Bisnis.com, BRISBANE — PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki peluang ekspor pupuk ke sejumlah negara di Asia Selatan dan kawasan lainnya setelah mengamankan kontrak jangka panjang pasokan urea ke Australia.

Pupuk Indonesia menegaskan ekspansi ekspor tetap dilakukan setelah kebutuhan pupuk domestik terpenuhi. Perseroan menyebut Indonesia memiliki surplus struktural kapasitas produksi pupuk sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Presiden Direktur Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perseroan telah memulai kerja sama pemerintah ke pemerintah atau government-to-government (G2G) dengan Australia dan kini tengah menjajaki sejumlah pasar lain.

“Kita sudah mulai dengan Australia, kita sedang berbicara dengan beberapa negara lain, dengan Bangladesh, dengan India, dengan beberapa negara lain yang ada di Asia maupun di Australia,” kata Rahmad usai seremoni kedatangan kapal pengangkut urea Indonesia di Port of Brisbane, Australia, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, minat negara-negara tersebut muncul seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya diversifikasi sumber pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global. Pupuk Indonesia juga menyesuaikan distribusi ekspor dengan musim tanam di masing-masing negara tujuan.

Meski demikian, Rahmad menegaskan prioritas utama perusahaan tetap memastikan kebutuhan petani dalam negeri terpenuhi sebelum menyalurkan surplus produksi ke pasar ekspor.

“Penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Karena desain industri kita memang sebagian untuk ekspor, maka kita tidak boleh menggunakan pupuk sebagai alat untuk mengganggu kestabilan negara,” ujarnya.

Ekspansi pasar itu dilakukan setelah Pupuk Indonesia mengirimkan kapal MV Medi Luna yang membawa 47.250 ton urea dari Bontang ke Brisbane. Pengiriman tersebut merupakan pengapalan pertama dalam skema G2G antara Indonesia dan Australia.

Kargo tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan jangka panjang sebanyak 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers Australia sebagai pelaksana kesepakatan kedua negara. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap dengan rata-rata satu kapal setiap bulan selama lima bulan ke depan.

Rahmad menilai kerja sama tersebut menjadi bukti posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan. Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang kini menjadi pertimbangan pasar global, yakni diversifikasi pasokan, kedekatan geografis, dan keandalan pemasok.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama pupuk tersebut memperkuat integrasi ketahanan pangan kedua negara. Australia membutuhkan pupuk untuk mendukung produksi kapas dan gandum yang menjadi komoditas penting bagi industri tekstil dan pangan Indonesia.

Pemerintah Australia juga menyambut positif masuknya pasokan urea dari Indonesia. First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Chalmers menyebut pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan.

Kinerja Ekspor Pupuk RI

Kinerja ekspor pupuk dengan kode HS 31 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, meskipun mulai kembali menguat pada 2025. Merujuk Satu Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pupuk tercatat sebesar US$863,7 juta pada 2021 dan meningkat tajam menjadi US$1,17 miliar pada 2022.

Namun, kinerja tersebut mengalami koreksi cukup dalam pada 2023 menjadi US$656,3 juta dan kembali turun ke level US$574 juta pada 2024. Memasuki 2025, ekspor pupuk mulai pulih dengan nilai mencapai US$855,8 juta atau tumbuh 49,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara tren, sepanjang 2021—2025, ekspor pupuk Indonesia masih mencatat kontraksi rata-rata sebesar 7,11%. Sementara itu, pangsa ekspor pupuk terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 0,32%. Pada Januari—Maret 2026, ekspor pupuk tercatat sebesar US$73,8 juta atau turun 31,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$107,1 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki usia ke-61 tahun, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memperkuat perannya sebagai tulang punggung infrastruktur gas bumi nasional melalui penguatan pasokan, pengembangan LNG, dan ekspansi jaringan energi rendah emisi.

Emiten berkode saham PGAS tersebut juga terus menjaga resiliensi bisnis guna memastikan ketersediaan energi yang mandiri dan berkelanjutan di tengah dinamika energi global.

