Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menilai target pemerintah meningkatkan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 akan menghadapi tantangan besar di tengah perlambatan serapan tenaga kerja formal, terutama di sektor manufaktur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan selama ini publik kerap menyamakan pekerja formal dengan buruh manufaktur. Padahal, formal dan informal berkaitan dengan status hubungan kerja, mulai dari kontrak kerja, perlindungan sosial, kepastian upah, hingga jaminan kerja.

“Karena itu, sektor jasa pun bisa menjadi sumber besar pekerjaan formal selama hubungan kerjanya tertata dengan baik. Ini penting karena dalam kondisi sekarang, mengandalkan manufaktur saja justru terlalu berat,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, tekanan di sektor manufaktur masih cukup besar akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya input, dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Kondisi tersebut membuat banyak industri menahan ekspansi, mengurangi produksi, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.

Dia menilai peran manufaktur tetap penting, tetapi lebih sebagai penahan agar pekerja formal yang sudah ada tidak jatuh ke sektor informal.

“Yang mengkhawatirkan bukan hanya PHK, tetapi melambatnya penciptaan pekerjaan formal baru. Kalau arus masuk pekerja formal baru melemah drastis, maka pasar tenaga kerja kehilangan mesin regenerasinya,” kata Yusuf.

Akibat kondisi itu, angkatan kerja muda dan lulusan baru dinilai semakin banyak terserap ke pekerjaan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang lebih rendah.

Yusuf menilai strategi peningkatan pekerja formal tidak bisa lagi hanya bertumpu pada satu sektor. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan dua jalur melalui penguatan manufaktur dan sektor jasa secara bersamaan.

Dia menjelaskan manufaktur tetap penting karena menjadi jembatan paling efektif bagi lulusan pendidikan menengah untuk masuk ke pekerjaan formal dalam skala besar. Namun, hilirisasi dan industrialisasi perlu diarahkan pada aktivitas yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya investasi padat modal.

“Kalau hilirisasi hanya menghasilkan fasilitas produksi yang sangat otomatis dan minim tenaga kerja, kontribusinya terhadap formalisasi akan terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor jasa padat karya dinilai lebih realistis menjadi mesin penciptaan pekerjaan formal baru dalam jangka pendek. Yusuf mencontohkan sektor logistik dan pergudangan, ritel modern, jasa makanan dan minuman terorganisasi, pariwisata, kesehatan, hingga layanan perawatan.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut relatif lebih cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sesuai dengan profil angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.

Dia juga menekankan bahwa formalisasi tenaga kerja tidak otomatis tercipta hanya karena ekonomi tumbuh. Banyak perusahaan, lanjutnya, masih terbebani biaya administrasi, ketidakpastian regulasi, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari insentif bagi perusahaan untuk memformalkan pekerja, penyederhanaan biaya dan prosedur perekrutan formal, hingga peningkatan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

“Indonesia tidak kekurangan angkatan kerja, tetapi masih kekurangan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal dalam skala besar dan berkelanjutan,” tegas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 dari 35% pada 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsultan properti Colliers Indonesia mengungkapkan bisnis pusat ritel atau mal kelas atas mencatatkan kinerja moncer sepanjang kuartal I/2026. Hal itu tecermin dari tingginya tingkat keterisian suplai yang ada.

Meski demikian, terdapat kesenjangan performa yang kian lebar. Tren positif mal kelas atas tercatat tidak diikuti dengan peningkatan okupansi mal di segmen kelas menengah bawah.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan okupansi mal kelas atas pada Kuartal I/2026 telah menyentuh level 90%. Sebaliknya, mal segmen menengah bawah masih tertahan pada angka okupansi sekitar 58%.

"Kami lihat memang kelas atas itu waiting list-nya panjang, okupansinya sekitar 90%. Sementara mal kelas menengah bawah sekitar 58%, jadi memang belum terlalu pulih," ujar Ferry dalam paparan risetnya dikutip Kamis (16/4/2026).

Ferry menyebut kuatnya permintaan di segmen premium didorong oleh ekspansi agresif tenan sektor food & beverage (F&B) dan lifestyle. Kondisi ini membuat pemilik mal premium memiliki posisi tawar tinggi untuk mempertahankan tarif sewa di level maksimal.

Ferry berpandangan masalah utama lesunya mal kelas menengah berada di kondisi trafik pengunjung yang meningkat secara umum, tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai transaksi.

Tak hanya itu, terdapat pergeseran perilaku konsumen, terutama Gen Z yang saat ini membuat sektor fashion tertekan akibat persaingan ketat dengan platform daring.

