Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal modus pengemplang pajak di sektor tekstil dengan menaruh omzet di rekening karyawan hingga Rp12 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengapresiasi peran PPATK dalam mengungkap indikasi pengemplangan pajak di sektor tekstil tersebut.

Ia menyebut temuan itu merupakan bagian dari sinergi antarlembaga yang selama ini telah berjalan baik.

"DJP dan PPATK secara konsisten bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum perpajakan," kata Rosmauli kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/1).

Terkait dugaan pengemplangan pajak ini, DJP akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Saat ini masih tahap pengembangan analisis dan penelaahan," pungkasnya.

PPATK menemukan aksi pengemplang pajak di sektor tekstil dengan modus menaruh omzet di rekening karyawan. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut aksi pengemplangan pajak itu ditemukan pihaknya pada tahun 2025.

Ia mengatakan dari temuan PPATK, para pelaku memakai rekening milik karyawan atau pribadi untuk menyembunyikan omzet sebesar Rp12,49 triliun.

"Pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Di sisi lain, Natsir mengatakan pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan lewat pemberian laporan transaksi keuangan.

Ia mengklaim lewat kerja sama tersebut telah berhasil mengoptimalkan penerimaan negara dengan total nilai mencapai Rp18,64 triliun selama periode 2020 hingga Oktober 2025.

Tak hanya itu, kata dia, di sepanjang tahun 2025 PPATK juga telah menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, dan 1 Informasi terkait sektor fiskal dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap mengenakan sanksi tegas, termasuk pemecatan, kepada pegawai bila terbukti melakukan suap pengurangan nilai pajak.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/1) mengutip Antara.

Ia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai DJP.

Saat ini proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK.

"DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar dia.

Rosmauli menyampaikan komitmen DJP dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Otoritas pajak menyatakan siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"DJP juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan," kata Rosmauli.

KPK menyebut OTT terhadap pegawai DJP terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Hingga saat ini, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut. Namun, ia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah 11 juta wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax per Rabu (31/12).

Artinya, masih kurang sekitar 3 juta WP yang belum membuat akun Coretax dari 14 juta WP aktif.

"Update Capaian Aktivasi Akun dan Registrasi KO/SE: Data 31 Desember 2025 jam 16:20, aktivasi Akun Wajib Pajak 11.034.775," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangan resmi.

Secara rinci, aktivasi 10.131.253 akun berasal dari WP Orang Pribadi (OP), 814.932 adalah WP Badan serta 88.369 adalah WP Instansi Pemerintah.

Rosmauli mengatakan pihaknya terus mendukung WP untuk segera mengaktivasi Coretax, terutama para abdi negara. Dalam hal ini,  sesuai arahan Surat Edaran Kemenpan RB, PNS diwajibkan mengaktivasi akun coretax-nya paling lambat hari ini.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) bagi ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian kita juga didorong oleh Surat Edaran Kemenpan RB untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita juga kirim ini kan, lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," ujar Rosmauli.

Kewajiban aktivasi Coretax bagi abdi negara tersebut berlaku menjelang penerapan penuh sistem inti administrasi perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI dan Polri, wajib mengaktivasi sistem perpajakan baru Coretax paling lambat hari ini, Rabu (31/12).

Kewajiban tersebut berlaku menjelang penerapan penuh sistem inti administrasi perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) bagi ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan seluruh ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), prajurit TNI, dan anggota Polri, diminta segera menyelesaikan proses aktivasi akun Coretax DJP serta permintaan dan validasi kode otorisasi atau sertifikat elektronik sebelum tenggat waktu.

"Surat edaran tersebut mengimbau agar seluruh ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta permintaan dan validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) paling lambat tanggal 31 Desember 2025," bunyi keterangan DJP pada November lalu.

DJP juga menyatakan penggunaan Coretax bersifat wajib bagi seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025. Oleh karena itu, proses registrasi dan aktivasi akun wajib pajak pada sistem Coretax perlu segera dilakukan.

Hingga Selasa (30/12), tingkat aktivasi akun Coretax masih belum mencapai target. DJP mencatat baru 10,22 juta wajib pajak (WP) yang telah mengaktivasi akun pada sistem perpajakan baru tersebut.