“Selama 61 tahun, PGN terus bertransformasi untuk memastikan gas bumi selalu hadir bagi masyarakat melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur, inovasi layanan, dan komitmen terhadap implementasi aspek ESG,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, (13/5/2026).

Dalam setahun terakhir, PGN mencatatkan berbagai langkah strategis sebagai bentuk konsistensi menjaga keandalan layanan dan ketahanan energi nasional. PGN aktif mengamankan pasokan gas pipa maupun LNG domestik dari berbagai sumber seperti Tangguh dan Donggi Senoro, serta membuka potensi pasokan baru dari Blok Masela, Andaman, WK Tungkal, pengembangan Coalbed Methane (CBM) di Muara Enim, hingga biomethane sebagai bagian dari pengembangan energi masa depan.

Penguatan pasokan juga diwujudkan melalui berbagai perjanjian strategis, di antaranya penandatanganan beberapa Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dalam IPA Convex 2025, kerja sama swap gas West Natuna, hingga HOA LNG Blok Masela bersama INPEX Masela.

Pemanfaatan LNG untuk mendukung ketahanan pasokan juga semakin meningkat. PGN menerima tambahan pasokan LNG domestik, serta untuk pertama kalinya melaksanakan penerimaan kargo LNG melalui FSRU Jawa Barat.

PGN juga telah menyelesaikan revitalisasi Tangki LNG Arun F-6004 berkapasitas 127.000 m³ yang siap beroperasi melayani pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan seiring dengan pengembangan bisnis LNG Hub.

Dari sisi operasional, volume penyaluran gas bumi PGN mencapai 777 BBtud, dengan volume transmisi gas mencapai 1.539 MMscfd (per kuartal I/2026). Pengelolaan penyaluran gas dilakukan secara optimal dengan fokus utama menjaga keberlanjutan operasional pelanggan di tengah tantangan dinamika ekonomi nasional maupun global.

Ke depannya, Fajriyah mengatakan bahwa PGN akan terus memperkuat posisi sebagai pengelola lebih dari 95% infrastruktur gas bumi nasional. PGN menambah sekitar 230 kilometer jaringan pipa baru untuk memperluas akses energi gas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pengembangan infrastruktur juga diperkuat melalui berbagai kerja sama strategis dengan mitra bisnis nasional maupun internasional,” tuturnya.

Kini, dengan pangsa pasar lebih dari 91%, wilayah operasional PGN mencakup 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten serta didukung jaringan pipa gas bumi nasional sepanjang lebih dari 33.490 km.

“PGN juga terus memperluas layanan beyond pipeline melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas [CNG] retail sebagai solusi energi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa gas bumi.”

Ekspansi layanan CNG dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Medan melalui pembangunan mother station CNG dan Bandung, guna memenuhi kebutuhan energi sektor industri, komersial, UMKM hingga hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Ekspansi pemanfaatan gas bumi juga semakin luas menjangkau sektor rumah tangga yang kini telah mencapai lebih dari 820.000 Sambungan Rumah (SR). PGN juga memperluas jargas ke kawasan hunian modern, rumah susun Wisma Atlet Kemayoran, hingga menjajaki kawasan baru seperti Jatengland dan BSB City.

“Momentum HUT ke-61 menjadi refleksi perjalanan panjang PGN dalam menyediakan layanan gas bumi untuk Indonesia,” kata Fajriyah.

Ke depan, PGN berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi infrastruktur gas bumi nasional, mendukung transisi energi nasional, serta menjaga keberlanjutan bisnis guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga plastik akibat terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah mulai menemukan titik terang setelah Indonesia membuka peluang pasokan alternatif dari Malaysia.

Kenaikan harga ini sebelumnya menekan industri pangan, terutama pada kemasan beras dan gula, di tengah ketergantungan bahan baku plastik pada impor berbasis minyak bumi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia.

