Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga mengoperasikan Pertamina Gas 1 (PG1) dan Pertamina Gas 2 (PG2), dua kapal pengangkut Liquefied Petroleum Gas (LPG) berkapasitas besar yang menjadi tulang punggung distribusi energi nasional.

Secara agregat, keduanya mampu mengangkut sekitar 80.000 metrik ton LPG dalam satu kali pelayaran — volume yang berperan krusial dalam menjaga ketersediaan pasokan, khususnya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun, dua kapal ini memiliki deadweight tonnage (DWT) sekitar ±50.000 ton dan panjang kapal (length overall/LOA) sekitar ±225 meter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan bahwa keandalan armada laut menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi nasional. Apalagi, LPG nasional masih mengandalkan pasokan impor.

“Di balik distribusi LPG yang digunakan setiap hari, terdapat operasional armada laut yang bekerja menjaga kontinuitas energi nasional,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

PG1 dan PG2 merupakan kapal kembar (sister ship) dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut LPG dalam skala besar secara aman dan efisien.

Sebagai kapal tipe semi-refrigerated LPG carrier, PG1 dan PG2 dilengkapi sistem tangki bertekanan dan pendingin (pressurized/semi-refrigerated cargo tank) yang memungkinkan pengangkutan LPG dalam kondisi optimal.

Selain itu, kedua kapal ini juga dibekali berbagai sistem keselamatan berstandar internasional, mulai dari gas detection system, emergency shutdown system, hingga prosedur operasional ketat untuk memastikan keamanan selama pelayaran.

Selain kapasitas angkut yang besar, Robert menjelaskan, kedua kapal ini juga beroperasi sepanjang tahun dengan standar keselamatan tinggi. Hal ini penting mengingat LPG merupakan muatan berisiko tinggi yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan ketat selama proses pengangkutan.

“Kami memastikan distribusi LPG berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Selain dua kapal gas raksasa ini, secara keseluruhan, Pertamina mengoperasikan sebanyak 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, yang terdiri dari 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani berbagai rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) untuk mengurangi ketergantungan impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini tengah difinalisasi, termasuk uji coba untuk penggunaan rumah tangga.

“Teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75 sampai 80% masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia memaparkan, konsumsi LPG nasional untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7–8 juta ton per tahun, sementara kebutuhan industri juga terus bertambah, termasuk dari sektor petrokimia seperti Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical yang membutuhkan 2–3 juta ton per tahun.

Menurut Bahlil, tingginya ketergantungan impor membuat pasokan LPG rentan terhadap gejolak global. Karena itu, pemerintah mencari alternatif energi yang lebih mandiri.

“Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,” katanya.

Saat ini, CNG sudah digunakan di sektor tertentu seperti hotel, restoran, dan beberapa program pemerintah. Namun, penggunaannya masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10–20 kilogram. Untuk segmen rumah tangga, khususnya pengganti LPG 3 kg, pemerintah masih melakukan uji coba teknis.

“Untuk yang 3 kilogram memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya besar sekali, sekitar 200 sampai 250 bar,” jelasnya.

Bahlil optimistis hasil uji coba akan segera diperoleh dalam waktu dekat. Jika dinyatakan layak, pemerintah akan mulai melakukan konversi secara bertahap.

“Insya Allah 2–3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kalau sudah firm, kita akan lakukan konversi,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketersediaan bahan baku gas domestik menjadi keunggulan utama pengembangan CNG. Pemerintah bahkan mencatat adanya temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

“CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, gas C1, C2. Apalagi kita baru menemukan gas sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur,” katanya.

Terkait pembiayaan, Bahlil menegaskan skema pengembangan CNG akan dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B). Pemerintah hanya berperan menyiapkan pasokan gas dan mendukung ekosistem bisnisnya.

“Modelnya B to B. Pemerintah menyiapkan gas C1, C2, kemudian ekosistem bisnisnya kurang lebih sama dengan LPG,” jelas Bahlil.

Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi energi yang andal, aman, dan merata di seluruh Indonesia dengan m0emperkuat infrastruktur dan menjamin pasokan energi, salah satunya LPG.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari ketersediaan kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, serta peningkatan pengawasan di SPPBE dan pangkalan resmi.

“Fasilitas ini menjamin ketahanan stok dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia,” katanya dikutip Sabtu (11/4/2026).

Dalam menjaga kesinambungan suplai LPG nusantara, kata dia, Pertamina Patra Niaga salah satunya didukung oleh mothership Ship-to-Ship (STS) Kalbut yang merupakan pusat layanan STS transfer LPG utama di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur yang dikelola Pertamina untuk mendistribusikan LPG ke seluruh Indonesia.

Tempat ini berfungsi sebagai pusat bongkar muat gas dari kapal tanker induk (mothership) ke kapal tanker yang lebih kecil. STS Kalbut telah beroperasi sejak 1995 dengan luasan area laut 3,92 km2 dan merupakan salah satu fasilitas dari Terminal BBM Tanjungwangi.

Sebagaimana disampaikan melalui, STS Kalbut ini tidak hanya mendukung distribusi LPG di Jawa Timur, tetapi juga wilayah lain di seluruh Regional Jatimbalinus, bahkan di seluruh wilayah nusantara.

"Eksistensi STS Kalbut ini merupakan urat nadi energi Indonesia yang menjadi tulang punggung suplai LPG. Tidak hanya Jawa Timur, tetapi juga termasuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Sulawesi," ujar Ahad.

Untuk wilayah Jatimbalinus sendiri, kata dia, STS Kalbut mendukung distribusi untuk Terminal LPG Surabaya, Terminal LPG Tanjungwangi, Terminal LPG Manggis, Terminal LPG Ampenan, dan Terminal LPG Bima.

"Suplai reguler STS Kalbut di Jatimbalinus bervariasi, dengan tonase kapal mulai dari 1.700 metrik ton hingga 10.000 metrik ton,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan STS Kalbut yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjadi urat nadi energi Indonesia. Melalui STS Kalbut, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga pasokan dan distribusi LPG agar berjalan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina Patra Niaga hadir melayani sepenuh hati untuk memenuhi energi bagi Indonesia.

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan LPG di wilayah Jawa Timur, maka pada l 8 April sudah sandar kapal kargo dengan muatan 44.839 metrik ton di STS Kalbut yang segera akan didistribusikan dengan kapal-kapal lainnya ke Terminal LPG di Gresik, Surabaya, dan Banyuwangi dengan jadwal dan muatan sebagai berikut :

1. Gresik estimasi tiba tanggal 12 April dengan muatan 10.000 metrik ton. Selain itu, Gresik mendapatkan tambahan suplai kapal dari kilang TPPI sebanyak 1.000 metrik ton yang sudah tiba dan akan proses bongkar pada tanggal 11 April.
2. Surabaya sudah tiba pada 10 April dan sedang dalam proses bongkar dengan muatan 8.000 metrik ton.
3. Banyuwangi estimasi tiba tanggal 11 April dengan muatan 2.500 metrik ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa masa sulit pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional telah terlewati. Cadangan stok LPG pun telah di atas 10 hari.

Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Bahlil mengatakan bahwa pasokan LPG sempat terganggu di tengah dinamika pasar energi global kala konflik Timur Tengah memanas. Namun, kini kondisi pasokan LPG membaik.

"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari," kata Bahlil.

Pemerintah pun melakukan berbagai langkah antisipasi, di antaranya pengadaan dari sejumlah negara. Bahlil mengatakan bahwa Indonesia telah mengamankan pasokan impor LPG dari sejumlah negara di luar Timur Tengah seperti Australia, AS dan lainnya.

