REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebutuhan kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi bisnis, hunian, dan ruang publik terus meningkat di Jakarta. Keterbatasan lahan di pusat kota membuat pengembangan kawasan berskala besar menjadi semakin terbatas, sementara kebutuhan ruang ekonomi baru terus tumbuh.

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) mulai mengembangkan kawasan Kemayoran sebagai area bisnis dan hunian terintegrasi di Jakarta Pusat. Kawasan seluas sekitar 450 hektare itu dinilai masih memiliki ruang pengembangan yang cukup besar dibanding sejumlah kawasan premium lain di ibu kota.

PPK Kemayoran mengembangkan konsep kawasan yang mengintegrasikan area hunian, perkantoran, fasilitas publik, hingga pusat kegiatan bisnis dan hiburan dalam satu wilayah. Model pengembangan mixed-use tersebut dinilai menjadi salah satu kebutuhan utama kawasan urban modern.

Saat ini, kawasan Kemayoran telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti apartemen, hotel, restoran, lapangan golf, kawasan perkantoran, hingga Jakarta International Expo (JIEXPO) yang menjadi pusat kegiatan MICE nasional dan internasional. Aktivitas pameran dan event disebut menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan.

Selain itu, keberadaan Wisma Atlet memperkuat fungsi kawasan sebagai area hunian yang terhubung dengan pusat aktivitas bisnis dan komersial. Kondisi ini membuat Kemayoran mulai berkembang sebagai kawasan hidup atau livable district di tengah Jakarta.

PPK Kemayoran juga melakukan penguatan infrastruktur penunjang kawasan, mulai dari sistem keamanan, kebersihan, hingga penataan lingkungan. Pengawasan kawasan dilakukan secara terintegrasi dengan penempatan personel di sejumlah titik strategis.

Di tengah tingginya kepadatan Jakarta Pusat, kawasan Kemayoran juga mempertahankan ruang hijau dan area terbuka. Penataan lanskap dan penghijauan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan kawasan.

Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan mengatakan, kawasan Kemayoran memiliki potensi besar sebagai kawasan strategis di pusat kota.

“Kami melihat PPK Kemayoran memiliki keunggulan sebagai kawasan strategis di pusat kota dengan potensi pengembangan yang masih sangat besar,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Teddy menambahkan, penguatan konektivitas dan integrasi kawasan menjadi fokus pengembangan ke depan.

“Dengan konsep terintegrasi, penguatan, konektivitas, serta dukungan fasilitas yang telah berkembang, kami optimistis Kemayoran dapat menjadi kawasan premium baru yang sejajar dengan kawasan unggulan lainnya di Jakarta,” lanjutnya.

Dari sisi investasi, kawasan Kemayoran dinilai masih menawarkan harga lahan yang relatif kompetitif dibanding sejumlah kawasan premium yang sudah berkembang lebih matang. Hal itu dinilai membuka peluang pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang.

PPK Kemayoran merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang mengelola kawasan seluas 450 hektare di Kemayoran. Kawasan tersebut terdiri atas area hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau.

Bisnis.com, MAKASSAR —Unit bisnis properti Kalla Group bersiap melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek perluasan pusat perbelanjaan Mal Ratu Indah (MaRI) Extension pada awal April 2026 mendatang.

Pembangunan mal yang berlokasi di Jalan Dr Ratulangi, jantung Kota Makassar ini akan mengusung konsep mixed use, memadukannya dengan ballroom dan apartemen.

Sales & Marketing General Manager Kalla Property Rasmila Sari Suaib mengatakan proyek yang direncanakan mulai dibangun pasca-Lebaran ini diproyeksikan bakal menggandakan kapasitas luasan dari mal yang sudah ada saat ini (existing).

Dengan estimasi masa konstruksi selama dua tahun, kawasan terintegrasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal 2028.

"Pengembangan ini tidak hanya sekadar menambah ruang ritel, melainkan bertransformasi menjadi kawasan multifungsi yang mencakup apartemen dan fasilitas ballroom," ungkap Rasmila kepada Bisnis, Selasa (24/3/2026).

Secara teknis, bangunan baru ini akan memiliki ketinggian lantai yang selaras dengan bangunan MaRI existing. Penambahan luasan diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan lahan komersial di area pusat kota saat ini.

Meski belum bersedia merinci nilai investasi yang dikucurkan, pihak Kalla memastikan bahwa minat pasar terhadap proyek tersebut cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasme calon penyewa tenant yang mulai menjajaki komunikasi untuk mengisi ruang komersial di MaRI Extension.

"Kehadiran proyek mixed-use ini mempertegas langkah Kalla Group dalam memperkuat portofolio propertinya di Sulawesi Selatan, bersaing dengan pusat perbelanjaan besar lainnya," tutur Rasmila.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Hadji Kalla (Kalla Group) menegaskan akan terus melakukan pemagaran dan pematangan lahan di area yang kini masih bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun proyek properti terintegrasi yang telah dicanangkan berkonsep mixed use.

Hal ini sekaligus menegaskan klaim lahan seluas 16 hektare di wilayah Tanjung Bunga Makassar adalah milik Hadji Kalla, serta membantah GMTD yang belum lama ini menyatakan bahwa entitas Lippo tersebut telah membeli dan membebaskan lahan secara sah pada periode 1991-1998.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Group Subhan Djaya Mappaturung menjelaskan pihaknya sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga di akhir 1980 melalui proyek normalisasi Sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir.

Kemudian berlanjut pada pembangunan waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk kepentingan umum.

Pada periode tersebut, Kalla Group, dikatakannya, telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan proyek itu.

Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektare dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

"Maka dari itu klaim GMTD yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Itu bentuk arogansi yang seolah-olah mereka berada di atas hukum," tegas Subhan, Minggu (16/11/2025).

Ditambahkan Subhan, klaim penguasaan GMTD berdasarkan eksekusi, bahkan telah mendapatkan bantahan resmi dari juru bicara Pengadilan Negeri Kota Makassar dan BPN bahwa objek eksekusi yang diklaim tersebut tidak pernah dilakukan konstatering.

"Seharusnya pihak GMTD menunjukkan dengan jelas dan terang di mana lokasi yang diklaim lahan yang telah dieksekusi dan dikuasainya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur GMTD Ali Said menegaskan bahwa kepemilikan atas lahan 16 hektare tersebut sepenuhnya berada di bawah pihaknya, berdasarkan proses pembelian dan pembebasan lahan yang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum pada periode 1991–1998.

Seluruh proses tersebut, dikatakannya, dilaksanakan berdasarkan hak tunggal dan wewenang resmi pada masa itu yang hanya diberikan kepada GMTD untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Tanjung Bunga.

Oleh sebab itu, Ali menegaskan setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut dengan dasar apa pun, termasuk atas nama pembelian atau pembebasan lahan khususnya pada periode 1991–1998 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, serta merupakan perbuatan melawan hukum.

"Karena pada masa tersebut satu-satunya pihak yang secara legal berwenang dan berhak melakukan pembebasan atau transaksi lahan hanyalah GMTD," ucap Ali Said.