“Harga plastik mahal itu karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta dari sana, tetapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Amerika,” ujarnya.

Upaya diversifikasi pasokan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tekanan global.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif pengganti nafta dengan mencari sumber dari kawasan Eurasia.

Namun, gangguan pasokan plastik telah berdampak langsung ke sektor pangan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan pelaku usaha mulai merasakan tekanan, khususnya pada kemasan berbasis karung untuk komoditas pokok.

“Gangguan rantai pasok global membuat pasokan plastik ikut terganggu,” ujarnya.

Di sisi lain, titik terang dan peluang baru datang dari Malaysia yang menawarkan produk plastik dengan harga lebih kompetitif.

Staf Khusus Menteri Pertanian bidang Kebijakan Sam Herodian mengatakan pihaknya telah mendapatkan respons dari produsen di Sarawak untuk memasok plastik kemasan.

“Mereka langsung respons dan ingin kirim sampel. Kita tinggal menunggu penawaran,” katanya, Senin (20/4/2026).

Produk yang ditawarkan antara lain kemasan jenis dalamatic bag yang mampu menyimpan beras hingga dua sampai tiga tahun tanpa perlakuan khusus.

Selain itu, kemasan tersebut dapat digunakan berulang kali sehingga dinilai lebih efisien.

Meski demikian, kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan dan belum mencapai kesepakatan final.

Pemerintah menilai keberadaan sumber alternatif ini menjadi penting untuk meredam tekanan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan kemasan pangan di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa masa sulit pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional telah terlewati. Cadangan stok LPG pun telah di atas 10 hari.

Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Bahlil mengatakan bahwa pasokan LPG sempat terganggu di tengah dinamika pasar energi global kala konflik Timur Tengah memanas. Namun, kini kondisi pasokan LPG membaik.

"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari," kata Bahlil.

Pemerintah pun melakukan berbagai langkah antisipasi, di antaranya pengadaan dari sejumlah negara. Bahlil mengatakan bahwa Indonesia telah mengamankan pasokan impor LPG dari sejumlah negara di luar Timur Tengah seperti Australia, AS dan lainnya.

"Sebentar lagi kapal kita masuk," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan LPG Indonesia sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dari total impor sekitar 7,6 juta ton per tahun, sebagian besar pasokan berasal dari AS, sementara sisanya dari Timur Tengah dan sejumlah negara lain.

Dalam kondisi pasar global yang dinamis, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan, utamanya mengalihkan dari wilayah konflik. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan distribusi apabila terjadi gejolak geopolitik atau gangguan logistik di kawasan tertentu.

“Jadi total LPG kita dari 7,6 juta impor, itu 70%–75% kita ambil dari Amerika. 20% dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menata ulang skema pengadaan LPG dengan memperbanyak kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan akibat konflik Timur Tengah yang tak kunjung mereda, sehingga mengganggu rantai pasok. Stok bahan baku menipis, sementara jalur alternatif membutukan durasi waktu pengiriman 3 kali lipat lebih lama.

Penutupan Selat Hormuz pada awal Maret 2026 memaksa para pengusaha plastik dalam negeri untuk berburu Nafta, bahan baku plastik, hingga ke Afrika guna menjaga napas produksi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran telah memutus rantai pasok konvensional. Selama ini, industri plastik domestik sangat bergantung pada Timur Tengah, dengan porsi mencapai 70% dari total kebutuhan bahan baku.

Pelaku usaha pun mencari pasar alternatif untuk memitigasi meski menanggung risiko waktu tempuh yang jauh lebih lama.

"Saat ini, pasokan Nafta yang selama ini bergantung pada Timur Tengah harus dialihkan ke sumber alternatif seperti Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika Serikat," ujar Fajar kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Fajar menjelaskan pengalihan rute pasokan ke luar kawasan Timur Tengah memicu pembengkakan waktu pengiriman (lead time) yang sangat signifikan. Hal ini berpotensi mengganggu ritme produksi di tingkat hilir jika tidak dikelola dengan perencanaan yang presisi.

