tambang Emas Martabe akibat bencana banjir Sumatra. Hingga Selasa (20/1/2025), UNTR ditutup menguat 0,95% ke level Rp31.800 per lembar, secara year to date (YtD) mewakili kenaikan 7,80%.

Bisnis.com, JAKARTA — A number of global heavyweight investors were seen reshuffling their holdings in PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. after PT Danantara Asset Management (DAM) transferred 516.02 million TLKM shares to the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN).

According to Bloomberg data, The Vanguard Group Inc. was recorded as purchasing 1.23 million TLKM shares following the share transfer transaction—specifically on Jan. 7, 2026—bringing its total holdings to 1.94 billion shares.

Bisnis.com, JAKARTA — Peter Sondakh’s gold miner PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) plans to distribute an interim dividend of IDR 499.83 billion in December 2025, riding on the back of a standout performance throughout the year.

At IDR 1,390 per share (12/8/2025), ARCI has surged more than 400% year-to-date. The rally has drawn in a wave of heavyweight investors eager to accumulate the miner’s stock.