Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Hal itu guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan BGN.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.

Ia mengatakan kualitas dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," katanya.

Selain audit dapur, BGN juga tengah melakukan pembenahan sistem data penerima manfaat. Arum mengakui validitas data menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.

Di saat yang sama, BGN juga melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Arum, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, Agustina mengisyaratkan angka tersebut masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif disebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Hal itu guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan BGN.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.

Ia mengatakan kualitas dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," katanya.

Selain audit dapur, BGN juga tengah melakukan pembenahan sistem data penerima manfaat. Arum mengakui validitas data menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.

Di saat yang sama, BGN juga melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Arum, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, Agustina mengisyaratkan angka tersebut masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.

Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari.

Ke depan, besaran insentif disebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.

Di tengah proses pembenahan tersebut, Arum turut merespons aksi sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang belakangan mendesak pemerintah menghentikan program MBG.

Ia menegaskan BGN akan tetap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari memperbaiki tata kelola program.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden (Prabowo). Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden," ujarnya.

Meski demikian, Arum menilai kritik dan aksi demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, tugas BGN saat ini adalah memastikan program yang dijalankan pemerintah dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang memang masih mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

"Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Adapun, realisasi dari sisi anggaran sampai dengan 27 April 2026 terpantau tumbuh cukup pesat.

Dalam pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (7/5/2026), program MBG masuk ke dalam klaster Pendidikan sebagai salah satu dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

RKP ini disebut juga sudah sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Dari sisi penerimanya, MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan 27 April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Program Prioritas 2027

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama. Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Klaster kedaulatan panganmeliputi sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja. Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan.

"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.