Berdasarkan kalkulasi Inaplas, jika pengiriman dari Timur Tengah biasanya hanya memakan waktu 10 hingga 15 hari, pasokan dari Afrika atau Amerika Serikat membutuhkan waktu minimal 50 hari untuk sampai ke pelabuhan Indonesia. Selisih waktu lebih dari satu bulan ini menuntut ketahanan stok bahan baku yang lebih kuat di dalam negeri.

"Kita sudah mengantisipasi hal tersebut sampai dengan 50 hari ke depan untuk mendapatkan alternatif pasokan. Bahan baku yang tersisa sekarang harus benar-benar direncanakan agar suplai ke lokal tidak terganggu," tambahnya.

Di tengah ketidakpastian ini, Fajar memaparkan industri plastik saat ini beroperasi pada level kapasitas terendah. Langkah ini diambil secara sengaja sebagai bagian dari strategi bertahan (survival mode) agar perusahaan tetap mampu menjaga nilai ekonomi di tengah mahalnya biaya logistik dan keterbatasan bahan baku.

Situasi ini kian pelik karena disrupsi terjadi tepat saat industri sedang fokus pada distribusi produk jadi untuk kebutuhan Lebaran. Momentum gejolak harga minyak mentah global yang melonjak sejak pekan kedua Maret 2026 pun langsung memberikan tekanan pada struktur biaya produksi.

Pihak asosiasi berharap para pelaku usaha tetap disiplin dalam mengelola stok sisa sembari menunggu ketibaan pasokan dari sumber-sumber baru. Meski biaya pengiriman dipastikan melonjak akibat jarak tempuh yang lebih jauh, diversifikasi ke Afrika dan Asia Tengah dianggap sebagai langkah paling rasional untuk menghindari kelangkaan produk plastik di pasar domestik dalam jangka menengah.

Mitigasi

Fajar juga mendorong para pelaku industri untuk melakukan inovasi pada komposisi bahan baku. Salah satu langkah konkretnya adalah meningkatkan porsi konten daur ulang (recycled content) dari sebelumnya hanya 5%—10% menjadi 10%—30%.

Dia menjelaskan langkah mitigasi ini mendesak dilakukan untuk menyiasati "harga normal baru" yang dipicu oleh ketegangan geopolitik. Selain daur ulang, industri juga disarankan menggunakan material pengisi (filler) seperti kapur, kalsium karbonat, talek, hingga silika untuk menekan biaya tanpa menghilangkan fungsi utama plastik.

"Kita harus bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan agar barang jadi plastik ini tetap terjangkau. Caranya adalah dengan inovasi, termasuk melakukan down-gauging atau pengurangan ketebalan dan dimensi produk," ujar Fajar.

Kondisi pasar saat ini, menurut Fajar, mulai menunjukkan pola anomali yang menyerupai krisis hebat pada tahun 1998 dan 2008. Meski saat ini selisih harga terendah dan tertinggi bahan baku mulai menyempit ke level US$400 per ton, tren fluktuasi ekstrem tetap membayangi.

Sebagai gambaran, pada krisis 2008, harga bahan baku melonjak dari US$800 ke level ekstrem US$2.100 per ton sebelum akhirnya mendarat di titik keseimbangan baru US$1.000 per ton. Fajar memproyeksikan, meskipun perang di Timur Tengah mereda, harga plastik tidak akan kembali ke level semula, melainkan akan menetap di angka yang lebih tinggi.

Lonjakan harga yang menekan industri ini berhulu dari konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Ketegangan di Jazirah Arab tersebut memicu harga minyak mentah jenis Brent menembus level US$100 per barel.

Dampak paling signifikan terasa pada jalur logistik Selat Hormuz. Sebagai urat nadi yang menopang 70% pasokan minyak global, pembatasan di jalur ini menghambat distribusi sekitar 102 juta barel per hari. Akibatnya, harga komoditas turunan seperti polypropylene telah meroket hingga 250% sejak awal tahun.

