Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengungkapkan alasan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih secara militer.

Sebelumnya, peserta melakukan pelatihan yang disebut latihan dasar militer (Latsarmil). Kemudian setelah lima calon manajer meninggal dunia saat latihan, nomenklatur diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

Pengubahan sekaligus menghapus pelatihan secara militer di mana tidak ada lagi pelatihan penggunaan senjata maupun taktik militer.

Saat ini peserta akan menjalani pelatihan Bela Negara selama dua minggu dan satu bulan khusus pelatihan manjerial.

Kembali ke Donny, dia menjelaskan bahwa pelatihan militer dibutuhkan untuk membentuk karakter calon manajer yang lebih disiplin.

"Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dave (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) tadi itu sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena manajer ini nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus juga," kata dia di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Dia menyebut tidak ingin para calon manajer tidak bisa melaksanakan tugasnya secara baik saat memimpin anak buah di kedua program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Baginya, kedisplinan waktu sangat dibutuhkan bagi pemimpin. Termasuk melakukan koordinasi dalam kerja sama tim.

"Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini," tuturnya.

Bahkan menurutnya banyak perusahaan mengirimkan pegawainya untuk dilatih oleh TNI guna meningkatkan karakter.

"Karena ya kalau kita lihat cukup banyak juga lah ya kementerian ataupun perusahaan-perusahaan juga yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter itu di ini pusat-pusat pendidikan TNI, di Rindam-Rindam ataupun di Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan," sambungnya.

Dengan begitu, kata dia, para direktur akan senang memiliki pegawai yang disiplin sampai berintegritas.

Dia turut menjelaskan bahwa saat ini tengah mengusut kematian lima calon manajer dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Namun pihaknya belum membuka peluang membawa insiden itu ke ranah hukum karena masih dalam proses internal. Lima peserta yang meninggal juga akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim investigasi dari dua kementerian itu sudah dibentuk.

"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).

Donny menyatakan, pihaknya akan langsung menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa. "Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan, penyebab meninggalnya lima manajer Koperasi Desa ini berbeda-beda. Salah satunya, kata dia, ada perubahan pola hidup dari semula sipil menjadi militer.

"Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga," ucap Donny.

Selain itu, ia berkata, meninggalnya calon manajer Koperasi Desa akibat penyakit bawaan. Menurutnya, penyakit bawaan inj sudah terdeteksi saat awal pelatihan, tetapi masih dalam kadar aman.

"Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," tutur Donny.

Faktor lainnya, kata Donny, akibat paru-paru. Ia mengungkapkan ada 2 dari 5 korban yang meninggal akibat paru-paru. "Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI," pungkas Donny.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti pelatihan yang sebelumnya disebut latihan dasar militer (Latsarmil).

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menjelaskan tim investigasi terdiri dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

"Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Termasuk, kata dia, memberikan atensi khusus di Yon Parako, Halim Perdanakusuma karena salah satu peserta meninggal dunia karena masalah kesehatan pada paru-paru.

"Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya lima peserta SPPI ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi I DPR RI," katanya.

Di samping itu, pihaknya telah memangkas waktu pelatihan Bela Negara bagi calon manajer menjadi dua minggu. Kemudian untuk pendidikan manjerial dilakukan selama satu bulan.

Adapun terkait pelatihan manajerial, calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian, demikian pula calon manajer KNMP yang akan menjalani pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terhadap peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Dia meminta Kemhan mengevaluasi pelatihan untuk memastikan keselamatan peserta.

Pernyataan itu sekaligus merespons meninggalnya lima peserta calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat Latsarmil.

“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara," ujar Yulius, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan, terutama aspek keselamatan peserta yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap program resmi negara.

Yulius menyoroti fakta bahwa salah satu peserta diketahui memiliki penyakit bawaan yang seharusnya dapat terdeteksi melalui proses skrining kesehatan sebelum pelatihan dimulai.

"Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pralatihan," ucapnya.

Kemhan memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pemerintah. Menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah dinyatakan lolos seleksi kesehatan maupun menandatangani persetujuan mengikuti pelatihan.

"Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka selama masa pelatihan," katanya.

Meski mengapresiasi komitmen Kemhan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga korban, Yulius menilai langkah tersebut belum cukup tanpa adanya investigasi independen guna mengungkap kemungkinan kelalaian prosedural.

Dia meminta pemerintah memberlakukan moratorium sementara terhadap seluruh kegiatan Latsarmil SPPI sambil melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut harus mencakup validitas pemeriksaan kesehatan pralatihan, kesiapan fasilitas dan tenaga medis di setiap lokasi pendidikan, proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.

"Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan fundamental dalam penyelenggaraan program pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan betapa pun mulianya yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah," ujar Yulius.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.

Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR, Minggu (28/6/2026).

Dia menegaskan agar Kementerian Pertahanan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujar politisi Fraksi PKB ini.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.

Oleh Soleh menjelaskan bahwa tujuan program itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, menurut Kementerian Pertahanan, para peserta telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan Latsarmil.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Istana pun buka suara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan atas kejadian tersebut, evaluasi akan dilakukan.

"Semua proses kan kami lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, itu kami perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian itu juga bagian dari evaluasi," ujar Prasetyo setelah menggelar konferensi pers di Gedung DPR pada Jumat (26/6/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberikan pembekalan kepada para calon manajer KDKMP dan KNMP agar memiliki kompetensi yang baik.

Sebagaimana diketahui, tiga peserta pelatihan calon manajer KDKMP dan KNMP meninggal dunia saat mengikuti pembekalan oleh TNI. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa para peserta sebenarnya telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.

Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta kegiatan militer bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dikurangi. Usulan ini buntut dari tiga calon peserta meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer.

Dia menjelaskan, perlu ada evaluasi menyeluruh khususnya dalam rangkaian tes kesehatan kepada masing-masing peserta.

"Saran saya, kegiatan kemiliterannya dikurangi saja ya gitu, dan utamakan untuk pelatihan manajemen koperasinya begitu ya," kata dia saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Sebab dikabarkan bahwa peserta dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum mengikuti rangkaian pelatihan. Hasanuddin menjelaskan, jika memang lulus tes kesehatan maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Menurutnya, pelatihan yang seharusnya menjadi fokus utama adalah manajemen perkoperasian karena para calon peserta disiapkan untuk menjadi manajer.

"Jadi kalau menurut hemat saya begini ya, beri pelatihan soal-soal pekerjaan yang akan diemban nanti. Kalau dia menjadi manajer, manajer ya sebuah koperasi ya itu yang paling utama. Titik," ucapnya.

Mengenai pelatihan fisik, hal ini harus mendapatkan atensi khusus di mana setiap peserta mendapatkan porsinya masing-masing sehingga menghindari adanya korban jiwa.

Meski demikian, dia menilai pelatihan tersebut masih memiliki relevansi untuk membentuk kedisiplinan para calon manajer. Namun, kedisiplinan yang ditanamkan harus berorientasi pada tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban nantinya sebagai pengelola koperasi maupun kampung nelayan, bukan semata-mata kedisiplinan dalam konteks kemiliteran.

Adapun tiga calon manajer yang wafat, yakni Anisa Muyassaroh yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Alami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026, sempat ditangani media dan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Kedua, Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Taufiq sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit. Meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang yang berasal dari Program SPPI KNMP Tahun 2026. Dia mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Alami mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026. Sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, rapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 karena berkaitan Tuberkulosis (TB).

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait, mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

JAKARTA - Investasi reksa dana kini semakin menarik dengan hadirnya berbagai promo untuk investor. MNC Sekuritas bersama PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI) menghadirkan Promo "Yuk Invest" yang memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh bonus unit penyertaan reksa dana dengan total hadiah hingga Rp2.500.000.

Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana BRI Manajemen Investasi melalui aplikasi MotionTrade senilai minimum Rp1.000.000. Produk yang diikutsertakan dalam promo ini antara lain: BRI Seruni Pasar Uang III, BRI Seruni Pasar Uang Syariah, BRI Mawar Fokus 10, BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A, dan Reksa Dana BRI Balanced Regular Income Fund Kelas A.

Tips MotionTrade: Begini Mekanisme Transaksi ETF di Pasar Modal



Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana BRI Seruni Pasar Uang Syariah senilai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan berlaku kelipatan hingga maksimum Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per nasabah. Untuk mencapai cashback maksimum, nasabah wajib bertransaksi kelipatan Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama periode program berlangsung.

Adapun periode promo berlangsung dari 22 Juni sampai 22 Juli 2026, sementara periode penilaian berlangsung hingga 22 September 2026. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoBRIMI3



Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai keputusan panitia membatalkan ketentuan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah tepat, karena komitmen peserta dapat dijaga melalui kontrak kerja yang jelas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi finansial dalam menjaga komitmen peserta program.

“Terkait pembatalan denda penalti Rp100 juta bagi manajer yang mengundurkan diri, langkah tersebut lebih tepat dari perspektif ekonomi kelembagaan,” ujar Rizal dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Ia menilai ketentuan penalti sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan peserta tetap berkomitmen setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang dibiayai negara.

Namun, lanjut dia, kebijakan tersebut justru memunculkan resistensi dan berpotensi mengurangi minat talenta terbaik untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi.

“Pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan hukuman yang berpotensi mengurangi minat talenta terbaik,” katanya.

Rizal menilai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program KDMP.

Ia mengatakan proses seleksi dan pengelolaan SDM perlu dirancang secara profesional agar mampu menarik dan mempertahankan tenaga pengelola yang kompeten.

Lebih lanjut, Rizal menilai keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusianya.

Ia mengatakan koperasi memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi desa karena mampu mengintegrasikan kegiatan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran dalam satu ekosistem usaha.

Meski demikian, pengalaman menunjukkan banyak koperasi tidak aktif akibat lemahnya tata kelola dan kapasitas SDM. Karena itu, target pembentukan koperasi dalam jumlah besar perlu diimbangi dengan penguatan manajemen, digitalisasi, dan sistem pengawasan yang memadai.

Ia mendorong pemerintah membangun sistem rekrutmen yang transparan, pelatihan berkelanjutan, audit digital, serta indikator kinerja yang terukur agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mencabut ketentuan konsekuensi finansial berupa penalti Rp100 juta bagi peserta seleksi SDM KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti yang sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 tidak lagi berlaku.

Ketentuan tersebut sempat menjadi sorotan setelah sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi memilih mengundurkan diri karena keberatan dengan klausul penalti apabila tidak menyelesaikan tahapan program tertentu.

Selain mencabut ketentuan tersebut, Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri untuk mengonfirmasi kesediaan mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas pada 17–23 Juni 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai pembatalan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengundurkan diri merupakan langkah tepat.

Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia mendengar aspirasi publik sekaligus mengevaluasi aturan yang dinilai memberatkan calon manajer koperasi.

“Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketentuan penalti tersebut berpotensi menghambat rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola KDMP.

Trubus menilai semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan, bukan memberikan beban berlebihan bagi calon pengelola.

“Semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat, bukan justru memberikan beban yang berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap manajer koperasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih proporsional.

Apabila manajer tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, lanjut dia, evaluasi dapat dilakukan melalui sanksi administratif atau penyesuaian insentif sesuai kinerja, bukan dengan mengenakan denda dalam jumlah besar.

“Dengan begitu ada mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang adil, tanpa harus membebani calon manajer dengan penalti yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut dia, kepastian regulasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan KDKMP berjalan lebih baik.

Ia juga menilai keputusan pemerintah penting untuk menjaga kepastian bagi peserta seleksi sekaligus mencegah kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta dalam seleksi sumber daya manusia KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 yang mengatur konsekuensi finansial bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti tersebut tidak lagi berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan itu untuk melanjutkan proses seleksi hingga 23 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026