Mengacu pada paparan yang disampaikan, total pasokan mal baru mencapai 63.000 meter persegi (m2) hingga 2029. Sementara itu, area Bodetabek diproyeksi bakal kebanjiran pasokan baru mencapai 91.000 m2.

Di tengah pertumbuhan pasokan, pengelola menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya operasional yang signifikan. Kondisi ini terjadi meski harga sewa masih bergerak naik pada level yang moderat.

Ke depan, pasar ritel diprediksi memasuki fase penyesuaian yang lebih realistis dan efisien. Fokus pengelola kini bergeser pada penciptaan ekosistem belanja yang berkelanjutan guna menghadapi selektivitas daya beli masyarakat.

"Kami lihat di beberapa mal memang sudah memulai merenovasi, hal ini diharapkan mendorong kinerja mal ke depannya," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR —Unit bisnis properti Kalla Group bersiap melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek perluasan pusat perbelanjaan Mal Ratu Indah (MaRI) Extension pada awal April 2026 mendatang.

Pembangunan mal yang berlokasi di Jalan Dr Ratulangi, jantung Kota Makassar ini akan mengusung konsep mixed use, memadukannya dengan ballroom dan apartemen.

Sales & Marketing General Manager Kalla Property Rasmila Sari Suaib mengatakan proyek yang direncanakan mulai dibangun pasca-Lebaran ini diproyeksikan bakal menggandakan kapasitas luasan dari mal yang sudah ada saat ini (existing).

Dengan estimasi masa konstruksi selama dua tahun, kawasan terintegrasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal 2028.

"Pengembangan ini tidak hanya sekadar menambah ruang ritel, melainkan bertransformasi menjadi kawasan multifungsi yang mencakup apartemen dan fasilitas ballroom," ungkap Rasmila kepada Bisnis, Selasa (24/3/2026).

Secara teknis, bangunan baru ini akan memiliki ketinggian lantai yang selaras dengan bangunan MaRI existing. Penambahan luasan diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan lahan komersial di area pusat kota saat ini.

Meski belum bersedia merinci nilai investasi yang dikucurkan, pihak Kalla memastikan bahwa minat pasar terhadap proyek tersebut cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasme calon penyewa tenant yang mulai menjajaki komunikasi untuk mengisi ruang komersial di MaRI Extension.

"Kehadiran proyek mixed-use ini mempertegas langkah Kalla Group dalam memperkuat portofolio propertinya di Sulawesi Selatan, bersaing dengan pusat perbelanjaan besar lainnya," tutur Rasmila.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel mengungkap banyak pemerintah daerah (Pemda) meminta agar pusat perbelanjaan ikut meramaikan di kota tier 2 dan tier 3.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan banyak permintaan dari Pemda agar pembangunan mal tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Dua hari lalu kami baru pulang dari Kutai Kartanegara, karena Pak Bupati minta dibuka mal di sana. Jadi banyak sekali Pak Menteri [Budi Santoso], Bu Menteri [Widiyanti Putri Wardhana], pemerintah-pemerintah daerah yang berharap memiliki pusat belanja,” kata Alphonzus dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Alphonzus menuturkan sebagian besar pusat perbelanjaan saat ini masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Bahkan, dia mengungkap dari sekitar 412 pusat perbelanjaan anggota APPBI, 25% berada di Jakarta, sedangkan 250 lainnya tersebar di Jawa dan Bali.

Kendati demikian, menurutnya, konsentrasi mal di Pulau Jawa merupakan hal yang wajar lantaran populasi yang terpusat di sana. Namun, lanjut dia, di luar Jawa masih banyak peluang untuk pembangunan mal baru untuk mendukung ekonomi lokal dan pemerataan fasilitas.

“Banyak pemerintah daerah ingin memiliki mal untuk memajukan daerah-daerah tersebut karena sekarang banyak juga penduduk yang dari kota-kota tersebut kalau mau belanja ke kota besar,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai keberadaan mal di tier 2 dan tier 3 juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Sayangnya, dia tak membeberkan akan ada berapa banyak pusat perbelanjaan yang akan dibangun pada 2026. Meskipun tidak membeberkan lokasi pembangunan mall 2026, Alphonzus menyebut setiap tahun setidaknya terdapat 5–6 pusat perbelanjaan baru di tier 2 dan tier tier 3.

Adapun, pusat perbelanjaan yang dibangun di tier 2 dan 3 dengan ukuran yang relatif sedang yang menyesuaikan pasar lokal dan masa konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

Lebih lanjut, Alphonzus juga membeberkan daerah yang paling maju dalam hal pusat perbelanjaan di luar Jawa adalah Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Indonesia Timur.