Jakarta (ANTARA) - Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII) yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026, dengan proyeksi dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR Iwan Hadiantoro dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir tahun 2025.

Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR)

Iwan menjelaskan, perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe.

Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan, yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR), menyampaikan akan kembali mengoperasikan tambang Martabe milik Agincourt Resources pada pertengahan Mei 2026.

Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menuturkan pihaknya menyambut positif pada Maret lalu Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan persetujuan bagi tambang Martabe untuk beroperasi kembali.

“Untuk membuka tambang itu banyak faktor yang harus kami siapkan. Kami harapkan sambil mempersiapkan ini dan paperwork-nya keluar, mungkin pertengahan Mei kami bisa beroperasi lagi,” ucap Iwan, dalam konferensi pers United Tractors di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Iwan melanjutkan apabila Tambang Martabe bisa mulai beroperasi kembali, maka target produksi emas dari tambang ini adalah sekitar 60.000 ons pada tahun ini.

Sementara itu, Direktur UNTR Vilihati Surya menjelaskan target penjualan gold sales untuk Agincourt Resources dan Sumbawa Juta Raya (SJR) adalah sekitar 82.000 ons.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025 lalu, UNTR mencatatkan total penjualan setara emas sebesar 227.000 ons sampai dengan kuartal IV/2025.

Capaian itu 2% lebih rendah dari 2024. PTAR mencatatkan penjualan setara emas sebesar 213.000 ons atau turun 7% dibandingkan dengan 2024. SJR mencatatkan 14.000 ons penjualan setara emas.

Sepanjang 2025 UNTR mengantongi pendapatan bersih sebesar Rp131,3 triliun atau turun sebesar 2,32% dari Rp134,4 triliun pada 2024.

Pendapatan bersih tersebut terutama berasal dari segmen kontraktor penambangan Rp54,1 triliun, segmen mesin konstruksi Rp36,6 triliun, segmen pertambangan batu bara Rp24,2 triliun, serta segmen pertambangan emas dan mineral lainnya Rp14 triliun.

Adapun laba bersih perseroan turun 24,17% YoY dari Rp19,53 triliun pada 2024 menjadi Rp14,81 triliun pada 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja operasional PT United Tractors Tbk. (UNTR) hingga Februari 2026 dinilai masih terjaga kendati menunjukkan perlambatan yang dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan RKAB hingga faktor musiman Ramadan.

Berdasarkan data publikasi UNTR per Februari 2026 Penjualan alat berat Komatsu tercatat melemah menjadi 259 unit pada Februari 2026, atau turun 40% secara tahunan yang sebesar 435 unit, dan 58% dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, secara kumulatif dua bulan pertama 2026, penjualan mencapai 869 unit atau turun 11% yoy. Angka ini masih sejalan dengan target tahunan UNTR sebesar 4.500 unit, setara 19% dari target jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebesar 17%.

Penurunan terjadi di hampir semua sektor, terutama pertambangan -51% secara bulanan dan kehutanan -89%. Secara year to date pangsa pasar Komatsu adalah sebesar 21%.

Analis PT Indopremier Sekuritas Reggie Parengkuan mengatakan penurunan kinerja ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala perizinan Rencana Kerja Anggaran Biaya atau RKAB hingga faktor musiman Ramadan.

Selain dari alat berat, volume produksi batu bara oleh entitas PT Pamapersada Nusantara juga mengalami penurunan. Pada Februari 2026, produksi tercatat 9,6 juta ton dengan overburden atau OB sebesar 74,3 juta bcm, masing-masing turun 10% dan 12% secara bulanan.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta upaya efisiensi biaya dari para penambang,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian secara kumulatif sepanjang 2 bulan pertama 2026 produksi batu bara mencapai 20 juta ton dan OB sebesar 159 juta bcm, turun 7% secara tahunan. Capaian ini masih sesuai dengan panduan tahunan perusahaan.

Kinerja anak usaha di sektor batu bara termal dan metalurgi, Tuah Tarangga Agung, juga tercatat melemah. Penjualan batu bara pada Februari 2026 tercatat 1,3 juta ton, turun 15% secara bulanan. Penurunan terjadi baik pada batu bara termal maupun metalurgi.

Sepanjang dua bulan pertama 2026, penjualan batu bara termal mencapai 2,3 juta ton atau naik 10% secara tahunan, sementara coking coal hanya 0,5 juta ton turun 36% secara tahunan. Angka ini masih di bawah target tahunan.