Di sektor hulu, pengusaha kini mulai melirik alternatif Nafta dengan memanfaatkan kondensat, LPG, atau propan. Inaplas juga mendesak pemerintah melakukan kajian ulang terhadap pasokan impor dari negara non-Timur Tengah, termasuk melirik China yang saat ini tengah mengalami surplus pasokan.

"Pemerintah tidak bisa mengintervensi dinamika global ini secara langsung. Jadi yang bisa kita kontrol adalah mitigasi alternatif pasokan dan bahan baku. Itu yang perlu dikaji bersama," pungkas Fajar.

Sebelumnya, lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab. Konflik ini berdampak langsung pada stok dan harga minyak dunia sebagai bahan baku utama petrokimia.

Harga minyak mentah jenis Brent bahkan sempat menyentuh level di atas US$100 per barel, sementara aktivitas logistik internasional terhambat akibat pembatasan di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi distribusi minyak dunia yang menopang 70% pasokan global, di mana 20% berasal dari negara-negara Teluk.

Tersendatnya lalu lintas perdagangan sekitar 102 juta barel per hari tersebut menyebabkan komoditas turunan minyak mentah seperti polypropylene mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa kenaikan harga plastik hingga ke level konsumen di pasar tradisional maupun ritel modern.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia dapat mengantisipasi risiko gangguan pasokan sulfur untuk memproduksi asam sulfat sebagai komponen pendukung dalam pembuatan pupuk NPK. Adapun, gangguan tersebut dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan saat ini sebagian pasokan sulfur memang diperoleh dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UAE), Qatar, dan Kuwait.

“Hingga saat ini, konflik di kawasan tersebut belum memberikan dampak langsung terhadap operasional maupun produksi pupuk di dalam negeri,” kata Yehezkiel kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/3/2026).

Kendati demikian, Pupuk Indonesia terus mencermati perkembangan dinamika geopolitik di Timur Tengah serta potensi dampaknya terhadap rantai pasok global.

Dia juga menyebut bahwa gangguan pasokan relatif dapat dimitigasi karena sulfur juga dapat diperoleh dari negara lain seperti Kanada dan Kazakhstan.

“Selain itu, sebagian kebutuhan terhadap asam sulfat juga dapat dipenuhi dari sumber-sumber domestik,” tuturnya.

Dengan diversifikasi sumber pasokan tersebut, Pupuk Indonesia disebut dapat menjaga proses produksi tetap berjalan optimal sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga.

Sebagai produsen pupuk terbesar ketujuh di dunia, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi dan cadangan stok bahan baku yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pasokan pupuk bagi petani.

“Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam, tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk,” jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup mencapai 14,8 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk. Khusus untuk pupuk urea, kapasitas produksi Pupuk Indonesia bahkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik.

Secara fundamental, produksi urea nasional juga memiliki tingkat kemandirian yang terjaga, karenabahan baku utamanya berupa gas bumi dapat dipenuhi dari domestik dengan pasokan dan harga yang sudah diatur oleh Pemerintah.

Dengan demikian, meskipun terjadi eskalasi konflik di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur distribusi penting urea global, kondisi tersebut tidak berdampak langsung terhadap pasokan pupuk urea nasional.

“Pupuk Indonesia merupakan produsen urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dengan kapasitas produksi yang kuat tersebut, kami memiliki kemampuan untuk menjaga pasokan pupuk tetap optimal bagi petani Indonesia,” jelasnya.

Selain kapasitas produksi, Pupuk Indonesia juga memperkuat ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi sumber bahan baku strategis pupuk yang diimpor. Beberapa bahan baku pupuk memang tidak tersedia secara alami di Indonesia, seperti fosfat (P) dan kalium (K) yang menjadi komponen penting dalam produksi pupuk NPK.

