Bisnis.com, SURABAYA — Aktivitas operasional dari sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur telah diberhentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Emil menjelaskan langkah tegas itu ditempuh karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh belasan SPPG tersebut selama bulan Ramadan, dinilai tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Yang 17 [SPPG] itu sudah diumumkan BGN [diberhentikan sementara waktu], sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” ungkap Emil, Kamis (5/3/2026).

Emil menyebut selain 17 SPPG yang aktivitasnya telah diberhentikan sementara waktu, terdapat sekitar 17 SPPG lainnya di Provinsi Jawa Timur yang berstatus pemantauan dan evaluasi oleh jajaran satuan tugas (Satgas) BGN.

Dia menjelaskan Satgas BGN tersebut terjun langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program MBG selama Ramadan di Jawa Timur berjalan sesuai ketentuan.

“Jadi kita ingin pastikan dan didalami ada tambahan sekitar 17 SPPG yang dipantau ketat oleh Satgas BGN karena sudah jelas BGN telah menerbitkan SE Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan MBG Bulan Ramadan, termasuk soal paket makanan dan rekomendasinya,” ucapnya.

Emil menekankan dalam surat edaran tersebut telah diatur secara gamblang jenis makanan yang dianjurkan maupun yang harus dihindari, termasuk potensi risiko makanan yang mudah basi. SPPG diwajibkan tidak menyajikan menu yang berisiko menurun kualitasnya dalam waktu yang relatif singkat.

“Jadi SPPG harus benar-benar mengikuti panduan itu. Jangan memilih makanan yang berisiko cepat basi. Katakan saja buah, pastikan buah itu isinya masih segar, jangan sampai buah itu dibuka ternyata isinya sudah tidak segar,” tegas Emil.

Lebih lanjut, Emil menyebut mekanisme distribusi MBG selama Ramadan telah ditetapkan secara sistematis oleh BGN, termasuk penggunaan tas makanan yang harus dikembalikan siswa-siswi ke sekolah keesokan harinya untuk diisi kembali sesuai jadwal.

“Kemudian ada tas yang diterima siswa itu keesokannya harus kembali ke sekolah untuk diisi MBG di hari tersebut, jadi skemanya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” urainya.

Emil membeberkan sebanyak 17 SPPG yang diberhentikan sementara waktu itu tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya empat SPPG di Sumenep, tiga SPPG di Jember, tiga SPPG di Banyuwangi, dua SPPG di Ngawi, dan dua SPPG di Bojonegoro.

Kemudian masing-masing satu SPPG di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun juga telah diberhentikan operasionalnya sementara waktu usai dilakukan penyelidikan oleh satgas BGN.

Politikus Demokrat ini juga menyebut satu SPPG di Nganjuk, yakni SPPG Cangkriman, setelah ditelusuri lebih lanjut tidak melakukan pelanggaran dan akan dilakukan peninjauan ulang.

“Itu 17 SPPG yang sudah di-suspend BGN. Namun, satu SPPG yang di Nganjuk yakni SPPG Cangkriman itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan, nanti akan ditinjau ulang. Sekarang masih ada lagi 17 yang dipantau untuk evaluasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Emil memastikan bahwa seluruh SPPG yang diberhentikan operasionalnya oleh BGN masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi.

Syaratnya, lanjut dia, masing-masing dari pengelola SPPG tersebut harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan BGN.

“Bisa [aktivitas operasional SPPG dipulihkan], asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang memastikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan selama masa libur Lebaran atau IdulFitri 1447 H/2026.

Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara distribusi MBG saat libur Lebaran.

“Iya, kan itu sudah ada SE-nya, nanti distribusi tidak dilakukan di hari libur IdulFitri,” ujarnya usai rapat koordinasi MBG bersama Pemerintah Kota Palembang, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa, sebagai gantinya, penyaluran MBG akan diberikan dalam bentuk paket bundling yang dapat dibawa pulang oleh siswa untuk dikonsumsi selama masa libur.

Adapun paket tersebut akan dibagikan pada hari terakhir kalender akademik, tepatnya sebelum libur Idulfitri dimulai.

“Nanti distribusi (MBG) akan diberikan dalam paket bundling di hari terakhir masuk sekolah sebelum libur Lebaran,” jelas dia.