Jumlah itu masih jauh dari target 14 juta WP yang diharapkan telah mengaktivasi akun Coretax hingga batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT pada 2026.

"Capaian Aktivasi Akun Coretax. Data 30 Desember 2025 jam 12:52 WIB aktivasi akun: 10,22 juta," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangannya.

Rosmauli merinci dari total 10,22 juta akun yang telah diaktivasi, sebanyak 9.332.720 merupakan WP Orang Pribadi, 805.607 WP Badan, 88.208 instansi pemerintah, serta 221 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI/Polri, wajib mengaktivasi sistem perpajakan baru Coretax paling lambat Rabu (31/12) besok.

Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak serta Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) Mulai Tahun Pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Surat edaran tersebut mengimbau agar seluruh ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri untuk melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta permintaan dan validasi kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) paling lambat tanggal 31 Desember 2025," bunyi keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada November lalu.

DJP mengatakan seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri wajib menggunakan Coretax untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025.

Untuk itu, seluruh ASN, TNI, dan anggota Polri diimbau untuk segera melakukan registrasi serta aktivasi akun wajib pajak pada Coretax.

DJP mencatat baru 10,22 wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax per Selasa (30/12) ini.

Angka itu masih jauh dari 14 juta WP yang ditargetkan mengaktivasi akun pada sistem baru itu hingga batas waktu pembayaran SPT pada 2026.

"Capaian Aktivasi Akun Coretax. Data 30 Desember 2025 jam 12:52 WIB aktivasi akun: 10,22 juta," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangannya.

Ia merinci 10,22 juta yang sudah aktivasi Coretax terdiri atas WP Orang Pribadi 9.332.720, WP Badan sebanyak 805.607, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat baru 9,87 juta wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax per Senin (29/12) ini.

Angka itu masih jauh dari 14 juta WP yang ditargetkan mengaktivasi akun pada sistem baru itu hingga batas waktu pembayaran SPT pada 2026.

"Situasinya sampai dengan saat ini sudah 9,8 juta Wajib Pajak. Kitatargetnya 14 juta, sampai 15 juta. Sebetulnya kita menargetkan sampai nantiSPT, pada saat pelaporanSPT sih," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (29/12).

Berdasarkan data DJP, 9,87 juta WP yang sudah aktivasi Coretax rinciannya WP Orang Pribadi 8.982.299, WP Badan sebanyak 801.117, instansi pemerintah sebanyak 88.072, dan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221.

Rosmauli mengatakan pihaknya terus mendukung WP untuk segera mengaktivasi Coretax.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian kita juga didorong oleh Surat Edaran Kemenpan RB untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita juga kirim ini kan, lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," ujarRosmauli.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui sistem Coretax masih memiliki sejumlah persoalan teknis di berbagai lapisan sistem.Meski demikian, ia optimistis seluruh perbaikan bisa tuntas pada awal 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan pencabutan status Amazon Services Europe sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital.

"Pencabutan status Amazon Services Europe S.a.r.l. sebagai pemungut PPN PMSE dilakukan karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditentukan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam Senin (29/12).

Pencabutan status Amazon sebagai pemungut pajak itu efektif berlaku sejak 3 November 2025.

Di sisi lain, DJP juga menunjuk tiga perusahaan baru untuk memungut pajak digital. Salah satunya adalah OpenAI, pemilik ChatGPT.

Selain OpenAI, ada dua perusahaan baru lain yang juga ditunjuk jadi pemungut pajak digital, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global.

Dengan demikian, total perusahaan yang resmi ditunjuk menjadi pemungut pajak digital berjumlah 254 perusahaan sampai November 2025.

Rosmauli menambahkan penunjukan pemungut PPN PMSE pada perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI) menunjukkan ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penerimaan negara.

Secara keseluruhan, untuk transaksi pajak digital, DJP mencatat penerimaan sebesar Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

"Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara," ujar Rosmauli.

Pelanggan ChatGPT wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) setelah OpenAI OpCo, LLC menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk tiga perusahaan digital sebagai pemungut PPN PMSE.

Selain OpenAI, DJP juga menunjuk International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global sebagai pemungut PPN PMSE.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Dengan catatan itu, sampai akhir November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE.

"Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Rosmauli dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.

Adapun hingga 30 November 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun, yang berasal dari pemungutan PPN PMSE Rp34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,81 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,94 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk OpenAI OpCo, LLC menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital yang baru.