Saat ini Pupuk Indonesia memperoleh pasokan fosfat (P) dari negara-negara di kawasan Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang mengimpor minyak dari Brunei Darussalam guna menjaga ketahanan energi nasional.
Opsi itu muncul tatkala Bahlil menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/226) waktu setempat.
Menurut Bahlil, penjajakan impor minyak dari Brunei bisa jadi alternatif demi memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.
Menurutnya, dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelas Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/3/2026).
Dia menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.
Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC).
Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi.
Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan.
Adapun wacana mengimpor minyak dari Brunei juga muncul seiring upaya pemerintah mengalihkan impor dari Timur Tengah. Hal ini tak lepas dari terganggunya pelayaran di Selat Hormuz buntut perang.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan bahwa impor minyak mentah dari Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz hanya mencapai 20% hingga 25%.
"Total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah bakal melakukan sejumlah mitigasi.
Apalagi, pemerintah menilai konflik di Timur Tengah belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Di satu sisi, harga minyak global pun telah meningkat melebihi asumsi dalam APBN 2026 yang berada di level US$70 per barel.
Kala itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).
"Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap aman di tengah dinamika pasar energi global kala konflik Timur Tengah memanas. Upaya yang dilakukan yaitu mencari alternatif pasokan, salah satunya 2 kargo LPG dari Australia yang akan tiba akhir pekan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengadaan tambahan pasokan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, terutama menjelang peningkatan konsumsi periode Lebaran 2026.

Selain memastikan kedatangan dua kargo dari Australia, pemerintah juga menyiapkan sejumlah pasokan tambahan dalam waktu dekat untuk memperkuat cadangan LPG nasional.

“Di akhir minggu ini, kita masuk dua kargo dari Australia, itu untuk LPG,” kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dari total impor sekitar 7,6 juta ton per tahun, sebagian besar pasokan berasal dari Amerika Serikat, sementara sisanya dari Timur Tengah dan sejumlah negara lain.

Dalam kondisi pasar global yang dinamis, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan, utamanya mengalihkan dari wilayah konflik. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan distribusi apabila terjadi gejolak geopolitik atau gangguan logistik di kawasan tertentu.

“Jadi total LPG kita dari 7,6 juta impor, itu 70%–75% kita ambil dari Amerika. 20% dari Middle East, sisanya dari negara lain seperti Australia," ujarnya.

Pemerintah juga mulai menata ulang skema pengadaan LPG dengan memperbanyak kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara pemasok. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah memastikan jadwal kedatangan beberapa kargo LPG tambahan telah disiapkan untuk memperkuat cadangan nasional dalam beberapa bulan ke depan.

“Pemerintah selalu melakukan siaga terus atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tanggal 28 bulan ini masuk dua kargo lagi, kemudian tanggal 4 Maret satu kargo lagi masuk, tanggal 8 Maret satu kargo lagi," tuturnya.

Dengan tambahan pasokan tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan LPG nasional hingga beberapa bulan ke depan dapat terpenuhi. Bahlil menyebut pemerintah telah menyiapkan pengadaan pasokan secara bertahap agar stok energi nasional tetap terjaga.

Menurut Bahlil, langkah pengamanan pasokan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi pasar global.

“Jadi Januari, Februari, Maret, April itu Insya Allah clear,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terbukanya peluang Indonesia untuk membeli atau melakukan impor minyak dari Rusia apabila Amerika Serikat (AS) memberikan relaksasi sanksi yang sebelumnya diterapkan untuk negara tersebut.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan keputusan terkait pengalihan sumber impor minyak di tengah dinamika konflik Timur Tengah akan menjadi pertimbangan bisnis PT Pertamina (Persero).

“Itu kan keputusan bisnis itu nanti sama Pertamina. Jadi mana yang lebih membutuhkan sepanjang ada relaksasi ya tentu kita akan memanfaatkan itu prosesnya,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/3/2026).