“Perlu dicatat, RKAB TTA untuk 2026 disetujui sebesar 7,5 juta ton, atau hanya separuh dari target awal 15 juta ton. Meski demikian, revisi masih berpotensi terjadi pada semester II,” lanjutnya.

Dari sektor mineral, penjualan emas relatif stagnan di level 1.000 ons pada Februari 2026. Secara kumulatif, penjualan hanya mencapai 2.000 ons atau anjlok 95% yoy, jauh dari target tahunan.

Kondisi ini disebabkan oleh tambang emas Martabe yang masih menunggu proses audit lingkungan. Operasi tambang diperkirakan baru dapat kembali berjalan sekitar dua bulan setelah audit selesai.

Prospek dan Rekomendasi Saham

Dengan kondisi saat ini, Indopremier Sekuritas memperkirakan UNTR membukukan laba bersih sekitar Rp3,2 triliun pada Kuartal I/2026, dengan asumsi tidak ada tambahan kerugian dari segmen mineral seperti emas dan nikel.

Analis mempertahankan rekomendasi Hold untuk saham UNTR dengan target harga Rp28.500 per saham. Sentimen positif ke depan antara lain berasal dari potensi dimulainya kembali operasi Martabe dan pelonggaran persetujuan RKAB.

Selain itu, perusahaan juga memperpanjang program buyback saham senilai Rp2 triliun hingga 30 Juni 2026, dari sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 April.

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik me­­­­nge­­­nai status ope­­ra­­­sio­­­nal Tam­­­bang Emas Mar­­­tabe di Tapanuli Se­­­lat­­an hingga kini masih bergulir di ruang publik. Diskusinya hadir di berbagai kanal dari forum akademik, media massa, hingga percakapan media sosial sering kali dengan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Sebagai seorang akademisi, khususnya teknik pertambangan, penulis terbiasa melihat persoalan tambang tidak hanya sebagai isu produksi atau izin administratif semata, melainkan sebagai ekosistem keputusan yang kompleks. Di ruang kelas, misalnya mahasiswa sering kali sangat fasih menjelaskan metode penambangan terbuka atau bawah tanah, tetapi berhenti sejenak ketika diskusi bergeser ke aspek hukum dan sosial. Dari situ penulis teringat bahwa pertambangan bukan sekadar urusan menggali dan mengolah mineral. Industri ini berada pada persimpangan antara teknologi, manusia, dan regulasi.

Dalam dunia pertambangan modern, setiap keputusan yang menyangkut keberlangsungan operasional seharusnya bertumpu pada tiga fondasi utama: aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek hukum. Ketiganya bukan pilihan yang bisa diprioritaskan salah satu dan mengabaikan yang lain. Ketika salah satu fondasi melemah, struktur keseluruhan ikut goyah. Goyahnya sebuah operasi tambang tidak pernah berhenti pada angka produksi, melainkan sering juga merambat pada aspek tenaga kerja, ekonomi daerah, hingga ke kepercayaan publik.

Dari sisi ekonomi dan sosial, keberadaan perusahaan tambang berskala besar di daerah umumnya membawa dampak yang signifikan. Aktivitas perusahaan menunjukkan ribuan tenaga kerja bergantung langsung pada aktivitas operasional, dengan proporsi besar merupakan tenaga kerja lokal. Di luar itu terdapat efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor jasa, perdagangan, transportasi, hingga pelaku usaha mikro di sekitar wilayah tambang.

Ditinjau dari perspektif eko­nomi makro, kehadiran industri ekstraktif kerap menjadi pemantik perputaran ekonomi wilayah yang sebelumnya memiliki pilihan industri terbatas. Karena itu, ketidakpastian status sebuah perusahaan tambang bukan hanya soal perusahaan itu sendiri, melainkan juga soal stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya.

Namun, argumen ekonomi tidak boleh berdiri sendirian. Argumen ini harus berjalan berdampingan dengan aspek keselamatan dan lingkungan. Jika terdapat bukti kausal yang sahih antara aktivitas pertambangan dan bencana ekologis, maka penghentian sementara adalah langkah rasional sekaligus konstitusional. Tentu saja pemerintah memiliki mandat untuk melindungi keselamatan warga dan lingkungan hidup.

Akan tetapi, tanpa pembuktian yang transparan dan berbasis data, kebijakan penghentian justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Di sinilah keseimbangan men­jadi penting: tegas dalam prinsip, namun hati-hati da­­lam proses.