Selain OpenAI, ada dua perusahaan baru lain yang juga ditunjuk jadi pemungut pajak digital, yaitu International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global.

Dengan demikian, total perusahaan yang resmi ditunjuk menjadi pemungut pajak digital berjumlah 254 perusahaan sampai November 2025.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli dalam keterangan resmi tertulis, Minggu (28/12).

Ia menambahkan penunjukan pemungut PPN PMSE pada perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI) menunjukkan ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penerimaan negara.

Secara keseluruhan, untuk transaksi pajak digital, DJP mencatat penerimaan sebesar Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

Dari seluruh pemungut pajak digital yang ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp34,54 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp9,19 triliun hingga 2025.

Kemudian, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,81 triliun sampai dengan November 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp719,61 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp932,06 miliar dan PPN DN sebesar Rp875,23 miliar.

Selanjutnya, DJP juga berhasil mengumpulkan pajak fintech sebesar Rp4,27 triliun sampai dengan November 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan 2022, Rp1,11 triliun penerimaan 2023, Rp1,48 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,24 triliun penerimaan 2025.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,17 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,5 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,37 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP sebesar Rp3,94 triliun hingga November 2025. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,09 triliun penerimaan 2025.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp284,42 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara," ujar Rosmauli.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan memanggil wajib pajak konglomerat (High Wealth Individual) selama beberapa waktu terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pemanggilan bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data dari beberapa sumber yang dimiliki oleh DJP.

"Tujuannya adalah memastikan kesesuaian pelaporan dan memperkuat kepatuhan sukarela, khususnya pada kelompok wajib pajak strategis," jelas Rosmauli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Rosmauli menjelaskan pemanggilan wajib pajak adalah bagian dari pengawasan dan komunikasi kepatuhan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor wilayah, hingga kantor pusat. Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif.

"Pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan berbasis data, bukan tindakan represif," tegasnya.

Adapun kesesuaian data yang dipastikan meliputi penghasilan, perbedaan nilai aset, atau transaksi dalam SPT dengan pihak ketiga, seperti properti, perbankan, kepemilikan saham, dan informasi lain yang didapatkan melalui pengawasan berbasis risiko dan pertukaran data.

Rosmauli pun menyampaikan DJP dalam pemanggilan tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu serta proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu, dan seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rosmauli.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melarang pegawainya mengambil cuti akhir tahun.

Hal ini tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Pajak Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tentang larangan mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025 untuk seluruh pemimpin unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salinan surat internal tersebut beredar di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan pengaturan cuti pegawai adalah hal internal.

Namun, pengaturan tersebut memang dilakukan setiap tahun agar pelayanan publik tetap bisa dilakukan.

"Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan," ujar Rosmauli dalam keterangan, Jumat (5/12).

Ia menekankan pengaturan cuti itu dilakukan setiap tahun. Bukan kebijakan baru dan hampir berlaku di semua lembaga pemerintah.

"Pengaturan terkait penjadwalan cuti bersifat internal, administratif, dan umum dilakukan dalam banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun," terangnya.

Untuk DJP sendiri, larangan cuti dilakukan demi memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk Roblox Corporation dan empat perusahaan lainnya menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital.

Selain Roblox, empat perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak digital yang baru yakni Notion Labs, Inc., Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Dengan demikian, maka total perusahaan yang resmi ditunjuk berjumlah 251 perusahaan sampai Oktober 2025.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli dalam keterangan, Kamis (4/12).

Secara keseluruhan, untuk transaksi pajak digital, hingga 31 Oktober 2025, DJP mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi itu sebesar Rp43,75 triliun.

Dari seluruh pemungut yang ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp33,88 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025.

Selanjutnya, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,76 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp675,6 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp889,52 miliar dan PPN DN sebesar Rp873,76 miliar.

Kemudian, DJP juga berhasil mengumpulkan pajak fintech sebesar Rp4,19 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan 2022, Rp1,11 triliun penerimaan 2023, Rp1,48 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,15 triliun penerimaan 2025.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,16 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP yang hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp3,92 triliun. Rinciannya, sebesar Rp402,38 miliar dari penerimaan 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, dan Rp1,07 triliun penerimaan 2025.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

"Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara," tegas Rosmauli.