Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan atas pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Usulan DPR.

Hal itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat Komisi III dan telah disampaikan ke pimpinan DPR bernomor B/117/PW.01/02/2026 tanggal 18 Februari 2026. Kesimpulan diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (19/2/2026).

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Prof. Dr. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum," kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa Komisi III

meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

Puan juga menjelaskan bahwa Komisi III meminta MK memperjelas aturan terkait penugasan, fungsi, dan kewenangan MKMK.

"Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi," jelas Puan.

Puan kemudian meminta pendapat kepada seluruh peserta sidang apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui.

"Setuju," jawab para anggota rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan keprihatinannya dan meminta maaf kepada publik menyusul penetapan status tersangka terhadap salah satu anggotanya, Abdul Kadim Sahbudin (AKS), dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, IKPI tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas dan telah menyiapkan langkah internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kami Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan IKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas hal ini yang melibatkan anggota kami. Kami menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat IKPI, Jakarta, Selasa (12/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pengurus Pusat IKPI telah menyurati Dewan Kehormatan untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi yang dilakukan AKS.

Ketua Dewan Kehormatan IKPI Christian Binsar Marpaung menjelaskan pihaknya akan segera membentuk majelis kehormatan yang terdiri dari tiga orang untuk memeriksa kasus ini.

Sesuai prosedur, sanksi pemberhentian sementara akan dikenakan kepada anggota yang berstatus tersangka namun belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), guna mencegah yang bersangkutan melakukan praktik. Lebih lanjut, Christian menegaskan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan menanti apabila pengadilan memvonis bersalah.

"Pemberhentian tetap diberikan apabila tindak pidana telah divonis bersalah dan inkrah, atau melakukan pelanggaran kode etik yang merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak," kata Christian.

Meski demikian, IKPI tetap menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga atau tersangka guna memberikan pendampingan hukum, sebagaimana hak anggota yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf O Anggaran Dasar IKPI.

Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI Robert Hutapea menambahkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota. Pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kode etik untuk mencegah kejadian serupa.

"Apakah dia ingat atau lupa [soal kode etik], ini tergantung orangnya, sehingga kami sering melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali agar anggota terhindar dari kasus hukum," tutur Robert.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Kendati demikian, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

JAKARTA - Anggota Mahkamah Konstitusi (MK)Anwar Usman buka suara soal surat peringatan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Surat peringatan itu terkait angka ketidakhadirannya di sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Anwar Usman mengaku kaget dengan surat peringatan ketidakhadirannya. Apalagi MKMK mengeksposnya ke media.

"Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu, saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya bilang bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tidak ada alasan," katanya, Selasa (6/1/2026).

Anwar mengatakan, alasan ketidakhadirannya pertama karena sakit. Waktu itu dirinya harusnya diopname dan tidak boleh keluar. Namun dia mengaku tetap memaksakan keluar untuk hadiri pernikahan anaknya. Setelah itu dirinya mengaku dirawat jalan cukup lama.

Anwar mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan MKMK. Sebab dengan pengalaman panjang selama dua periode di MK baik sebagai anggota hingga Ketua MK, Anwar mengaku paham soal aturan absensi kehadiran. Bahkan dirinya mengaku pernah duduk sebagai di bagian Majelis Kehormatan MK.

Anwar mengaku soal kinerja tak perlu diragukan. Selama 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan dirinya kerap menginap di kantor. "Saya bahkan sering nginep di kantor mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang bahkan tidak pernah, cuti pun tidak pernah kecuali waktu saya naik haji," kata Anwar.

"Jarang saya bolos, kecuali sakit. Tapi sakit yang mungkin karena terlalu capek. Awal tahun kemarin itu, persiapan untuk pernikahan anak saya. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada MKMK, memberi surat peringatan," sambungnya.

Dia kembali menegaskan bahwa ketidakhadirannya tidak tanpa alasan. "Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan," tegasnya.

Anwar telah mengklarifikasi perihal surat peringatan dari MKMK ke panitera dan Sekretariat MK. Anwar menyatakan ketidakhadirannya bukan tanpa alasan.

"Melalui kesempatan ini, saya minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Harus saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tidak ada alasan. Sekalipun tidak ada. Saya pamit dulu ke Ketua MK. Saya turun minum obat dulu karena saya masih dalam perawatan juga. Jadi mohon saya lagi sampaikan permohonan maaf pada masyarakat dan terutama para netizen agar tidak salah paham," katanya.

Anwar sedikit kecewa dengan MKMK. Sebab, soal absensi ketidakhadiran setelah klarifikasi ke sekretariat MK cukup dengan pemberitahun lewat surat kepada saya. Namun ternyata diekspose ke media oleh MKMK sehingga viral. "Keluarga saya juga protes ke saya. Sebab mereka tahu saya sakit," kata Anwar.

Sebelumnya, MKMK memberi surat peringatan terhadap hakim MK Anwar Usman. Peringatan itu diberikan gara-gara Anwar tercatat banyak tak menghadiri rapat serta sidang.

Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan sejumlah catatan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. Palguna mengatakan Majelis Kehormatan secara proaktif berupaya menjaga kehormatan MK.

"Bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan sejumlah 264 putusan," ujar Palguna seperti dikutip dari situs resmi MK, Jumat, 2 Januari 2026