Selama bulan Ramadan, pihaknya juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mekanisme distribusi MBG.

Dia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menyajikan menu secara minimalis serta memastikan penggunaan kemasan yang baik dan higienis.

“Karena MBG Ramadan ini akan dibawa anak pulang, jadi kemasan juga harus yang kokoh (keras). Karena dikhawatirkan saat dimasukkan ke dalam tas dan dibawa pulang rentan rusak,” tuturnya.

Selain aspek higienitas, dia menekankan agar menu yang disajikan tetap memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta sesuai dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan.

“Kita terus memantau dan mengendalikan agar MBG diberikan secara tidak minimalis dan memiliki tampilan baik serta higienis,” pungkasnya.

Bisnis.com, Batam – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan dari sejumlah orang tua dan tenaga pendidik. Mereka menilai komposisi dan porsi makanan yang dibagikan pada hari pertama masuk sekolah usai libur belum sepenuhnya memenuhi harapan peningkatan asupan gizi siswa.

Seorang pengajar SD IT Elyasin, Lubukbaja, Rasyid, mengaku prihatin setelah melihat menu yang diterima murid. Menurut dia, paket makanan yang dibagikan terdiri atas biskuit, sepotong jagung, dan tiga butir kurma dalam porsi kecil.

Ia menjelaskan, terdapat dua kategori pembagian, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun, perbedaan keduanya dinilai tidak signifikan karena porsi besar hanya mendapat tambahan satu keping biskuit.

Rasyid berpendapat, apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, frekuensi pembagian dapat disesuaikan agar kualitas menu tetap terjaga.

“Lebih baik tidak setiap hari, tetapi kandungan gizinya lebih optimal,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah wali murid yang mengaku berharap menu berbuka yang diterima anak-anak lebih variatif dan bernilai gizi seimbang.

Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam Defri Frenaldi menjelaskan bahwa selama Ramadan makanan yang dibagikan berupa menu kering agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.

Menurut dia, komposisi menu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya di daerah bertugas melaksanakan kebijakan tersebut sesuai pedoman yang berlaku.

Defri menyebutkan, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.
“Skema pembelanjaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan sesuai realisasi pengeluaran yang dibuktikan dengan nota pembelian yang sah,” kata dia, Kamis 26 Februari 2026.

Ia menambahkan, penyusunan menu kering tanpa bahan pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) menjadi tantangan tersendiri. Selain mempertimbangkan nilai gizi, penyedia juga harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki izin resmi.

“Kami terus melakukan evaluasi agar kualitas layanan semakin baik. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan perbaikan,” katanya.

Defri memastikan aduan masyarakat dapat disampaikan langsung ke SPPG setempat. Apabila tidak memperoleh tanggapan, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah maupun melalui layanan pengaduan Badan Gizi Nasional di nomor 127.

Ia menegaskan, seluruh laporan akan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.

Bisnis.com, PALEMBANG— Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2026 di Kota Palembang dipastikan tetap berjalan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Affan Prapanca, mengatakan penyaluran MBG selama Ramadan dilakukan dengan sajian menu sehat yang dikemas secara praktis.

Langkah tersebut bertujuan memudahkan siswa membawa makanan pulang serta menjaga higienitas hingga waktu berbuka puasa.

"Informasinya tetap berjalan seperti biasa, tetapi makanannya kering dan dalam bentuk kemasan,” ujar Affan, Senin (23/2/2026).

Dinas Pendidikan Kota Palembang juga telah menurunkan tim untuk memantau situasi dan kondisi di sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah sekolah menyajikan variasi menu dengan kemasan yang tetap mengacu pada standar gizi.

“Seperti di Sekolah Islam Al-Faruq menunya ada bubur kacang hijau, telur rebus, kurma, dan susu UHT. Kemudian di SD Mataram dan SDN 126 menyediakan paket kemasan berisi roti, susu, telur, dan buah-buahan untuk para siswanya,” tuturnya.

Meski demikian, Affan menyebut masih terdapat beberapa catatan evaluasi pada hari pertama pelaksanaan MBG di bulan Ramadan tahun ini.

Salah satunya terjadi di SDN 126 Palembang, di mana ditemukan telur rebus yang masih dalam kondisi kurang matang.