Dalam prinsip good mining practice, keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan adalah garis batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Keuntungan ekonomi tidak pernah boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko keselamatan publik. Perusahaan pertambangan dituntut bukan hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang hidup berdampingan dengan wilayah operasinya. Di sisi lain, negara dituntut menghadirkan pengawasan yang konsisten, bukan sporadis, jelas parameternya, terbuka datanya, dan jika dibutuhkan dapat diuji oleh publik.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kerancuan pe­­ma­haman publik mengenai dasar legal operasional perusahaan tambang. Tidak sedikit yang menyamakan seluruh aktivitas pertambangan dengan skema Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal skema operasional tambang Martabe ini adala Kontrak Karya (KK) yang memiliki karakteristik berbeda.

Kontrak Karya merupakan perjanjian khusus antara ne­­gara dan badan usaha. Kon­trak ini bersifat lex specialis, atau aturan khusus yang ti­­dak sepenuhnya tunduk pada rezim perizinan umum. Di dalamnya telah diatur mekanisme pengawasan, tahapan sanksi, hingga jalur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan arbitrase internasional.

Perbedaan ini bukan sekadar istilah teknis. Ia menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat diambil dan sejauh mana kewenangan sebuah institusi berjalan. Ketika pemahaman publik kurang utuh, maka kebingungan mudah muncul. Dalam jangka panjang, kebingungan ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum, sesuatu yang sangat sensitif bagi dunia usaha, terutama sektor pertambangan yang padat modal dan berjangka panjang.

Di sisi lain, keberadaan lembaga atau satuan tugas pengawas kawasan hutan juga perlu dipahami dalam batas kewenangannya. Jika suatu operasi produksi berada di area penggunaan lain dan bukan kawasan hutan, maka rekomendasi kebijakan seharusnya selaras dengan fakta spasial tersebut. Ketidaksinkronan antara data tata ruang, status lahan, dan rekomendasi kebijakan dapat menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan. Dalam tata kelola pemerintahan modern, koordinasi lintas institusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat legitimasi kebijakan.

Polemik ini juga perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni dampaknya terhadap tata kelola pertambangan nasional. Setiap kasus besar yang mencuat ke permukaan berpotensi menjadi preseden. Preseden inilah yang kemudian membentuk persepsi kolektif para pelaku industri terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Jika penyelesaian dilakukan secara tergesa tanpa landasan hukum yang kokoh, kepercayaan bisa terkikis perlahan. Sebaliknya, penyelesaian yang transparan, berbasis bukti, dan menghormati mekanisme kontraktual justru dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Tidak dapat diabaikan pula bahwa perusahaan tambang besar umumnya memiliki rekam jejak kinerja lingkungan dan sosial yang terdokumentasi melalui berbagai penilaian dan penghargaan. Tentu, prestasi tersebut bukan tameng yang membenarkan seluruh aktivitas operasional. Namun, ia tetap relevan sebagai salah satu variabel evaluasi. Penilaian yang adil selalu menimbang dua sisi: rekam jejak masa lalu dan fakta lapangan terkini.

Pada akhirnya, esensi dari polemik ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana proses penyelesaiannya dijalankan. Negara memiliki hak untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi dan menjaga keselamatan lingkungan, sedangkan masyarakat berhak memperoleh informasi yang jernih dan tidak bias. Ketika ketiganya berjalan seimbang, keputusan yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam perspektif akademik, polemik pertambangan semestinya menjadi momentum pembelajaran kolektif mengenai pentingnya literasi hukum, transparansi data, dan dialog berbasis fakta. Konflik antara negara dan korporasi jangan sampai berujung pada kerugian masyarakat luas, baik dalam bentuk hilangnya lapangan kerja, terganggunya ekonomi daerah, maupun rusaknya lingkungan hidup. Rasionalitas kebijakan, kepastian hukum, dan keberpihakan pada kepentingan publik jangka panjang perlu menjadi kompas bersama.

Karena pada akhirnya, tambang bukan hanya soal apa yang diambil dari perut bumi, tetapi juga tentang bagaimana negara menegakkan hukum, melindungi warganya, dan menjaga masa depan generasi berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut akan memutuskan nasib izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) pekan depan setelah melalui penelitian.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian untuk memastikan operasional tambang tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insya Allah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut, maka tidak akan ada sanksi dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan AMDAL-nya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menyebut pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hanif Faisol. Namun, dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha. Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal nasib tambang emas Martabe yang beroperasi di Sumatera Utara.