Yuliot menjelaskan pemerintah pada prinsipnya membuka peluang diversifikasi sumber pasokan minyak guna menjaga ketahanan energi nasional. Namun, realisasi impor tetap harus mempertimbangkan aturan serta sanksi internasional yang berlaku.

Menurutnya, jika terdapat kelonggaran kebijakan dari pemerintah AS terhadap negara atau perusahaan yang membeli minyak Rusia, maka peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk Pertamina, untuk memperoleh pasokan dengan harga lebih kompetitif.

Meski demikian, Yuliot menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan maupun kajian lebih lanjut terkait opsi pembelian minyak dari Rusia.

“Belum ada,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan kelonggaran sementara bagi India untuk meningkatkan pembelian minyak mentah dari Rusia. Kebijakan ini bertujuan mengurangi tekanan terhadap negara importir minyak terbesar ketiga di dunia tersebut di tengah konflik Iran dengan AS dan Israel.

Izin yang dikeluarkan pada Kamis malam itu mencakup transaksi minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia yang telah dimuat ke kapal sebelum 5 Maret 2026, selama dikirim ke India dan dibeli oleh perusahaan India.

Ketentuan tersebut berlaku hingga 4 April 2026 pukul 12.01 pagi waktu Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent melalui unggahan di X mengatakan langkah tersebut diambil untuk memastikan pasokan minyak tetap mengalir ke pasar global.

“Langkah jangka pendek yang disengaja ini tidak akan memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi pemerintah Rusia karena hanya mengizinkan transaksi yang melibatkan minyak yang sudah terperangkap di laut," ujarnya dilansir Bloomberg, Jumat (6/3/2026).

Keputusan tersebut menandai perubahan kebijakan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya memberikan tekanan kuat kepada India terkait pembelian minyak dari Rusia. Meski bukan konsumen utama minyak mentah Rusia, India meningkatkan pembelian sejak 2022 untuk memanfaatkan harga diskon setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) membentuk saluran komunikasi khusus dengan China untuk memastikan kelancaran pasokan logam tanah jarang yang krusial bagi industri Eropa di tengah ketatnya kontrol ekspor Beijing.

Melansir Reuters pada Kamis (6/11/2025), Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan telah beberapa kali berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao terkait hal tersebut.

Dia menekankan bahwa proses ekspor yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap sektor produksi dan manufaktur di Eropa.

“Kami bersepakat untuk memprioritaskan permohonan dari perusahaan-perusahaan Eropa,” ujarnya saat menghadiri Forum Bisnis GCC–UE 2025 di Kuwait.

Melalui saluran khusus tersebut, pejabat dari kedua pihak bekerja sama untuk meninjau dan mempercepat penerbitan izin ekspor logam tanah jarang.

Menurut Sefcovic, sejak pembatasan ekspor diberlakukan oleh Beijing, sekitar 2.000 aplikasi telah diajukan oleh perusahaan Eropa ke otoritas China, dan lebih dari separuhnya telah disetujui. Dia menambahkan bahwa Brussels terus mendesak China agar mempercepat proses untuk sisa permohonan yang belum disetujui.

Di saat bersamaan, UE juga tengah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan dengan mengembangkan proyek produksi logam tanah jarang dan magnet di dalam negeri, termasuk di Estonia.

Langkah ini diambil setelah China memperketat ekspor logam tanah jarang awal tahun ini, yang sempat memicu kekhawatiran di Eropa terkait potensi gangguan terhadap rantai pasok kendaraan listrik, turbin angin, dan teknologi berbasis magnet permanen.

Sejumlah kesepakatan antara Eropa dan Amerika Serikat belakangan membantu meredakan krisis pasokan tersebut. Namun demikian, UE, AS, dan mitra lain kini berlomba membangun rantai pasok alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap China.

Pada Selasa (5/11/2025), Komisi Eropa juga mengonfirmasi bahwa pejabat UE dan China telah membahas penerapan izin ekspor umum (general licenses) guna mempermudah pengiriman logam tanah jarang—serupa dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai antara Beijing dan Washington.