Temuan tersebut akan menjadi perhatian untuk meningkatkan pengawasan dalam penyaluran MBG ke seluruh siswa.

“Meski Ramadan kualitas gizi yang diterima siswa tetap menjadi prioritas. Dan fokusnya bagaimana agar setiap paket makanan yang dikemas memenuhi standar gizi serta kualitas yang layak,“ tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan empat mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema penyaluran MBG akan menyesuaikan kondisi peserta didik di sekolah ataupun pesantren.
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi, ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," ujar Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dia lantas merinci empat mekanisme itu. Pertama, untuk sekolah di daerah dengan mayoritas muslim, MBG akan diberikan dalam bentuk makanan awet. Dengan begitu, MBG bisa dibawa pulang oleh peserta didik.
"Makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka [puasa]," ucap Dadan.
Kedua, untuk sekolah dengan mayoritas non muslim, MBG tetap dibagikan seperti biasa atau normal. Ketiga, untuk ibu hamil dan balita, MBG juga diberikan secara normal.
Keempat, untuk pesantren, MBG akan dibagikan pada saat waktu berbuka puasa atau sore hari menjelang maghrib.
"Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," jelas Dadan.
Sebelumnya, BGN mengklaim akan menyiapkan menu MBG dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.
Dadan memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.
Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.
“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” ucap Dadan beberapa waktu lalu.
Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.
Asal tahu saja, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.
Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan. Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan.
Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) dengan ketahanan hingga 12 jam selama momentum Ramadan 2026, mulai dari kurma hingga telur rebus.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pola distribusi MBG selama Ramadan 2026 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya.

Dadan menjelaskan, untuk wilayah mayoritas penduduk yang menjalankan puasa, nantinya makanan akan disediakan di sekolah dan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.

Dia memastikan makanan tetap aman dan layak dikonsumsi meski tidak langsung dimakan.

“Untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah. Tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia dikonsumsi pada saat buka [berbuka puasa],” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).

Sementara itu, lanjut Dadan, untuk wilayah dengan mayoritas masyarakat yang tidak menjalankan puasa, layanan MBG tetap berlangsung normal.

Dari sisi pemilihan menu, BGN menyiapkan makanan siap santap yang diformulasikan agar tetap awet dan sesuai kebutuhan berbuka puasa. Menu tersebut mencakup kurma, telur rebus, buah, hingga abon.

“Contoh misalnya kurma, telur rebus, buah, kemudian abon, apa lagi, penganan-penganan lokal yang bisa tahan lama, misalnya kue,” jelasnya.

Dadan menegaskan kebijakan ini bertujuan agar manfaat MBG tetap dirasakan oleh peserta didik selama Ramadan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Untuk diketahui, BGN akan mengelola anggaran jumbo senilai Rp335 triliun pada 2026. Adapun, BGN telah memperoleh pagu anggaran dalam Undang-Undang APBN 2026 sebesar Rp268 triliun.

Di luar itu, pemerintah juga mencadangkan tambahan anggaran senilai Rp67 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan.

Anggaran tersebut merupakan perpaduan antara belanja program dan dukungan operasional kelembagaan. Namun, BGN memastikan alokasi anggaran tersebut tidak berdampak pada pemangkasan sektor lain, termasuk pendidikan.

Secara terperinci, dari total pagu anggaran 2026 senilai Rp268 triliun, sekitar 95,4% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Dari sana, anggaran Rp248,28 triliun khusus untuk program MBG. Selain itu, terdapat alokasi non-MBG sebesar Rp7,45 triliun.

Lebih rinci lagi, anggaran non-MBG mencakup penyediaan dan penyaluran senilai Rp1 triliun, sistem dan tata kelola senilai Rp145,94 miliar. Kemudian, promosi, edukasi kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp338,54 miliar.

Serta, pemantauan dan pengawasan senilai Rp801,05 miliar. Dari anggaran pengawasan tersebut, sekitar Rp700 miliar akan diswakelolakan tipe dua kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di samping itu, BGN juga mengalokasikan Rp12,16 triliun untuk dukungan manajemen. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4,97 triliun ditempatkan dalam skema reserve output (RO) khusus, yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan Presiden melalui rapat terbatas (ratas).