Sebelumnya, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Martabe milik PT Agincourt Resources, entitas usaha PT United Tractors Tbk (UTNR) imbas bencana di Sumatera. Setelah pencabutan tersebut, Danantara bahkan berencana membentuk BUMN baru untuk mengambil alih tambang emas Martabe.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata Bahlil, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini dengan menyinggung pendekatan yang lebih lunak.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.

"Ya, kita harus fair (adil) dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," kata Bahlil.

Mantan Ketua Umum HIPMI itu menambahkan, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut.

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya begitu. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," tuturnya.

Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," pungkasnya.

(Rahmat Fiansyah)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources di Sumatera Utara dipulihkan apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas dan diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut Prabowo meminta agar proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

"Khususnya tadi juga sudah disepakati bahwa menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara, Martabe, tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa, silahkan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Ia menegaskan pemerintah harus bersikap adil dalam mengambil keputusan. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka hak perusahaan harus dipulihkan. Sebaliknya, jika ada pelanggaran, sanksi tetap dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita harus fair dong, kita harus fair, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penilaian teknis dan penataan administrasi, termasuk pemeriksaan dari sisi pertambangan serta koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (LH).

"Sekarang kita lagi melakukan penilaian ya, penataannya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif (Faisol), dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih insya Allah semuanya akan baik-baik saja," ujarnya.

Bahlil juga membantah adanya lobi dari pihak perusahaan dalam proses evaluasi tersebut. Ia menegaskan keputusan diambil secara objektif.

"Tidak ada, saya tidak pernah dilobi oleh pihak manapun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan menteri investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair," tegasnya.

"Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tapi negara juga tidak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," katanya.

Ia memastikan proses evaluasi tidak akan berlangsung lama dan hasilnya segera diumumkan setelah kajian selesai.

Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources dan berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nama perusahaan tersebut sebelumnya masuk dalam daftar 28 perusahaan yang diumumkan izinnya dicabut buntut bencana besar banjir di Sumatera.

Namun demikian, Bahlil menyatakan hingga saat ini belum ada pencabutan izin secara administratif terhadap tambang Martabe oleh Kementerian ESDM. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final terkait kelanjutan izin tambang tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan berkontribusi terhadap bencana banjir di Sumatera.

Dari total tersebut, 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan, sementara enam lainnya di sektor tambang dan perkebunan, termasuk PT Agincourt Resources sebagai pengelola Tambang Martabe.

PT Agincourt Resources menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan izin dan masih menunggu kejelasan administrasi dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji nasib izin operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Agincourt Resources. pengelola tambang emas Martabe, merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.

Langkah tersebut menurutnya dilakukan sebagai bagian dari kepastian terhadap investasi dan kepastian hukum sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra.

"Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh dzolim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, belum ada pencabutan izin secara administratif atas tambang emas Martabe di Sumatera Utara (Sumut). Padahal, tambang emas itu termasuk ke dalam 28 perusahaaan yang izinnya sudah diumumkan dicabut oleh pemerintah.

Dia menyebut, Kementerian ESDM sedang melakukan kajian mendalam terkait status izin tersebut. "Sampai dengan sekarang kan Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi serta meminta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan polemik tambang tersebut. Martabe merupakan tambang milik salah satu anak perusahaan Astra yang dituding merusak lingkungan hingga pemicu banjir besar di Sumur pada November 2025.

Menurut Bahlil, pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, termasuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengelola tambang. Dia menegaskan, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah dalam mengambil keputusan terkait operasional tambang.

Namun demikian, Bahlil memastikan, perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas. Hanya saja, pihaknya dalam menjatuhkan sanksi merujuk aturan berlaku.

"Jadi kita sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah, di mana kawasan pertambangan tetap bisa terjaga, sudah barang tentu kalau ada pelanggaran lingkungan dan segala macam kita akan memberikan sanksi secara proporsional," jelasnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan tetap menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, sambung dia, apabila perusahaan tidak terbukti melakukan kesalahan, maka pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

"Insya Allah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan, maka itu tetap akan dilakukan sanksi. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau orang nggak bersalah, kan nggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain ya," kata Bahlil.

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menanggapi isu peralihan pengelolaan tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources kepada Perusahaan Mineral Nusantara (Perminas).

