Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja pada 2027 ke DPR RI.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Nusron menjelaskan porsi terbesar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Selain itu, anggaran sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2% dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Adapun program penyelenggaraan penataan ruang memperoleh alokasi Rp724 miliar atau sekitar 6,8%.

Menurut Nusron, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian, termasuk peningkatan layanan pertanahan, percepatan Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan penataan ruang.

Di luar pagu indikatif tersebut, ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk 2027.

Tambahan anggaran itu antara lain akan digunakan untuk belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.

Nusron mengatakan tambahan anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana dan percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komisinya menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan ATR/BPN.

"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” tutur Dede.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Agus Subiyanto menggelar rapat kerja tertutup pada Rabu (10/6/2026) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI Tahun 2027.

Dalam rapat yang berlangsung di ruangan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut, turut hadir KASAU Mohammad Tonny Harjono, KASAL Muhammad Ali, KASAD Maruli Simanjuntak, serta jajaran pimpinan TNI lainnya.

Ketua Komisi I Utut Adianto menjelaskan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan.

“Berdasarkan catatan sudah 7 fraksi yang hadir dan berdasarkan kuorum sudah memenuhi tata tertib,” kata Utut.

Utut melanjutkan bahwa pembahasan bersifat strategis dan mengandung unsur kerahasiaan negara sehingga disepakati untuk digelar tertutup.

Rapat tersebut kemudian resmi dibuka dan dilanjutkan secara tertutup untuk membahas arah kebijakan serta perencanaan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Adapun, realisasi dari sisi anggaran sampai dengan 27 April 2026 terpantau tumbuh cukup pesat.

Dalam pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (7/5/2026), program MBG masuk ke dalam klaster Pendidikan sebagai salah satu dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

RKP ini disebut juga sudah sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Dari sisi penerimanya, MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan 27 April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Program Prioritas 2027

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama. Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Klaster kedaulatan panganmeliputi sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja. Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan.

"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 lebih tajam, konkret, dan realistis.

“Sesuai dengan situasi dan kondisi, namun tetap mempertahankan tujuan utama pembangunan nasional kita,” ucapnya dalam agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2026 dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis.

RKP 2027 disebut akan tertuang dalam buku yang berfokus membahas program kerja prioritas nasional (PKPN) yang merupakan program konkret, investasi cerdas, dan bukan sekedar belanja pemerintah.

Buku kedua ialah arah pembangunan nasional dan daerah yang membuat program atau kegiatan strategis yang memiliki nilai tambah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga dipastikan setiap rupiah mempunyai output yang jelas dan berdampak.

Melalui koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dan pimpinan lembaga terkait, Bappenas menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran sudah sejalan dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Tema RKP 2027 berfokus pada “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, sedangkan tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.

“Meskipun ada sedikit perbedaan, namun keduanya tetap memiliki semangat yang sama, nafas yang sama, menuju pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata,” kata Menteri PPN.

Dalam implementasinya, lanjut dia, program prioritas pembangunan disusun secara terencana, terstruktur, dan taat aturan.

Hal ini tercermin dalam perencanaan yang runut dan berlandasan hukum, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap 1 2025-2029 dan Asta Cita, Program Prioritas, dan 320 program kerja .

Sejumlah rencana dan program yang telah disusun kemudian ditranslasikan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, dan dirincikan dalam Perpres Rencana Kerja Pemerintah.

“Oleh karena itu, rencana program jangka menengah nasional, tema RKP dan Prioritas Pembangunan 2027 yang akan saling terkait dimana RKP 2027 berfokus pada produktivitas, investasi, dan industri dan dilaksanakan secara konkret melalui 8 kluster program kerja prioritas nasional,” ujar dia.

Ke-8 kluster dengan total 60 program tersebut yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, terhadap bencana ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan jumlah orang miskin, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan.

Keberhasilan seluruh agenda PKPN didukung fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Presiden telah menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya untuk periode tahun 2025-2029. Presiden juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja,” ucapnya.

“Melalui implementasi dan program yang tepat, kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam RPJMN melalui program kerja yang kami buat seoptimis mungkin, tetapi tetap realistis,” kata Rachmat Pambudy.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, namun merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pembangunan harus bertumpu pada perencanaan dan penganggaran yang sistematis, terukur, dan terintegrasi.

“Dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, namun merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan harus inklusif, dan berkelanjutan,” katanya saat membuka Kick Off Meeting Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Bappenas tengah mengawali proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menyusun program pembangunan, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.

RKP Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Sebagai forum perencanaan pembangunan nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, Musrenbangnas Tahun 2026 memiliki tiga peran strategis.

Pertama ialah sebagai forum untuk menyepakati arah kebijakan, sasaran, prioritas, dan fokus pembangunan tahun 2027 sebagai acuan bersama dalam penajaman dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Kedua, memastikan agenda prioritas Presiden dan kebijakan pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara selaras ke dalam program, kegiatan, dan intervensi pembangunan daerah dengan dukungan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Terakhir adalah memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dari sisi substansi, lokus prioritas, maupun dukungan pendanaan, sehingga target pembangunan tahun 2027 dapat dicapai secara lebih efektif, terpadu, dan tepat sasaran.

Pemerintah menetapkan tahun 2027 sebagai fase akselerasi pertumbuhan, dengan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3–7,5 persen sebagai jembatan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029.

Untuk mencapai target tersebut, prioritas RKP 2027 difokuskan pada tiga subtema utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri sebagai penggerak pertumbuhan berkualitas.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengharapkan seluruh pihak dapat menajamkan lokus prioritas dengan menentukan lokasi dan jenis intervensi secara tepat. “Mulai tahun ini, perencanaan dilakukan secara lebih rinci karena data yang terperinci akan menentukan kejelasan proses ke depan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen

“(Kami mendorong) Jawa Timur mencapai pertumbuhan di atas 6 persen, disertai peningkatan kualitas pembangunan melalui penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan,” katanya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, ia menyebutkan bahwa Bappenas bersama dengan pemerintah daerah tengah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi.

Target pertumbuhan ekonomi di Jatim yang diharapkan Bappenas bertujuan untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen sebagaimana dalam RKP 2027, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pihaknya juga menekankan urgensi sinergi pusat dan daerah dalam memastikan implementasi program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.

Di Jatim, lanjutnya, berbagai proyek strategis turut didorong, termasuk pembangunan bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta kawasan ekonomi khusus (KEK) di Gresik dan Singasari.

Menurut dia, kawasan metropolitan Surabaya atau Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) memiliki prospek cerah sebagai pilar ekonomi Jatim. Prospek tersebut turut didukung pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi.

Selain itu, Kepala Bappenas menekankan pula penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi penting dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

SDI juga diharapkan dapat menjaga harmonisasi keamanan antara pusat, daerah, dan desa, sehingga seluruh proses pembangunan desa dapat berjalan lebih selaras, efektif, dan berkelanjutan.

“RKP 2027 harus menjadi dasar kuat dalam memperkuat ekonomi daerah. Jika ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan kuat,” ujar Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menurut dia, kondisi global saat ini menunjukkan tensi perdagangan yang meningkat, kompetisi antarnegara semakin tajam, bahkan cenderung menuju konflik. Dalam dinamika ini, teknologi kecerdasan seperti kecerdasan artifisial menjadi alat penentu persaingan antar negara.

“Di tengah dunia yang saat ini berubah begitu cepat, kita masih diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak, duduk bersama, dan memikirkan arah ke depan. Dalam ketidakpastian seperti sekarang ini, forum seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) menjadi semakin penting, karena rantai pasok global yang dulu kita anggap stabil, hari ini menjadi rapuh,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Barat.

Selain tantangan global, Wamen PPN juga menyoroti tantangan domestik, termasuk produktivitas yang perlu ditingkatkan, struktur ekonomi yang perlu diperkuat, serta adopsi teknologi yang belum merata.

“Dalam situasi seperti ini, kita tidak punya ruang untuk berjalan biasa-biasa saja. Kita membutuhkan lompatan. Namun, lompatan hanya bisa terjadi jika kita memiliki arah yang jelas dan langkah yang selaras,” kata Febrian.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan tumbuh pada kisaran 6,3 ke 7,5 persen, sebagai bagian dari langkah menuju target 8 persen. Jawa Barat dinilai berperan strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap nasional.

Wakil Kepala Bappenas menegaskan urgensi kesiapan dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, yang membedakan bukan siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling siap. Kesiapan itu lahir dari perencanaan yang kuat, data yang terpercaya, dan kerja sama yang solid,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026