"Sebentar lagi kapal kita masuk," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan LPG Indonesia sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dari total impor sekitar 7,6 juta ton per tahun, sebagian besar pasokan berasal dari AS, sementara sisanya dari Timur Tengah dan sejumlah negara lain.

Dalam kondisi pasar global yang dinamis, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan, utamanya mengalihkan dari wilayah konflik. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan distribusi apabila terjadi gejolak geopolitik atau gangguan logistik di kawasan tertentu.

“Jadi total LPG kita dari 7,6 juta impor, itu 70%–75% kita ambil dari Amerika. 20% dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menata ulang skema pengadaan LPG dengan memperbanyak kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap aman di tengah dinamika pasar energi global kala konflik Timur Tengah memanas. Upaya yang dilakukan yaitu mencari alternatif pasokan, salah satunya 2 kargo LPG dari Australia yang akan tiba akhir pekan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengadaan tambahan pasokan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama menjelang peningkatan konsumsi periode Lebaran 2026.

Selain memastikan kedatangan dua kargo dari Australia, pemerintah juga menyiapkan sejumlah pasokan tambahan dalam waktu dekat untuk memperkuat cadangan LPG nasional.

“Di akhir minggu ini, kita masuk dua kargo dari Australia, itu untuk LPG,” kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dari total impor sekitar 7,6 juta ton per tahun, sebagian besar pasokan berasal dari Amerika Serikat, sementara sisanya dari Timur Tengah dan sejumlah negara lain.

Dalam kondisi pasar global yang dinamis, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan, utamanya mengalihkan dari wilayah konflik. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan distribusi apabila terjadi gejolak geopolitik atau gangguan logistik di kawasan tertentu.

“Jadi total LPG kita dari 7,6 juta impor, itu 70%–75% kita ambil dari Amerika. 20% dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menata ulang skema pengadaan LPG dengan memperbanyak kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah memastikan jadwal kedatangan beberapa kargo LPG tambahan telah disiapkan untuk memperkuat cadangan nasional dalam beberapa bulan ke depan.

“Pemerintah selalu melakukan siaga terus atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tanggal 28 bulan ini masuk dua kargo lagi, kemudian tanggal 4 Maret satu kargo lagi masuk, tanggal 8 Maret satu kargo lagi," tuturnya.

Dengan tambahan pasokan tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan LPG nasional hingga beberapa bulan ke depan dapat terpenuhi. Bahlil menyebut pemerintah telah menyiapkan pengadaan pasokan secara bertahap agar stok energi nasional tetap terjaga.

Menurut Bahlil, langkah pengamanan pasokan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi pasar global.

“Jadi Januari, Februari, Maret, April itu Insya Allah clear,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa hari lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merespons dinamika konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global. Rapat yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026), membahas langkah pemerintah menjaga ketahanan energi nasional di tengah penutupan Selat Hormuz.

Sidang tersebut digelar setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan pasokan energi tetap aman bagi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga menghitung berbagai skenario dampak konflik terhadap harga minyak dan rantai pasok energi global.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026).

Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian pemerintah karena jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur ini juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Bahlil memaparkan impor crude Indonesia dari kawasan tersebut berkisar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Sumber pasokan lain berasal dari Afrika, Amerika Serikat, serta beberapa negara lain seperti Brasil.

“Impor crude kita dari Middle East sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain. Salah satu opsi yang ditempuh ialah meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat agar kepastian pasokan tetap terjaga.

Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini.

“Sekarang sekitar 70 persen LPG kita ambil dari Amerika, dan sebagian dari Middle East. Kita switch lagi agar tidak mengambil risiko dari kawasan yang terkait dengan Selat Hormuz,” kata Bahlil.

Untuk impor BBM jenis bensin, pemerintah menilai pasokan relatif aman. Indonesia memperoleh pasokan dari negara di luar Timur Tengah, termasuk dari kawasan Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Bahlil juga menyampaikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketahanan stok BBM, crude, dan LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional sekitar 21 hari.