Saat ini kementerian investasi tengah mengkaji aspek hukum, teknis produksi, pengelolaan maupun strategi bisnis yang dijalankan oleh anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) itu.

"Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif," kata Rosan dalam keterangan, Senin (9/2/2026).

Selain itu, Rosan juga menelaah surat klarifikasi dari PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan terkait aspek hidrologi, dampak lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan.

Hasil kajian dan koordinasi lintas instansi telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo menyusul pencabutan izin usaha perusahaan tersebut.

Selanjutnya, kementerian akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan kementerian/lembaga untuk memastikan proses berjalan sesuai koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

"Setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara
hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional," tutur Rosan.

Sebelumnya, PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana peralihan pengelolaan tambang Martabe.

Saat ini PT Agincourt Resources tengah menghadapi gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai gugatan sebesar Rp201 miliar.

Di mana PTAR telah menghadiri sidang pertama pada 3 Februari 2026. Tahapan hukum selanjutnya akan memasuki agenda mediasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Agincourt Resources.

Sebagai informasi, pencabutan izin PT Agincourt Resources merupakan bagian dari langkah pemerintah terhadap 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang berdampak pada terjadinya banjir bandang pada akhir tahun lalu.

Dari total 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman yang menguasai sekitar 1,01 juta hektare lahan.

Sementara enam perusahaan lainnya bergerak di sektor non-kehutanan, yang meliputi pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Dalam daftar tersebut, PT Agincourt Resources menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya dicabut.

(DESI ANGRIANI/ Nasywa)

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) membuka suara mengenai kabar peralihan tambang Martabe ke Perminas.

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menjelaskan UNTR tidak berada dalam kapasitas untuk memberikan komentar mengenai rencana Perminas.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources, Agincourt Resources belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas,” tutur Ari dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (9/2/2026).

Ari juga menambahkan, Agincourt Resources (PTAR) telah menerima surat gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Januari 2026, dengan nilai gugatan Rp200,99 miliar.

LH mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) perdata kepada PTAR mendalilkan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha PTAR.

Adapun pada tanggal 3 Februari 2026, PTAR telah menghadiri sidang pertama. Adapun proses hukum selanjutnya adalah agenda mediasi antara KLH dan PTAR. Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan PTAR belum melakukan pencadangan atas kewajiban ganti rugi, mengingat saat ini proses persidangan masih berlangsung. Sebagai informasi tambahan, PTAR telah melakukan pencadangan atas reklamasi dan paska tambang, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 - Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Paragraf 14. Jaminan reklamasi dan paska tambang tersebut telah divalidasi oleh kementerian terkait.

UNTR juga menjelaskan nilai gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap keuangan maupun operasional UNTR.

“Perseroan telah meminta PTAR untuk menjalankan proses persidangan dan tetap menjaga hak-hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Ari.

Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menuturkan pihaknya telah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.

“Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,” tutur Rosan dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.

Dia juga menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

“Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi,” ucapnya.

Dia menuturkan Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT United Tractors Tbk (UNTR) menanggapi wacana peralihan pengelolaan tambang emas Martabe milik anak usahanya, PT Agincourt Resources (PTAR) kepada Perusahaan Mineral Nusantara (Perminas).

Tanggapan tersebut disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul pemberitaan yang beredar pada Jumat (6/2/2026).

Perseroan menyatakan, hingga saat ini tidak ada komunikasi atau pemberitahuan resmi mengenai rencana peralihan pengelolaan tambang Martabe.

"PTAR belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas," kata manajemen UNTR dalam keterbukaan informasi, Jumat (6/2/2026).

Adapun PT Agincourt Resources tengah menghadapi gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai gugatan sebesar Rp201 miliar.

Di mana PTAR telah menghadiri sidang pertama pada 3 Februari 2026. Tahapan hukum selanjutnya akan memasuki agenda mediasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan PT Agincourt Resources.

Terkait potensi kewajiban ganti rugi, UNTR menyebut bahwa PT Agincourt Resources belum melakukan pencadangan atas gugatan tersebut, mengingat proses persidangan masih berjalan.

Sebagai tambahan informasi, PTAR telah melakukan pencadangan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 tentang Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi. Jaminan reklamasi dan pascatambang tersebut juga telah divalidasi oleh kementerian terkait.

Perseroan menegaskan, gugatan perdata yang tengah berlangsung tidak berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

“Gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap kondisi keuangan maupun operasional Perseroan,” tutur manajemen.

(DESI ANGRIANI)